Ditemukan 430 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 17-07-2014 — Putus : 11-12-2014 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50 P/HUM/2014
Tanggal 11 Desember 2014 — PERKUMPULAN FORUM ZAKAT JAKARTA, DKK VS PRESIDEN RI;
13764 Berkekuatan Hukum Tetap
  • In this respect, the lawshall prohibit any discrimination and guarantee to all persons equal andeffective protection against discrimination on any ground such as race,colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or socialorigin, property, birth or other status.UndangUndang Nomor 11 Tahun 2005 tentang AatifikasiInternational Covenant on Economic Social and Cultural Rights.Article 61.
Putus : 31-12-2010 — Upload : 13-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 317 PK/Pdt/2009
Tanggal 31 Desember 2010 — PT. KWARTADAYA DIRGANUSA ; PT. GAS SERVICES INDONESIA
11581 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yang lengkapnya klausulatersebut berbunyi ee Any dispute arising in thisconnection with this agreement shall be exclusively settledby arbitration in the English language in London Court ofInternational Arbitration terjemahan bebas Setiapsengketa yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjianini akan diselesaikan melalui arbitrase dengan menggunakanbahasa Inggris di London Court Of InternationalArbitration ;Dengan adanya klausula arbitrase dalam perjanjian aquo, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Putus : 19-10-2017 — Upload : 02-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1096 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — PT. WARAHMA BIKI MAKMUR VS ACHMAD SUMAJI, SE
12187 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1096 K/Pdt.SusPHI/2017wewenang atau ultra vires yakni bertindak melampaui wewenangnya(beyond the powers of his authority).Bahwa putusan yang mengandung ultra petitum atau ultra vires, harusdinyatakan cacat (invalid) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikadbaik (good faith) maupun sesuai dengan kepentingan umum (Mohon dibacabuku, Frances Russel and Christine Loche, English Law and Language,Cassel, London, halaman 30).
Register : 19-03-2019 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN CIBADAK Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Cbd
Tanggal 11 April 2019 — Pemohon:
FERDIANTA
Termohon:
Kepolisian Sektor Cicurug
25491
  • Adapun ketentuan dimaksud adalah sebagaiberikut :e Pasal 14 angka 3 huruf a (mengenai hak yang dilanggar) :In the determination of any criminal charge against him, everyone shall beentitled to be following minimum guarantoes, in full equality:(a) To be informed prompity and in detail in a language which beunderstands of the nature and cause of the charge against him:Terjemahannya :Dalam penentuan suatu tindak kejahatan, setiap orang berhak atasjaminan minimal dibawah ini secara penuh, yaitu :(a)
Register : 19-03-2013 — Putus : 30-04-2014 — Upload : 11-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 172Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel
Tanggal 30 April 2014 —
282127
  • Effect) Hal 25 dari 35 Hal Putusan No. 172/Pdt.G/2013/PN.Jkt.SelThis Agreement shall be gover ned by the laws of the Republic of Korea and anydisputes arising out of this Agreement shall be settled in the Seoul DistrictCourts;Terjemahan :Pasal 4 (2) Perjanjian Pendahuluan (Akibat Hukum)Perjanjian ini diatur oleh hukum Republik Korea dan setiap sengketa yang timbuldari Perjanjian ini akan diselesaikan melalui PengadilanPengadilan NegeriSeoul ;Article 18 Joint Venture Agreement (Groverning Law and Language
Register : 26-04-2019 — Putus : 20-06-2019 — Upload : 21-06-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 271/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 20 Juni 2019 — Pembanding/Penggugat : RUDDY SOESILO Diwakili Oleh : FRANS PALTI SITUNGKIR SH MH CLA
Terbanding/Tergugat V : PT KOMUNIKASI FIBER OPTIK INDONESIARAYA
Terbanding/Tergugat III : Ny. DONG HE
Terbanding/Tergugat I : PT JARINGAN KOMUNIKASI BER OPTIK INDONESIA RAYA
Terbanding/Tergugat VI : SINGAPORE HYALROUTE INDONESIA COMMUNICATION INVESTMENT PTE. LTD
Terbanding/Tergugat IV : Tuan MOCHAMAD CHAIRUL ANWAR
Terbanding/Tergugat II : Tuan HUANG HE
6137
  • The location of the arbitration shall be conducted inthe English language. The Arbitration decision shall be final and binding.Versi Bahasa Indonesia:b. Perselisihan, kontroversi, atau klaim yang ditimbulkan, terkait, ataudalam hubungannya dengan Peranjian ini, atau kelalaian, penghentianatau validasi, akan diselesaikan secara eksklusif melalui arbitrase.Arbitrase akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan BANI yang sahpada waktu arbitrase dilakukan.
Putus : 24-09-2013 — Upload : 13-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 280 B/PK/PJK/2013
Tanggal 24 September 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. EKAMAS FORTUNA
5175 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karena putusan terdahulu itudianggap para hakim memiliki dasardasar kebenaran dan prinsipkeadilan umum, putusan itu diikuti sebagai panduan, sehinggaperan hakim berikutnya menganggap harus mengikuti putusanterdahulu tersebut atau the previous decision must be followed bytheir predecessor (Frances Russel and Christine Loche, 1992.English Law and Language);Oleh karena sistem peradilan di Indonesia tidak menganutpreseden absolut (absolute judicial precedence), memang tidakdiharuskan mengikuti putusan
Putus : 15-08-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1322 K/Pdt/2017
Tanggal 15 Agustus 2017 — PT KARYAMEGAH ADIJAYA, diwakili oleh Temi Efendi (Direktur) VS AXN HOLDINGS, LLC
12595 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Such arbitration shall be held in Los Angeles, California, UnitedStates of America, in the English language;Terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:Perjanjian "Term Sheet' ini seharusnya ditafsirkan di bawah hukumsubstantif Negara Bagian California Amerika Serikat Semua tindakanyang didasarkan atau diakibatkan dari perjanjian ini harus diajukan kepadaArbitrase Kamar Dagang Internasional (ICC) di bawah Peraturan Konsiliasidan Arbitrase (Peraturan).
Putus : 01-08-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan PN TANGERANG Nomor 239/Pdt.G/2017/PN Tng
Tanggal 1 Agustus 2017 — GUNAWAN HALIM lawan PT. ISS FACILITY SERVICES
587251
  • Thearbitration will be conducted in the English language in Jakarta.Notwithstanding the provisions of Article 12.3, any notice ofarbitration, response or other communication given to or by a Partyto the arbitration must be given and deemed received as provide inthe RulesDalam terjemahan Bahasa Indonesia oleh Penerjemah Tersumpah, demikian:RujukanpadaArbitrase.
    Undangundang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera,Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, meskipun ketentuantersebut tidak memiliki akibat hukum berupa batalnya perjanjian yang hanyadibuat dalam Bahasa Inggris;Bahwa telah ada kesepakatan bagi para pihak agar diakomodasikanpembuatan perjanjian ATA atau perjanjian CA dalam Bahasa Indonesia,berdasarkan ketentuan klausula 6.5 huruf (b) perjanjian CA, yaitu:If a Party request in writing that this Agreement or the ATA be madein the Indonesian language
Putus : 24-09-2013 — Upload : 14-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 316 B/PK/PJK/2013
Tanggal 24 September 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. EKAMAS FORTUNA
4739 Berkekuatan Hukum Tetap
  • English Lawand Language) ;Oleh karena sistem peradilan di Indonesia tidak menganut presedenabsolut (absolute judicial precedence), memang tidak diharuskanmengikuti putusan sebelumnya, akan tetapi bisa menjadi acuan dalammenemukan hukum ;28. Bahwa karena klausula beneficial owner yang menjadi syarat dalampemberlakuan fax treaty (P3B) IndonesiaBelanda tidak terpenuhi, makaHalaman 30 dari 33 halaman.
Putus : 22-06-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan PN TANGERANG Nomor 39/Pdt.G/2017/PN Tng
Tanggal 22 Juni 2017 — RUBIANTO, Dkk lawan PT. DINAMIKA KARYA UTAMA
21075
  • Dalam Pasal 19 ayat 2 alinea 1 Perjanjian Distribusimenyatakan sebagai berikut :In the event of any dispute among the parties in relation to, or inconnection wth this agreement or a breach hereof which cannot besettled amicably shall be finally settled by arbitration to be conducted inthe English language and to be held in Jakarta under the Rules ofArbitration of the Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI IndonesianNational Board of Arbitration) in respect of such dispute by a panelcomprised of
Putus : 31-10-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2010 K/Pdt/2016
Tanggal 31 Oktober 2016 — PT PETROBAS (dahulu PT PETROBAS INDONESIA) VS PT COSMIC INDONESIA, dkk
199139 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Such arbitrationshall be conducted in the Indonesian language.
Register : 20-02-2020 — Putus : 25-06-2020 — Upload : 02-07-2020
Putusan PN BATAM Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Tanggal 25 Juni 2020 — Penggugat:
PT Fagioli Lifting and Transportation Indonesia
Tergugat:
1.Badan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi Indonesia
2.PT Waagner Biro Indonesia
847779
  • Proses Arbitrase akanInternation Arbitration Centre and shall be dilakukan melalui BADAPSKI (Badanconducted in English language.
    Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satupihak dalam pemeriksaan sengketa;Menimbang, bahwa Pemohon melalui permohonannya mendalilkansebelum menandatangani perjanjian tersebut Pemohon telah meminta untukmerubah bebarapa bagian dalam konsep perjanjian tersebut khususnyamengenai forum arbitrase dirubah menjadi Singapore International ArbitrationCentre and shall be conducted in English language dan adanya pembatasantanggung jawab sampai maksimal 5% dari Total harga SubKontrak
    Arbitration proceedingshall be conducted by Singapore International Arbitration Centre andshall be conducted in English language.7.3 Arbitrase dapat dilakukan sebelum, pada saat atau sesudahpelaksanaan pekerjaan atau bagiannya sesuai Subkontrak. ProsesArbitrase akan dilakukan melalui BADAPSKI (Badan Arbitrasi danAlternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi Indonesia).Menimbang, bahwa sebelum adanya putusan sebagaimana bukti P11/T222, BADAPSKI telah mengeluarkan surat No.
Register : 27-01-2020 — Putus : 02-04-2020 — Upload : 02-04-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 76/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 2 April 2020 — Pembanding/Penggugat : Indoaus Utama Limited
Terbanding/Tergugat : Dr. Ir. M. Darwis atau dikenal juga sebagai Dr. Ir. Muhammad Darwis
233204
  • denganMEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) tanggal 21Februari 2012 halaman 3 huruf E menyatakan sebagai berikut : This MOU Is Governed by the laws of the Republic ofIndonesia, any dispute arisingout of or in conection withthis Mou shall be referred to and finally resolved byarbitration in Singapore in accordance with thearbitration rules of the Singapore InternationalArbitration Centre (SIAC) The arbitration tribunal shallconsist of one arbitrator to be appointed by the chairmanof the SIAC and the Language
Putus : 22-09-2016 — Upload : 23-09-2016
Putusan PN KENDARI Nomor 10/Pid.Pra/2016/PN.Kendari
Tanggal 22 September 2016 — - SERLI FERLI JOHARI, S.E Binti FRENGKY JOHARI M e l a w a n - PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SULAWESI TENGGARA
14766
  • Adapun ketentuan dimaksud adalah sebagaiberikut : Pasal 14 angka 3 huruf a (mengenai hak yang dilanggar) : /n thedetermination of any criminal charge against him everyone shall beentitled to the followng minimum guarantees, in full equality :a) To be informed promptly and in detail in language which beunderstand of the nature and cause of the charge againt him;terjemahannya :Dalam penentuan suatu tindak kejahatan, setiap orang berhak atasjaminanjaminan minimal dibawah ini secara penuh, yaitu :a)
Putus : 30-06-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 307/B/PK/PJK/2015
Tanggal 30 Juni 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. WIRAKARYA SAKTI
5339 Berkekuatan Hukum Tetap
  • English Law and Language).Oleh karena sistem peradilan di Indonesia tidak menganut presedenabsolut (absolute judicial precedence), memang tidak diharuskanmengikuti putusan sebelumnya, akan tetapi bisa menjadi acuan dalammenemukan hukum.Bahwa berdasarkan faktafakta hukum (fundamentum petendi) tersebut di atassecara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyatanyata bahwaMajelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara a quo tidak berdasarkanpada ketentuan peraturan perundangundangan yang
Register : 08-02-2017 — Putus : 12-04-2017 — Upload : 25-04-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 78/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 12 April 2017 — PT.JABATEX >< MAYER & CIE GMBH & CO KG (DAHULU BERNAMA MAYER & CIE GMBH & CO)
12175
  • The language of the arbitration shall be in English;Terjemahan Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:Apabila penyelesaian secara damai tidak tercapai, seliao permasalahanyang timbul dari atau berkaitan dengan Perjanjian ini, termasuk setappertanyaan mengenai keberadaan, keabsahan atau pengakhirannya,harus ditujukan kepada dan diselesaikan melalui arbitrase di Jakartasesuai dengan PeraturanPeraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia("PeraturanPeraturan BANI") yang berlaku pada saat ini, aturan
Register : 08-05-2017 — Putus : 07-06-2017 — Upload : 13-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1039 B/PK/PJK/2017
Tanggal 7 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. GM AUTOWORLD INDONESIA;
3726 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karena putusan terdahulu itudianggap para hakim memiliki dasardasar kebenaran dan prinsipkeadilan umum, putusan itu diikuti sebagai panduan, sehinggaperan Hakim berikutnya menganggap harus mengikuti putusanterdahulu tersebut atau the previous decision must be followed bytheir predecessor (Frances Russel and Christine Loche, 1992.English Law and Language);Oleh karena sistem peradilan di Indonesia tidak menganutpreseden absolut (absolute judicial precedence), memang tidakHalaman 20 dari 40 halaman
Putus : 14-09-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1020/B/PK/PJK/2016
Tanggal 14 September 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. WIRAKARYA SAKTI
23080 Berkekuatan Hukum Tetap
  • English Law and Language).Oleh karena sistem peradilan di Indonesia tidak menganut presedenabsolut (absolute judicial precedence), memang tidak diharuskanmengikuti putusan sebelumnya, akan tetapi bisa menjadi acuan dalammenemukan hukum.Halaman 34 dari 37 halaman Putusan Nomor 1020/B/PK/PJK/201627.
Putus : 13-02-2017 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 53/B/PK/PJK/2017
Tanggal 13 Februari 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. CAKRAWALA MEGA INDAH
8560 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karena putusan terdahulu itudianggap para hakim memiliki dasardasar kebenaran dan prinsipkeadilan umum, putusan itu diikuti sebagai panduan, sehinggaperan hakim berikutnya menganggap harus mengikuti putusanterdahulu tersebut atau the previous decision must be followed bytheir predecessor (Frances Russel and Christine Loche, 1992.English Law and Language).Oleh karena sistem peradilan di Indonesia tidak menganut presedenabsolut (absolute judicial precedence), memang tidak diharuskanmengikuti putusan