AMIRULLAH HASYIM, S.IP.MM VS KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN NABIRE;

Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagaiakibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPUHalaman 2 dari 20 halaman.

Selanjutnya sesuai Pasal 94 Peraturan Komisi PemilihanUmum Nomor 9 Tahun 2015, menentukan bahwa pihak yang bersengketaadalah pasangan calon dengan KPU.

Daerah Kabupaten Nabire melakukan pleno terhadapPermohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan terkait keputusan KPUKabupaten Nabire Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) KabupatenNabire Nomor 13/Kpts/KPU.Nabire/IX/2015, tanggal 18 September 2015tentang Perubahan Keputusan KPU Nomor 9/Kpts/KPU.Nabire/VIIV/2015,tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati danWakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten NabireTahun 2015, dengan menerbitkan:1.

Pasal 47 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9Tahun 2015 menyebutkan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIPKabupaten Kota melakukan penelitian persyaratan administrasiterhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratanpencalonan dan persyaratan calon ayat (2) hasil penelitiansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam formulirModel BA.HP.KWK dan lampirannya seperti terdapat pada BeritaAcara Rapat Pleno KPU Kabupaten Nabire Penetapan PasanganCalon Menjadi Peserta Pemilihan Bupati

Sos dan AmirullahHasyim, S.IP., M.M.) telah ditetapkan sebagai pasangan calon yangmemenuhi syarat sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil BupatiNabire Tahun 2015 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU)Kabupaten Nabire Nomor 13/Kpts/KPU.Nabire/IX/2015, tanggal 18September 2015, tentang Perubahan Keputusan KPU Nomor:9/Kpts/KPU.Nabire/VIl/ 2015, tentang Penetapan Pasangan CalonHalaman 18 dari 20 halaman.

HARIYANTO WALUYO VS KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN PEMEKASAN;

Menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Pamekasan Nomor81/PK.01BA/3528/KPUKAB/XI/2017, tertanggal 30 November 2017tentang Hasil Verifikasi Administrasi Jumlah Minimum Dukungan danSebaran Dukungan Pasangan Calon Perseorangan atas nama Dr.Marzuki, M.Si. dan Hariyanto Waluyo;2.

Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Pamekasan untuk menerbitkankeputusan baru tentang Hasil Verifikasi Administrsi Jumlah MinimalDukungan dan Sebaran Dukungan Pasangan Calon PerseoranganTelah Memenuhi Syarat atas nama Dr. Marzuki, M.Si. dan HariyantoWaluyo;4. Memerintahkan KPU Kabupaten Pamekasan untuk mentaati danmelaksanakan putusan ini;5.

Memerintahkan KPU Kabupaten Pamekasan untuk membayar biayaperkara yang timbul;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugatmengemukakan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:Halaman 2 dari 7 halaman.

Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Pamekasan untuk menerbitkankeputusan baru tentang Hasil Verifikasi Administrasi Jumlah MinimalDukungan dan Sebaran Dukungan Pasangan Calon Perseorangan TelahMemenuhi Syarat atas nama Dr. Marzuki, M.Si. dan Hariyanto Waluyo;6. Memerintahkan KPU Kabupaten Pamekasan untuk mentaati danmelaksanakan putusan ini;7.

Putusan Nomor 121 K/TUN/PILKADA/2018yaitu Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten /Kota atau KIPKabupaten/Kota tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan CalonWakil Gubenur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikotadan Calon Wakil Walikota.

YAYAT RUSTANDI, MSTr; KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA BANDUNG.

Bahwa, Tergugat telah menerbitkan Berita Acara Nomor : 43/PL.03.2BA/3273/KPU Ko/XIV/2017tanggal 6 Desember 2017 Tentang HasilSs Ss7se Ss Hal 4 dari 66 hal Put No. 3/G/PILKADA/201 BIRETUN.JK JKTs Ss MEMENUHI SYARAT IIS) jnnneeenn ence cence $SyoeSsor> >vyYSPa Sverte) Dugaan Kegandaan Dukungan Pasangan cag PerseoranganDalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandling Tahun 2018;aBahwa, batas minimal dukungan adalah 110.213 pendukungad Ae, berdasarkan Keputusan KPU Kota Bagsling No 10/HK.03.1Kpt/

Bahwa, secara kenyataan Penggugat 3t Belum menerima dan/atau denganSstidak diterbitkannya Berita AcaraHasil Verifikasi Faktual oleh Tergugatdan/atau Model BA.5 onl Pemilihan Gubernur dan WakilGubernur Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil walikota, mak agcukup = alasan forum untuk menyatakan Tergugat telah menydlahgunakan koysrangannya sebagai penyelenggara pemiinan; nonneBahwa 2: PKPU Nomor 15 Tahun 2017 telah mengatur semua bentukaesurat keluar untuk KPU Kabupaten/Kota dan eS Provinsi yangwe

Persyarata Pencalonan, termasuk persyaratan bagi baka pasangan: K KPU Kota BTempat antor KPU Kota Bandung. ea Jl. Soekarno Hatta No. 260 Bandung.ayes Bahwa persyaratan bagi bakal pasangan calon perseorangan harusay memenuhi jumlah minimum syarat autngn calon perseorangan sebesar eo oe ee& Ss Y + Hal 1 dari 66 hal Put No. 3/G/PILKADA/2018/PTSTUN.JKTiads syx> wyby Nasa RsDan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kota Bandung yang berjurilah 1.695.573y *jiwaye a Rt Qn nnn nnn nnn nnnnnn nannies4.

~sBahwa jumlah minimum syarat dukungan bakal. .alon perseorangan Dalamwy aPemilinan Walikota Dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018 sebesar 6,5 %oedari 1.695.573 jiwa yaitu berjumlah 110.213 jiwa yang tersebar minimum 16 KPU oivi2017 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih S8Tetap Pemilihan Umum/Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar ee&&yJumlah Minimum Dukurgan Persyaratan Pasangan Calon Persegrangan$eDalam Pein Walikota Dan Wakil

Bahwa daiam penyerahan dukungan bakal pasangan calattfarus membawaSr Ssdakomen pencalonan berupa formulirformulir yang dapat diunduh padasTaman website TERGUGAT dengan alamat ile bandung.kpu.go.id atauadapat diambil di Kantor KPU Kota Bandung Jl. Soekarno Hatta No. 260Bandung. Dokumen dibuat dalam pestuk hardcopy dan softcopy untuk di

GUBERNUR JAWA TENGAH dan KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN SEMARANG

KPU wajib menetapan secara nasional hasil Pemiluanggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRDKabupaten/Kota ;Perselisihan Hasil PemiluPada Bagian Kedua Pasal 258 ayat (1) dan (2) dan Pasal259 ayat (1),(2) dan (3) yang berbunyiwe ee ee ee ee eee ee ee ee ee eee eee Pasal 258(1). Perselisihan hasail Pemilu adalah perselisihanantara KPU dan peserta Pemilu) = mengenai PenetapanPeolehan Suara hasil Pemilu secara nasional ;(2).

Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehansuara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemiludapat mengajukan permohonan ~ pembatalan penetapanhasil perhitungan perolehan suara oleh KPU kepadaMahkamah Konstitusi ; (2). Pesrta Pemilu mengajukan permohonan kepada MahkamahKonstitusi sebagaimada dimaksud pada ayat (1) palinglama 3 x 24 (dua puluh empat) jam sejak diumumkanpenetapan perolehan suara hasil Pemilu secaranasional oleh KPU ;(3).

KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota wajibmenindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi :5. Bahwa Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun2008 Bab XII, penetapan perolehan kursi calonterpilih, bagian Kesatu penetapan perolehan kusi.(2). Dan18(3). Perolehan kursi partai politik peserta Pemiluuntuk Aggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota 7%. Bahwe,???.

Putusan Nomor110/G.TUN/2008/PTUN.JKT tanggal 15 Agustus 2008 dalamperkara antara partai Republikku sebagai Penggugatmelawan Ketua KPU (Pusat) sebagai Tergugat perihalhasil verifikasi partai politik peserta Pemilu tahun2009. yang dikeluarkan KPU, dalam pertimbangannya30mahkamah Agung menyebutkan bahwa semua jeniskeputusan KPU tidak menjadi obyek gugatan di PradilanTata Usaha Negara... dst ae :Bahwa selain itu Pengadilan Tata Usaha NegaraSemarang dalam perkara Nomor : 17/G/2009/PTUN.Smgtanggal 25 Juni

2009 telah menjatuhkan = putusanmenerima Eksepsi KPU Propinsi Jawa Tengah = danmenyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarangtidak berwenang mengadili.

DALAM PENUNDAAN:- Mempertahankan/Menguatkan Penetapan Penundaan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 23/G/2013/PTUN.MTR tanggal 22 Juli 2013 yang isinya menunda pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa yaitu Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 40/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 tanggal 21 Mei 2013 Tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 atas nama

Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 18/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 tanggal 25 Maret 2013 Tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Yang Memenuhi Persyaratan; --------------------------------------------------------b.

Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor : 40/Kpts/KPU..ke halaman 7840/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 tanggal 21 Mei 2013 Tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 atas nama H. M QURAIS H. ABIDIN dan H. A. RAHMAN H.

Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 18 / Kpts / KPU-Kota-017.433903 / 2013 tanggal 25 Maret 2013 Tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Yang Memenuhi Persyaratan; --------------------------------------------------------b.

Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: Nomor: 40/ Kpts / KPU-Kota-017.433903 / 2013 tanggal 21 Mei 2013 Tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 atas nama H. M. QURAIS H. ABIDIN dan H. A. RAHMAN H. ABIDIN, SE. -----------------------------------------------------4.

MUHAMAD RUM, SH, MELAWANKETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA BIMA

Pasal 2 PeraturanKomisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 9 Tahun 2012, bahwa KomisiPemilihan Umum (KPU) Kota Bima selaku penyelenggara PemilihanUmum Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2013 bertentangandan tidak berpedoman pada asas, mandiri, jujur, adil, keterbukaan,Proporsionalitas, Kepastian hukum, Tertib, Kepentingan Umum,Akuntabilitas, Efisiensi dan Efektifitas. Akibat pelanggaran tersebutTergugat telah meloloskan pasangan kakak dan adik H. M. Qurais103).4),H. Abidin dan H. A.Rahman H.

Oleh karena ketidakcermatanTergugat dalam berfikir dan bertindak dengan tidak menggunakan tataurutan perundangan yang berlaku maka terbitlah Penetapan Keputusanyang cacat hukum karena telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuanperundangan ( UUD Tahun 1945, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 28tahun 1999 dan selanjutnya pelanggaran terhadap peraturan KomisiPemilihan Umum ( KPU) lainnya ), maka telah berdampak bahwaKeputusan KPU Kota Bima Nomor : 18/Kpts/KpuKota017.433903/2013, tanggal 25 Maret 2013 tentang

Pasal 2 Peraturan KPU No. 9 Tahun 2012 memuat tentang asasasaspenyelenggara pemilu yang bersifat abstrak namun pada hakekatnya telahmenjiwai semua norma hukum yang termuat dalam masingmasing peraturanperundangundangan tersebut.

Berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat (3) Peraturan KPU No. 16Tahun 2010 tentang pedoman tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasilpenghitungan suara dalam pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah PPK,KPU Kabupaten/Kota dan KPU Propinsi, serta penetapan calon terpilihpengesyahan pengangkatan dan pelantikan Berita Acara rekapitulasi hasilpenghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara bolehditandatangani oleh sebahagian anggota KPU Kabupaten/kota dan saksisaksipasangan calon

) No.16 Tahun 2010 tentang pedoman tata cara pelaksanaan rekapitulasihasil penghitungan suara dalam pemilu kepala daerah dan wakil kepala daeraholeh PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Propinsi, serta penetapan calonterpilih, pengesyahan pengangkatan dan pelantikan, berita acarahasilrekapitulasi perolehan suara tingkat kota Bima boleh di tandatanganioleh..... ke halaman 34oleh sebahagian dari anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan/atausebahagian saksisaksi pasangan calon saja.

DIKDIK SUKARDI VS KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN PURWAKARTA;

Menyatakan batal Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Purwakartatentang Penutupan Pendaftaran Pencalonan Bupati dan Wakil BupatiPurwakarta Tahun 2018 Nomor 03/PL.03.2BA/3214/KPUKab/I/2018yang dibuat pada hari Kamis, tanggal 11, bulan Januari, tahun 2018;3.

Menyatakan batal Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Purwakartatentang Penutupan Pendaftaran Pencalonan Bupati dan Wakil BupatiPurwakarta Tahun 2018 Nomor 03/PL.03.2BA/3214/KPUKab/I/2018yang dibuat pada hari Kamis tanggal 11 bulan Januari tahun 2018;3.

Memerintahkan Termohon Kasasi untuk mencabut Berita Acara RapatPleno KPU Kabupaten Purwakarta tentang Penutupan PendaftaranPencalonan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2018 Nomor03/PL.03.2BA/3214/KPUKab/l/2018 yang dibuat pada hari Kamistanggal 11 bulan Januari tahun 2018;4. Memerintahkan Termohon Kasasi untuk menerbitkan keputusan tentangpenetapan Para Pemohon Kasasi sebagai pasangan calon pesertaPemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta;5.

alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,putusan Judex Facti sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalampenerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan Pasal 153 dan Pasal 154 UndangUndang Nomor10 Tahun 2016, serta Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah AgungNomor 11 Tahun 2016, objek sengketa tata usaha negara pemilihantelah ditentukan secara khusus dan limitatif, yaitu Keputusan KPUProvinsi/KIP Aceh atau KPU

Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kotatentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Calon WakilGubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota danCalon Wakil Walikota, sedangkan objek sengketa a quo adalah BeritaAcara Rapat Pleno KPU Kabupaten Purwakarta tentang PenutupanPendaftaran Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun2018 Nomor 03/PL.03.2BA/3214/KPUKab/l/2018, yang dibuat pada hariKamis, tanggal 11, bulan Januari, tahun 2018; Bahwa berdasarkan Pasal 142 huruf b,

,MH, dk vs KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI JAWA TIMUR, dk

. & Partners,beralamat di Jalan Bogowonto EL.8, Wisma Tropodo, Waru, Sidoarjo,berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 01/PT.Tun/ Adv.R/IX/2013, tanggal 18September 2013;Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat.melawan:KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI JAWA TIMUR,berkedudukan di Jalan Tenggilis No. 01, Surabaya;KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN LUMAJANG,berkedudukan di Jalan Veteran No. 70, Lumajang;Termohon Kasasi I dan IT dahulu sebagai Tergugat I dan II;Mahkamah Agung tersebut;Membaca

Bahwa, Objek Gugatan berupa Penetapan yang dikeluarkan oleh KPU ProvinsiJawa Timur (Tergugat I) tersebut pada tanggal 22 September 2013, diketahuiHalaman 3 dari 21 halaman.

MUHAMMAD ZACKY BARIZI.Mewajibkan kepada KPU Kabupaten Lumajang (Tergugat II) untuk mencabutBerita Acara Rapat KPU Kabupaten Lumajang Nomor 22/BA/VIII/2013,tertanggal 22 Agustus 2013, tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) BakalCalon Anggota DPRD Kabupaten Lumajang Pemilihan Umum Tahun 2014,Khusus terhadap :Nomor urut Partai : 2Nama Partai : Partai Kebangkitan Bangsa PimpinanH.

MUHAMMAD ZACKY BARIZI.7 Mewajibkan kepada KPU Kabupaten Lumajang (Tergugat ID) untuk MenggantiBerita Acara Rapat KPU Kabupaten Lumajang Nomor = 22/BA/VIII/2013,tertanggal 22 Agustus 2013, tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) BakalHalaman 13 dari 21 halaman. Putusan Nomor 17 K/TUN/2014 Calon Anggota DPRD Kabupaten Lumajang Pemilihan Umum Tahun 2014,menjadi :Nomor urut Partai i2Nama Partai : Partai Kebangkitan Bangsa PimpinanH. ROFIK, SH.

Bahwa, dengan demikian menjadi pertanyaan besar buat Pemohon Kasasi adalahlebih tinggi mana kedudukan hukum putusan Pengadilan yang telah berkekuatanhukum tetap/Putusan Mahkamah Agung dengan aturan KPU?

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI RAKYAT ADIL MAKMUR (DPP PRIMA):Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)

VS KETUA TIM SELEKSI CALON KPU KABUPATEN CIANJUR PERIODE TAHUN 2013-2018

Bagian Hukum KPU PropinsiJawa. Barra. janqsesana cece tate2. Nama : RIZKYASRI SUMINAR PUTRIS.H.. 5Nip : 1958070752010122007 ;Jabatan : Staf Sub.

Bahwa Penggugat pada tanggal 24 Juli 2013 mendaftar diri menjadi CalonAnggota KPU, Kabupaten Cianjur Periode Tahun 20132018, dengan nomorpendaftar 01 5 22222 222 ne nnn nnn nnn noe nnn non noe see cee nee2. Bahwa Surat Keputusan Tergugat yang berupa Pengumuman Nomor :10/TimSel/KPUCjr/VIlV2013, Tanggal 22 Agustus 2013, tentangPengumuman Hasil Seleksi Tertulis, Tes Kesehatan dan Psikologi CalonAnggota KPU Kabupaten Cianjur Periode Tahun 20132018.

Lembar bukti yang dipegang Penggugat Jenis Persyaratan DokumenSeleksi Anggota KPU Kabupaten Cianjur, yang tidak di cap Tergugatbisa diartikan juga seolaholah Penggugat dalam mendaftarkan dirimenjadi Calon Anggota KPU Kabupaten Cianjur Periode Tahun 20132018 menggunakan dokumen yang tidak sah. Ini bertentangan denganPasal 2 huruf (e) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 02 Tahun2013.

Banyak Calon (lebih dari satu calon) Anggota KPU Kabupaten CianjurPeriode Tahun 20132018 yang memiliki kedekatan dengan Tergugatdan atau Pegawai Sekretaris KPU Kabupaten Cianjur. Secara hak,setiap Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Ciajurdan memenuhi syarat untuk menjadi Anggota KPU Kabupaten Cianjur,boleh saja mendaftarkan diri menjadi Calon Anggota KPU KabupatenCianjur Periode Tahun 20132018 walaupun memiliki kedekatan denganTergugat.

Bahwa syarat pendaftaran calon Anggota KPU Kabupaten/Kota diaturdalam Pasal 20 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 2Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi danKomisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dinyatakan bahwa, 5Pendaftaran Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota,dengan menyampaikan dokumen masingmasing rangkap 6 (enam) yangterdiri dari 1 (satu) asli dan 5 (lima) foto copy sebagai berikut;a.

ADAUKTUS TAKERUBUN VS KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN NABIRE;

Kabupaten Nabire Nomor : 9/Kpts/KPU.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor :9/Kpts/KPU. Nabire/V III/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati danWakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten NabireTahun 2015 Tanggal 24 Agustus 2015, Khususnya pada LampiranKeputusan Tergugat tersebut atas nama Pasangan Calon :1) DEKIKAYAME, SH.;2) Drs.

dan mengikat, maka Tergugat kemudian telah mengeluarkanKeputusan dalam Rapat Pleno berupa Keputusan Komisi Pemilihan UmumKabupaten Nabire Nomor: 13/Kpts/KPU.Nabire/IX/2015 tanggal 18Setember 2015 Tentang Perubahan Keputusan KPU Nomor: 9/Kpts/KPU.Nabire/VIII/2015 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALONBUPATIDAN WAKIL BUPATI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKILBUPATI KABUPATEN NABIRE TAHUN 2015.

Bahwa adapun dasardilaksanakannya Keputusan Panwaslu tersebut, sebagaimana tercantumdalam PKPU Nomor 9 Tahun 2015 dalam BAB XI PENYELESAIANSENGKETA TATA USAHA NEGARA, Pasal 94 yang berbunyiSengketa tata usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbuldalam bidang tata usaha Negara antara Pasangan Calon dengan KPUProvinsi/ KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibatdikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIPKabupaten/Kota tentang penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan

;demikian pula dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan UmumNomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian SengketaPemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupatidan Wakil Bupati SertaWalikota dan Wakil Walikota dalam Pasal 25 dengan tegas menyebutkanKeputusan Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota terkaitpenyelesaian sengketa Pemilihan bersifat final dan mengikatkecuali sengketa terhadap Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota:Bahwa dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN PANIAI tersebut;

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KAB. PANIAI vs 1. SALMON PIGAI, S.Sos., M.Si., 2. WILLEM KAYAME;

PUTUSANNomor 57 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:1KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN PANIALtempat kedudukan di Jalan Madi, Kampung Ipakiye Enarotali, DistrikPaniai Timur, Kabupaten Paniai;Selanjutnya memberikan kuasa kepada:1 ARIS BONGGA SALU, S.H.;2 HERMAN BONGGA SALJU, S.H.

Parpolpengusung yang pada waktu itu perwakilan dari PPDI diwakilioleh Ketua DPC PPDI yaitu Yabal Pigai dan SekretarisStevanus Mote, dan didampingi oleh Korwil Provinsi Papuayaitu Yulianus Lawegau serta dari PBR didampingi Ketua DPCPBR yaitu Yan Wikilife Pigai dan Sekretaris Geri Adii padawaktu itu rombongan Para Penggugat mendatangi KantorTergugat pada tanggal 22 April 2012 dengan maksud untukmendaftarkan diri secara resmi;Bahwa Para Penggugat beserta Tim Sukses bertemu langsungdengan Tergugat di Kantor KPU

Bahwa ternyata Tergugat(Ketua KPU Kabupaten Paniai) pada saat itu setelah menerimaberkas langsung membuka dan melihat sebentar kemudianmemutuskan tidak dapat menerima berkas tanpa alasan yangjelas dan secara langsung mengembalikan semua berkasHalaman 3 dari 13 halaman.

Putusan Nomor 57 K/TUN/2013persyaratan kepada Para Penggugat tanpa dilakukanpemeriksaan mendalam dengan alasan bahwa dukungan PartaiPolitik tidak mencapai 15%;Bahwa Tergugat tidak memberikan kesempatan kepada ParaPenggugat untuk melakukan verifikasi terhadap berkasberkasyang diajukan oleh Para Penggugat, dan apabila dalamverifikasi ditemukan kekurangankekurangan atau terjadikesalahan maka sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun2010 Pasal 42 yang menyebutkan: Pasangan Calon yangdiajukan oleh partai

Putusan Nomor 57 K/TUN/201320Pasangan Calon lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010;Bahwa Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agarkiranya mengeluarkan Penetapan Penundaan daya berlakunyaSurat Keputusan Nomor 20 Tahun 2012 tanggal 24 April 2012tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah menjadi peserta Pemilihan Umum KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai PeriodeTahun 20122017 dengan salah satu pertimbangan hukumadalah

MARTHIN BILLA, MM; KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) RI.

PENGGUGAT;MELAWAN:Hal dari 20 hal Put No. 33/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKTI KOMISI PEMILIHAN UMUM ( KPU ) REPUBLIK INDONESIA. ,berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No.29 Jakarta Pusat;Selanjutnya disebut sebagai................ TERGUGAT I;ITIKOMISI PENGAWAS PEMILU ( PANWASLU ) REPUBLIK INDONESIA,Jalan Pulau Sumatera Rt.15, Kelurahan Pamusian, Kecamatan TarakanTengah, Kota Tarakan, KalimantanSelanjutnya disebut sebagai...............

Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagaiakibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Menimbang, bahwa pengertian dari sengketa tata usaha negara pemilihan jugadiatur dalam Pasal 94 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 yoPeraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur danWakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yangmenentukan :Sengketa tata usaha negara pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalambidang

tata usaha negara antara pasangan calon dengan KPU Provinsi/KIP Acehatau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPUProvinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapanpasangan calon peserta pemilu;Menimbang, bahwa terhadap adanya sengketa tata usaha negara pemilihan telahdiatur tata cara penyelesaiannya sebagaimana Pasal 154 UndangUndang Nomor 1Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2015Pasal 154 yang pada pokoknya berbunyi sebagai

No. 9 Tahun 2015 yo Peraturan KPU No. 12 Tahun2015 adalah hanya dibatasi pada Keputusan KPU Propinsi, KPU Kabupaten/KotaTentang Penetapan Pasangan Calon ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakimberpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formalitasmengajukan gugatan, karena Obyek yang disengketakan adalah bukanmempermasalahkan tentang Penetapan Pasangan Calon, maka demi hukum gugatanharus dinyatakan tidak dapat diterima ; Menimbang, bahwa dengan demikian

Nomor 12 Tahun 2015Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang PencalonanPemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikotadan Wakil Walikota, Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Programdan Jadwal Penyelegaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan WakilBupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 TentangPengawas Pemilihan

Penggugat- Muhamad Mulyana, S.TPara Tergugat- Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Sukabumi- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sukabumi- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat- Anwar Situmorang, S.E., M.M

,MM nomor urut DCT 8 dengan alasan bahwaPenggugat telah diputus oleh Pengadilan Negeri Cibadak dan telah dijatuhipidana penjara berdasarkan dakwaan aquo;Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Ketua DPC PDIP Kota Sukabumi(Tergugat I), KPU Kota Sukabumi (Tergugat II), KPU Provinsi Jawa Barat(Tergugat II),dan ANWAR SITUMORANG,SE.

Hanya beberapa hari berselang justru KPU Provinsi JawaBarat (Tergugat II) melalui KPU Kota Sukabumi (Tergugat ID)mengeluarkan keputusan Nomor 693/KPUProv01 1/VII/2014 bahwaPenggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon legislatifterpilih padahal ini sudah kadaluarsa.

Surat KPU ProvinsiJawaBarat ini terbit berdasarkan dari surat KPU Kota Sukabumi Nomor:232/KPU.Kosi011.329150/2014, tanggal 14 Juli 2014 perihal kKlarifikasi CalonAnggota DPRD Kota Sukabumi an. Muhamad Mulyana, ST.

yang tidak mampu diselesaikan oleh KPUKabupaten/Kota, maka KPU Kabupaten/Kota berkonsultasi dengan KPUProvinsi untuk diselesaikan;Bahwa surat KPU Provinsi Jawa Barat Nomor: 693/KPUProv01 1/VII/2014tanggal 23 Juli 2014 perihal Pembatalan Calon Terpilih, KPU Provinsi JawaBarat meminta KPU Kota Sukabumi untuk melakukan Perubahan SuratKeputusan KPU Kota Sukabumi mengenai Penetapan Calon Terpilih AnggotaDPRD Kota Sukabumi pada Pemilihan Umum Anggota Dewan PerwakilanRakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan

EEN SUHENDAR; setelah bersumpah pada pokoknya menerangkan:Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Para Tergugat, akan tetapi tidak ada hubungankeluarga;Bahwa saksi mengenal Penggugat akan tetapi tidak ada hubungan keluargadan juga tidak ada hubungan pekerjaan;Bahwa saksi pernah bersama dengan Penggugat pergi ke Kantor KPU KotaSukabumi pada saat diadakan Rapat Pleno KPU Kota Sukabumi;Bahwa saat itu saksi ada melihat Sdr. Dedy dari Divisi Hukum KPU KotaSukabumi dan Sdr.

,M.H, dkk. vs KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

besar dan yang hanya lulus 50 besar calonanggota KPU Kab.

Setelah pelantikan tersebut KPU RIkemudian mengumpulkan semua anggota KPU Prov.

25 dari 53 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2014/PTUNMTRRumah Sakit Jiwa Provinsi NTB untuk dapat dilakukan tes kesehatan rohanikepada 8 Kabupaten/Kota dan pada hari yang sama KPU Provinsi NTBbersurat kepada Sekretariat KPU di 8 Kabupaten/Kota untuk mengundangpeserta seleksi calon KPU/Kota mengikuti seleksi tes kesehatan rohani,demikian pula untuk Sekretariat KPU KabupatenBahwa setelah Ketua KPU Provinsi NTB melalui Sekretariat KPU KabupatenLombok Barat mengundang 49 peserta Seleksi Calon Anggota KPU

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 47/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentangPedoman Pelaksanaan Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/KotaSeluruh Indonesia, tanggal 12 Februari 2013, (Vide Bukti T4);3.

;ayat (2) : Dalam hal tim seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kotatidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, makapelaksanaan seleksi diambil alih oleh KPU provinsi dengansupervisi oleh KPU;ayat (3) : Dalam hal KPU provinsi dipandang oleh KPU tidak dapatmelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)maka pelaksanaan seleksi diambil alih oleh KPU ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas yang menjadidasar hukum bagi KPU menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 957/Kpts

., DkkMelawan KETUA KPU Propinsi Riau

Yang selanjutnyadisebut;2 222222 o nen ne nn ne nee PENGUGATMELAWANKETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI RIAU, Berkedudukan diJI. Gajan Mada No. 200 Pekanbartu ;Dalam hal ini memberi kuasa kepada:1. H. AZIUN ASYAARI, SH MH2. YOANNA NILA KRESNA, SH3. YUDIS PAULINA, SH, MHKetiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pengacara/ KonsultanHukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau yang beralamat di JI.

Gugatan Penggugat Nomor : 33/G/2013/PTUNPbr, tertanggal 3 September 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 3 September 2013;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 03September 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraPekanbaru dengan Register Perkara No. 33/G/2013/PTUNPbr, yang padapokoknya telah mengajukan gugatan sebagai berikut :Obyek Gugatan dalam perkara ini adalah: Surat Ketua KPU

ASRUL ASADI, S.Sos melawan KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN KAUR

ASRUL ASADI, S.Sos, Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Anggota DPRD KabupatenKaur, Tempat Tinggal Desa GedungSako Kecamatan Kaur SelatanKabupaten Kaur; Selanjutnya disebutsebagal........... 000 c eee ee eeeee eee ee eee PARAPENGGUGAT;we ene MELAWAN eee eee ee eee eee eeeKOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN KAUR, Tempatkedudukan di jalan Ir.

Bahwa setelah mengadakan pendaftaran dan ParaPenggugat' diseleksi, pada tanggal 5 Mei 2010terbit Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU)Kabupaten Kaur yang menyatakan bahwa ParaPenggugat adalah sebagai pemenang dengan calonyang lain yaitu Ir. Hidayat, MMdan Drs.

Keputusan Tergugat (Komisi PemilihanUmum Kabupaten Kaur) Nomor: 15 Tahun 2010 tanggal14 Mei 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon yangmemenuhi persyaratan sebagai peserta dalampemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil KepalaDerah Kabupaten Kaur Tahun 2010 bertentangandengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan UmumKabupaten Kaur Nomor: 09 Tahun 2009 pasal 6 yangberbunyi: Apabila partai politik ataugabungan partai politik, mencalonkan lebih darisatu) bakal pasangan calon yang ' pertama yangditerima oleh KPU

Penggugat :
- I PUTU AGUS ADIARTA
Tergugat :
- KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN BADUNG

2014 dengan Register Nomor : 03/G/2014/PTUN DPS dalam perkara antara :I PUTU AGUS ADIARTA, Kewarganegaraan : Indonesia, beralamat di Banjar Kangin,Kelurahan Sempidi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung,yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : Nama : Gunadjar, SH ;Kewarganegaraan : Indonesia ;Alamat : Jalan Noja XXXVII No. 16, Denpasar ;Pekerjaan : Advokat ;berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Februari 2014, yangselanjutnya disebut sebagai : Pihak Penggugat MELAWANKOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU

) KABUPATEN BADUNG, di Badung PropinsiBali, yang selanjutnya disebut sebagai : Pihak Tergugat Menimbang , bahwa yang dijadikan sebagai objek gugatan dalam perkara ini adalahKeputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor : 85/Kpt/KPUBadung/016.433789/I/2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi PemilihanUmum Kabupaten Badung Nomor : 245/Kpt/KPU Badung/016.433789/VIII/2013 TentangPenetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten BadungDalam Pemilihan Umum

sengketa Tata Usaha Negara adalah Sengketa yangtimbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata denganBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibatdikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti secara seksama, obyek sengketa dalamperkara ini, yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor : 85/Kpt/KPU

Badung/016.433789/I/2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan KomisiPemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor : 245/Kpt/KPU Badung/016.433789/VIII/2013Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenBadung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Tergugat telahmemenuhi ketentuan pasal 1 angka 10 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peratun ; Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1

DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRDKabupaten/Kota diselesaikan terlebih dahulu di Bawaslu ; Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari dan mencermati ketentuan pasal259 ayat (2) UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012 dikaitkan dengan ketentuan pasal angka9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 Tentang Peratun, maka obyek sengketa dalam perkara ini yangdikeluarkan oleh Tergugat yakni Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten BadungNomor : 85/Kpt/KPU

M E N G A D I L I :

DALAM PENUNDAAN :

Menolak Permohonan Penundaan Surat Keputusan objek sengketa yang di mohonkan oleh Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 503/SDM.13-Kpt/05/KPU/VII/2021

tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Periode 2018-2023 tertanggal 12 Juli 2021;

VSKOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA SORONG

Partai KasihDemokrasi Indonesia (PKDI) sebagai Partai Politik yang memperolehkursi pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2009 (videPeraturan KPU Nomor 13.

Dalam penelitian keabsahan pengurus partai politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1), KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kotamelakukan klarifikasi dengan berpedoman pada anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai politik yang bersangkutan, 3.

telah memenuhi pasal 46 ayat (1) yakni:e Pada tanggal 04 Februari 2012 Tergugat (KPU Kota Sorong)telah melakukan rapat pleno tertutup untuk menetapkanPasangan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaiPasangan Calon yang berhak mengikuti Pemilihan UmumKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong tahun2012, yang tertuang dalam SK KPU Kota Sorong Nomr 23 Tahun2012; Pasal 46 ayat (2) yakni: wana nnn nnn nanan nnn nnn nnn n enn ne anne e Pada tanggal 08 Februari 2012 Tergugat (KPU Kota Sorong

Pasangan Iv.Marthinus Salamala, MS dan Petrus Fatlolon, Sh, MH, (fotokopii T9a:Surat Pencalonan (Model B, B1, B2KWK KPU) Nomor: 02/APB/IXSRG/2011 tangga 29 Nopember 2011 an. Pasangan HengkRumbiak dan Hi.

JuniTriatmoko mendaftar di KPU Kota Sorong tanggal 9 Desember2011 jam 3 sore; e bahwa saksi tidak mengetahui kapan pasangan para Penggugatmendaftar di KPu Kota Sorong; e bahwa saksi tidak mengetahui mana yang lebih dahulu mendaftardi KPU apakah pasangan Hengky Rumbiak atau Para Penggugat; e bahwa saksi mengetahui pengembalian berkas yang kuranglengkap dari pasangan hengky Rumbiak ke KPU adalah tanggal 6Januari 2012; e bahwa saksi mengetahui KPU Kota Sorong melakukan verifikasidengan DPC Partai Kesatuan

VSKOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI PAPUA