Ditemukan 269 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 945 995 949 98465 9196 94986 94525 9595 9415 9492 9405 9,95
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-10-2015 — Putus : 28-07-2016 — Upload : 30-04-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 477/PDT.G/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 28 Juli 2016 — HERMAN J WIJAYA X Tuan Ronald Jesse Tabulajan,Cs
156 — 26
  • BALIGREAT J. 9495 halaman 04 dari per janjian pengikatan jual beli saham, No.: 14, tertanggal 15 Desember 1993, yang dikenyataannya seluruh saham baik saham PENGGUGAT, TERGUGAT dan TURUT TERGUGATI dibpribadi PENGGUGAT, dengan nilai pembayaran sebesar USD$ 400,000.. (empat ratus ribu dollar amesebagai salah satu bukti kwitansi dari pembayaran pembelian saham; Akte pernyataan keputusan rapat PT.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-07-2016 — Putus : 25-10-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 25 Oktober 2016 — - TIMELINUS NAZARA Alias AMA ARTHA
46 — 13
  • ayat (1) UU No. 3 tahun 1971 pada pokoknyamenyebutkan Penuntut Umum tidak perlu membuktikan berapa besar penghasilanterdakwa yang sesungguhnya dari berapa besar pertambahan kekayaannyasecara konkrit jika Penuntut Umum dapat membuktikan sejumlah uang atau hartabenda secara pasti yang langsung diperoleh dari perbuatan melawan hukumsebagai perbuatan untuk menguntungkan terdakwa (Dr.Andi HAMZAH, SHKorupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya, diterbitkan oleh PT.GramediaJakarta tahun 1984 halaman 9495
Pengadilan PN MEDAN
Putus : 01-10-2015 — Upload : 15-01-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mdn
Tanggal 1 Oktober 2015 —
61 — 17
  • Gramedia Jakarta tahun 1984 Halaman 9495);Menimbang bahwa sejalan dengan penjelasan tersebut diatas praktekperadilan dalam penerapan pembuktian unsur menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu koorporasi, pada pokoknya didasarkan pada bukti secarapasti terdakwa atau orang lain atau suatu koorporasi memperoleh sejumlahuang suatu harta benda dari perbuatan melawan hukum. Hal ini dapat dilihatdari beberapa putusan Mahkamah Agung R.;1.
Pengadilan PN KALIANDA Perdata
Register : 14-11-2017 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN KALIANDA Nomor 70/Pdt.G/2017/PN Kla
Tanggal 30 Mei 2018 — Penggugat:
1.SURADI
2.PARDI
3.WAKIYO
4.SITI
5.DARYONO
6.RUSLI. M.
7.SUYANI
8.SURYADI
9.WAGIMAN
10.EDI OKTA
11.WARDI
12.ZAH ROZI
13.SARWOTO
14.BAKRI
15.PARTIKUN
16.DAMIRI
17.WARNO
18.ROHMAN
19.SARDI
20.IWAN
21.HOLILI
22.JAINAL
23.SUPANGAT
24.KARYANTO
25.ALIMUDIN
26.SAMTOMI
27.JOHANI
28.EDI SUYANTO
29.MUKRI
30.SUNARMI
31.TASRIFAH
32.DAL DIRI
33.SAKIMAN
34.BUYUNG
35.SUNYOTO
36.EKO SUNOTO
37.ROJIN
38.MURSALIM
39.MEMET
40.SUPRIYONO
41.LEGIMIN
42.SARJONO
43.IFIN SABANI
44.WARTINI
45.WARSI
46.HENDRA SAPUTRA
47.MAS HENDRO
48.MISMAN EFENDI
49.SITI KHADIJAH
50.AHMAD MUSLIM
51.NENGAH ADI SUKIRNO
52.BAHRUDIN
Tergugat:
1.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Cq. Balai Pemantapan Kawasan Hutan
2.Pejabat Pembuat Komitmen PPK Pengdaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatera JTTS Bakauheni Terbanggi Besar I
76 — 4
  • Bukti P 9495. Bukti P9596. Bukti P 9697.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 21-03-2019 — Putus : 19-06-2019 — Upload : 24-09-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 43/G/2019/PTUN-JKT
Tanggal 19 Juni 2019 — PT. PERSADA BINTANG JAYA ; KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KEMAYORAN
91 — 57
  • Bukti T 9495. Bukti T 9596. BuktiT 9697. Bukti T 97atas Permohonan Keberatan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) atas nama PT PersadaBintang Jaya. (fotokopi dari fotokopi);Surat Kepala Kanwil DJP Jakarta Pusat Nomor :S248/WPJ06/2019, Tanggal 6 Maret 2019 TentangJawaban atas Permohonan Banding Terhadap SuratKepala KPP Jakarta Kemayoran Nomor S694/WPv06/KP.05/2019.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 29-10-2014 — Upload : 28-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 55 K/Pdt.Sus-KPPU/2014
Tanggal 29 Oktober 2014 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU RI), VS 1. KONSORSIUM PNRI, DKK
220 — 182 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • AcaraPembukaan Dokumen Penawaran Tender EKTP, dapat Pemohon Kasasipastikan bahwa tidak terdapat checklist terkait persyaratan sertifikat ISO9001 dan 14001 (diabaikan dan tidak dicek Panitia Tenderpada saatproses pembukaan dokumen penawaran);4 Bahwa terdapat komunikasi informal pada hari Sabtu tanggal 9 April2011 (waktu yang tidak wajar karena diluar jam kerja dan diluar jadwaltender) antara Panitia Tender (Terlapor I) dengan peserta tender, hal initelah secara jelas terdapat dalam Kesimpulan LDP halaman 9495
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 19-10-2017 — Upload : 29-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 952 K/Pdt.Sus-KPPU/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU), VS 1. PT COSL INDO, DK
299 — 289 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • .; (Vide Putusan 03/KPPUL/2016 Hal. 9495)PSAK 7, Pengantar, Hal.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 18-07-2006 — Putus : 23-08-2007 — Upload : 28-08-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1080/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel.
Tanggal 23 Agustus 2007 — PT. GRAHA METROPOLITAN NUANSA Lawan 1. MUNIAH binti MUSA bin TOJIB 2. MARALI bin MUSA bin TOJIB 3. MARDJUKI bin MUSA bin TOJIB 4. PEMERINTAH RI. cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANWIL PROPINSI DKI JAKARTA PEMERINTAH RI. eq. BADAN PERTANAHAN NASiONAL KANWIL PROPINSI DKI JAKARTA cq. KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA SELATAN 6. LBH FBR 7. Dr. DELHIANA THALIB 8. AHLI WARIS ENTONG BAHRUM bin BANI 9. ASMAH binti BANI 10. SITI binti BANI 11. H.A. AZIZ 12. PT. INDONESIA SALES ORGANIZATION (PT. ISO)
292 — 189
  • ./9495 Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat surat pernyataan tersebutkarena surat tersebut sudah ada dan saksi hanya menanda tangani saja ;5. SAKSI: SUDIONO., dengan disumpah pada pokok.nya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa saksi sebagai Satpam di PT. GMN sejak tahun 1989 sampai dengantahun 2000 ; Bahwa yang menguasai tanah di Jl. Jend, Sudirman adalah PT. GMN sejaktahun 1989 ; Bahwa benar tanah tersebut sudah dipagar keliling ; Bahwa setahu saksi tanah yang dikuasai oleh PT.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 15-04-2014 — Putus : 07-08-2014 — Upload : 18-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 428/Pid.Sus/2014/PN.JKT.Sel
Tanggal 7 Agustus 2014 — DAVID alias DAVID HARYONO
132 — 59
  • PT DEVINDO UTAMI JAYA SAKTI; 9495 22 (Dua Puluh Dua) lembar SPT Masa PPN jan sd des tahun 2012an. PT DEVINDO UTAMI JAYA SAKTI;; 9 (Sembilan) lembar Foto; PIN BB 2295FAA4 IMEI 351968043090193; PIN BB 2112CAAF IMEI 3584530266221 17; 2 (Dua) Buku Tabungan BNI a.n. YOGO TRIWARDOYO; 2 (Dua) Buku Tabungan BRI a.n. YOGO TRIWARDOYO; Dua) Buku Tabungan Mandiri a.n. YOGO TRIWARDOYO; Dua)Buku Tabungan BCA a.n. YOGO TRIWARDOYO; 221~ ~ ~Satu)foto copy KTP an. MEILAWATY;4) 1 (Satu)foto copy KTP an.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-09-2015 — Putus : 14-01-2016 — Upload : 05-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 85/Pid.Sus.K/2015/PN Mdn
Tanggal 14 Januari 2016 — - FERDINAN SITINDAON, ST
86 — 27
  • Gramedia Jakarta tahun 1984Halaman 9495);Menimbang, bahwa sejalan dengan penjelasan tersebut diatas praktek peradilan dalampenerapan pembuktian unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi,pada pokoknya didasarkan pada bukti secara pasti terdakwa atau orang lain atau suatu koorporasimemperoleh sejumlah uang suatu harta benda dari perbuatan melawan hukum. Hal ini dapatdilihat dari beberapa putusan Mahkamah Agung R.I:1.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-01-2016 — Upload : 05-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 86/Pid.Sus.K/2015/PN Mdn
Tanggal 14 Januari 2016 — - ANDI SYAHPUTRA
76 — 26
  • ANDIHAMZAH, SH Korupsi di Indonesia masalah dan pemecahannya, diterbitkan oleh PT.Gramedia Jakarta tahun 1984 Halaman 9495);Menimbang, bahwa sejalan dengan penjelasan tersebut diatas praktek peradilan dalampenerapan pembuktian unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi,pada pokoknya didasarkan pada bukti secara pasti terdakwa atau orang lain atau suatukoorporasi memperoleh sejumlah uang suatu harta benda dari perbuatan melawan hukum.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-08-2015 — Putus : 19-11-2015 — Upload : 05-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mdn
Tanggal 19 Nopember 2015 — - dr. AHMAD CHAIDIR
92 — 20
  • Gramedia Jakarta tahun 1984 Halaman 9495);Menimbang bahwa sejalan dengan penjelasan tersebut diatas praktek peradilandalam penerapan pembuktian unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atausuatu koorporasi, pada pokoknya didasarkan pada bukti secara pasti terdakwa atauorang lain atau suatu koorporasi memperoleh sejumlah uang suatu harta benda dariperbuatan melawan hukum. Hal ini dapat dilihat dari beberapa putusan MahkamahAgung R.1;1.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-07-2016 — Putus : 22-11-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 74/Pid.Sus.K/2016/PN Mdn
Tanggal 22 Nopember 2016 — - Drs. YUSNI ALI
60 — 16
  • Gramedia Jakarta tahun1984 Halaman 9495);Menimbang bahwa sejalan dengan penjelasan tersebut diatas praktekperadilan dalam penerapan pembuktian unsur menguntungkan diri sendiri atau oranglain atau suatu koorporasi, pada pokoknya didasarkan pada bukti secara pastiterdakwa atau orang lain atau suatu koorporasi memperoleh sejumlah uang suatuharta benda dari perbuatan melawan hukum. Hal ini dapat dilihat dari beberapaputusan Mahkamah Agung R.1;1.
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 28-05-2013 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 04 /Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.Bjm.
Tanggal 28 Mei 2013 —
46 — 10
  • RIYANPUTRA UTAMA memperbaikinya sesuai rekomendasi.9495 menurut saksi untuk kayu pancang jenis langadai diameter 1012cm tidak sesuai dengan ukuran dan jenis yang semestinyakarena kayunya terdiri dari beberapa macam jenis yaitu kayutingi, bakau dan langadai dan untuk ukurannya memang kurangbesar karena sulit mendapatkan kayu ukuran tersebut, namununtuk voleume yang lain sudah terpenuhi semuanya, Kayu yangdigunakan untuk pemasangan pancang besarnya berdiameter 810 cm, untuk pemasangan kayu pancang
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata Khusus PHI
Register : 18-05-2016 — Putus : 09-08-2016 — Upload : 02-10-2017
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Tjk
Tanggal 9 Agustus 2016 — Meiranto Dkk Vs PT. PARINDO PERMAI
169 — 25
  • IndonesiaAlamat : Branti 006/002 Branti nae Kec.Natar LamSelLee eee cee cde cee betes tae tee dee tae cee bee beets ten eee anes PENGGUGAT 9293.Nama : Hermanto SUmur : 33 TahunKewarganegaraan : IndonesiaAlamat : q Waruh 012/003 Merak Banten Kec.Natar LamSelbee dee tee see teeter anes bodes ences tee eee ene eee ees PENGGUGAT 9394.Nama : MisdiantoroUmur : 29 TahunKewarganegaraan : IndonesiaAlamat U Sari IV 01 3/007 7 Tanjung Sari Kec Natar LamSelvo bee beeen dee eee tee eee eae nes ; beeen es PENGGUGAT 9495
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 07-09-2020 — Putus : 30-11-2020 — Upload : 01-12-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 171/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 30 Nopember 2020 — Penggugat:
1.Hasan Tomu
2.Marthen Murafer
3.Meitty Ebta Rumandewai
Tergugat:
KPU RI
598 — 818
  • Dalam hal demikian suatu alasan salah (va/se oorzaak) menjadiHalaman 83 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUNJKTdasar suatu ketetapan (Pengantar Hukum Administrasi NegaraIndonesia, Jakarta: Ichtiar Baru, 1985, halaman 9495);Bahwa Putusan DKPP 55/2020 didasarkan suatu alasan yang salahkarena:a.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 30-06-2016 — Putus : 23-02-2017 — Upload : 09-03-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 161/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 23 Februari 2017 — PT. BRAYAN BINTANG TIGA ENERGI, dkk ; KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
172 — 107
  • Bukti P 9495. Bukti P 9596. Bukti P 9697. Bukti P 97ditujlukan kepada Direktur PT. Brayan BintangTiga Energi.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 27-12-2016 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 20-06-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 907/Pdt.G.KPPU/2016/PN JKT.SEL
Tanggal 27 April 2017 — - PT. COSL INDO - PT. HUSKY – CNOOC Madura Limited Lawan KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
426 — 620
  • .; (Vide Putusan03/KPPUL/2016 Hal. 9495)PSAK 7, Pengantar, Hal. V, menyatakan:PSAK 7 tentang Pengungkapan PihakPihak Berelasi telah disahkanoleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 19 Februari 2010PSAK 7 ini merevisi PSAK 7 tentang PihakPihak yang MempunyaiHubungan lstimewa yang telah dikeluarkan pada tanggal 7 September 1994PSAK 7, Angka 29, Hal. 7.6., menyatakan:Pernyataan ini (PSAK 7 2010) menggantikan PSAK 7 (1994)Tentang Pengungkapan PihakPihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa65.
    Oleh karena itu, adanyaketerkaitan saham tersebut mendukung terjadinya tindakan yang dapatdikategorikan sebagai bersekongkol;Menimbang, bahwa berdasarkan alasan keberatan dan uraian faktadalam putusan tersebut pada halaman 9495 pada bagian Note dinyatakan;Berdasarkan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) tentangPengungkapan pihakpihak yang mempunyai Hubungan istimewa, diberikandefinisi sebagai berikut:Pihakpihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa adalah pihakpihak yangdianggap mempunyai hubungan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 05-10-2015 — Putus : 20-04-2016 — Upload : 16-05-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 210/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 20 April 2016 — PT. DWIKARYA REKSA ABADI ; MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
134 — 120
  • Bukti T 9495. Bukti T 9596. Bukti T 96Crew List Kapal KMN. Wogekel 8, denganJenis kapal nelayan, ukuran 195 GT,berbendera Indonesia, milik PT. DwikaryaReksa Abadi, tanggal berangkat 28 Oktober2014, dengan jumlah ABK 14 WNA China, 2WNI (fotokopi dari fotokopi) ;Crew List Kapal KMN. Wogekel 9, denganJenis kapal nelayan, ukuran 195 GT,berbendera Indonesia, milik PT.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 22-03-2012 — Upload : 20-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 92/PID.SUS/TPK/2011/PN.BDG.
Tanggal 22 Maret 2012 — YUYAN TARYANA, Amd.
64 — 11
  • AndiHamzah, SH: 1984, 9495).Menimbang, bahwa sejalan dengan penjelasan tersebut, praktikperadilan dalam menerapkan pembuktian unsur memperkaya diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi, pada pokoknya didasarkan pada buktiBahwa benar secara pasti terdakwa atau orang lain atau suatu korporasimemperoleh sejumlah uang atau harta benda dari perbuatan melawanhukum. Hal ini dapat dilihat dari beberapa putusan pengadilan yangdikuatkan oleh Mahkamah Agung, antara lain:a.