Ditemukan 581 data
21 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 18/B/PK/PJK/2015 Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah0,00 0,00 BBNKB414.000,00 414.000,00 PKB414.000,00 414.000,00 Jumlah Bahwa lebih lanjut, pada tanggal 25 Januari 2012, Pemohon Banding telahmengajukan surat keberatan dengan Surat Nomor MH:saw/NNT/01121359kepada Terbanding sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan PajakDaerah tersebut di atas;Bahwa menanggapi surat keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkanSurat Keputusan Nomor 973/1905/02/Dipenda
Putusan Nomor 18/B/PK/PJK/2015 Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah BBNKB PKB Jumlah Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.48578/PP/M.XII/04/2013, tanggal 28 November 2013 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor973/1905/02/Dipenda tanggal 3 Desember 2012 mengenai Surat KetetapanPajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama KendaraanBermotor Jenis Alat Berat
Putusan Nomor 18/B/PK/PJK/2015kembali tersebut secara formal dapat diterima;ALASAN PENINJAUAN KEMBALIMenimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukanalasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Bahwa pada tanggal 28 November 2013, Pengadilan Pajak telahmengucapkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48578/PP/M.XII/04/2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:MENGADILIMenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor 973/1905/02/Dipenda tanggal 03 Desember
Putusan Nomor 18/B/PK/PJK/2015 Jumlah yang harus dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi JumlahAdministrasi0 0) 0 Bea Balik Nama414.000 0 414.000 Pajak Kendaraan Bermotor414.000 0 414.000 Jumlah Bahwa atas surat keberatan dari Pemohon Peninjauan Kembali, PihakTermohon Peninjauan Kembali telah mengeluarkan surat keputusankeberatan yaitu dengan surat Nomor 973/1905/02/Dipenda tertanggal03 Desember 2012 yang isinya menyatakan bahwa permohonankeberatan Pemohon Peninjauan Kembali ditolak;7.2 Atas Surat Keputusan
Putusan Nomor 18/B/PK/PJK/20158.2.bantahan tertulis maupun dalam persidangan tidak didasarkan kepadalandasan yuridis yang kuat, sehingga Keputusan Terbanding Nomor:973/1905/02/Dipenda tanggal 03 Desember 2012 tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor JenisAlatalat Berat dan Besar Tahun 2011 sudah sesuai ketentuanUndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah sehingga koreksi Terbanding tetap dipertahankan;Pendapat Pemohon Peninjauan Kembali
405 — 122 — Berkekuatan Hukum Tetap
suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan PengadilanPajak Nomor Put48584/PP/M.XII/04/2013, Tanggal 28 Nopember 2013 yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara padapokoknya sebagai berikut:bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas SuratKeputusan Terbanding Nomor: 973/1911/02/Dipenda
.436.000,00 dan diperinci sebagai berikut : Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah0,00 0,00 BBNKB436.000,00 436.000,00 PKB436.000,00 436.000,00 Jumlah bahwa lebih lanjut, pada tanggal 25 Januari 2012, Pemohon Banding telahmengajukan surat keberatan dengan Surat Nomor: MH:saw/NNT/01121365kepada Terbanding sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan PajakDaerah tersebut di atas;bahwa menanggapi surat keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkanSurat Keputusan Nomor: 973/1911/02/Dipenda
Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat menerbitkanSurat Ketetapan Pajak Daerah nihil yang memuat perincian sebagai berikut:Halaman 15 dari 41 halaman Putusan Nomor 11 B/PK/PJK/2015 Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah BBNKB PKB= Jumlah Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put48584/PP/M.XII/04/2013, Tanggal 28 Nopember 2013, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor:973/1911/02/Dipenda
Put. 48584/PP/M.XII/04/2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:MENGADILIMenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: 973/1911/02/DIPENDA tanggal 03 Desember 2012 mengenaiSurat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraaan Bermotor dan Bea BalikNama Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun Pajak 2011Nomor: 294/XI/AB/07E tanggal 16 November 2011, atas nama PTNewmont Nusa Tenggara, NPWP: 01.061.573.0091.000, alamat: JalanMega Kuningan Lot 5.1 Menara Rajawali Lantai 26
ketetapanPajak Kendaaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotoryang ditetapkan oleh Terbanding, namun yang dipermasalahkan adalahdasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, sehingga Majelistidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwadalil yang disampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahantertulis maupun dalam persidangan tidak didasarkan kepada landasanyuridis yang kuat, sehingga Keputusan Terbanding Nomor:973/1911/02/DIPENDA
36 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan PengadilanPajak Nomor Put.48523/PP/M.XII/04/2013, Tanggal 28 Nopember 2013 yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara padapokoknya sebagai berikut:bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas SuratKeputusan Terbanding Nomor 973/1850/02/Dipenda
.828.000,00 dan diperinci sebagai berikut : Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah0,00 0,00 BBNKB828.000,00 828.000,00 PKB828.000,00 828.000,00) Jumlah bahwa lebih lanjut, pada tanggal 25 Januari 2012, Pemohon Banding telahmengajukan surat keberatan dengan Surat Nomor MH:saw/NNT/01121304kepada Terbanding sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan PajakDaerah tersebut di atas;bahwa menanggapi surat keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkanSurat Keputusan Nomor 973/1850/02/Dipenda
Putusan Nomor 31/B/PK/PJK/2015Banding dan seharusnya Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat menerbitkanSurat Ketetapan Pajak Daerah nihil yang memuat perincian sebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah BBNKB PKB Jumlah Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.48523/PP/M.XII/04/2013, Tanggal 28 Nopember 2013 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor 973/1850/02/Dipenda
Putusan Nomor 31/B/PK/PJK/20157.2Pihak Termohon Peninjauan Kembali telah mengeluarkan suratkeputusan keberatan yaitu dengan surat Nomor973/1850/02/DIPENDA tertanggal 03 Desember 2012 yang isinyamenyatakan bahwa permohonan keberatan Pemohon PeninjauanKembali ditolak.Atas Surat Keputusan Keberatan Nomor 973/1850/02/DIPENDAtertanggal 03 Desember 2012 tersebut di atas, Pemohon PeninjauanKembali, dahulu Pemohon Banding, telah mengajukan Bandingkepada Pengadilan Pajak dengan surat NomorMH:ms/NNT/0213/5240
NEWMONT NUSA TENGGARA tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT48523/PP/M.XII/04/2013, Tanggal 28 November 2013;MENGADILI KEMBALI, Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarangPemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya; Membatalkan Keputusan Terbanding Nomor 973/1850/02/Dipenda tanggal3 Desember 2012 mengenai Surat Ketetapan Pajak Daerah PajakKendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jenis AlatBerat dan Besar Tahun Pajak 2011 Nomor 214/XI/AB/07E tanggal
33 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 40205/PP/M.XII.04/2012, Tanggal 26 September 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap,dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding,dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas Surat KeputusanTerbanding Nomor: 073/3545/02/Dipenda
sebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm = Jumlah0,00 0,00 BBNKB17.823.000,00 17.823.000,00 PKB17.823.000,00 17.823.000,00 Jumlah Bahwa lebih lanjut, pada tanggal 10 November 2010, Pemohon Banding telahmengajukan surat keberatan dengan Surat Nomor: MHsaw/NNTPKBBBNKB/XI/10112 kepada Terbanding sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan PajakDaerah tersebut di atas;Bahwa menanggapi surat keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkan SuratKeputusan Nomor: 073/3545/02/Dipenda
tidak dapatdikenakan kepada Pemohon Banding dan seharusnya Terbanding menerbitkan SuratKetetapan Pajak Daerah Nihil yang memuat perincian sebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah) PokokSanksi AdmJumlah BBNKB PKB Jumlah Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan40205/PP/M.XII.04/2012, Tanggal 26 September 2012 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: 073/3545/02/Dipenda
Put. 40205/PP/M.XII/04/2012 yang amarnyaberbunyi sebagai berikut:MENGADILIMenyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: 073/3545/02/Dipenda tanggal 21 Oktober 2011 mengenai Surat KetetapanPajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama KendaraanBermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun Pajak 2010 Nomor: 85/XI/AB/07Etanggal 31 Agustus 2010, atas nama PT Newmont Nusa Tenggara, NPWP:01.061.573.0091.000, alamat: Jalan Mega Kuningan LOT 5.1, Menara RajawaliLantai
tertanggal 21Oktober 2011 yang isinya menyatakan bahwa permohonan keberatanPemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertimbangkan.Atas Surat Keputusan Keberatan No. 073/3545/02/Dipenda tertanggal tersebut 21Oktober 2011 di atas, Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon Banding,telah mengajukan Banding kepada Pengadilan Pajak dengan surat No.
37 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan PengadilanPajak Jakarta Nomor Put.48594/PP/M.XI11/04/2013, Tanggal 28 November 2013yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding dengan posita perkara sebagaiberikut:Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas SuratKeputusan Terbanding Nomor: 973/1921/02/DIPENDA
diperinci sebagaiberikut : Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah0,00 0,00 BBNKB2.954.000,00 2.954.000,00 PKB2.954.000,00 2.954.000,00 Jumlah Bahwa lebih lanjut, pada tanggal 25 Januari 2012, Pemohon Bandingtelah mengajukan surat keberatan dengan Surat Nomor: MH:saw/NNT/01121375 kepada Terbanding sehubungan dengan diterbitkannya Surat KetetapanPajak Daerah tersebut di atas;Bahwa menanggapi surat keberatan tersebut, Terbanding telahmenerbitkan Surat Keputusan Nomor: 973/1921/02/Dipenda
dikenakan kepadaPemohon Banding dan seharusnya Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Baratmenerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah nihil yang memuat perinciansebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah BBNKB PKB Jumlah Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta NomorPut.48594/PP/M.XII/04/2013, Tanggal 28 November 2013 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: 973/1921/02/DIPENDA
Put.48595/PP/M.XII/04/2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:MENGADILIMenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: 973/1921/02/DIPENDA tanggal 03 Desember 2012 mengenaiSurat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraaan Bermotor dan Bea BalikNama Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun Pajak 2011Nomor: 306/XI/AB/07E tanggal 16 November 2011, atas nama PTNewmont Nusa Tenggara, NPWP: 01.061.573.0091.000, alamat: JalanMega Kuningan Lot 5.1 Menara Rajawali Lantai 26 Jakarta
Putusan Nomor.14/B/PK/PJK/2015dalil yang disampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahantertulis maupun dalam persidangan tidak didasarkan kepada landasanyuridis yang kuat, sehingga Keputusan Terbanding Nomor:973/1921/02/DIPENDA tanggal 03 Desember 2012 tentang keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor Jenis AlatalatBerat dan Besar Tahun 2011 sudah sesuai ketentuan UndangundangNomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerahsehingga koreksi Terbanding tetap
36 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan PengadilanPajak Nomor Put.48518/PP/M.XII/04/2013, Tanggal 28 Nopember 2013 yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara padapokoknya sebagai berikut:bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas SuratKeputusan Terbanding Nomor 973/1845/02/Dipenda
.828.000,00 dan diperinci sebagai berikut : Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah0,00 0,00 BBNKB828.000,00 828.000,00 PKB828.000,00 828.000,00) Jumlah bahwa lebih lanjut, pada tanggal 25 Januari 2012, Pemohon Banding telahmengajukan surat keberatan dengan Surat Nomor MH:saw/NNT/01121299kepada Terbanding sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan PajakDaerah tersebut di atas;bahwa menanggapi surat keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkanSurat Keputusan Nomor 973/1845/02/Dipenda
Putusan Nomor 26/B/PK/PJK/2015Banding dan seharusnya Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat menerbitkanSurat Ketetapan Pajak Daerah nihil yang memuat perincian sebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah BBNKB PKB Jumlah Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.48518/PP/M.XII/04/2013, Tanggal 28 Nopember 2013 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor 973/1845/02/Dipenda
Putusan Nomor 26/B/PK/PJK/20157.2Pihak Termohon Peninjauan Kembali telah mengeluarkan suratkeputusan keberatan yaitu dengan surat Nomor973/1845/02/DIPENDA tertanggal 03 Desember 2012 yang isinyamenyatakan bahwa permohonan keberatan Pemohon PeninjauanKembali ditolak.Atas Surat Keputusan Keberatan Nomor 973/1845/02/DIPENDAtertanggal 03 Desember 2012 tersebut di atas, Pemohon PeninjauanKembali, dahulu Pemohon Banding, telah mengajukan Bandingkepada Pengadilan Pajak dengan surat NomorMH:ms/NNT/0213/5235
NEWMONT NUSA TENGGARA tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT48518/PP/M.XII/04/2013, Tanggal 28 November 2013;MENGADILI KEMBALI, Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarangPemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya; Membatalkan Keputusan Terbanding Nomor 973/1845/02/Dipenda tanggal3 Desember 2012 mengenai Surat Ketetapan Pajak Daerah PajakKendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jenis AlatBerat dan Besar Tahun Pajak 2011 Nomor 209/XI/AB/07E tanggal
31 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 997 /B/PK/PJK/2013 Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah0,00 0,00 BBNKB22.920.000,00 22.920.000,00 PKB22.920.000,00 22.920.000,00 Jumlah Bahwa atas Pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor a quo,Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor: MHsaw/NNTPKBBBNKB/XI/10157 tanggal 10 November 2010 dan dengan KeputusanTerbanding Nomor: 073/3590/02/Dipenda tanggal 21 Oktober 2011permohonan Pemohon Banding tersebut ditolak, sehingga dengan Surat Nomor:MH:
saw/NNT/0112/1214 tanggal 9 Januari 2012 mengajukan banding;Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor:MH:saw/NNT/01 12/1214 tanggal 9 Januari 2012, pada pokoknyamengemukakan halhal sebagai berikut ini:Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas SuratKeputusan Terbanding Nomor: 073/3590/02/Dipenda tertanggal 21 Oktober2011 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermoior Jenis AlatAlat Berat danBesar yang menyatakan
sebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah0,00 0,00 BBNKB22.920.000,00 22.920.000,00 PKB22.920.000,00 22.920.000,00 Jumlah Bahwa lebih lanjut, pada tanggal 10 November 2010, Pemohon Banding telahmengajukan surat keberatan dengan Surat Nomor: MHsaw/NNTPKBBBNKB/XV10157 kepada Terbanding sehubungan dengan diterbitkannya SuratKetetapan Pajak Daerah tersebut di atas;Bahwa menanggapi surat keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkanSurat Keputusan Nomor: 073/3590/02/Dipenda
Put.40376/PP/M.X1V04/2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:MENGADLIMenyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: 073/3590/02/Dipenda tanggal 21 Oktober 2011mengenai Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor danBea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar TahunPajak 2010 Nomor: 130/XVAB/07E tanggal 31 Agustus 2010, atas namaPT Newmont Nusa Tenggara, NPWP: 01.061.573.0091.000, alamat:Jalan Mega Kuningan LOT 5.1, Menara Rajawali Lantai
Surat Keputusan Terbanding Nomor:073/3590/02/Dipenda tanggal 21 Oktober 2011 mengenai Surat KetetapanPajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama KendaraanBermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun Pajak 2010 Nomor: 130/XVAB/07Etanggal 31 Agustus 2010;Menghukum Termohon Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayarbiaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua jutalima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Selasa
151 — 147 — Berkekuatan Hukum Tetap
Walikota Langsa pada tanggal 18 September2003 adalah untuk keperluan pembayaran: Bayar SPMU daftar terlampir Rp 558.046.980,00; Abdul Aziz pemegang kas Sekretariat PemkoLangsa Rp 200.000.000,00; Mahlil pemegang kas Dipenda KotaLangsa untuk pembayaran proyek rehabpembangunan blok A Pasar Langsa Rp 40.000.000,00; Mahlil pemegang kas Dipenda Kota Langsauntuk kegiatan PBB Rp 20.000.000,00; Sahrul Atan pemimpin kegiatan inwal Rp 250.000.000,00; Abdul Aziz pemegang kas SekretariatPemko Langsa Rp 327.575.000,00
Sofyan Yacob Sekwan Rp 130.000.000,00; Mahlil pemegang kas Dipenda Rp 26.500.000,00; Drs. M.
Sofyan Yacob Sekwan Rp 130.000.000,00; Mahlil pemegang kas Dipenda Rp 26.500.000,00; Drs. M. Jafar Juned Kaperindag Rp 10.000.000,00; Sri Mulyani pemegang kas KPU Rp 156.900.000,00; Abdul Aziz pemegang kas Pemko Langsa Rp 150.000.000,00; Cut Chairunnisa pemegang kas Walikota Rp 100.000.000,00; SPMU daftar terlampir Rp 2.274.027.380,00;JUMLAH Rp 3.500.000.000,00;e Bahwa Terdakwa dan H. AZHARI AZIZ, S.H., M.M. selaku Pj.
25 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 25592/PP/M.IV/04/2010 tanggal 30 Agustus 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalamperkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, denganposita perkara sebagai berikut:Bahwa Pemohon mengajukan permohonan banding atas Surat Keputusan TerbandingNomor: 973/1025/02/Dipenda
Administrasi Jumlah15.192.000,00 0,00 15.192.000,00 Bea Balik Nama2.532.000,00 0,00 2.532.000,00 Pajak KendaraanBermotor17.724.000,00 0,00 17.724.000,00 Jumlah Bahwa lebih lanjut, pada tanggal 5 Februari 2008, Pemohon Banding telah mengajukanSurat Keberatan dengan surat Nomor: 052/KPDPJH/NNT/I/2008 kepada Terbandingsehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah tersebut di atas;Bahwa menanggapi Surat Keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkan SuratKeputusan Nomor: 973/1025/02/Dipenda
Nama Kendaraan Bermotor tidak dapatdikenakan kepada Pemohon Banding dan seharusnya Terbanding menerbitkan SuratKetetapan Pajak Daerah Nihil yang memuat perincian sebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah) Sanksi AdmBBNKBPKBJumlah Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan25592/PP/M.IV/04/2010 tanggal 30 Agustus 2010 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor:973/1025/02/Dipenda
NEWMONT NUSA TENGGARA tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Putusan 25592/PP/M.IV/04/2010 tanggal 30 Agustus 2010;MENGADILI KEMBALI,Mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding untuk seluruhnya;Membatalkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 973/1025/02/Dipenda tanggal 25 Agustus 2008 mengenai Surat Ketetapan Pajak Daerah PajakKendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat danBesar Tahun Pajak 2007 Nomor: 356/XII/AB/07E tanggal 20 November 2007
40 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
pernah diputus di Pengadilan Pajak,baik putusan tersebut mengabulkan atau menolak permohonan bandingPemohon Banding;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 28 Mei 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.72387/PP/M.XIIIA/04/2016, tanggal 27 Juli 2016 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanGubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 973/2346/02/Dipenda
30 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata Pemohon PeninjauanKembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor 25605/PP/M.IV/04/2010 tanggal 30Agustus 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawanTermohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkarasebagai berikut:Bahwa Pemohon mengajukan permohonan banding atas Surat Keputusan TerbandingNomor: 973/1025/02/Dipenda
Sanksi Administrasi Jumlah3.294.000,00 0,00 3.294.000,00 Bea Balik Nama549.000,00 0,00 549.000,00 Pajak KendaraanBermotor3.843.000,00 0,00 3.843.000,00 Jumlah Bahwa lebih lanjut, pada tanggal 5 Februari 2008, Pemohon Banding telah mengajukanSurat Keberatan dengan surat Nomor: 085/KPDPJH/NNT/I/2008 kepada Terbandingsehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah tersebut di atas;Bahwa menanggapi Surat Keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkan SuratKeputusan Nomor: 973/1025/02/Dipenda
Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak dapatdikenakan kepada Pemohon Banding dan seharusnya Terbanding menerbitkan SuratKetetapan Pajak Daerah Nihil yang memuat perincian sebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah) Sanksi AdmBBNKBPKBJumlah Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor 25605/PP/M.IV/04/2010 tanggal 30 Agustus 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebutadalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor:973/1025/02/Dipenda
Newmont Nusa Tenggara tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor 25605/PP/M.IV/04/2010 tanggal30 Agustus 2010;MENGADILI KEMBALIT,Mengabulkan permohonan Banding dari Pemohon Banding sekarang PemohonPeninjauan Kembali untuk seluruhnya;Membatalkan Surat Keputusan Terbanding sekarang Termohon PeninjauanKembali, yaitu Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 973/1025/02/Dipenda tanggal 25 Agustus 2008 mengenai Surat Ketetapan Pajak Daerah PajakKendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan
17 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan PengadilanPajak Jakarta Nomor Put.48599/PP/M.XII/04/2013, Tanggal 28 November 2013yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding dengan posita perkara sebagaiberikut:Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas SuratKeputusan Terbanding Nomor: 973/1926/02/Dipenda
diperinci sebagaiberikut : Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah0,00 0,00 BBNKB2.640.000,00 2.640.000,00 PKB2.640.000,00 2.640.000,00 Jumlah Bahwa lebih lanjut, pada tanggal 25 Januari 2012, Pemohon Bandingtelah mengajukan surat keberatan dengan Surat Nomor: MH:saw/NNT/01121380 kepada Terbanding sehubungan dengan diterbitkannya Surat KetetapanPajak Daerah tersebut di atas;Bahwa menanggapi surat keberatan tersebut, Terbanding telahmenerbitkan Surat Keputusan Nomor: 973/1926/02/Dipenda
Put.48599/PP/M.XII/04/2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:MENGADILIMenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: 973/1926/02/DIPENDA tanggal 03 Desember 2012 mengenaiSurat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraaan Bermotor dan Bea BalikNama Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun Pajak 2011Nomor: 316/XI/AB/07E tanggal 16 November 2011, atas nama PTNewmont Nusa Tenggara, NPWP: 01.061.573.0091.000, alamat: JalanMega Kuningan Lot 5.1 Menara Rajawali Lantai 26 Jakarta
Putusan Nomor 19/B/PK/PJK/2015dalil yang disampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahantertulis maupun dalam persidangan tidak didasarkan kepada landasanyuridis yang kuat, sehingga Keputusan Terbanding Nomor:973/1926/02/DIPENDA tanggal 03 Desember 2012 tentang keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor Jenis AlatalatBerat dan Besar Tahun 2011 sudah sesuai ketentuan UndangundangNomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerahsehingga koreksi Terbanding tetap
NEWMONT NUSA TENGGARA, tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.48599/PP/M.XII/04/2013 tanggal 28 November 2013;MENGADILI KEMBALI,Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarangPemohon Peninjauan Kembali seluruhnya;Membatalkan Surat Keputusan Terbanding sekarang TermohonPeninjauan Kembali, yaitu Surat Keputusan Nomor 973/1926/02/Dipenda,Tanggal 3 Desember 2012 mengenai Pengenaan Pajak Kendaraan BermotorHalaman 39 dari 40 halaman.
22 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
bersangkutan ternyata TermohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 42370/PP/M.XV/04/2012, Tanggal 19 Desember 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap,dalam perkaranya melawan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai PemohonBanding, dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas Surat KeputusanGubernur Nusa Tenggara Barat No. 073/3521/02/Dipenda
Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah) Pokok Sanksi Adm Jumlah BBNKB 16.086.00016.086.000 PKB 16.086.00016.086.000 Jumlah Bahwa lebih lanjut, pada tanggal 10 November 2010, Pemohon Banding telahmengajukan surat keberatan dengan Surat Nomor : MHsaw/NNTPKBBBNKB/XI/10088 kepada Terbanding sehubungan dengan diterbitkannya SKPD tersebut diatas;Bahwa menanggapi surat keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkan SuratKeputusan Nomor : 073/3521/02/Dipenda tertanggal 21 Oktober 2011 yangmenyatakan bahwa permohonan
Putusan Nomor 972/B/PK/PJK/2013 18Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan42370/PP/M.XV/04/2012, Tanggal 19 Desember 2012 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:Membatalkan Keputusan Terbanding Nomor : 073/3521/02/Dipenda tanggal 21Oktober 2011, tentang Surat Jawaban Terbanding atas Permohonan Keberatan PT NNTatas SKPD PKB, BBNKB Jenis Alat Berat Dan Besar Nomor : 61/XI/AB/07E tanggal31 Agustus 2010, atas nama : PT Newmont Nusa Tenggara, NPWP01.061.573.0091.000
28 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata Pemohon PeninjauanKembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 25589/PP/M.IV/04/2010 tanggal 30 Agustus 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalamperkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, denganposita perkara sebagai berikut:Bahwa Pemohon mengajukan permohonan banding atas Surat Keputusan TerbandingNomor: 973/709.A/02/Dipenda
Administrasi Jumlah15.192.000,00 0,00 15.192.000,00 Bea Balik Nama2.532.000,00 0,00 2.532.000,00 Pajak KendaraanBermotor17.724.000,00 0,00 17.724.000,00 Jumlah Bahwa lebih lanjut, pada tanggal 5 Februari 2008, Pemohon Banding telah mengajukanSurat Keberatan dengan surat Nomor: 049/KPDPJH/NNT/I/2008 kepada Terbandingsehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah tersebut di atas;Bahwa menanggapi Surat Keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkan SuratKeputusan Nomor: 973/709.A/02/Dipenda
Kendaraan Bermotor tidak dapatdikenakan kepada Pemohon Banding dan seharusnya Terbanding menerbitkan SuratKetetapan Pajak Daerah Nihil yang memuat perincian sebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah) Sanksi AdmJumlah BBNKB PKB Jumlah Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan25589/PP/M.IV/04/2010 tanggal 30 Agustus 2010 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor:973/709.A/02/Dipenda
Newmont Nusa Tenggara tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Putusan 25589/PP/M.IV/04/2010 tanggal 30 Agustus 2010;MENGADILI KEMBALIT,Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarang PemohonPeninjauan Kembali untuk seluruhnya;Membatalkan Keputusan Terbanding Nomor: 973/709.A/02/Dipenda tanggal 10Juni 2008 dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea BalikNama Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun Pajak 2007 Nomor: 353/XII/AB/07E tanggal
32 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan PengadilanPajak Nomor Put48607/PP/M.XII/04/2013, Tanggal 28 Nopember 2013 yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara padapokoknya sebagai berikut:bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas SuratKeputusan Terbanding Nomor: 973/1934/02/Dipenda
diperinci sebagai berikut : Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah0,00 0,00 BBNKB3.366.000,00 3.366.000,00 PKB3.366.000,00 3.366.000,00 Jumlah bahwa lebih lanjut, pada tanggal 25 Januari 2012, Pemohon Banding telahmengajukan surat keberatan dengan Surat Nomor: MH:saw/NNT/01121388kepada Terbanding sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan PajakDaerah tersebut di atas;bahwa menanggapi surat keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkanSurat Keputusan Nomor: 973/1934/02/Dipenda
Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat menerbitkanSurat Ketetapan Pajak Daerah nihil yang memuat perincian sebagai berikut:Halaman 15 dari 41 halaman Putusan Nomor 73 B/PK/PJK/2015 Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah BBNKB PKB= Jumlah Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put48607/PP/M.XII/04/2013, Tanggal 28 Nopember 2013, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor:973/1934/02/Dipenda
Put. 48607/PP/M.XII/04/2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:MENGADILIMenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: 973/1934/02/DIPENDA tanggal 03 Desember 2012 mengenaiSurat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraaan Bermotor dan Bea BalikNama Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun Pajak 2011Nomor: 325/XI/AB/07E tanggal 16 November 2011, atas nama PTNewmont Nusa Tenggara, NPWP: 01.061.573.0091.000, alamat: JalanMega Kuningan Lot 5.1 Menara Rajawali Lantai 26
ketetapanPajak Kendaaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotoryang ditetapkan oleh Terbanding, namun yang dipermasalahkan adalahdasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, sehingga Majelistidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwadalil yang disampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahantertulis maupun dalam persidangan tidak didasarkan kepada landasanyuridis yang kuat, sehingga Keputusan Terbanding Nomor:973/1934/02/DIPENDA
27 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 13/B/PK/PJK/2015 414.000,00 414.000,00 PKB414.000,00 414.000,00 Jumlah Bahwa lebih lanjut, pada tanggal 25 Januari 2012, Pemohon Banding telahmengajukan surat keberatan dengan Surat Nomor MH:saw/NNT/01121367kepada Terbanding sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan PajakDaerah tersebut di atas;Bahwa menanggapi surat keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkanSurat Keputusan Nomor 973/1913/02/Dipenda tanggal 3 Desember 2012 yangmenyatakan bahwa permohonan keberatan Pemohon
Putusan Nomor 13/B/PK/PJK/2015 PKB Jumlah Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.48586/PP/M.XII/04/2013, tanggal 28 November 2013 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor973/1913/02/Dipenda tanggal 3 Desember 2012 mengenai Surat KetetapanPajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama KendaraanBermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun Pajak 2011 Nomor 296/XI/AB/07Etanggal 16 November
Putusan Nomor 13/B/PK/PJK/2015ALASAN PENINJAUAN KEMBALIMenimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukanalasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:ileBahwa pada tanggal 28 November 2013, Pengadilan Pajak telahmengucapkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48586/PP/M.XII/04/2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:MENGADILIMenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor 973/1913/02/Dipenda tanggal 03 Desember 2012 mengenai SuratKetetapan Pajak Daerah
Putusan Nomor 13/B/PK/PJK/2015 Jumlah yang harus dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi JumlahAdministrasi0 0) 0 Bea Balik Nama414.000 0 414.000 Pajak Kendaraan Bermotor414.000 0 414.000 Jumlah Bahwa atas surat keberatan dari Pemohon Peninjauan Kembali, PihakTermohon Peninjauan Kembali telah mengeluarkan surat keputusankeberatan yaitu dengan surat Nomor 973/1913/02/Dipenda tertanggal03 Desember 2012 yang isinya menyatakan bahwa permohonankeberatan Pemohon Peninjauan Kembali ditolak;7.2 Atas Surat Keputusan
Putusan Nomor 13/B/PK/PJK/20158.2.bantahan tertulis maupun dalam persidangan tidak didasarkan kepadalandasan yuridis yang kuat, sehingga Keputusan Terbanding Nomor:973/1913/02/Dipenda tanggal 03 Desember 2012 tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor JenisAlatalat Berat dan Besar Tahun 2011 sudah sesuai ketentuanUndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah sehingga koreksi Terbanding tetap dipertahankan;Pendapat Pemohon Peninjauan Kembali
ALEX BILL MANDO DAELI, S.H.
Terdakwa:
AGAU MY bin MUHAMMAD YANSON
42 — 8
Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN BntTelah mendengar tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwaterhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetappada permohonannya;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:KESATUBahwa ia terdakwa AGAU MY bin MUHAMMAD YANSON, pada hariSenin tanggal 17 September 2018 sekitar Pukul 11.30 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di sebuah rumah diPenda
PromedrahardjoFarmasi Industri, Sukabumi Terdakwa tidak memiliki Kewenangan untuk mengedarkan sediaanfarmasi tersebut.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU No. 36 Tahun 2009Tentang KesehatanATAUKEDUABahwa ia terdakwa AGAU MY bin MUHAMMAD YANSON, pada hariSenin tanggal 17 September 2018 sekitar Pukul 11.30 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di sebuah rumah diPenda Asam RT.03 RW.01 Kecamatan Dusun Selatan
PromedrahardjoFarmasi Industri, Sukabumi Terdakwa tidak memiliki Kewenangan untuk mengedarkan sediaanfarmasi tersebutPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 197 jo Pasal 106 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;ATAUKETIGABahwa ia terdakwa AGAU MY bin MUHAMMAD YANSON, pada hariSenin tanggal 17 September 2018 sekitar Pukul 11.30 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di sebuah rumah diPenda Asam RT.03 RW.01 Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten
28 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Tanggal 28 November 2013yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding dengan posita perkara sebagaiberikut:Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas SuratKeputusan Terbanding Nomor: 973/1868/02/Dipenda tanggal 3 Desember 2012tentang surat jawaban atas permohonan keberatan Pemohon Banding atasSurat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor Jenis AlatAlat Beratdan Besar yang menyatakan bahwa keberatan Pemohon
Rp912.800,00 dan diperinci sebagaiberikut : Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah0,00 0,00 BBNKB912.800,00 912.800,00 PKB912.800,00 912.800,00 Jumlah Bahwa lebih lanjut, pada tanggal 25 Januari 2012, Pemohon Bandingtelah mengajukan surat keberatan dengan Surat Nomor: MH:saw/NNT/01121322 kepada Terbanding sehubungan dengan diterbitkannya Surat KetetapanPajak Daerah tersebut di atas;Bahwa menanggapi surat keberatan tersebut, Terbanding telahmenerbitkan Surat Keputusan Nomor: 973/1868/02/Dipenda
dikenakan kepadaPemohon Banding dan seharusnya Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Baratmenerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah nihil yang memuat perinciansebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah) PokokSanksi AdmJumlah BBNKB PKB Jumlah Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta NomorPut.48541/PP/M.XII/04/2013, Tanggalberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:28 November 2013 yang telah Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: 973/1868/02/Dipenda
Put.48541/PP/M.XII/04/2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:MENGADILIMenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: 973/1868/02/DIPENDA tanggal 03 Desember 2012 mengenaiSurat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraaan Bermotor dan Bea BalikNama Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun Pajak 2011Nomor: 232/XI/AB/07E tanggal 16 November 2011, atas nama PTNewmont Nusa Tenggara, NPWP: 01.061.573.0091.000, alamat: JalanMega Kuningan Lot 5.1 Menara Rajawali Lantai 26 Jakarta
Putusan Nomor 24/ B /PK/PJK/2015973/1868/02/DIPENDA tanggal 03 Desember 2012 tentang keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor Jenis AlatalatBerat dan Besar Tahun 2011 sudah sesuai ketentuan UndangundangNomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerahsehingga koreksi Terbanding tetap dipertahankan;8.2.
226 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
tersebut,Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak Nomor Put25612/PP/M.IV/04/2010 tanggal 30 Agustus 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalamperkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding denganposita perkara sebagai berikut :Bahwa Pemohon mengajukan permohonan banding atas Surat KeputusanTerbanding Nomor 973/1025/02/Dipenda
Sanksi Administrasi Jumlah3.294.000,00 0,00 3.294.000,00 Bea Balik Nama549.000,00 0,00 549.000,00 Pajak KendaraanBermotor3.843.000,00 0,00 3.843.000,00 Jumlah Bahwa lebih lanjut, pada tanggal 5 Februari 2008, Pemohon Banding telahmengajukan Surat Keberatan dengan surat Nomor 092/KPDPJH/NNT/ 1/2008 kepadaTerbanding sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah tersebut diatas;Bahwa menanggapi Surat Keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkanSurat Keputusan Nomor 973/1025/02/Dipenda
Kendaraan Bermotor tidakdapat dikenakan kepada Pemohon Banding dan seharusnya Terbanding menerbitkanSurat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang memuat perincian sebagai berikut : Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah) 10PokokSanksi AdmJumlah BBNKB PKB Jumlah Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put 25599/PP/M.IV/04/2010 tanggal 30 Agustus 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebutadalah sebagai berikut :Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor973/1025/02/Dipenda
NEWMONT NUSA TENGGARA tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Pajak Nomor Put25612/PP/M.IV/04/ 2010tanggal 30 Agustus 2010 ;MENGADILI KEMBALI :Mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding sekarang PemohonPeninjauan Kembali untuk seluruhnya;Membatalkan Surat Keputusan Terbanding Nomor 973/1025/02/Dipenda tanggal25 Agustus 2008 dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan BeaBalik Nama Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun Pajak 2007 Nomor363/XII/AB/07E tanggal 20
74 — 34
seluruhnya sebesar Rp. 24.876.540, terdiridari digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp. 22.283.040, dan digunakanuntuk kepentingan Desa Depokrejo sebesar Rp. 2.593.500, .Bahwa benar Terdakwa menggunakan atau meminjam uang dari hasil penarikan PBB tersebut dariSUPRIYONO dan selalu memakai kwitansi.Bahwa benar uang ya g dipinjam / digunakan Terdakwa adalah uang titipan dari masyarakat desadepokrejo untuk membayar pajak.Bahwa benar Terdakwa pernah membuat surat pernyataan di Kantor Dipenda
Kebumen ataspanggilan dari Kantor Dipenda,Bahwa benar menurut aturan pembayaran pajak bahwa tidak boleh dibayar secara diangsur, namunkenyataan dilapangan pembayaran PBB dari Wajib Pajak pembayarannya diangsur.Bahwa benar ada Eajib Pajak yang membayar secara langsung ke BRI, namun sudah menjadikebiasaan masyarakat desa pada umumnya pembayarannya ditarik oleh petugas pemungut pajakdalam hal ini adalah perangkat desa yang sudah dibagibagi sesuai dengan wilayah masingmasing.Bahwa benar Terdakwa berani
seluruhnya sebesar Rp. 24.876.540, terdiridari digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp. 22.283.040, dan digunakanuntuk kepentingan Desa Depokrejo sebesar Rp. 2.593.500, .e Bahwa benar Terdakwa menggunakan atau meminjam uang dari hasil penarikan PBB tersebut dariSUPRIYONO dan selalu memakai kwitansi.e Bahwa benar uang ya g dipinjam / digunakan Terdakwa adalah uang titipan dari masyarakat desadepokrejo untuk membayar pajak.e Bahwa benar Terdakwa pernah membuat surat pernyataan di Kantor Dipenda
Kebumen ataspanggilan dari Kantor Dipenda,e Bahwa benar menurut aturan pembayaran pajak bahwa tidak boleh dibayar secara diangsur, namunkenyataan dilapangan pembayaran PBB dari Wajib Pajak pembayarannya diangsur.e Bahwa benar ada Eajib Pajak yang membayar secara langsung ke BRI, namun sudah menjadikebiasaan masyarakat desa pada umumnya pembayarannya ditarik oleh petugas pemungut pajakdalam hal ini adalah perangkat desa yang sudah dibagibagi sesuai dengan wilayah masingmasing.e Bahwa benar Terdakwa
Kebumen ataspanggilan dari Kantor Dipenda,e Bahwa benar menurut aturan pembayaran pajak bahwa tidak boleh dibayar secara diangsur, namunkenyataan dilapangan pembayaran PBB dari Wajib Pajak pembayarannya diangsur.e Bahwa benar ada Wajib Pajak yang membayar secara langsung ke BRI, namun sudah menjadikebiasaan masyarakat desa pada umumnya pembayarannya ditarik oleh petugas pemungut pajakdalam hal ini adalah perangkat desa yang sudah dibagibagi sesuai dengan wilayah masingmasing.e Bahwa benar Terdakwa