Ditemukan 839 data
27 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kemudian selama 2 tahun lebih (dari 02 April2009 sampai dengan 03 Mei 2011) Penggugat bekerja di Kantor PT GlobalFiberindo di Pondok Gede Office dengan jabatan juga sebagai ManagerMarketing (dengan tugas utama memasarkan dan menjual produk polyesterfiber di pasar dalam negeri / domestic markets dan di pasar luar negeri /exportmarkets, seperti ke Amerika, Eropa / Jerman, Spanyol, Inggris, Italy, Rusia,Afrika Selatan, Yaman, Mesir, Asia / Jepang, Vietnam, Malaysia, Thailand,Pakistan, Arab, dan lainlain
93 ayat (2) butir f UndangUndang KetenagakerjaanNomor 13 Tahun 2003 tersebut di atas, yang mana Pemohon Kasasi II sejak tanggal04 Mei 2011 sampai dengan hari ini tidak melakukan tugas pekerjaan PemohonKasasi II / Suhantojo sebagai manager marketing (Bukti P35, P36 dan P39mengenai jabatan Pemohon Kasasi II) di kantor PT Global Fiberindo Pondok GedeBekasi (dengan tugas utama Pemohon Kasasi II adalah mendevelop, memasarkandan menjual produk polyster fiber PT Global Fiberindo di pasar Dalam Negeri /Domestic
68 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1881/B/PK/Pjk/2018karena: Pertama, in casu terikat dengan doktrin hukum Lex specialisderogat lex generalis dan Lex Superior derogat Legi Inferior dimanapara pihak terikat apa yang telah diperjanjikan dan disepakati dalamkontrak; Kedua, terlepas dari Production Sharing Contract (PSC)merupakan perjanjian yang bersifat G to B yang dasarnya secara umumberlaku tax domestic law, sedangkan P3B merupakan perjanjian G to Gyang berlaku international tax law, namun di sisi lain sepanjangperjanjian
111 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kedua, terlepas dariProduction Sharing Contract (PSC) merupakan perjanjian yang bersifatG to B yang dasarnya secara umum berlaku tax domestic law,sedangkan P3B merupakan perjanjian G to G yang berlaku internationaltax law, namun di sisi lain sepanjang perjanjian yang telah mengatur PEdalam hubungannya Branch Profit Tax atau additional tax akan berlakusebaliknya, dalam arti P3B akan meredusir Production Sharing Contract(PSC), dan berlaku secara equilbrium dimana Production SharingContract (PSC) secara
6 — 4
negara demi mengatur kemaslahatan kehidupan berumahtangga, agartujuan perkawinan sebagaimana dicitacitakan syariat (magoshidusysyariy) yaitumembentuk rumahtangga sakinah, mawaddah warahmah dapat diwujudkan, sekaligusuntuk menjaga adatistiadat yang baik sematamata untuk menghindari hal hal yangdipandang mudlarat secara umum.Menimbang, bahwa dengan adanya kemampuan anak Pemohon secara physikdan psychis untuk menikah, serta kemampuan malaksanakan kewajibannya sebagaiseorang istri, menjalankan fungsi domestic
85 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
pajak).Selanjutnya, dalam dasar hukum yang digunakan oleh Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) pada saat melakukan koreksi peredaran usaha,yaitu Pasal 18 Ayat (3) UndangUndang PPh, tidak disebutkan bahwapenentuan kembali besarnya penghasilan/pengurangan untuk menghitungpenghasilan hanya berlaku untuk transaksi antara Wajib Pajak Dalam Negeridengan Wajid Pajak Luar Negeri, sehingga dapat dikatakan bahwa hal inidapat diterapkan baik atas transaksi yang terjadi antar Wajib Pajak DalamNegeri (Domestic
Penerapan Pasal18 Ayat (3) UndangUndang PPh baik atas domestic transfer pricing maupuncross border transfer pricing jelas terlinat pada peraturan pelaksanaan dariPasal 18 Ayat (3) UndangUndang PPh ini yaitu Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP01/PJ.7/1993 dan Surat Edaran Direktur Jenderal PajakHalaman 30 dari 37 halaman Putusan Nomor 214/B/PK/PJK/2015Nomor: SE04/PJ.7/1993 tanggal 9 Maret 1993, yang dalam contoh penerapanmetode penetapan harga wajarnya diberikan ilustrasi mengenai transfer
Bahwa sebagai tambahan informasi dan bahan pertimbangan Majelis HakimMahkamah Agung yang Terhormat, kami sampaikan beberapa PutusanPengadilan Pajak yang amar putusannya menggunakan UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 sebagai salah satu dasarhukum saat memutuskan menerima atau menolak permohonan bandingdengan sengketa koreksi atas domestic transfer pricing yang disetujui olehMajelis Hakim Pengadilan Pajak, yaitu sebagai
21 — 5
No.145/Pdt.G/2017/MS.Lsm.Tgl.27.12.17Penggugat melakukan ibadahumrah, perjalanan wisata kebeberapa Negaradalam waktu yang berbeda, melakukan perjalanan wisata domestic yanghampir semua tempat wisata di Indonesia sudah pernah kami kunjungi,sebagaimana sebagiannya dinyatakan oleh Penggugat pada angka 15gugatannya;Bahwa apabila kehidupan keluarga Penggugat dan Tergugat tidakharmonis, quad non, serta tudingantudingan lainnya sebagaimanadinyatakan dalam posita gugatannya, tidak mungkin Penggugat bisamelahirkan
Dan tidak mungkin jugakeluarga Penggugat dan Tergugat bisa dan mampu melakukan ibadah haji,melakukan perjalanan wisata internasional dan wisata domestic setiapmasa liburan serta membeli kenderaan roda empat dan roda dua, membelirumah bukan saja di Lhokseumawe akan tetapi juga membeli rumah diBanda Aceh. ltu semua Tergugat lakukan untuk memenuhi kemauanPenggugat dan membangun kebahagiaan dan kebanggaan keluarga;Bahwa Tergugat sangat sadar tentang perbedaan usia yang jauh antaraPenggugat dengan Tergugat
PT. SUMBER JAYA LIMEC CARGO
Tergugat:
PT. GARUDA INDONESIA PERSERO, TBK CQ DIREKTORAT CARGO DAN BUSSINESS DEVELOPMENT
170 — 96
TERGUGAT.Bahwa isi surat PENGGUGAT dengan nomorGARUDA/JKTGFS1/20165/15 tertanggal 12 November 2015pada intinya berisi:Tergugat menjelaskan dikarenakan akan segera berakhirnyacargo RSP Domestik tahun 2015 sehingga TERGUGATmengirimkan surat terkait penggantian tarif baru untuk tahun 2016terkait kerjasama antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT.Sedangkan mengenai dasar Perjanjian yang berisi peraturandan persyaratan kerjasama PENGGUGAT dan TERGUGATtetap mengacu pada SYARAT DAN KETENTUAN KEAGENANPENJUALAN KARGO DOMESTIC
dan bagian yangtidak terpisahkan dari Gugatan dalam Rekonpensi ini.Bahwa PENGGUGAT REKONPENSI mohon kepada Majelis Hakim YangTerhormat untuk memutuskan bahwa TERGUGAT REKONPENSI telahsecara melawan hukum melakukan Penghinaan/Pencemaran Nama BaikPENGGUGAT REKONPENSI dengan cara menyebarkan beritabohong/fitnah secara terbuka di depan publik.Bahwa PENGGUGAT REKONPENSI adalah salah satu Badan UsahaMilik Negara yang bergerak di bidang jasa transportasi udara mencakuppenerbangan berjadwal dengan rute domestic
Harian Terbit: Diputus Sepihak, PT SJL Bakal Gugat GarudaIndonesia, pada 8 Mei 2019Halaman 23 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 455/Pdt.G/2019/PN.TngBahwa PENGGUGAT REKONPENSI sangat keberatan dan tercemarkannama baiknya dikarenakan dalam kerjasama antara PENGGUGATREKONPENSI dengan TERGUGAT REKONPENSI didasarkan padaketentuan ketentuan yang berlaku dalam Perjanjian antara PENGGUGATdan TERGUGAT, yaitu. berdasarkan SYARAT DAN KETENTUANKEAGENAN PENJUALAN KARGO DOMESTIC DAN INTERNATIONALPT.
32 — 14
berumahtangga, agar tujuanperkawinan sebagaimana dicitacitakan syariat (maqoshidusysyariy) yaitumembentuk rumahtangga sakinah, mawaddah warahmah dapat diwujudkan,Page 11 of 15 Penetapan Nomor171/Pdt.P/2015/PA.Wsp.sekaligus untuk menjaga adatistiadat yang baik sematamata untukmenghindari hal hal yang dipandang mudl/aratsecara umum.Menimbang, bahwa dengan adanya kemampuan Pemohon secaraphysik dan psychis untuk menikah, serta kemampuan melaksanakankewajibannya sebagai seorang istri, menjalankan fungsi domestic
44 — 10
pendapat sendiri sebagai berikut :Artinya : Seorang isteri berhak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminyakepada hakim, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yangmembahayakan dirinya sehingga isteri merasa tidak mampu melangsungkankehidupan rumah tangga yang sepantasnya bersama si suami .Menimbang, bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat bukanhanya kekerasan fisik tetapi juga berupa penelantaran rumah tangga yang jugamerupakan salah bentuk kekerasan dalam rumah rumah tangga (domestic
13 — 3
dan koleksi dan koleksivideo mesumnya sangat banyak;Pemohon menceritakan perselisihan rumah tangga dengan temaperempuannya yang berprofesi sebagai dokter, di Malang, Jawa Timuryang sudah bersuami dan memiliki 2 orang anak, melalui jejaringsocial media maupun Blackberry Messanger (BBM) dan membiarkanperempuan tersebut menilai buruk Termohon secara sepihak tanpapernah tahu perkara yang sebenarnya pada sekitar tahun 2009/2010;Pemohon sangat jarang berinisiatif untuk bersama sama melakukankegiatan domestic
14 — 6
Bahwa dengan adanya kemampuan anak Pemohon secara physik dan psykhisuntuk menikah serta kemampuan malaksanakan kewajibannya sebagaiseorang istri; menjalankan fungsi domestic seorang ibu rumahtangga;mengatur rumahtangga, merawat dan mendidik anakanaknya, maka Majelismenilai bahwa anak Pemohon (Lukmawati) dapat dipandang sudah dewasa(akilbaligh), maka perkawinnya dalam usia yang kurang dari semestinyayang ditentukan oleh peraturan perundangundangan harus dianggap bukanlagi keburukan dalam kehidupan
106 — 20
signed by the authorised signatory;b) The origin of the product is in conformity with the Rules of Origin for the ACFTA;c) The other statements of the Certificate of Origin (Form E) correspond to supportingdocumentary evidence submitted;d) Description, quantity and weight of products, marks and number of packages,number and kinds of packages, as specified, conform to the products to be exported;e) Multiple items declared on the same Certificate of Origin (Form E) shall be allowedsubject to the domestic
60 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kembali /semula Terbanding);Bahwa berdasarkan hasil pembahasan sengketa perpajakandengan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yangdituangkan dalam Berita Acara Pembahasan SengketaPerpajakan Nomor: BA444/WPJ.07/BD.05/2010 tanggal 08 Maret2011, ditegaskan :10.4.1.Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) melakukan koreksi positif atas PeredaranUsaha sebesar Rp17.282.022.121,00 (US$ 41,089.00)adalah karena terdapat transaksi penjualan terhadap afiliasiyang diindikasikan Domestic
produk yangdihasilkannya kepada pihakpihak yang mempunyai hubungan istimewa(related parties) dengannya;Tujuan diadakannya APA adalah untuk mengurangi terjadinya praktekpenyalahgunaan transfer pricing oleh perusahaan multi nasional.Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa aturan yangmenjadi dasar koreksi oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) dimaksudkan untuk transaksi lintas Negara (cross border)agar pemegang yurisdiksi masingmasing Negara tidak dirugikan, bukanuntuk transaksi domestic
yang dilakukan antar perusahaan yangberafiliasi, karena sama sekali tidak ada potensi kerugian negara dalampengenaan pajaknya;Bahwa menanggapi alasan banding Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) serta dasar pertimbangan Majelistersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding)berpendapat bahwa transaksi domestic yang dilakukan antarperusahaan yang berafiliasi, dapat menimbulkan potensi kerugiannegara dalam pengenaan pajaknya;Hal ini karena dalam transaksi tersebut dimungkinkan
72 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kedua, terlepas dariProduction Sharing Contract (PSC) merupakan perjanjian yang bersifatG to B yang dasarnya secara umum berlaku tax domestic law,sedangkan P3B merupakan perjanjian G to G yang berlaku internationaltax law, namun di sisi lain sepanjang perjanjian yang telah mengatur PEdalam hubungannya Branch Profit Tax atau additional tax akan berlakusebaliknya, dalam arti P3B akan meredusir Production Sharing Contract(PSC), dan berlaku secara equilbrium dimana Production SharingContract (PSC) secara
21 — 3
Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekersan adalah suatuperbuatan yang tidak mengenal belas kasihan, bentuknya bisa berupa kekersanfisik maupun psikis ;Menimbang, bahwa kekerasan fisik adalah tindakan/perbuatan yangtidak mengenal belas kasihan terhadap salah satu/beberapa anggota tubuh/badan;Menimbang, bahwa kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga berartikekerasan fisik tersebut dilakukan dalam lingkup domestic rumah tangga, bisaterhadap
Putu Windari Suli, SH.
Terdakwa:
Desak Putu Sri Mahayeni Utami, Amd.
37 — 21
Badung Pada hari tersebut diatas, saat saksi sedang menjadi tour guide dansedang mengantar tamu domestic untuk belanja di krisna oleholehjalan sunset road,kec.kuta kab.badung pada saat saksi berada didiseblah kanan ruang VIP krisna oleholeh tibatiba dari arah sampingkiri belakang ada seseorang yang menampar dan memukul bagiankepala sebelah kiri belakang juga langsung menjabak /menarik rambutsaksi ,sambil terdakwa memukuli wajah dan kepala saksi , kemudiansaksi menoleh kebelakang dan baru mengetahui
8 — 6
berumahtangga, agar tujuan perkawinansebagaimana dicitacitakan syariat (maqoshidusysyariy) yaitu membentukrumahtangga sakinah, mawaddah warahmah dapat diwujudkan, sekaligusHal. 9 dari 13 Penetapan Nomor 40/Pat.P/2015/PA Mrs.untuk menjaga adatistiadat yang baik sematamata untuk menghindari hal halyang dipandang mudlarat secara umum.Menimbang, bahwa dengan adanya kemampuan cucu Pemohon secaraphysik dan psychis untuk menikah, serta kemampuan malaksanakankewajibannya sebagai seorang istri, menjalankan fungsi domestic
41 — 14
negarademi mengatur kemaslahatan kehidupan berumahtangga, agar tujuanperkawinan sebagaimana dicitacitakan syariat (maqoshidusysyariy)yaitu membentuk rumahtangga sakinah, mawaddah warahmah dapatdiwujudkan, sekaligus untuk menjaga adatistiadat yang baik sematamatauntuk menghindari hal hal yang dipandang mudlaratsecara umum.Menimbang, bahwa dengan adanya kemampuan anak Pemohonsecara physik dan psychis untuk menikah, serta kemampuan malaksanakankewajibannya sebagai seorang istri, menjalankan fungsi domestic
200 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
Desember2011 yang dilakukan oleh Terbanding (sekarang Pemohon PeninjauanKembali) sudah tepat dan benar mengingat bahwa: pertama, ProductionSharing Contract (PSC) merupakan perjanjian yang bersifat G to B yangberlaku tax domestic law, sedangkan P3B merupakan perjanjian G to Gyang berlaku international tax law.
96 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kedua, terlepas dari Production SharingContract (PSC) merupakan perjanjian yang bersifat G to B yangdasarnya secara umum berlaku tax domestic law, sedangkan P3Bmerupakan perjanjian G to G yang berlaku international tax law, namundi sisi lain sepanjang perjanjian yang telah mengatur PE dalamhubungannya Branch Profit Tax atau additional tax akan berlakusebaliknya, dalam arti P3B akan meredusir Production Sharing Contract(PSC), dan berlaku secara equilbrium dimana Production SharingContract (PSC) secara