Ditemukan 31847 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-07-2022 — Upload : 12-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 351 K/TUN/2022
Tanggal 19 Juli 2022 — H. SOEHARYONO vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN, DK
72 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 351 K/TUN/2022
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-04-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 35 PK/TUN/2015
Tanggal 22 April 2015 — PT SAILENDRA HAKIKI SENTOSA VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI, DKK
46 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 35 PK/TUN/2015
    Putusan Nomor 35 PK/TUN/2015dalam keputusan tersebut jelas diperuntukkan kepada nama yangtertera dalam sertifikat tersebut :c.
    Putusan Nomor 35 PK/TUN/2015b) Pengujian yang bersifat formal, yaitu yang berkaitan dengan soalapakah pembentukan keputusan tersebut telah menurut prosedur yangtelah ditentukan atau tidak;C) ...
    Putusan Nomor 35 PK/TUN/20152. Menyatakan bahwa keputusan Tergugat berupa:Sertifikat Hak Milik Nomor 16852/Kelurahan Duren Jaya, tanggal 16November 2010, seluas + 3.400 m?
    Putusan Nomor 35 PK/TUN/2015f. Kesalahan subyek dan/atau obyek hak; dang.
    Putusan Nomor 35 PK/TUN/2015Biayabiaya:1. Meterai .........2. Redaksi ........3. AdministrasiJumlah ...............Rp 6.000,00Rp 5.000,00Rp2.489.000,00Rp2.500.000,00Untuk salinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. ASHADI, S.H.NIP. 220000754Halaman 46 dari 46 halaman. Putusan Nomor 35 PK/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-03-2015 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 46 K/TUN/2015
Tanggal 30 Maret 2015 — KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA vs. ISKANDAR A. GANI, SE, DKK
25 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 46 K/TUN/2015
    PUTUSANNomor 46 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,kedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat;Dalam hal ini memberi kuasa kepada:1.De3.10.11.12.Ida Budhiati, SH., MH., jabatan Anggota Komisi Pemilihan Umum;Sigit Pamungkas, SIP., MA., jabatan Anggota Komisi Pemilihan Umum;Nur Syarifah, SH., LLM., jabatan
    Putusan Nomor 46 K/TUN/2015Hari : Jumat.Tanggal : 23 Agustus 2013.Pukul : 10.00 WIB.Tempat : Ruang sidang A gedung Serbaguna di Idi.Acara : Rapat Paripurna Khusus.Dalam rangka penetapan anggota KIP KabupatenAceh Timur Periode 20132018.2 Demikian dan terima kasih.Tertanda :Ketua DPRK.Tgk. Alauddin, S.E.Bahwa dalam Rapat Paripurna yang dihadiri Bupati dan Wakil Bupati dariPartai Aceh (PA) serta anggota DPRK Aceh Timur pada tanggal 23 Agustus2013.
    Putusan Nomor 46 K/TUN/2015Lulus :Tentang Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan(KIP) Kabupaten Aceh Timur Periode 20132018mengusulkan dan menetapkan 5 (lima) Calon AnggotaKomisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten AcehTimur Periode 20132018 kepada Tergugat antara lainsebagai berikut :1Iskandar A Gani, S.E.2 Mulia Karim, S.Ag., M.H.3Drs. Ridwan Suud.4Tarmizi, S.Sos., MA.5Sofyan.Cadangan :1 Ismail, S.E.na FF W WNIsmail, S.Ag.Drs.
    Putusan Nomor 46 K/TUN/20155 Sdr.
    Putusan Nomor 46 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-06-2010 — Upload : 21-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 421 K/TUN/2009
Tanggal 21 Juni 2010 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG BARAT vs BRAYAT ARININGTYAS
49 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 421 K/TUN/2009
    PUTUSANNo. 421 K/TUN/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNGBARAT, berkedudukan di Jalan Raya Batujajar Cimareme No.1383 Desa Laksanamekar Kecamatan Padalarang KabupatenBandung Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :1. Yana Rismayadi, SH, Kewarganegaraan Indonesia.2.
    Padahal faktanya hingga saat ini AktaJual Beli tersebut adalah sah secara hukum;Bahwa untuk itu mohon perhatian terhadap Putusan Mahkamah AgungR. didalam perkara Namar 302/K/TUN/1999, tertanggal 8 Februari 2000, yangtelah menjadi Yurisprudensi, sebagai berikut;"PPAT adalah Pejabat Tata Usaha Negara, karena melaksanakan urusanpemerintahan, berdasarkan peraturan perundangundangan (Pasal 1 ayat (2)UndangUndang Nomor. 5 Tahun 1986 Jo.
    Nomor.302/K/TUN/1999 tertanggal 08 Februari 2000, disebutkan :"......akta jual beli yang dibuat oleh PPAT bukan merupakan KeputusanTata Usaha Negara karena bersifat bilateral tidak bersifatunilateral yang merupakan sifat Keputusan Tata Usaha Negara";3.2 Bahwa berdasarkan uraian dalil tersebut diatas yang demikian jelasmenerangkan bila gugatan a quo seharusnya diperiksa dan diadilioleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, maka selanjutnyacukup beralasan menurut hukum bila gugatan Penggugat dinyatakanditolak
    patut disesalkan Judex Factie justru seolah olah sengaja menutup11mata terhadap prinsip prinsip hukum yang mendasar ini, Majelis HakimTingkat Pertama maupun Tingkat Banding mengesampingkan perbuatanhukum yang menjadi dasar dari proses penerbitan/pencatatan sertifikatnya.Padahal Jual Beli merupakan perbuatan hukum dalam ruang lingkupperjanjian yang merupakan kompetensi dari Pengadilan Negeri (Umum) ;.Bahwa untuk menjadi perhatian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I.didalam perkara Nomor 302 K / TUN
    Hal inisebagaimana Yurisprudensi dalam putusan Mahkamah Agung No.302K/TUN/1999 tertanggal 08 Februari 2000, yang berbunyi :"akta jual beli yang dibuat oleh PPAT bukan merupakan Keputusan TataUsaha Negara karena bersifat bilateral tidak bersifat universal yangmerupakan sifat Keputusan Tata Usaha Negara":Bahwa Termohon Kasasi (semula Terbanding/Penggugat) dalam suratgugatannya tanggal 25 September 2008 pada halaman 2 Butir Il.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 10-01-2012 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 59 PK/TUN/2011
Tanggal 10 Januari 2012 — ZULFAN IRWIN VS MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
26 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 59 PK/TUN/2011
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 346 K/TUN/2015
Tanggal 19 Agustus 2015 — GUBERNUR BANK INDONESIA,DK VS EVI FIRMANSYAH
73 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 346 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 346 K/TUN/20152.
    Putusan Nomor 346 K/TUN/2015e.
    Putusan Nomor 346 K/TUN/201510.11.berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang beradadalam bidang hukum perdata.
    Putusan Nomor 346 K/TUN/20155)Bahwa dalam proses klarifikasi tersebut, Direksi dan KomisarisBank BTN termasuk Sdr. Evi Firmansyah ic.
    Keputusan TUN yang berasal dari kewenangan terikat(gebonden beschikking) diuji dengan hukum tertulis(peraturan perundangundangan yang berlaku);Halaman 53 dari 57 halaman. Putusan Nomor 346 K/TUN/2015Cc)4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 16-05-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 156 K/TUN/2016
Tanggal 16 Mei 2016 — SINGKAP vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
41 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 156 K/TUN/2016
    Putusan Nomor 156 K/TUN/2016Dalam akta autentik dokumen resmi instansi Kantor Badan Pertanahanyang dibuat Hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2012.
    Putusan Nomor 156 K/TUN/2016Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan olehTergugat berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a.
    Putusan Nomor 156 K/TUN/201610.11.Bahwa terkait dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugatmemperhatikan tugas TIM A point huruf a. sampai dengan huruf h.dilakukan toetsing (diuji) berdasarkan buktibukti:9.1.
    Putusan Nomor 156 K/TUN/2016Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan PenggugatPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan olehPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor234/B/2015/PT.TUN.JKT.
    Putusan Nomor 156 K/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-12-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 401 K/TUN/2014
Tanggal 4 Desember 2014 — MAHMIA KAPLALE vs. KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU
86 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 401 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 401 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:MAHMIA KAPLALE, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diKapahaha, Rt. 001 / Rw. 001, Kelurahan Pandan Kasturi, Kecamatan Sirimau,Kota Ambon, Provinsi Maluku, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Hi. ZainalAbdul Rahman Rumalean, SH.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-10-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 54 K/TUN/2009
Tanggal 27 Oktober 2010 — DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH, DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA, VS. PT. MENARA SUCI SEJAHTERA
38 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 54 K/TUN/2009
    No. 54 K/TUN/2009Direktur berwenang mewakili Direksi serta bertindakuntuk dan atas nama Perseroan, dengan alamatkorespondensi di Kantor Cabang Perseroan Jalan RayaJuanda 8 Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1.H. Hariyanto, SH.,M.Hum., 2. Yohanes Hery Susanto, SH.,dan 3.
    No. 54 K/TUN/2009Menara Suci Sejahtera, Sebagai penyelenggara lbadah Haji Khusus (PIHK) Danpenyelenggara Perjalanan lbadah Umrah (PPIU) tertanggal September 2007(obyek sengketa) yang ditujukan kepada Penggugat mengandung cacat hukumdari segi Prosedural karena telah mencampuradukan pencabutan IzinOperasional PT.
    No. 54 K/TUN/2009a.
    No. 54 K/TUN/2009berkekuatan hukum tetap, ternyata tetap mempertahankan berlakunyaobyek sengketa, maka sudah barang tentu akan banyak kerugian, baikmaterial maupun immateriil yang akan diderita oleh para calon jamaahhaji Knusus yang tidak berdosa tersebut.
    No. 54 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-10-2009 — Upload : 10-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 319 K/TUN/2009
Tanggal 30 Oktober 2009 — P.T. PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERUSAHAAN SUSU BARU ADJAK (P.T. BARU ADJAK), ;. P.T. PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERUSAHAAN SUSU BARU ADJAK (P.T. BARU ADJAK), ; DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
61 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 319 K/TUN/2009
    PUTUSANNomor : 319 K/TUN/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara :P.T. PERTANIAN, PETERNAKAN DANPERUSAHAAN SUSU BARU ADJAK (P.T. BARUADJAK), dalam hal ini diwakili oleh : DJODYSUBIANTORO, Direktur Utama P.T.
    No.319 K/TUN/2009melanggar Pasal 10 ayat (8) jo 28 UndangUndang No.40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas ;18.
    No.319 K/TUN/2009akta/suratdokumen tersebut terbukti dari pengakuan pelakunyasendiri di depan persidangan Pengadilan Negeri Bandung, yaituNoormansyah dalam perkara pidana No.332/Pid/B/1998/PN.Bdg.
    No.319 K/TUN/2009Akta Pernyataan No.1 tanggal 1 Agustus 2001 ;(selanjutnya disebut sebagai SuratSurat) ;26.
    No.319 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-12-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 113 PK/TUN/2015
Tanggal 8 Desember 2015 — HJ. ILAH ROHILAH VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG, DK
66 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 113 PK/TUN/2015
    Putusan Nomor 113 PK/TUN/2015Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 251/Lontar Baru, Luasnya 1205 m2,pecahan dari SHM dari Nomor 106, akan tetapi dalam Sertifikat Induktidak ada Luasnya;Bahwa dalam Buku Tanah Hak Milik Nomor 106/Kagungan, DalamKolom Pendaftaran Pertama nama Pemegang Hak H.
    Putusan Nomor 113 PK/TUN/20158. Bahwa berdasarkan Warkah yang terdapat di Kantor PertanahanKabupaten Serang, SHM Nomor 461, SHM Nomor 462 dan SHM Nomor463 sebelum diterbitkan, terlebih dahulu dilengkapi dengan suratsuratyaitu:a).
    Putusan Nomor 113 PK/TUN/2015+ 423 m? terletak di Desa Lontar, Kecamatan Serang, tanahtersebut adalah kepunyaan H.
    Putusan Nomor 113 PK/TUN/2015danMENGADILI SENDIRI: Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima; Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yangtimbul pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkansebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 75 K/TUN/2011 tanggal 31 Maret 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebutadalah sebagai berikut: Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi
    Putusan Nomor 113 PK/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-12-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 540 K/TUN/2015
Tanggal 8 Desember 2015 — RUMANTA, DKK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN, DK
41 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 540 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 540 K/TUN/2015yang juga masih keluarga Marsinah dibongkar denganmempergunakan alat Belko, oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI)lalu dibakar:8.
    Putusan Nomor 540 K/TUN/20157.
    Putusan Nomor 540 K/TUN/20154.
    Putusan Nomor 540 K/TUN/2015Dan Keamanan Cq.
    Putusan Nomor 540 K/TUN/2015Pemohon Kasasi: 1. RUMANTA, 2. IMUR, 3. MARSINAH binti MARKAM,4. ABDULLATIF, 5. M.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-07-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 48 K/TUN/2009.-
Tanggal 19 Juli 2010 — SOEDJONO,. DK VS. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA
26 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 48 K/TUN/2009.-
    PU T U S A NNo. 48 K/TUN/2009. DEM! KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasitelah memutuskan sebagai berikut dalam perkara1. SOEDJONQ Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di JalanIkan Sumbal No. 9 Surabaya ;2.
    No. 48K/TUN/2009.Sub Seksi Perkara Pertanahan pada KantorPertanahan Kota Surabaya ;Siprianus Mahudiyono, S.ST,Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Staf SubSeksi Perkara Pertanahan pada KantorPertanahan Kota Surabaya ;Andika Putranto Hadi, SH., KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Staf Sub Seksi Sengketadan Konflik Pertanahan pada Kantor PertanahanKota Surabaya ;Abdul Latief Zairin, SE..
    No. 48K/TUN/2009.10.11.12.13.nomor 570.35.1.9547, tanggal 07 Desember 2006 yangditujukan kepada PENGGUGAT perihal realisasi permohonanKAPOLWILTABES Surabaya No. Pol B/2945/VII/2006, tanggal07 Juli 2006. Perihal : Realisasi permohonanKapolwiltabes Surabaya No.
    No. 48K/TUN/2009.10surat Tergugat tanggal 10082007 No.600.35.1 6696.
    No. 48K/TUN/2009.16Kasasi, dahulu Para Penggugat/Pembanding untuk memenuhiketentuan tentang biayabiaya pengembalian batas yangmasuk ke kas negara sesual ketentuan PeraturanPemerintah Nomor 46 Tahun 2002, yang harus diajukansecara pribadi pribadi, sedangkan permohonan pengukuranulang yang diajukan oleh Sdr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 05-10-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 315 K/TUN/2016
Tanggal 5 Oktober 2016 — SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) ACPRILESMA INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM pada KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
99 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 315 K/TUN/2016
    Menunda pelaksanaan keputusan Tergugat, yaitu Keputusan DirekturJenderal Pendidikan Islam No. 2930 Tahun 2015 tentang PencabutanHalaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 315 K/TUN/2016Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No.
    Bahwa dari uraian sebagaimana tersebut diatas, maka menurut hukumsudah cukup alasan bagi Mahkamah Agung RI untuk membatalkanputusan PT TUN Jakarta a quo yang dimohonkan Kasasi;4.
    TUN Jakarta yangdimohonkan Kasasi dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI;Bahwa pertimbangan putusan PT.
    TUN Jakarta yang menguatkanpertimbangan hukum Judex Facti tingkat pertama yang salah sebagaimanatersebut pada halaman 64 alenia 1 s/d 3, adalah : terbukti Judex FactiSalah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, karena :Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 315 K/TUN/201611.a. sanksi sedang yang diberikan pada tahun 2013 kepada Pemohon Kasasi,menurut hukum sanksi tersebut sudah TIDAK BERLAKU LAGI dengantelah terbitnya Surat Pernyataan KOPERTAIS Wilayah DKI JAKARTANo.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP. 220000754 Halaman 29 dari 29 halaman Putusan Nomor 315 K/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 05-01-2011 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 101 PK/TUN/2010
Tanggal 5 Januari 2011 —
92 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 101 PK/TUN/2010
    No. 101PK/TUN/201068pekerjaanSwasta,bertempattinggal diKelurahanManembo nemboLingkungan Ill,Kota Bitung ;11.
    No. 101PK/TUN/20102.
    No. 101PK/TUN/201098Usaha Negara yang bersangkutan.
    No. 101PK/TUN/2010112Membatalkan Putusan Mahkamah Agung No. 206K/TUN/2008 tanggal 29 Januari 2009 yang dimohonkanpeninjauan kembali ini;MENGADILI KEMBALI :DALAM EKSEPSI : Menolak Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat Ilntervensi seluruhnya ;DALAM POKOK PERKARA :1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian2.
    No. 101PK/TUN/20101162 AB 2 Kh SO lewwcscetmmesemimsmmieme sm et sm os mee De5.000, 3. Administrasi Peninjauan kembali......... Rp. 2.489.000, Jumlan wk eebees Rp. 2.500.000,116Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.1.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. : 220000754 Hal. 117 dari 92 hal. Put. No. 101PK/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 26-02-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 542 K/TUN/2014
Tanggal 26 Februari 2015 — JOYO BIN GACUNG, DK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG, DK
85 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 542 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 542 /K/TUN/2014PT. Alam Sutera Realty Tbk kepada PT.
    Putusan Nomor 542 /K/TUN/20145.
    Putusan Nomor 542 /K/TUN/201410.11.PT. Alam Sutera Realty, Tbk., dan hingga saat ini masih dalamproses pemeriksaan oleh Majelis Hakim dalam perkara gugatanperdata di Pengadilan Negeri Tangerang.
    Putusan Nomor 542 /K/TUN/20144.
    Putusan Nomor 542 /K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-06-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 196 K/TUN/2015
Tanggal 4 Juni 2015 — YENI SUTIARSIH, DKK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR, DK
42 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 196 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 196 K/TUN/2015Desa Karanggan, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor,Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Karyawan Swasta;9.
    Putusan Nomor 196 K/TUN/2015tanggal 27 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 206/Karanggan/2013 tanggal13 Februari 2012, luas 1.208 m? atas nama Suliana N.
    Putusan Nomor 196 K/TUN/2015karenanya permohonan Penundaan tersebut patut untuk ditolak;4.
    Putusan Nomor 196 K/TUN/2015 Bahwa semasa hidup orang tua Para Penggugat telah membeli tanahseluas kurang lebih 1.200 m?
    Putusan Nomor 196 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 09-09-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 298 K/TUN/2014
Tanggal 9 September 2014 — JAMILA binti JAMAWIYAH VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I, DK
91 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 298 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 298 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:JAMILA binti JAMAWIYAH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan IbuRumah Tangga, tempat tinggal di Dukuh Buran RT. 05, RW. 01, KelurahanBabat Jerawat, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya;Selanjutnya memberi kuasa kepada: Susilo, SH., kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan: Advokat, beralamat kantor di Jalan Tenggilis
    Putusan Nomor 298 K/TUN/2014e Sertipikat Hak Milik Nomor 198/Kelurahan TambakosoWilangun tanggal 4 Juni 1988, Seluas 11.770 m?
    Putusan Nomor 298 K/TUN/2014tanggal 4 Juni 1988, Seluas: 11.770 m?
    Putusan Nomor 298 K/TUN/20142004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, maka secaraformal dapat diterima;alasan kasasiMenimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalamMemori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:Mengenai Eksepsi :IIBahwa, setelah diteliti secara seksama pertimbangan hukum hakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Surabaya dalamputusannya Nomor 16/B/2014/PT.TUN.SBY.
    Putusan Nomor 298 K/TUN/2014Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung padahari Selasa, tanggal 09 September 2014, oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH., KetuaMuda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yangditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, SH., MH.dan Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 11-08-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 247 K/TUN/2014
Tanggal 11 Agustus 2014 — UNIVERSITAS NEGERI MEDAN (UNIMED) vs. GERAKAN MAHASISWA KRISTEN INDONESIA (GMKI)
81 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 247 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 247 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:UNIVERSITAS NEGERI MEDAN (UNIMED), tempat kedudukandi Jalan Willem Iskandar, Pasar V, Medan, 20221, dalam hal inidiwakili oleh Rektornya Prof. Dr. IBNU HAJAR, M.Si.,kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil(PNS);Selanjutnya memberikan kuasa kepada:1. EDY HANAFI, S.H.;2.
    Putusan Nomor 247 K/TUN/2014berisi bahwa Pemohon meminta agar persidangan diundurkansampai tanggal 7 November 2013;11. Bahwa kemudian pihak Komisi Informasi Pusat kembali memanggilPenggugat untuk hadir di Persidangan tanggal 31 Oktober 2013dengan Surat tanggal 29 Oktober 2013 Nomor 210/X/KIPRLS/2013.Tanpa menghiraukan permohonan penundaan sidang yang diajukanPemohon.
    Putusan Nomor 247 K/TUN/2014Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 119/G/2013/PTUNMDNtanggal 3 April 2014 yang amarnya sebagai berikut:1. Menolak permohonan Pemohon Keberatan;2. Menguatkan Putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) Nomor 205/VIVKIPPSMA/2012 tanggal 12 November 2013;3.
    Putusan Nomor 247 K/TUN/201410.Bahwa dalam perkara ini sidang pertama ajudikasi sesuai dengan SuratPanggilan Sidang Nomor 204/X/KIPRLS/2013 tanggal 16 Oktober 2013dilakukan pada tanggal 29 Oktober 2013. Sehingga berdasarkanketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun2010, perhitungan 40 (empat) hari kerja tersebut dihitung sejak tanggal 29Oktober 2013, dan berakhir pada sekitar tanggal 14 Desember 2013(belum dihitung hari libur).
    Putusan Nomor 247 K/TUN/2014Panitera Pengganti,ttd./Subur MS, S.H., M.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 5.000,003. Administrasi Rp 489.000,00Jumlah Rp 500.000,00Untuk salinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. : 220000754Halaman 12 dari 12 halaman. Putusan Nomor 247 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-04-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 19 K/TUN/2016
Tanggal 7 April 2016 — BUPATI KABUPATEN MERANGIN vs REZA VAHLEFI
61 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 19 K/TUN/2016
    Putusan Nomor 19 K/TUN/2016keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalianPenyelenggaraan Negara;3.
    Putusan Nomor 19 K/TUN/2016perkara ini, karena yang seharusnya dijadikan Tergugat dalamperkara a quo bukanlah Bupati Merangin, melainkan Kepala BadanPenanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu KabupatenMerangin.
    Putusan Nomor 19 K/TUN/2016Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) PeraturanDaerah Kabupaten Merangin tentang Retribusi Ijin MendirikanBangunan disebutkan pula:Gambar rencana bangunan rumah tempat tinggal > 100 M?
    Putusan Nomor 19 K/TUN/2016tersebut, oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MedanNomor 130/B/2015/PT.TUNMDN. Tanggal 1 Oktober 2015 tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan.
    Putusan Nomor 19 K/TUN/2016