piutangsaudara si penggugat maka saya sebagai tergugat saya tidak bersediamenerima permohonan si penggugat kalau saya biarkan kasus ini tidak bisatuntas malah semakin memanas sekali lagi Saya sampaikan yang akarmasalahnya adalah hutang piutang saudaranya, tapi sengaja ditutuptutupiagar saudaranya terhindar dari hutang piutang.2.4 Bahwa seperti apa yang di laporkan oleh si penggugat adalah tidak benaradanya dalam hal ini sekilas saya menyampaikan kronologis perjalanankehidupan saya adalah selain propisi

Dan tanah ladang yang terletak di korleko satu meter pun saya tidakakan ngasi si penggugatBahwa seperti apa yang di ungkapkan si penggugat adalah tidak benaradanya, dalam hal ini saya menyampaikan kronologis pendapatan saya diluar penghasilan propisi saya sebagai PNS.Sekitar tahun 1995 pada saat itusetoran mobil Tambang engkel dia nyetor perhari mya lima puluh riburupiah,dan pada saat itu ratarata perhari nya saja memberikan napkahkepada si penggugat ini adalah ratarata lima puluh ribu rupiah perharisedangkan

Bahwa berdasarkan AJB dengan tanda tangan palsu tersebut Turut TergugatIll Konvensi (BPN Pelalawan) mengalihkan hak kepemilikan pada SUM No.05199 dari Penggugat Rekonvensi (Hendri) kepada Tergugat Rekonvensi(Desi)Berdasarkan apa yang telah diuraikan sebelum nya maka oleh karena ituTergugat Konvensi/Penggugat Rekonpensi meminta yang mulia majelishakim yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo untuk memberikanPutusan sebagai berikut;DALAM PROPISI Menolak Gugatan Propisi Penggugat secara keseluruhanDALAM

Menolak Gugatan Propisi Pcnggugat secara keseluruhanDALAM POKOK PERKARA2. Menolak Guagatan Pcnggugat untuk seluruh nyaApabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain maka mohon putusanyang seadiladil nya.Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugattersebut, Turut Tergugat III mengajukan jawaban/eksepsi secara tertulis padatanggal 14 November 2017 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:. DALAM EKSEPSITENTANG KOMPETENSI! ABSOLUT1.

Tegugat (Salem Latif bin Latif Ayub) terhadap Penggugat (Amina Ibrahim binti Ibrahim);

Soegiman uang sejumlah Rp.2.700.000,pada tanggal 26 Juni 2013, yang diterima oleh Bu Puji Endarwati untuk pembayaranpemotongan pinjaman administrasi berikut biaya administrasi, propisi, meterai padaBank BRI Kebonarum, kemudian diberi tanda Bukti P 10;11 Foto copy hal Permohonan Transfer Otomatis (AFT) dari Rekening Tabungan Nomorrekening: 6741.01.005530000.53.9 atas nama Soegiman ketujuan transfer Nomorrekening Tabungan 6741.01.002805.53.7 atas nama Puji Endarwati jumlah dana yangditransfer sejumlah

Soegiman uang sejumlah Rp.2.700.000, pada tanggal 26 Juni 2013, yang diterima oleh BuPuji Endarwati untuk pembayaran pemotongan pinjaman administrasi berikut biaya administrasi,propisi, meterai pada Bank BRI Kebonarum menunjukkan bahwa biaya peminjaman Penggugatpada Bank BRI Kebonarum ditanggung oleh Soegiman dan bukti P10 berupa PermohonanTransfer Otomatis (AFT) dari Rekening Tabungan Nomor rekening: 6741.01.005530000.53.9atas nama Soegiman ketujuan transfer Nomor rekening Tabungan 6741.01.002805.53.7

Gugatan KaburBahwa dalil pelawan pada point 8 hal 5 dalam propisi yang menyatakanuntuk menangguhkan Pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan NegeriSimalungun No.45/Pdt.G/2018 jo Putusan Pengadilan Tinggi No.159/Pdt/2017PT.MDN,jo Putusan Makamah Agung RI ,No.75 K/2018.dan memerintahkanagar sita eksekusi yang diletakkan Juru Sita Pengadilan Negeri Simalungununtuk diangkat padahal terhadap objek Perkara No 45/pdt,g/2018 olehPengadilan Negeri Simalungun belum ada meletakkan Sita MaupunMelaksanakan Eksekusi

objek perkara No.45/pdt,g/2018 yangdikenal dengan huta Parmanukan Pengadilan Negeri Simalungun secaraFormal Hukum belum ada meletakkan sita eksekusi atas objek perkara danselanjutnya terhadap objek perkara oleh putusan pengadilan Negeri yangtelah berkekuatan hukum tetap telah menyatakan sah milik terlawan olehkarena itu dalil pelawan pada point 8yang memohon untuk menangguhkanpelaksanaan eksekusi serta mengangkat sita eksekusi tidaklah memilikidasar hukum oleh karena itu dalil dalil pelawan dalam propisi

Bahwa Pengadilan Negeri simalungun dalam Putusanya dalamPerkara No.45/pdt G/2018 jo Putusan Pengadilan Tinggi MedanNo.159/Pdt/2017 jo Putusan Makamah Agung RI No.75 K/2018 tidak salahdalam memutus objek perkara yakni Huta Parmanukan dan Putusantersebut tidak memiliki dasar Hukum mengakibatkan kerugian kepadaPelawan karena antara Pelawan dan Terlawan dan II dst tidak memilikiHubungan / Perselisihan HukumDalam eksepsi Mengabulkan eksepsi Terlawan dan II untuk seluruhnya;Dalam Propisi Menolak permohonan

Propisi dari pelawan untuk seluruhnyaDalam pokok Perkara Bahwa terlawan dan II dengan tegas menolak dan meyangkal seluruhdalil pelawan sepanjang tidak diakui dan dinyatakan dengan tegas menolak perlawanan pelawan untuk seluruhnya menyatakan pelawan adalah pelawan yang tidak baik dan benar Menghukum pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkarainiSUBSIDAIRApabila Pengadilan berpendapat lain dalam peradilan yang baik ( IN GOEDEJUSTITIE )mohon diputuskan seadiladilnya sesuai dengan rasa keadilan

Nusa Ina Pratamadengan jangka waktu 1 tahun sebesar Rp. 3.700.000.000, dengan bentukR/C Transaksional, bunga 14 % pertahun dan propisi 1 % pertahun.Aspek keuangan, dinilai cukup baik, padahal senyatanya laporankeuangan belum di audit oleh Akuntan Publik Independen.Bahwa pada tanggal 20 April 2009 Kasi Pemasaran saudaraF.

Rahakbouw, menindaklanjuti hasil advis kredit untuk diteruskan keKantor pusat dengan syarat : Plafond kredit Rp. 3.700.000.000, jenisKMK, keperluan pembangunan BTN Poka Grand Palace, jangka waktu 1tahun terhitung jatuh tempo, bunga 14 % dan propisi 1 % setahun.Bahwa pada tanggal 20 April 2009 Pemimpin PT. BANK MALUKUCabang Utama Ambon berpendapat Sependapat usul Kasi Pemasaran,Hal. 4 dari 62 Hal.

Nusa Ina Pratama dengan jangka waktu 1 tahunsebesar Rp. 3.700.000.000, dengan bentuk R/C Transaksional, bunga14 % pertahun dan propisi 1 % pertahun. Aspek keuangan, dinilai cukupbaik, padahal senyatanya laporan keuangan belum di audit oleh AkuntanPublik Independen.Bahwa pada tanggal 20 April 2009 Kasi Pemasaran saudaraF.

Rahakbouw, menindaklanjuti hasil advis kredit untuk diteruskan keKantor pusat dengan syarat : Plafond kredit Rp. 3.700.000.000, JjenisKMK, keperluan pembangunan BTN Poka Grand Palace, jangka waktu 1tahun terhitung jatuh tempo, bunga 14 % dan propisi 1 % setahun.Bahwa pada tanggal 20 April 2009 saksi MATHEUS ADRIANUSMATITAPUTTY, SE selaku Pemimpin PT.

Nusa Ina Pratamadengan jangka waktu 1 tahun sebesar Rp. 3.700.000.000, dengan bentukR/C Transaksional, bunga 14 % pertahun dan propisi 1 % pertahun;Bahwa Analisa dibuat dengan tidak melakukan ploting terhadap agunandengan isisebagai berikut:1. Aspek keuangan, dinilai cukup baik, padahal senyatanya laporankeuangan belum di audit oleh Akuntan Publik Independent.2.

Surabaya memohon dengan hormatkepada Ketua Panitia P 4 Pusat di Jakarta agar membatalkan keputusan P 4Daerah Propisi Jawa Timur di Surabaya yang sangat merugikan PT. ZebraNusantara, Tbk. dan mohon Ketua P 4 Pusat segera menerbitkan putusanpermasalahan tersebut ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Hal. 5 dari 7 hal. Put.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri BaleBandung telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 80/Pdt.G/2008/PN.BBtanggal 16 April 2009 yang amarnya sebagai berikut :DALAM EKSEPSI : Menyatakan eksepsi Tergugat ditolak ;DALAM PROVISI : Menyatakan gugatan Propisi Penggugat ditolak ;DALAM POKOK PERKARA : Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya ; Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos yang timbul dalamperkara ini

perubahan keduadengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : HENDRAKUSNADI tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 292/PDT/2009/PT.Bdg tanggal 04 Desember 2009 yang memperbaiki putusan PengadilanNegeri Bale Bandung No. 80/Pdt.G/2008/PN.BB tanggal 16 April 2009 ;MENGADILI SENDIRI :DALAM EKSEPSI : Menyatakan eksepsi Tergugat ditolak ;DALAM PROVISI : Menyatakan gugatan Propisi

MENGADILI:

DALAM PROPISI:

• Menyatakan tuntutan propisi Penggugat ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Para Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Penggugat mempunyai emas yang dititipkan kepada Para Tergugat sesuai dengan permintaan Para Tergugat dalam

PUTUSANNomor 73/Pdt.G/2017/PA.Wtast) Cpe ll atl auDEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Wates yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkanputusan perkara jin Poligami antara:Ngadimin bin Atemo Rejo, umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang,Pendidikan SPG, tempat kediaman di Dusun Tambak RT.012RW.06 Desa Triharjo Kecamatan Wates Kabupaten KulonProgo Propisi D.

Yogyakarta, sebagai Pemohon;melawanSunarti binti Kasjo, umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang,Pendidikan SMP, tempat kediaman di Dusun Tambak, RT.12,RW.06, Desa Triharjo Kecamatan Wates, Kabupaten KulonProgo Propisi D.

Mengabulkan permohonan putusan propisi yang dimohonkan Penggugat;2. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secaratunai seluruh upah Penggugat sebesar Rp112.000.000,00 (seratus duabelas juta rupiah) sekalipun masih ada upaya hukum;DALAM POKOK PERKARA;1. Mengabulkan gugatan Penggugat selurunya;2. Menyatakan penerbitkan Surat Keputusan Nomor 01/SK/HRD/XII/2015,tanggal 15 Desember 2015 mengenai penurunan jabatan atau demosiadalah tidak sah dan dibatalkan;3.

Menghukum Tergugat , Il, Ill M, dan V untuk membayar semua biayayang timbul dalam perkara ini.SUBSIDERApabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut PengadilanNegeri Solok telah menjatuhkan putusan Nomor 03/Pdt.G/2016/PN.SIktanggal 27 Desember 2016 yang amarnya sebagai berikut:DALAM PROPISI :Menolak Propisi Tergugat , Il, Ill dan IV ;DALAM EKSEPSI: Menolak Eksepsi Tergugat , Il, Ill M dan V;DALAM POKOK

terakhir S2, pekerjaanPegawai Negeri Sipil, ber laman di Kota Bekasi, semulasebagai Pemohon ensi/fergugat Rekonpensi sekarang sebagai TerPengadilan Tinggi AgaiyTelah membaca dan memeriksa semua surat yang berhubungan denganperkara yang di banding ini.DUDUK PERKARAmperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam PutusanPenga@ilan Agama Bandung Nomor 0449/Pdt.G/2017/PA.Badg. tanggal 19Juni 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1438 Hijriyah,dengan mengutip amarnya sebagai berikut:Dalam Propisi

Menyatakan gugatan propisi Termohon tidak dapat diterimaDalam Konpensi1.

Biaya Propisi : 0% (nol persen)e. Angsuran Perbulan : Rp.1.431.667, ( Satu Juta Empat RatusTiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus EnamPuluh Tujuh Rupiah);f. Denda Keterlambatan : 2,50% (dua koma lima persen) perbulandihitung dari besarnya angsuran yangtertunggak;g. Biaya Administrasi : 2% (dua persen) dihitung dari pokokpinjaman.3. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menandatangani PerjanjianKredit Nomor: 2016/BNIFLEKSI/020 tanggal 24 Maret 2016 untuk selanjutnyadisebut Perjanjian (bukti P2);4.

., tertanggal 30 Maret 2011, perihalPemberitahuan Lelang Terhadap Objek Sengketa SHM Nomor 02274/Kelurahan Kahuripan;Bahwa Pembantah sangat keberatan atas rencana pelelangan yang akandilakukan secara parate eksekusi tersebut, sebab objek sengketa tersebutadalah sejak semula milik, yang hingga sekarang diduduki dan dikuasai olehPembantah;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Pembantah mohonkepada Pengadilan Negeri Tasikmalaya agar memberikan putusan sebagaiberikut:Dalam Propisi;Memerintahkan

Batang Hari akibat perobuatan Terdakwa mengangkut, menguasai ataumemiliki kayu olahan jenis Bulian tanpa dilengkapi dengan dokumen sertasuratsurat yang sah berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yaituFaktur Kayu Olahan (FAKO), Negara telah dirugikan akibat tidakteroungutnya Dana Reboisasi (DR) dan Propisi Sumber Daya Hutan (PSDH)sebesar Rp. 970.509,6 (Sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus sembilankoma enam rupiah) ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 50 ayat

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil adilnya;Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan,Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, Majelis Hakimmengawali persidangan dengan memerikasa gugatan Propisi dimanaPenggugat memohon agar dizinkan berperkara secara CumaCumadan atas hal tersebut Majelis telah mengeluarkan putusan selaNomor 23/Pdt.G/2010/PA.Clg. tanggal 11 Februari 2010 yangamarnya sebagai berikutMengabulkan permohonan Penggugat;Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secaraCuma

telah mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yangtidak dilengkapi bersamasama dengan surat keterangan sah nya hasil hutandalam perkara ini adalah salah dan tidak dapat dibenarkan dan melanggarketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h denganketentuan Pidana Pasal 78 ayat (7) UU RI Nomor 41 Tahun 1999 tentangKehutanan, bahwa benar perbuatan terdakwa dan saksi Maman telah merugikannegara, kerugian terjadi karena terdakwa dan saksi Maman tidak melakukanpembayaran PSDH(Propisi

telah mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yangtidak dilengkapi bersamasama dengan surat keterangan sah nya hasil hutandalam perkara ini adalah salah dan tidak dapat dibenarkan dan melanggarketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h denganketentuan Pidana Pasal 78 ayat (7) UU RI Nomor 41 Tahun 1999 tentangKehutanan, bahwa benar perbuatan terdakwa dan saksi Maman telahmerugikan negara, kerugian terjadi karena terdakwa dan saksi Maman tidakmelakukan pembayaran PSDH(Propisi

yangtelah mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersamasama dengan suratketerangan sah nya hasil hutan dalam perkara ini adalah perbuatan yang salah dantidak dapat dibenarkan dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalamPasal 50 ayat (3) huruf h dengan ketentuan Pidana Pasal 78 ayat (7) UU RI Nomor41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan perbuatan terdakwa dan saksi Mamantersebut telah merugikan negara, dimana kerugian terjadi karena terdakwa dansaksi Maman tidak melakukan pembayaran PSDH (Propisi

.::2836/1996 atas nama Pemerintah Propinsi Sumsel, oleh karena menuruthemat Tergugat gugatan Penggugat kurang pihak dan harus dinyatakantidak dapat diterima;DALAM PROVISI :1.Berdasarkan buku II, Pedoman Tehnis Administrasiu dan Teknis PeradilanPerdata Umum dan Perdata Khusus, Edisi Tahun 2007 halaman 88bahwa putusan propisi dilaksanakan setelah mendapat izin dari KetuaPengadilan Tinggi;Berdasarkan angka 1 diatas, menurut hemat Tergugat tanpa izin dariKetua Pengadilan Tinggi Palembang maka tuntutan

melalui Koran Rakyat Merdeka yang terbitpada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2017 namun Tergugat, Turut Tergugat ,Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak hadir dipersidangan, dan ketidakhadiran para Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, dan juga tidak pulamewakilkan pada kuasanya yang sah, sehingga oleh Majelis Hakim, Tergugat serta Turut Tergugat I, Il dan Ill harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaanperkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, Turut Tergugat I, II dan III;DALAM PROPISI

provisi dan putusan provisi sifatnya serta merta makauntuk pelaksanaannya harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalamSEMA No. 3 tahun 2000 dan SEMA No. 4 tahun 2001;Bahwa dalam perkara aquo, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampaiputusan perkara ini, tidak ada menjatuhkan putusan provisi, sebab PengadilanNegeri berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak ada kepentingan yangmendesak dari Penggugat menyangkut objek perkara dan juga tentang sitajaminan bukanlah objek yang harus diputus dalam propisi