Ditemukan 258 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : substansi substansial substansif subtansial
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 10-01-2019 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 11-07-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 2/G/2019/PTUN-JKT
Tanggal 25 April 2019 — JAROT BUDI PRABOWO ; KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
141 — 86
  • Mengenai dalil Tergugat yangmenyatakan bahwa Penggugat masih menggunakan UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 Pasal 53 ayat (2) huruf c sedangkan pasal tersebut telah diubahdengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004, Majelis Hakim berpendapatbahwa hal tersebut tidak menyebabkan gugatan kabur akan tetapi kriteria yangtercantum pada Pasal 53 ayat (2) huruf c UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986yang disebut oleh Penggugat tersebut secara materi/substansiil tidak akanHalaman 83 dari 92 halaman Putusan Nomor: 2/G/2019
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 08-04-2016 — Putus : 25-08-2016 — Upload : 09-09-2016
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 16/G/2016/PTUN-PLG
Tanggal 25 Agustus 2016 — H. ANDI EDI VS 1.BUPATI BANYUASIN, 2. KAMARUDIN, S. Ip
51 — 28
  • Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Banyuasin No. 145Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa; Berdasarkan faktafakta hukum sebagaimana diuraikan dalam jawaban diatas, jelasbahwa Keputusan Tergugat berupa Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 114/ KPTS/PMPD/2016, tanggal 25 Januari 2016 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala DesaDalam Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin, Khusus Nomor Urut 6 atas namaKamarudin S.IP; secara prosedur hukum /formal dan secara materiil / substansiil
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 28-09-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 480 PK/Pdt/2017
Tanggal 28 September 2017 — Ahli waris suami-istri BEN LIMANTO (dahulu bernama LEE BING LIANG), dan LOUISANNE HANWARI (dahulu bernama HAN LOEI NIO), DKK VS JOS SUGIANTO MARDANUS
395 — 242 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ditentukan dalam undangundang dan lagi pula tidak (dapat)diperlihatkan aslinya, sehingga keputusan Judex Facti sebenarnya telahmemutuskan perkara a quo berdasarkan buktibukti yang tidak sah;(vide putusan Mahkamah Agung tanggal 1441976 Nomor 701 K/Sip/1974yang memuat kaidah sebagai berikut: Karena Judex Facti mendasarkankeputusannya atas suratsurat bukti yang terdiri dari fotofoto copy yangtidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapatdiantaranya yang pentingpenting yang secara substansiil
Pengadilan PA SINGARAJA Perdata Agama Wakaf
Register : 11-08-2010 — Putus : 31-01-2011 — Upload : 25-04-2012
Putusan PA SINGARAJA Nomor 64/Pdt.G/2010/PA.Sgr
Tanggal 31 Januari 2011 — KOMANG SUMANTRI dkk vs NADZIR WAKAF YAYASAN PONDOK PESANTREN NURUL JADID dkk
153 — 60
  • cccccccccccccccecsssssscccscecccsesessececssccecsesssseaecesesecsesesssaceesececsesssseuaeees7 Tifa ..eseessessesceescsceeecceeeceaeeeceaeescesecaeesecaeesecsaeeeeeaeeseesecaeeeecaaeeeeaaeeeeeaeeneeaeeaeesB Sedekah; dan ............ccccccccccccecssssssssccscececsessssnseceeececsesesseceesseceesesssseaeesseceens9 Ekonomi Syariahy 0... eee eeeceeeceececeeeceseeeeceesneeseaeceaeeeseeeeaeeenaeeaeeeeesDari ketentuan perundangan tersebut di atas sangat jelas, setidaknya ada 2(dua) hal yang sangat prinsipil dan substansiil
Pengadilan PN SEMARAPURA Perdata Waris
Register : 10-06-2010 — Putus : 22-12-2010 — Upload : 27-09-2012
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 11/Pdt.G/2010/PN.SP
Tanggal 22 Desember 2010 — Tjokorda Gde Mahaputra, Tjokorda Istri Anom Alias Tjokorda Istri Murtini, Tjokorda Istri Ngurah, korda Istri Oka, Tjokorda Istri Agung, MELAWAN 1. Tjokorda Gde Alit, S.H., 2. Tjokorda Raka Adnyana Alias A.A. Gde Raka Adnyana, 3. Tjokorda Gde Agung,4. Tjokorda Istri Murtini, 5. Tjokorda Gde Alit,6. Tjokorda Istri Inten,7. Tjokorda Gde Putra,8. I Nyoman Gampang,, Made Sudira,, Nyoman Gintil,11. Tjokorda Gde Putra,12. Kepala Badan Pertanahan Nasional Klungkung, 13. PPAT Made Sudartana, S.H., M.Sc., M.B.A. 14. PPAT I Gusti Nyoman Rupini, S.H.
133 — 102
  • Dalammenyusun gugatan hal ini adalah kesalahan yang sangat fatal karena gugatan ParaPenggugat sudah tidak memenuhi syarat substansiil dari suatu gugatan yang diaturdalam pasal 8 RV, oleh karena dalam gugatan antara posita dan petitum harusbersesuaian dan tidak boleh bertentangan ; Berdasarkan uraianuraian tersebut di atas Para Tergugat mohon kehadapan Majelis hakimyang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan bahwa gugatan Para Penggugattidak dapat diterima ; Dalam Pokok PerkaraDalam Konvensi1
    Dalam menyusun gugatan hal ini adalah kesalahan yangsangat fatal karena gugatan Para Penggugat sudah tidak memenuhi syarat substansiil darisuatu gugatan yang diatur dalam pasal 8 RV, oleh karena dalam gugatan antara posita danpetitum harus bersesuaian dan tidak boleh bertentangan ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan dengan melihat rumusan dansistematika gugatan Para Penggugat seperti disebutkan sebelumnya bahwa inti dari gugatanPara Penggugat adalah gugatan yang menyangkut Perbuatan Melawan
Pengadilan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI
Register : 24-08-2016 — Putus : 04-04-2017 — Upload : 15-06-2017
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Slw
Tanggal 4 April 2017 —
73 — 57
  • SlwJudex facti mendasarkan keputusannya atas suratsurat bukti yang terdiri darifoto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedangterdapat diantaranya yang penting yang secara substansiil masihdipertengkarkan oleh kedua pihak, judex facti sebenarnya telah memutuskanperkara ini berdasarkan buktibukti yang tidak sah, selanjutnya terkait denganbukti surat maka Majelis Hakim juga berpedoman kepada YurisprudensiMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9Desember
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-08-2015 — Putus : 17-02-2016 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 480/Pdt.G/2015/PN.JKT.BRT
Tanggal 17 Februari 2016 — PENGGUGAT, PARA TERGUGAT
86 — 27
  • Jingga Media Komunika yang diwakili olehPenggugat dengan Tergugat yang diwakili oleh Tergugat Il,Tidak Sah dan Tidak Pernah Ada Berdasarkan Hukum (BATALDEMI HUKUM), karena secara materiil (substansiil) dalamPerjanjian a quo, pihak yang saling mengikatkan diri adalahsubyek hukum dalam bentuk BADAN HUKUM, bukanPRIBADINYA, terlebihlebih telah diketahui / terungkap bahwasubyek hukum PT.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-04-2012 — Putus : 12-12-2012 — Upload : 29-05-2013
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 49/Pdt.G/2012/PN.YK
Tanggal 12 Desember 2012 — YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN "TUJUH BELAS"YOGYAKARTA melawan 1.BEDA SAKTI RINHARJANTO, SH.M.Hum, 2. Ny.MARCELA RINHARTATI, 3. AGATHA RINHARJANI, BSc SIP , 4. MARGARETHA RINHARJATI, 5. RIN HARNANI RIDWAN
134 — 34
  • Gugatan Kabur ( ObscuurBahwa Tergugat I, II, II, IV, V menolak seluruh gugatan Penggugat,karena gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur sehingga cacat formildan substansiil ;Bahwa gugatan Penggugat terdapat kesalahan penyebutan namaTergugat IV, yaitu Margaretha Rinharjati, sehingga nama orang yangdigugat salah, karena yang sebenarnya adalah Modesta Rinharjati.Menurut M.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 30-10-2019 — Putus : 06-04-2020 — Upload : 08-05-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 216/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 6 April 2020 — Penggugat:
1.CHRIS KANTER,
2.Tuan THEODORE HUTASOIT
3.Nyonya JANE ANTHONETA RAPA
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Intervensi:
1.Donny Pradono Suleiman
2.Ratna Dewi Antarina
529 — 242
  • Anggaran Dasar YSBAI mengatur mengenai kewenanganpengurus; Terdapat ketidaksesuaian pada dasar pemanggilan rapat pada Notula Rapatdan Akta No.4 dimana dalam Notula Rapat tertulis tidak dilakukanpemanggilan rapat berdasarkan Pasal 31 Anggaran Dasar YSBAI namun diAkta No 4 ditulis Panggilan Rapat berdasarkan Pasal 17 Anggaran DasarYSBAI (vide bukti T11);Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bahwa apa yang dinyatakanoleh Notaris Rohana Frieta, SH tersebut, mengandung hal yang sifatnya formilsekaligus substansiil
Pengadilan PTUN SAMARINDA
Register : 27-08-2010 — Putus : 03-03-2011 — Upload : 17-04-2012
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 32/G/2010/PTUN.SMD
Tanggal 3 Maret 2011 —
267 — 192
  • sebagaimana dimaksuddalam Pasal 55 UndangUndang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara ;Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkan perihal tersebut diatas, makaselanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal pokok perkaranya ;Menimbang, bahwa dalam sengketa aquo, berdasarkan Pasal 107 UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah penerbitan obyek sengketa aquo secara kewenangan,prosedural formal dan materiil substansiil
Pengadilan PN BUOL Perdata
Register : 03-09-2020 — Putus : 01-03-2021 — Upload : 16-03-2021
Putusan PN BUOL Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Bul
Tanggal 1 Maret 2021 — Penggugat:
JAFAR D. BINOL
Tergugat:
1.ROHLAN KOYANGSOW
2.SAMSUDIN BORAHIM
3.KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BUOL
205 — 124
  • difahami oleh MajelisHakim dengan melakukan penyempurnaan ataupun perbaikan redaksionalnyasebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 (delapan) gugatanPenggugat yang meminta agar Majelis Hakim menyatakan Tergugat Illmelakukan Perbuatan Melawan Hukum, Majelis Hakim menyatakan bahwaPihak Pengggugat sendiri selama dalam pembuktian hanya fokus untukmembuktikan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat danTerguat II tanpa menyentuh pada pembuktian secara substansiil
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Pertanahan
Register : 11-08-2016 — Putus : 10-01-2017 — Upload : 02-02-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 34/G/2016/PTUN.MTR
Tanggal 10 Januari 2017 — HERLAN KUSDINAR, S.P. vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK TENGAH dan NI MADE SUCI MARTINI
85 — 34
  • Bahwa pengakuan kepemilikan dan/atau kepentingan hukum terhadapbidang tanah yang diakui oleh Penggugat tidak didasarkan pada buktikepemilikan tanah berupa Sertipikat sesuai ketentuan Pasal di atas,maka dapat disimpulkan Penggugat samasekali tidak dapatmendalilkan bahwa dirinya sebagai pihak yang merasa kepentingannyaHalaman 26 dari 108 halaman Putusan Nomor 34/G/2016/PTUN.MTRdirugikan akibat adanya penerbitan SHM a quo, padahal unsurkepentingannya dirugikan merupakan syarat substansiil yang wajibdipenuhi
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Perijinan
Register : 04-11-2010 — Putus : 19-04-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 38/G/2010/PTUN-SMD
Tanggal 19 April 2011 — -PT. SAWIT MURNI SEJAHTERA -BUPATI KUTAI BARAT
97 — 47
  • Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah penerbitan Keputusan Tata UsahaNegara obyek sengketa aquo dari segi wewenang, proseduralformal dan materiil substansiil telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundang undangan yang berlaku ataukah tidak ?
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 19-10-2017 — Upload : 09-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1106 K/Pdt.Sus-KPPU/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA R.I (KPPU) VS PT. FORISA NUSAPERSADA
704 — 451 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ./1974 tanggal 1April 1976 yang menyatakan:... karena Judex Facti mendasarkan keputusannya melulu atas suratsurat bukti yang terdiri dari fotofoto copy yang diajukan oleh kedua belahpihak tanpa keterangan atau dengan jalan apapun secara sah dari manaternyata bahwa fotofoto copy tersebut sesuai dengan aslinya, sedangterdapat di antaranya yang pentingpenting yang secara substansiil masihdipertengkarkan oleh penggugat asal dan tergugat asal yang karena itusebenarnya Judex Facti telan memutuskan perkara
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 15-02-2018 — Putus : 10-07-2018 — Upload : 15-11-2018
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 23/G/2018/PTUN-SMG
Tanggal 10 Juli 2018 — Penggugat:
1.Nur Hikmah
2.Akhmad Mangun Aseptiyanto
3.Tri Widodo
4.Nur Faizah
5.Tika Puji Lestari
Tergugat:
Kepala Desa Muncang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang
106 — 42
  • sebagaimana terurai dalam berita acara dan duduk sengketa;Menimbang, bahwa dari gugatan Para Penggugat, jawaban Tergugat,replik, duplik, bukti Suratsurat dan Keterangan saksi serta Kesimpulan para pihak,Halaman 107 dari 119 Halaman Putusan Nomor : 23/G/2018/PTUN.SMGmaka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi inti pokok permasalahandiantara para pihak adalah apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketaa quo mengandung cacat yuridis atau tidak, baik dari aspek kewenangan, prosedur formal dan substansiil
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 14-03-2019 — Putus : 30-07-2019 — Upload : 01-10-2019
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 8/G/2019/PTUN.PBR
Tanggal 30 Juli 2019 — Penggugat:
PT CITRA GADING ASRITAMA dalam hal ini diwakili oleh SANDHI MUHAMMAD SHIDIQ
Tergugat:
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
288 — 239
  • UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah apakahpenerbitan obyek sengketa in litis oleh Tergugat telah sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku serta Sesuai dengan asasasasumum pemerintahan yang baik (AAUPB) sehingga harus dipertahankan, atausebaliknya telah bertentangan sehingga harus dinyatakan batal atau tidaksah, dengan menggunakan dasar pengujian (toetsingsgronden) yaituperaturan perundangundangan yang mengatur dari segi kKewenangan, segimateriil/ substansiil
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 10-05-2021 — Putus : 10-05-2021 — Upload : 27-05-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 110/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 10 Mei 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
164 — 116
  • kurangnya komunikasi; dan persoalan tidak adanyaatau kurangnya komunikasi semacam ini samasekali tidak diatur dalamTata Gereja GBKP, apalagi diatur sebagai alasan untuk memberhentikanpersonil ataupun Pendeta yang sedang aktif bertugas di GBKP;bahwa secara umum, prosedur utama sebagaimana diatur dalam TataGereja GBKP, untuk sebuah proses pemberhentian personil di GBKPharus melalui tahapan penggembalaan, penilikan dan pendisiplinanHalaman 46 dari 75 halaman Putusan Nomor 110/Pdt/2021/P T MDNdengan alasan substansiil
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 12-02-2018 — Putus : 15-04-2019 — Upload : 24-04-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 149/Pdt.G/2018/PN Dps
Tanggal 15 April 2019 — Penggugat:
1.Rm Endytiokusumo, BS,MBA
2.Ny Bray Kustidjah Widodo Sukarno
Tergugat:
1.Tourik Mahri
2.PT Wynncor Bali
3.KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BALI
4.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali, Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Denpasar
5.Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
228 — 762
  • tersebutpernah diperkarakan sebelumnya dan saat ini dikuasai oleh Tergugat II;Menimbang, bahwa sesuai dalil gugatan Penggugat dihubungkandengan jawab jinawab serta buktibukti yang diajukan oleh kedua belah pihakdan berdasarkan faktafakta tersebut diatas, maka sebelum Majelis Hakimmempertimbangkan tentang petitum gugatan dari Penggugat demikian jugasangkalan dari pihak Para Tergugat, maka terlebin dahulu Majelis akanmenelaah atau meneliti apakah gugatan Penggugat tersebut memenuhi syaratformal dan substansiil
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 25-09-2019 — Putus : 08-04-2020 — Upload : 27-04-2020
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 31/G/2019/PTUN.PLG
Tanggal 8 April 2020 — Penggugat:
DJOHAN TAMARA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN
Intervensi:
1.SUKATMA
2.ENIK
3.OKTA PURNAWAN
4.YUSUF EFENDI
172 — 106
  • telahmempertimbangkan semua kepentingan dengan menggunakan AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik sesuai Pasal 10 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan, dan waktu penerbitan Sertipikat tidak ada yangmengajukan keberatan atau sanggahan dari pihak mana pun;Berdasarkan dalildalil tersebut di atas mohon kepada yang terhormatMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapatdisimpulkan bahwa surat/keputusan Tergugat secara prosedur/formal dansecara materiel/substansiil
Pengadilan PT PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-07-2012 — Putus : 10-09-2012 — Upload : 11-06-2013
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 04/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR
Tanggal 10 September 2012 — ETHER MEI LAHING Bin DITER M.SEA
69 — 27
  • berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 24 Juli2006 Nomor 003/PuuIV/2006 dalam uji materiil terhadap UU No 31 tahun1999 diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, sepanjang mengenaipenjelasan Pasal 2 MK RI menyatakan bahwa : Penjelasan unsur melawanhukum materiil dalam Pasal 2 bertentangan dengan asas kepastian hukum danasas legalitas sehingga harus dinyatakan tidak mengikat , tetapi Putusan MKtersebut tidak berpengaruh terhadap Hakim dalam memeriksa dan memutus141142142perkara Tipikor karena secara substansiil