Ditemukan 3405 data
PT. DWI ALFA SEJAHTERA
Termohon:
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
259 — 202
Menjatuhkan sangsi administratif kepada bawahan yang melakukanPelanggaran sebagaimana diatur dalam Undangundang ini;Bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) butir a dan b UU No.30 tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan telah ditegaskan bahwa Pejabat Pemerintahanmemiliki Kewajiban antara lain:a) Membuat Keputusan dan/atau tindakan sesuai kewenangannya;b) Mematuhi AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sesuaidengan ketentuan peraturan PerundangUndangan yang berlaku;Bahwa dalam Pasal 8 dan Pasal 9 UU
94 — 49
saatini sebab terdakwa tidak memiliki Hanophone dan hanya istri terdakwa yangmempunyai hanphone dan selama ini istrinya terdakwa menchargehanphone di sekolah tempat istrinya mengajar.Bahwa terdakwa tidak perna datang kerumah korban untuk menyuruhbapaknya korban membersihkan kebun atau memperbaiki parang milikterdakwa.Bahwa terdakwa mengakui bahwa pada tahun 2006 terdakwa dituduhmemeluk istri orang hingga masalah itu diselesaikan secara adat ditingkatDusun dan dihadapan ketua adat terdakwa menerima sangsi
121 — 42
anak agar sadar ataskesalahannya tersebut (prevensi khusus) serta mendidik kepadamasyarakat umum bahwa perbuatan yang dilakukan anak tersebuttidak benar (prevensi umum) ;Menimbang , bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 60 ayat (3)dan (4) UndangUndang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SistemPeradilan Pidana Anak, Hakim kemudian mempertimbangkan hasilPenelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Balai PemasyarakatanKelas Il Samarinda yang pada intinya Balai Pemasyarakatanmenyarankan supaya anak dijatuhi sangsi
ENY KUSRINI
Tergugat:
1.DEWAN PENGURUS CABANG ( DPC ) PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KABUPATEN PROBOLINGGO
2.DEWAN PENGURUS WILAYAH ( DPW ) PARTAI KEBANGKITAN BANGSA JAWA TIMUR
3.DEWAN PENGURUS PUSAT ( DPP ) PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
408 — 139
Anggota Partai yang melanggar ketentuan sebagaimana yangdimaksud dalam pasal 8, pasal 10, pasal 11 dan pasal 12 dikenakansangsi.(2) Sangsi yang dijatunkan terhadap anggota partai berupa :a. Peringatan.b. Pemberhentian sementara dari jabatan Partai dan / atau jabatanatas nama Partai.c. Pembebastugasan dari jabatan partai dan / atau jabatan atasnama partai, dand. Pemecatan atau pemberhentian dari keanggotaan Partai.(3).
Penetapan sangsi berupa peringatan dilakukan oleh DewanPengurus Partai pada masingmasing tingkatan, melalui RapatPleno.Bahwa pemberhentian Penggugat tersebut sama sekali tidak melaluiprosedur rapat pleno sebagaimana ditentukan Anggaran Dasar DanAnggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa, Pasal 15 ayat (2)Ketetapan Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa Nomor4/Muktamar/PKB/VIII/2019, Tentang Anggaran Dasar Dan AnggaranRumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa, berbuny/!
102 — 7
Indramayu juga terjadi adanyakebocoran dan penyelewengan serta penggelapan dana yang dilakukan oleh parakaryawarn / sales Penggugat, menderita kerugian mencapai hampir sejumlahRp1.500.000.000, ( satu milyar lima ratus ribu rupiah ) juga menderita kerugianakibat adanya kerusakan barang dan adanya penyusutan barang serta adanyapenjualan barang dibawah harga sehingga merugi sebesar Rp. 1.250.000.000,(satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) ;e PARA PENGGUGAT pada tahun 2011 merugi akibat dikenakan sangsi
dendaketerlambatan membayar bunga angsuran kridit selama satu ( 1 ) tahun sebesarRp 500.000.000, ( lima ratus juta rupiah ) dan denda finalty pada satu Bankswasta sebesar Rp 100.000.000, ( seratus juta rupiah );e PARA PENGGUGAT pada tahun 2012 merugi akibat dikenakan sangsi dendaketerlambatan membayar bunga angsuran kridit selama satu ( 1 ) tahun padasuatu Bank swasta sebesar Rp 900.000.000, (sembilan ratus juta rupiah);8.
119 — 74
Budi Kemuliaan Batam tahun 2003 2005 (bukti P18) yang mengatakan bahwa Terhadap' karyawan34yang terkena tindakan disiplin, tergantung pada peristiwanya,Pimpinan juga dapat menjatuhkan satu atau beberapa sangsi,sehingga dalam hal ini Penggugat III, Penggugat IV danPenggugat VI dapat memilih ketiga Opsi yang ditawarkan TergugatMenimbang, terhadap Petitum 13 yang menerangkan tentangcuti besar, menurut Majelis Hakim karena Tergugat dalambuktinya T9, T10, T11 dan T12 menunjukkan Tergugat telahmemberi
TEDDY VALENTINO, SH
Terdakwa:
MANTO Als. ANDRE Anak dari LUTING Alm
123 — 36
Salamet anak dari Gino sebanyak503 keping atau sama dengan 3,5880 M3, yang tidak disertai dengan SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan kayu berupa dokumen SKSHHK, maka kayuolahan tersebut dapat dinyatakan sebagai kayu yang tidak sah (illegal) dandapat di duga sebagai tindak pidana bidang kehutanan sebagaimana diaturdalam yang mana dapat dikenakan Sangsi sesuai dengan Pasal 12 huruf e JoPasal 83 huruf b UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Kerusakan Hutan;Bahwa dasar pengenaan
138 — 17
Bahwa saksi berpendapat bahwa karena kapal KMN PUTRA IRAYA dengannahkoda Sdra RANDI tersebut adalah merupakan kapal nelayan maka tidakdibenarkan untuk mempergunakan sebagai kapal pengangkut penumpang,sehingga dengan kemudian kapal tersebut tenggelam dan menyebabkan korbanmeninggal dunia maka menurut saksi Sdra RANDI selaku nahkoda kapal KMNPUTRA IRAYA dapat dikenakan sangsi pidana sebagaimana dimaksud dalamPasal 323 Ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran .Terhadap keterangan saksi tersebut
PT.BANK DANAMON INDONESIA,Tbk HC Region Medan
Tergugat:
TUAN LASMAN MANIK
135 — 46
untukmendapat promosi sehingga dapat menambah penghasilan Tergugat jikadinilai dengan uang maka kerugian Tergugat sebesar Rp. 500.000.000,(lima ratus juta rupiah) dan Tergugat sudah sangat tidak mungkin untukdapat bekerja sebagai karyawan di perusahaan lain;10.Bahwa Tergugat sangat menyadari kedudukannya Tergugat yang sangatlemah dimana Tergugat merasa sangat tidak mungkin Penggugat denganikhlas menerima Tergugat menjadi pekerja oleh karenanya Tergugatyakin apabila Penggugat dihukum dengan diberi sangsi
35 — 27
Bahwa agar perbuatan dan peristiwa seperti ini terjadi lagidan tidak ditiru~ oleh prajurit NI lainnya maka Majelis perlumemberikan sangsi yang tegas terhadap perbuatan yang demikian.Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata mata hanyamemidana orang orang yang bersalahmelakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai' tujuan untukmendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi prajurit yangbaik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.
96 — 23
Klien juga memahamibahwa tindakannya adalah perbuatan yang melawan hukum dandapat dijatuhi sangsi pidana. Klien merasa bersalah dan menyesaliperbuatannya. Klien berharap dapat dimaafkan oleh pihak keluargakorban dan ingin permasalahannya cepat selesai.5. Kesanggupan orang tua,masyarakat dan pemerintah setempat.Wali klien, masyarakat dan pemerintah setempat sanggup danbersedia menerima, mendidik, membimbing dan mengawasi klienkearah yang . lebih baik6.
Gusmira F. Warman, SH
Terdakwa:
Suherman Alias Bang Manis
19 — 2
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidakmenemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawabanpidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakandalam dakwaan alternatif pertama dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
49 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sangsi terhadappelangaran atas peraturan ini biasanya ialah tidaksahnya atau batalnyatindakan yang melanggar itu, bahkan seringkali juga tindakan melanggar itudiancam pula dengan pidana kurungan atau denda.... ( dikutip dalambukunya Prof. Imam Soepomo, SH berjudul : PENGANTAR HUKUMPERBURUHAN,. Edisi Cet. Ketiga Belas, 2003 pada hal 11 12);Hal. 24 dari 57 hal. Put. No. 17 PK/PDT.SUS/2013.1.
Sangsi terhadap pelangaran atas peraturan ini biasanya ialahtidaksahnya atau batalnya tindakan yang melanggar itu, bahkanseringkali juga tindakan melanggar itu diancam pula dengan pidanakurungan atau denda.... ( dikutip dalam bukunya Prof. Imam Soepomo,SH berjudul : PENGANTAR HUKUM PERBURUHAN,. Edisi Cet. KetigaBelas, 2003 pada hal 11 12);1.
Endang Asri Pusparani, SH
Terdakwa:
1.Harizal Als Ondut
2.Sudarman Als Sudar
22 — 5
persidangan, Majelis Hakim tidakmenemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawabanpidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka ParaTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakandalam dakwaan alternatif kKesatu dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Muhardani Budi Septian, SH
Terdakwa:
1.Hery Lesmana Siregar
2.Beny Kurniawansyah
21 — 3
dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN KisMenimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan alternatif kedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
131 — 19
Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP ;Menimbang, bahwa setelah dakwaan Penuntut Umum dibacakanselanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada PembimbingKemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatanmengenai anak yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa berdasarkan laporan penelitian kemasyarakatanatas nama pembimbing kemasyarakatan merekomendasikan anak untukdiberikan sangsi dijatuhi pidana penjara ;Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Anak yang bernamaANAkdan penasihat hukum anak menyatakan
Erwin Napitupulu, SH
Terdakwa:
Iwandah Azmi Alias Iwan
23 — 2
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
36 — 26
) ke4kitab undangundang hukum pidana.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I JONI RUSLAN bun RUSLANbersama dengan terdakwa II ZEVI ALTYANSYAH bin ROBIAN dan terdakwaIi SUHARDI Bin ROHIDIN dengan pidana penjara masingmasing 8 (delapan)bulan di kurangi selama para terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintahpara terdakwa tetap ditahan :Menyatakan barang bukti berupa:e 1 (satu) kartu ATM BNI dengan nomor 5264221160538726e Uang sebesar Rp.304.000,(tiga ratus empat ribu rupiah)Dikembalikan kepada sangsi
29 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1507 K/Pid.Sus/2011Bahwa tanggung jawab Terdakwa dalam pelaksanaan Proyek tersebutsudah sesuai ketentuan yang ada;Bahwa Proyek tersebut pun telah di Audit oleh BANWAS DA KabupatenManggarai, baik terhadap Kontraktor, Kepala Dinas maupun Terdakwa, danhasil Audit, Kontraktor harus membayar kerugian Negara dan Terdakwabersama Kepala Dinas telah diberi sangsi sesuai ketentuan yang ada;Bahwa Terdakwa telah menerima hukuman jabatan dan Kontraktor telahmengembalikan Kerugian Keuangan Negara dan telah
1.ARIEF RYADI SH
2.FERY FEBRIANTO,S.H.
Terdakwa:
TEKAD Als BEJO Bin ABDUL ARIS.
105 — 17
Bahwa sistem peradilan pidana kita menganut bahwa sangsi yang dijatuhkankepada pelaku tindak pidana adalah tidak bertujuan untuk memberikan balasdendam atau menyengsarakan terpidana, namun sanksi dijatuhkan sebagaibentuk korelasi dan pembinaan agar pelaku menyadari akan kesalahannya dankemudian dapat merubah perilakunya menjadi lebih baik;7.