Ditemukan 11604 data
9 — 0
Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, salingmencintal tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Janda anak 1 (satu);3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimanalayaknya suami istri (bada dukhul)dan sudah dikaruniai 1 (satu) oranganak yang bernama ANAK, lahir tanggal 11 September 2005 yang saatini tinggal bersama Termohon;A.
24 — 4
berpendapat =perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
24 — 6
perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinan2020sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
23 — 5
perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndang2020Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
20 — 6
Isbat No. 201/Pdt.P/2018/MSSgiNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yangdilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinanmenurut UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut MajelisHakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islamadalah sebagai penekanan untuk kehatihatian, jangan sampaiterjadi penetapan itsbat nikah serampangan, sehingga terjadipenetapan
19 — 6
berpendapat =perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
12 — 5
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah menurut hukumyang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 5 November 2012, di rumah orangtua Penggugat, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat sesuatu dengankutipan Akta Nikah Nomor: 467/09/XI/2012, tanggal 6 November 2012, yangtercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo;Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, saling mencintai tanpaadanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Penggugat berstatus janda,dan Tergugat
31 — 4
Bahwa pernikahan tersebut didasari atas suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Bujang.3.
18 — 7
Nomor 1 Tahun1974, dan perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon Il yang dilakukanpada tahun 1967 artinya perkawinan mereka dilangsungkan sebelumberlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa selain itu Sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 Tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan
14 — 8
Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, saling mencintaitanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Penggugatberstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka.3. Bahwa Setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat Tinggal dirumahOrang tua Penggugat di Dusun 04 Sri Rejo, Pekon Srikaton KecamatanSemaka Kabupaten Tanggamus hingga akhirnya bepisah4.
19 — 3
berpendapat perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
36 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Adapun upayaupaya negosiasi dan penekanan untuk megembalikan danayang terpakai oleh CV Dinamika Multi Karya dilakukan oleh Bapak Rami S.sesudah dia menutup kantor secara illegal dan usaha CV Dinamika MultiKarya mati total sehingga amat sulit bagi CV Dinamika Multi Karya untukmelakukan pembayaran ;5.
35 — 9
wanita bernama Hasna binti Sarifuddin tidak adahalangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan,ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) humf (c) UndangundangNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakanbahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegahterjadinya perkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkansebagai suatu bentuk penekanan
18 — 8
karena nasab, semenda dan sesusuan,ataupun halangan pernikahan lainnya menurut hukum Islam serta anakPemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus gadis;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkanpada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban danbertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia anakanak,hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan
24 — 5
berpendapat =perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
11 — 9
No. 39/Pdt.P/2019 /PA Mrs.bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegahterjadinya perkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkansebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yangmenguasai anakanak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaksebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (6) UndangUndangNomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidanganMajelis Hakim tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untukmelakukan eksploitasi seksual
15 — 4
perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon II telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasalpasal tersebut dan tidak terbukti dalam perkawinan yang bersangkutan adanyahalangan perkawinan;Menimbang, bahwa selain itu Sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 Tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan
20 — 2
Bahwa pernikahan ini didasarkan suka sama suka, saling mencintaitanpa adanya pakasaan dan penekanan dari pihak manapun, Pemohonberstatus Duda dan Termohon berstatus janda;3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah kontrakan di Kota Metro, hingga akhirnya berpisah;4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hiduprukun sebagai layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;5.
24 — 7
Pemohon II yang dilakukan tanggal 5 Februari 1995 di Kantor KUAKecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara, artinya perkawinan mereka dilangsungkansetelah berlakunya UndangUndang Nomor tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam,yang berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halanganperkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwaPasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan
61 — 15
Sudarmantidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dansesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukumIslam.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndangNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakanbahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung Jawab untuk mencegahterjadinya perkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkansebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para