Ditemukan 3405 data
MELAWAN
1. REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA Cq. DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN,Dkk
68 — 21
Bahwa untuk dalil Penggugat pada point 10 Tergugat V tidak akanmenghentikan atau mencegah proses yang sedang berjalan karena sesuaiperaturan KPU no 2 tahun 2015 sudah terjadwal justeru kalau mencegahatau menghentikan Tergugat V kena sangsi, dan sesuai pasal 42 ayat 1Halaman 30 dari 64 Putusan Nomor 83/Pat.G/2015/PN.Gpr10.11.12.huruf r Peraturan Komisi Pemilihan Umum NO 9 tahun 2015, manakalaijasah pasangan calon sudah dilegalisir oleh yang berwenang maka haltersebut sudah dianggap sah sehingga tidak
ada alasan bagi KomisiPemilinan Umum kabupaten Kediri untuk menolak persyaratan tersebut;Bahwa dalil para penggugat no 11, 12 adalah tidak benar karena sudahtepat dan benar sehingga Tergugat V wajib meneruskan sesuai dengantahapan sebagaimana yang tercantum dalam peraturan KPU no 2 tahun2015, justeru kalau Tergugat V menghentikan tahapan yang sudah diaturnantinya malah kena sangsi;Bahwa point 13 para penggugat mendalilkan bahwa Penggugat VMelakukan Perobuatan Melawan Hukum adalah dalil yang keliru
30 — 24
itubeliau tidak pernah melayani saya sebagai suami,walau uang belanja danuang sekolah anak anak setiap ulan selalu saya transfer kepada beliauBeberapa tahun sebelum gugatan cerai saya yang pertama,sebelumnnyabeliau lah yang menggugat cerai saya namun tidak pernah saya responkerana mengingat anak anak masih kecil saya berharap semua bisadiperbaiki,namun jauh dari harapan saya beliau malah memaksa saya supayasaya yang mengajukan gugatan ceraiMutasi beliau ke Balikpapan menurut saya adalah bentuk sangsi
karena beliaubanyak menggunakan uang kantor,kalaupun pihak perusahaan tidak secaragamblang memberi pernyataan sangsi saya bisa memaklumi karena beliauadalah karyawan senior, karena logikanya kalau beliau naik jabatan pastibeliau jalani dengan senang hatiBeliau sudah kehabisan cara sehingga pernah melaporkan saya ke komisiperlindungan anak dan perempuan walau pada kenyataannya saya tidakpernah melakukan kekerasan atau berbicara kasar, kalau tuntutan ceraidijadikan alasan gangguan psikologis anak
Nurwahida binti Lakube
Tergugat:
Rifki bin Syukri
50 — 25
Mutasi beliau ke Balikpapan menurut saya adalah bentuk sangsi karena beliaubanyak menggunakan uang kantor,kalaupun pihak perusahaan tidak secaragamblang memberi pernyataan sangsi saya bisa memaklumi karena beliauadalah karyawan senior, karena logikanya kalau beliau naik jabatan pastibeliau jalani dengan senang hatiHalaman 41 dari 62Putusan Nomor 318/Pdt.G/2017/PA.Botg10.Beliau sudah kehabisan cara sehingga pernah melaporkan saya ke komisiperlindungan anak dan perempuan walau pada kenyataannya saya
DENY ARMANDA F, SH
Terdakwa:
Sarifuddin Alias Udin alias Baron
28 — 4
perbuatannya dan meminta keringanan hukuman, sehinggahal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diriTerdakwa;Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
37 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 2262 K/Pdt/20169.10.Bahwa agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi patuh menjalankanisi putusan perkara a quo dan menghindari perbuatan tidak bertanggungjawab dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi maka PenggugatRekonvensi/Tergugat Konvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dikenai sangsi hukuman membayar uang dwangsomsebasar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap hari lalai menjalankanputusan perkara a quo yang telah mempunyai kekuatan hukum tetapkepada Penggugat Rekonvensi
142 — 93
Bukti T6 : Foto copy sesuai asl Surat dari Panitia PengadaanBarang/Jasa KPU Kota Makassar Nomor:14/P.KWK/PPBJ/VII/2013, tanggal 15 Juli 2013, perihalUsulan Penetapan Sangsi Daftar Hitam, yang ditujukankepada Sekretaris KPU Kota Makassar ; : Foto copy sesuai asli lembar disposisi KPU Kota Makassar,yang diterima tanggal 17 Oktober 2013 ; : Foto copy sesuai asl Surat dari Plt.
ROI BARINGIN TAMBUNAN, SH
Terdakwa:
Indra Lesmana Als Indra
40 — 4
perbuatannya dan meminta keringanan hukuman, sehinggahal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diriTerdakwa;Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Ris Piere Handoko, SH
Terdakwa:
1.Aziz Banne Alias Aziz
2.Syafriyadi Alias Adi
3.Irwansyah Putra Alias Putra
25 — 3
persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan alternatif kesatu dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
124 — 23
waktu itu saksi dan Tergugat disuruh mengembalikan denda biayatugas belajar 3 (tiga) kali lipat;Bahwa jumlah uang yang harus dikembalikan oleh Tergugat saksi kurangtahu tapi kata Tergugat jumlahnya kurang lebih Rp.14.000.000,00 (empatbelas juta rupiah) yang sampai saat ini belum dibayarkan oleh Tergugat ;Bahwa saksi pernah melihat surat perjanjian tugas belajar tersebut karenasaksi juga disuruh membayar denda;Bahwa sebelum berangkat tugas belajar disodori surat perjanjian yangisinya kalau lalai ada sangsi
76 — 33
126.504.507, sehingga Penggugatdikenakan tindakan Scohrsing selama jangka waktu 6 (enam) bulan , selain ituberdasarkan bukti P16 yang adalah Surat Keputusan Direksi BankPembangunan Daerah Maluku tentang Pemberhentian Sementara Drs.J.Alputila(penggugat) Pegawai Bank Pembangunan Daerah Maluku dengan bunyipertimbangan: bahwa ODrs.G.J.Alputila (Penggugat) telah menyalah gunakankewenangannya sehingga mengakibatkan Bank Pembangunan Daerah malukumengalami kerugian, bahwa walaupun telah diberikan peringatan/sangsi
40 — 3
Pelanggaran atas Undangundang Pangan tersebut diancamdengan sangsi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau dendapaling banyak Rp. 10.000.000.000, (Sepuluh milyar rupiah) ;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian danketerangan di BAP tersebut benar ;Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum ;Bahwa terdakwa tidak mengetahui pada waktu petugas dari Balai BesarPOM
132 — 71
meminta kepada Turut TERLAWAN I untukmemberikan pengawasan pada TERLAWAN agar TERLAWAN melaksanakan Penjualan Jasa keuangan mentaati Peraturan OTORITASJASA KEUANGAN dalam BAB VII Tentang Peralihan pasal 54 yangberbunyi : Penanjian baku yang telah dibuat oleh pelaku usaha jasakeuangan sebelum berlakunya peraturan otoritas jasa keuangan ini, wajibdi sesuaika dengan kententuan sebagai mana di atur dalam pasal 22paling lambat pada saat berlakunya peraturan otoritas jasa keuangan ini,ataupun memberikan Sangsi
262 — 78
Surat Nomor 712/A.K.VII/2019 tanggal 12 Agustus 2019 yangdikeluarkan oleh Ketua STKIP Kie Raha Kota Ternate PerihalPemberian Sangsi kepada saudara Bakri Ismail, S.Pd.MA, Abd.Chaidir Marasabessy, S.Sos, M.Pd, Sukarno Adam, MA dan Nutfa A.M. Arif, M.Pd, (bukti P14);.
Surat Nomor 712/A.K.VII/2019, tanggal 12 Agustus 2019, PerihalPemberian Sangsi, (bukti T.17);10. Surat Nomor 125/P.B/L.P2MSTKIP/I/2020, tanggal 13 Januari 2020,Perihal Penyampaian Data Kinerja Penelitian dan Pengabdian PadaMasyarakat, (bukti T.18);11. Surat Nomor 126/P.B/L.P2MSTKIP/I/2020, tanggal 13 Januari 2020,Perihal Penyampaian Data Kinerja Penelitian dan Pengabdian PadaMasyarakat, (bukti T.19);12.
ANITA MAGDALENA RAJAGUKGUK,SH
Terdakwa:
Ari Pranoto Alias Ari
26 — 14
halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawabanpidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakandalam dakwaan alternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 1150/Pid.Sus/2017/PN KisMenimbang, bahwa penjatuhan sangsi
70 — 40
keperluananggota yang ingin melakukan ijin tersebut dan ada ketentuandan prosedur perijinan dan prosedur tersebut berlaku bagiseluruh prajurit di satuan Terdakwa di Yonif 411/R/6/2/Kostrad,namun pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijindari komandan satuan, Terdakwa tidak melakukan prosedurperijinan tersebut karena Terdakwa telah jenuh dengan tugasrutinitas satuan.Bahwa alasan Terdakwa saat meninggalkan dinas tanpa ijinKomandan Kesatuan karena Terdakwa merasa jenuh dantidak betah saat diberi sangsi
59 — 8
kembali.Alasan Pemohon itu tidak benar, sebenarnya saudara Pemohonketahuan oleh suami Erlinda telah selingkuh di rumah (wil) tersebut.Pemohon sebenarnya telah dilaporkan ke POLSEK temayang, kalautidak di laporkan mana mungkin pihak POLSEK Temayang bisa tahu dankemudian menghubungi pak Kades Kedungsumber.Kemudian setelah selesai dari POLSEK Temayang sdr Pemohon dan sdrErlinda di mintai keterangannya di balai desa Kedungsumber di hadapanPak Kades Kedungsumber, yang kemudian oleh Pak Kades Pemohondiberi sangsi
70 — 35
UnsursecaratanpahakataumelawanhukummenggunakanNarkotika Golongan bagi diri sendiri;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsur iniadalah tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai kKewenangan yang dapat dibenarkan oleh hukum sedangkan yang di maksud dengan malawan hukum*adalah bahwa unsur melawan hukum (wederrechtelijk) adalah maksudperbuatan itu tidak menindahkan normanorma hukum yang berlaku danmelanggar peraturan hukum yang ada sangsi pidananya, dan jugabertentangan dengan asasasas
26 — 7
Bahwa karena tidak aanya keharmonisan dalam kehiuspan rumah tangga antaraPemohon dengan Termohon membuat pemohon tergoda wanita lain bernama12NUNIK dan karena Pemohon tidak ingin menambah dosa maka pemohonmelakukan nikah siri dengan NUNIK tersebut bahkan dari hubungan tersebut telahdilahirkan seorang anak hal mana membuktikan kalau Pemohon bisa memilikiketurunan;Bahwa pernikahan siri antara Pemohon dengan wanita lain bernama NUNIK telahdilaporkan ke atasan oleh Termohon hingga Pemohon mendapatkan sangsi
96 — 45
Olehnya itu dengan penuh kerendahan hati saya/ Tergugat bermohondengan penuh harap kepada bapak Hakim serta seluruh pihakpenyelenggara hukum agar dapat memberikan teguran serta sangsi hukumkepada pihakpihak tersebut sebab bukan tanpa alasan bahwa setahu saya/Tergugat ada beberapa orang yang sudah menjadi anggota masyarakat diDesa Mootilango itu orangorang tersebut boleh dikatakan bukanlahpenduduk asli disitu melainkan hanya warga pendatang, salah seorangdiantaranya yaitu orang tua Ik.
56 — 16
Yang bersangkutan/istri sudah sulit untuk diajak baik, tidak ada lagiharapan untuk melanggengkan pernikahan walaupun sudah ada upayaterusmenerus dan berulangulang baik mediasi secara interen maupunexteren dan sudah diberikan sangsi berulangulang seperti pisah ranjang/pisah tempat tinggal dia tetap belum bisa memperbaiki diri.3. Tidak ada niat saya untuk berpoligami karena begitu sulitnya syaratsyaratpoligami yang harus dipenuhi, diantaranya berbuat adil.