membonceng sambil menggendonglas ransel warna hitam, Asep menjalankan sepeda motornya berputarputarPurwokerto kemudian Asep menjalankan sepeda motornya hingga ke daerahstasiun, gor satria, terminal untuk mencaricari ATM yang sepi dan tidak adapenjaganya setelah berputar putar berkeliling sampailah di Sokaraja, saat itu waktusudah masuk hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 sekitar jam 01.30 Wib, Asepdan Sande mendapatkan sasaran ATM yang sepi yaitu ATM Bank BNI yangberada di depan Kampus STIKES UMP

Muhemin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa serta tidak mempunyaihubungan keluarga maupun terikat hubungan karena pekerjaan denganPara Terdakwa;Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 sekira pukul 02.30 Wibsewaktu Saksi sedang berada di kantor, kemudian team mentoringmelakukan pemantauan mesin ATM melalui system monitoring, ternyatamelihat ada masalah atau problem di mesin ATM BNI yang berada di JI.Suparjo Rustam tepatnya di depan UMP

Saksi Akhmad Riyadi yang dibacakan dipersidangan pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa serta tidak mempunyaihubungan keluarga maupun terikat hubungan karena pekerjaan denganPara Terdakwa;Bahwa Saksi merupakan karayawan Bank BNI Capem Sokaraja dengantugas mengawasi ruang ATM depan Fikes UMP Jl.

Saksi Deky Martin Antoni yang dibacakan dipersidangan pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa serta tidak mempunyaihubungan keluarga maupun terikat hubungan karena pekerjaan denganPara Terdakwa;Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 sekira pukul 02.00 Wibsewaktu Saksi sedang tugas jaga di Bank BNI Capem Sokaraja ada orangmelaporkan kalau di ruang mesin ATM depan Fikes UMP Jl.

Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan jelas ternyata bahwaTerdakwa Asep Wiwit Pratama alias Asep bin Hari Santoso dan terdakwa SandeOktafio alias Sande bin Warsono Hadi Suseno hari Selasa tanggal 16 Februari2016 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di ATM Bank BNI yang berada di depanKampus STIKES UMP Purwokerto di Kecamatan Sokaraja secara bersamasamatelah berusaha mengambil uang tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT.

Bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkangugatannya mengenai permintaan upahlebur,mengenai upah dibawah UMP dan masalahPemutusan Hubungan Kerja dan perbuatan melawanhukum.2. Bahwa mengenai permintaan upah lembur danmengenai masalah upah dibawah UMP dalamperselisihan hubungan industrial termasuk dalamperselisihan Hak.3.

melainkan kerja diluarkantor dan apabila Penggugat menyatakan Tergugat mempekerjakanPenggugat selama 66,5 jam dalam seminggu adalah dalil yang tidak benardan mengadaada, karena selama melakukan pekerjaannya Penggugatbekerja diluar kantor dan Tergugat tidak mengetahui apakah benar selamaPenggugat diluar kantor benarbenar bekerja atau tidak.Bahwa, Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat poin 4 pada halaman 1dan poin 13 pada halaman 4 sampai 5, karena upah yang diberikan olehTergugat tidak dibawah UMP

2013, UMP 2014, dan UMP 2015.Bahwa, upah yang diterima Penggugat di tahun 2013 adalah sebesar Rp.1.768.801 (satu juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus saturupiah) diatas UMP 2013.Bahwa, upah Penggugat ditahun 2014 adalah sebesar Rp.1.913.183,00(Satu juta sembilan ratus tiga belas ribu seratus delapan puluh tiga riburupiah), diatas UMP 2014.10.Bahwa, upah Penggugat ditahun 2015 adalah sebesar Rp. 2,177,743 (duajuta seratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah

),diatas UMP 2015.11.Bahwa, Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada poin 6 padahalaman 2 yang menyatakan sebagai berikut :pahwa berhubungan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan olehTergugat secara tibatiba tanoa adanya surat teguran dalam bentuk suratperingatan , Il, dan Ill terlebih dahulu kepada Penggugat jelas merupakan phksepihak dan sewenangwenang tanpa melalui prosedur yang berlaku,...12.Bahwa, pasal 161 ayat (1) Undangundang No.13 tahun 2003 menyatakan :Dalam hal pekerja/ouruh

2013, UMP 2014, UMP 2015.Bahwa upah Penggugat di tahun 2013 sebesar Rp. 1.768.801,, di tahun2014 sebesar Rp. 1.913.183, , dan di tahun 2015 sebesar Rp. 2.177.743,Bahwa Tergugat sebelum melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepadaPenggugat karena tidak mencapai target yang telah disepakati, telahmemberikan pembinanan dengan surat peringatan ke 1 sampai dengansurat peringatan 3 namun penggugat tidak bisa memperbaiki kinerjanyauntuk mencapai target yang telah disepakati, untuk kolektor yang berstatuskaryawan

Nomor 694 K/Pdt.SusPHI/2014Undang Nomor 13 tahun 2003 yang dihitung berdasarkan UMP tahun 2014dengan rincian sebagai berikut :a Uang pesangon : 2 x 6 x Rp2.441.301,00 = Rp29.295.612,00b Uang penghargaan masa kerja : 2 x Rp2.441.301,00 = Rp 4.882.602,00c Uang Penggantian hak : 15 % x Rp18.349.800,00 2=Rp5.126.732.00Jumlah = Rp39.304.946,00(tiga puluh sembilan juta tiga ratus empat ribu sembilan ratus empat puluh enamrupiah);16 Bahwa sikap Tergugat telah membayar Upah/Gaji Penggugat tahun 2012dibawah

UMP dengan Upah/Gaji Rp1.332.000,00 (satu juta tiga ratus tigapuluh dua ribu rupiah) adalah tidak dapat dibenarkan karena UMP ProvinsiDKI Jakarta tahun 2012 adalah sebesar Rp1.529.150,00 (satu juta lima ratusdua puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah) dan UMP Provinsi DKIJakarta tahun 2014 adalah sebesar Rp2.441.301,00 (dua juta empat ratusempat puluh satu ribu tiga ratus satu rupiah) oleh sebab itu Tergugat wajibmembayar kekurangan upah Penggugat dan wajib membayar upah dalamproses dengan

Nomor 694 K/Pdt.SusPHI/2014Minimum Provinsi Tahun 2012 (Pergub 117/2011), justrusebaliknya membuktikan bahwa UMP 2012 yang diterima olehTermohon Kasasi berada di atas UMP 2012 yang diatur Pergub117/2011 dengan selisih lebih tinggi sebesar Rp184.010,00;Pasal Pergub 117/2011:Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2012 di Provinsi DaerahKhusus Ibukota Jakarta sebesar Rp1.529.150,00 (satu juta lima ratusdua puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah) per bulan.Sedangkan, Bukti P3 yang berupa Slip Gaji

Judex Facti Salah Menerapkan Peraturan Gubernur Provinsi DaerahKhusus Ibukota Jakarta Nomor 117 Tahun 2011 Tentang Upah MinimumProvinsi Tahun 2012 (Pergub No. 711/2011)Judex Facti telah melanggar Pasal 1 angka 30 UndangUndang Nomor13/2003 dalam menerapkan Pergub Nomor 711/2011 dan mewajibkanPemohon Kasasi untuk membayar selisih upah kepada Termohon Kasasi;Pasal 1 dan Pasal 2 Pergub 711/2011 mengatur bahwa Upah MinimumProvinsi (UMP) untuk tahun 2012 yang harus dibayar pengusaha kepadapekerja adalah

Sementara UMP yang berlaku tahun2012 di DKI Jakarta sesuai SK Gubernur DKI Nomor 117 Tahun 2011 adalahRp1.529.150,00.

Artha Pratama untuk membayarkan kelebihan jam kerja sesuai denganketentuan ;16 Bahwa kami tidak diikutkan dalam program Jamsostek ;17 Bahwa pada tanggal 3 Maret 2010 Penggugat telah mengirimkan surat kepadapengawas untuk menghitung lembur dan Jamsostek namun sampai gugatan inidiajukan Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Gorontalo belummenghitung lembur dan Jamsostek Para Penggugat ;18 Bahwa gaji kami pada tahun sebelumnya tidak sesuai dengan upah MinimumPropinsi (UMP) dan sesuai

,(delapan juta seratus enam puluh lima ribu Rupiah) Uang cuti tahunan dua tahun terakhir yang tiap tahunnya sebanyak 12 hari sebesar :24 hari dibagi 25 hari kerja dikalikan Rp.710.000. = Rp. 681.000, (enam ratusdelapan puluh saru ribu Rupiah) ;3Menghukum Tergugat untuk membayar selisih upah sebesar gaji tahun 2008 Rp.450.000. semestinya UMP tahun 2008 Rp. 600.000, sehingga terjadi selisihsebesar Rp.150.000. perbulan dan totalnya adalah Rp.150.000. dikalikan 12bulan sama dengan Rp. 1.800.000.

=Rp. 681.000,3 Menghukum Tergugat untuk membayar selisih upah sebesar : Gaji Tahun 2008Rp. 450.000, semestinya UMP tahun 2008 Rp. 600.000, sehingga terjadi selisihsebesar Rp.150.000, per bulan dan totalnya adalah Rp.150.000, dikalikan 12bulan sama dengan Rp. 1.800.000, (satu juta delapan ratus ribu Rupiah).;4 Menghukum Tergugat membayar uang berjalan sebesar upah Rp. 710.000,perbulan sejak bulan September 2007 sampai putusan ini mempunyai kekuatanhukum tetap ;5 Menghukum Tergugat membayar biaya perkara

Menghukum Tergugat untuk membayar selisih upah sebesar : Gaji Tahun 2008 Rp.450.000, semestinya UMP tahun 2008 Rp.600.000, sehingga terjadi selisih sebesarRp.150.000, per bulan dan totalnya adalah Rp.150.000, dikalikan 12 bulan samadengan Rp. 1.800.000, (satu juta delapan ratus ribu Rupiah ;Membebankan biaya perkara ini kepada Negara ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung padahari Selasa, tanggal 4 Oktober 2011 oleh H.

Bahwa upah yang diterima Penggugat setiap bulan adalah sebesarRp.400.000, (empat ratus ribu rupiah) upah tersebut tidak sesuai denganstandar UMP Maluku ;. Bahwa kemudian pada tanggal 13 Nopember 2009, secara diamdiamTergugat telah memberhentikan Penggugat ;10.Bahwa Penggugat telah bekerja selama + 11 tahun sebagai karyawan11pada perusahan Tergugat.

Pengusaha diwajibkan membayar kekurangan upah Pekerja sebagaiberikut :e Tahun 2008 (bulan Januari 2008 s/d bulan Desember 2008) berdasarkanUMP Maluku tahun 2008 sebesar Rp.700.000, dengan perincian : upahPekerja Rp.400.000, Kekurangan upah sesuai UMP Maluku Rp.300.000,Kekurangan upah Penggugat tahun 2008 adalah Rp.300.000, X 12 Bulan= Rp.3.600.000, , Tahun 2009 (bulan Januari s/d bulan Nopember 2009) Berdasarkan UMPMaluku tahun 2009 sebesar Rp.775.000, dengan perincian upah pekerjaRp.400.000,.

Kekurangan upah sesuai UMP Maluku Rp.375.000, jadikekurangan upah pekerja tahun 2009 adalah Rp.375.000, x 11 bulan =Rp. 4.125.040, ;B.

Pengusaha diwajibkan membayar hakhak Pekerja berdasarkan Pasal156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) yang seharusnya diterima sesuai aturan yangberlaku dengan upah Rp.775.000, (UMP Maluku tahun 2009 sebagai berikut :e Pasangan : 3X Rp.775.000. = Rp.2.325.000,e Uang Penggantian Hak :15%XRp.2.325.000,= Rp. .750,= Rp.2.673.750,Total keseluruhan hak pekerja adala : Rp.10.398.750.Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, maka Penggugat memohonkepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan

bulan terhitungmulai bulan April 2019 sampai dengan bulan Juli 2019, sesuaidengan Pasal 155 ayat (2) Undang Undang Republik IndonesiaNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyiselama putusan lembaga penyelesaian hubungan industrial belumditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetapmelaksanakan segala kewajibannya dengan mengacu padaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/7/PUUIX/2011 tentangupah proses, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:= 4 bulan x Rp3.051.076,00 (UMP

bulan terhitung mulaibulan April 2019 sampai dengan bulan Juli 2019, sesuai dengan Pasal155 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi selama putusan lembagapenyelesaian hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusahamaupun pekerja/ouruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannyadengan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU1X/2011 tentang upah proses, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:= 4 bulan x Rp3.051.076,00 (UMP

bulan terhitung mulaibulan April 2019 sampai dengan bulan Juli 2019, sesuai dengan Pasal155 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi selama putusanlembaga penyelesaian hubungan industrial belum ditetapkan, baikpengusaha maupun pekerja/oburuh harus tetap melaksanakan segalakewajibannya dengan mengacu pada putusan Mahkamah KonstitusiNomor 3//PUUIX/2011 tentang upah proses, dengan rincianperhitungan sebagai berikut:= 4 bulan x Rp3.051.076,00 (UMP

karena turut serta dalam tindakantindakan;44.Bahwa tindakan melarang berserikat, mengintimidasi, memutus hubungankerja serta tidak membayar upah yang dilakukan Tergugat adalah perbuatanyang bertentangan dengan undangundang oleh karenanya wajib ditolak.45.Bahwa Tergugat belum membayarkan upah Para Penggugat sejak bulanSeptember 2006 sampai saat ini, oleh karena upah tersebut adalah haknormatif Para Penggugat maka Tergugat wajib memenuhinya;46.Bahwa oleh karena upah Para Penggugat tahun 2007 dibawa UMP

keterlambatanmembayar upah terhadap Tergugat dengan rincian sebagai berikut;Penggugat : Upah bulan September 2006 s/d Desember 2006 adalah 4 xRp.820.000, >> = Rp3.280.000, denda 50% x Rp3.280.000,= Rp1.640.000, (satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) Upah bulan Januari s/d Agustus 2007, dihitung berdasarkan UMP Prov.DKI Jakarta, adalah >>> 8 bulan x Rp900.560,= Rp7.204.480,Denda 50% x Rp7.204.480, >>> = Rp3.602.240,Halaman 11 dari 22 hal.

Upah bulan September 2006 s/d Desember 2006 adalah 4 xRp877.000,.>> = Rp3.508.000, denda 50% x Rp3.508.000,= Rp1.754.000, (satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) Bulan Januari s/d Agustus 2007, dihitung berdasarkan UMP Prov.

Memerintahkan Tergugat untuk membayarkan upah Para Penggugat yangbelum dibayar oleh Tergugat sejak September 2006 sampai saat ini,disesuaikan dengan UMP Prov. DKI Jakarta tahun 2007;3. Menghukum Tergugat membayar THR tahun 2007 sebesar Rp900.560, bagiPara Penggugat;4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan uang asuransi kesehatan ParaPenggugat selama Tahun 2006 dan 2007 sebesar Rp7.500,000, (tujuh jutalima ratus ribu rupiah);Halaman 13 dari 22 hal. Put.

.>> = Rp3.280.000, denda 50% x Rp3.280.000,= Rp1.640.000,(satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);Upah bulan Januari s/d Agustus 2007, dihitung berdasarkan UMP Prov.DKI Jakarta tahun 2007, adalah>>> 8 bulan x Rp900.560, =Rp7.204.480, Denda 50% x Rp7.204.480, >>> = Rp3.602.240,Total denda yang harus dibayar oleh Tergugat adalah >>Rp1.640.000,+ Rp3.602.240, = Rp 5.242.240, (lima juta dua ratusempat puluh dua ribu dua ratus empat puluh rupiah)Penggugat Il.

Kekurangan upah sesuai UMP tahun 2007 dan 2008 adalah Rp. 5.000.00,;b. Uang THR tahun 2007 Rp. 600..00,;c. Uang JHT Program Jamsostek UU No. 3 Tahun 1992selama masa kerja 1 tahun 8 bulan adalahRp. 516.150,;Jumlah Rp. 6.116.150,(enam juta seratus enam belas ribu seratus lima puluh rupiah);a. UpAh gaji bulanan, yakni September, Oktober 2008 dan seterusnya hinggaperkara ini berkekuatan hukum tetap perbulan Rp. 800.00,;b.

Menyatakan hukum bahwa kelalaian yang dilakukan Tergugat terhadapdiri Penggugat yang dirumahkan serta tidak melaksanakan dan atau tidakmembayar hak Penggugat berupa kekurangan upah sesuai UMP tahun2007 dan 2008, uang THR tahun 2007 dan JHT Program Jamsosteksesuai UU No. 3 Tahun 1992 selama masa kerja 1 (satu) tahun 8(delapan) bulan adalah tidak beralasan hukum sehingga betentangandengan hak dan hukum sebagaimana telah jelas dalam UndangUndangNo. 13 Tahun 2003;.

Menghukum Tergugat untuk segera mencabut kembalidirumahkan/skorsing Penggugat dan segera mempekerjakan kembaliPenggugat sebagaimana mestinya, serta membayar hakhak NormatifPenggugat berupa : kekurangan upah sesuai UMP tahun 2007 dan tahun2008, uang THR tahun 2007 dan uang JHT program Jamsostek sesuaiUU No. 3 Tahun 1992 selama masa kerja 1 (satu) tahun 8 (delapan)bulan yang total keseluruhannya Rp. 6.116.150, (enam juta seratusenam belas ribu seratus lima puluh rupiah), Upah gaji bulan September,Oktober

menyelesaikan perselisihan ini melaluiMediator Pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Gorontalo, dengan 3(tiga) kali pertemuan pada tanggal 29 Agustus 2014, 5 September 2014dan 2 Oktober 2014, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir, karenaTergugat tidak mempunyai itikat baik untuk menyelesaikan PHKtersebut. sehingga Penggugat meneruskan perselisinan ini melaluiLembaga Perselisihan Hubungan Industrial.8.Bahwa Tergugat memberikan Upah kepada Penggugat tidak sesuaidengan Ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP

;Menimbang, bahwa mengenai petitum selisin upah yang diminta olehPenggugat bulan Maret, April, Mei, Juni adalah sebagai berikut :Menimbang, bahwa sesuai ketentuan yang berlaku pengusaha dilarangmembayar upah dibawah Upah Minimum Provinsi, dan bagi pengusaha danpekerja yang telah menyepakati Upah lebih rendah maka kesepakatan itu bataldemi hukum;Menimbang, bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP) di Provinsi Gorontalotahun 2014 sebesar Rp. 1.325.000. dan Upah yang diterima Penggugat hanyaRp. 1. 000.000.,

(UMP) Rp. 1. 000.000. (Upah diterima) terjadi selisih sebesar Rp. 325.000..selisih Upah bulan April Rp. 1.325.000. (UMP) Rp. 1. 000.000. (Upahditerima) terjadi selisih sebesar Rp. 325.000.. selisih Upah bulan Mei Rp.1.325.000. (UMP) Rp. 1. 000.000. (Upah diterima) terjadi selisih sebesar Rp.325.000. selisih Upah bulan Juni Rp. 1.325.000. (UMP) Rp. 1. 000.000.

perusahaan SPBU sebagai OperatorPengisian bahan bakar;Bahwa selama Penggugat bekerja pada Tergugat hakhak yangditerima oleh Para Penggugat berupa upah yang diberikan satu kalidalam sebulan secara terus menerus yang yang dibayarkan secaralangsung oleh Tergugat dengan pembayaran upah setiap bulansebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu);Bahwa pada tanggal tiga puluh satu bulan Oktober tahun dua ribu tigabelas (31102013) Para Penggugat mengusulkan kepada pihakTergugat agar gaji dinaikkan sesuai UMP

,karena selama ini Tergugatmemberikan Upah kepada Para Penggugat dibawah standar UpahMinimum Provinsi (UMP) sehingga telah melanggar SK GubernurJambi Nomor 626/KepGub/Dissosnakertrans/2012 tentangPenetapan UMP Jambi tahun 2013;6.

Agar perusahaan membayarkan selisin upah yang diberikan kepadapekerja terhitung mulai tahun 2011 hingga pembayaran terakhir yangdiberikan, Karena definisi UMP adalah Upah Pokok tambahTunjangan Tetap bukan Upah Keseluruhan;Agar Perusahaan juga memberikan upah penuh terhadap pekerjaselama proses perundingan ini berlangsung;Agar Perusahaan memberikan hak cuti pekerja;Agar Perusahaan mengajukan permohonan izin PemutusanHubungan Kerja kepada Lembaga Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial sebagaimana

Pasal156 ayat (2), Uang Penghargaan masa Kerja sesuai denganketentuan Pasal 156 ayat (3), dan Uang Pengganti Hak sesuaidengan Pasal 156 ayat (4) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan, agar perusahaan membayarkan selisihupah yang diberikan kepada pekerja terhitung mulai tahun 2011hingga tahun 2013 kepada Penggugat dengan Penghitungan Upahsebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) berdasarkanSK Gubernur Jambi Nomor 626/KepGub/Dissosnakertrans/2012tentang Penetapan UMP

Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan masa Kerjasesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan Uang Pengganti Haksesuai dengan Pasal 156 ayat (4) UndangUndang Nomor 13 Tahun2003 Tentang Ketenagakerjaan, Agar perusahaan membayarkan selisihupah yang diberikan kepada pekerja terhitung mulai tahun 2011 hinggatahun 2013 kepada Penggugat dengan Penghitungan Upah sebesarRp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) berdasarkan SKGubernur Jambi Nomor 626/KepGub/Dissosnakertrans/2012 tentangPenetapan UMP

Menghukum Tergugat untuk membayar selisin upah Penggugat sebagaiberikut:Selisih tahun 2017 (UMP = Rp2.030.000,00)/10 bulan= Rp2.030.000,00 Rp1.875.000,00 = Rp155.000,00= Rp155.000,00 x 10 bulan = Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus limapuluh ribu rupiah);Selisin tahun 2018 (UMP = Rp2.206.813,00)/12 bulan= Rp2.206.813 Rp2.030.000,00 = Rp176.813,00= Rp176.813,00 x 12 bulan = Rp2.121.756,00 (dua juta seratus duapuluh satu ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah);Selisih tahun 2019 (UMP = Rp2.206.813,00

berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sejak tanggal 21 Mei 2021;

saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapatditerima;Halaman 5 dari 10 hal.Put.Nomor 713 K/Pdt.SusPHI/2016Menimbang, bahwa keberatankeberatan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:1.Bahwa putusan Judex Facti telah salah dan keliru dalam pertimbanganhukumnya karena tidak mempertimbangkan standar Pengupahan KabupatenKubu Raya Kalimantan Barat. yakni dengan mengacu pada UMP

Pemohonkasasi;Bahwa perhitungan upah selama seminggu diluar jam kerja lembur masingmasing karyawan di CV.Panra Plastik dulunya Tergugat sekarangPemohon Kasasi adalah sebesar Rp379.200,00;Bisa mencapai angka 800.000 an per minggu, jika Penggugat sekarangTermohon Kasasi telah melakukan pekerjaan jam wajibnya tujuh jamditambah dengan hitungan lembur jam pertama dan Jam lembur yang kedua.Jika upah pokok Rp379.200 ini dikalikan 4 minggu maka perbulannya adalahRp1.516.800.hal ini telah sesuai dengan UMP

Bahwa putusan Judex Facti sangat keliru atau tidak benar ,danbertentangan dengan standar pengupahan (UMP) yang dikeluarkan olehPemerintah Kabupaten Kubu Raya. Yakni sebesar Rp1.390.000,00 perbulan;. Bahwa Pertimbangan Hukum Judex Facti yang salah dan tidak berdasarseperti ini dapat mengakibatkan gejolak sosal/demo bagi buruh lainnyadikemudian hari di Perusahaan Tergugat sekarang Pemohon Kasasi,sehubungan dengan penentuan besaran upah Rp75.000,00 / hari .

Pemohon kasasi,mohon kepada Pihak Pemerintah dalam hal ini Majelis HakimMahkamah Agung Republik Indonesia, agar lebih hati hati, bijaksanadalam menentukan Putusannya nanti.Karena dapat berdampak sangatfatal;Tidak ada yang lebih baik selain mengembalikan pada keadaansemula, seperti kelaziman biasa, mengenai pembayaran gaji dilingkunganCV.Panra Plastik dulu Tergugat sekarang Pemohon Kasasi, toh hal initidak melawan atau bertentangan dengan hukum yang berlaku.Semuanya berjalan sesuai kaidah dan standar UMP

Bahwa hakhak para Penggugat yang harus dibayarkan oleh Tergugatkepada para Penggugat berdasarkan perhitungan masa kerja paraPenggugat sesuai ketentuan UndangUndang Ketenagakerjaan sertaKomponen Upah berdasarkan UMP yang diatur dan ditentukan olehPemerintah Kota Kupang sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribuhrupiah) tersebut, sehingga perhitungan hak yang harus diperoleh paraPenggugat masingmasing adalah sebagai berikut:A.

Bank Sinarmas Cabang Kupang;Halaman 5 dari 37 Putusan PHI Nomor 11/PDT SUSPhi/2017/PN Kpg Upah UMP UangNama Uang Pesangon Uang PenghargaanNO Mlasa kerja Kota Penggatian Hak JumlahKaryawan 2x Masa KerjaKupang 15%AGUSTINUS1. 7 THN Rp. 1.500.000 Rp. 24.000.000 Rp.4.500.000 Rp. 4.275.000 Rp. 32.775.000BEREKSEBASTIANUS2. 7 THN Rp. 1.500.000 Rp. 24.000.000 Rp.4.500.000 Rp. 4.275.000 Rp. 32.775.000BHIAJUSTOM3.

Kekurangan Upah/Gaji Ketentuan UMP 01 Oktober 2009 sampai dengan16 September 2016Halaman 8 dari 37 Putusan PHI Nomor 11/PDT SUSPhi/2017/PN Kpg 1. Kekurangan Upah/Gaji 3 bulan Tahun 2009 Rp.585.0002. Kekurangan Upah/Gaji 12 bulan Tahun 2010 Rp.2.340.0003. Kekurangan Upah/Gaji 12 bulan Tahun 2011 Rp.2.340.0004. Kekurangan Upah/Gaji 12 bulan Tahun 2012 Rp.2.340.0005. Kekurangan Upah/Gaji 12 bulan Tahun 2013 Rp.2.340.0006. Kekurangan Upah/Gaji 12 bulan Tahun 2014 Rp.2.340.0007.

Kekurangan upah/Gaji Ketentuan UMP 01 Oktober 2009 sampai dengan 16September 2016 1. Kekurangan Upah/Gaji 3 bulan Tahun 2009 Rp.585.000 2. Kekurangan Upah/Gaji 12 bulan Tahun 2010 Rp.2.340.000 Halaman 11 dari 37 Putusan PHI Nomor 11/PDT SUSPhi/2017/PN Kpg 3. Kekurangan Upah/Gaji 12 bulan Tahun 2011 Rp.2.340.0004. Kekurangan Upah/Gaji 12 bulan Tahun 2012 Rp.2.340.0005. Kekurangan Upah/Gaji 12 bulan Tahun 2013 Rp.2.340.0006. Kekurangan Upah/Gaji 12 bulan Tahun 2014 Rp.2.340.0007.

Ketentuan UMP 01 Oktober 2009 sampai dengan 16 Rp. 18.600.000,september 20162. Uang Penggati Cuti Tahunan Rp. 4.885.839,3. Uang Tunjangan Hari Raya Rp. 10.500.000.4. Tunjangan BPJS Tenaga Kerja Rp. 4.762.500,5. Kekuranga Upah Lembur Rp. 78.167.209, JUMLAH KEKURANGAN UPAH Rp 116.915.548. (Seratus Enam Belas Juta Sembilan RatusLima Belas Ribu Lima Ratus Delapan Rupiah); PENGGUGAT Il 1. Ketentuan UMP 01 Oktober 2009 sampai dengan 16 Rp. 18.600.000,september 20162.

diangkat menjadi TenagaAdminstrasi Tetap (100%);Bahwa Penggugat telah bekerja sejak tahun 2003 sebagaimana disebutkanpada posita angka 1 (satu) di atas sampai pada bulan Mei 2016, dengan gajiterakhir yang diterima Penggugat sebesar Rp. 1.288.000,00 (satu juta duaratus delapan puluh delapan ribu rupiah), yang sangat jauh dari UpahMinimum Propinsi Sumatera Barat tahun 2016, yaitu sebesar Rp. 1.800.725,00(satu juta delapan ratus ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);Bahwa selain gaji yang dibawah UMP

Aturan Upah minimum yang menjadi landasan bagiPenggugat adalah UMP tahun 2016, pada hal yang didalilkan dalamGugatannya UMP semenjak Penggugat bekerja. Oleh karena itu alasan dandalil Penggugat tidak berdasarkan hukum.Bahwa bekerja Penggugat ditempat Tergugat adalah atas kemauan dankesepakatan Penggugat dengan Tergugat.

tahu, Penggugat ada punya atasan dan kewenagan mengenaiarsip ada sama atasan Penggugat; Bahwa saksi sudah beherti bekerja dari Tergugat dan ada menerima uangpesangon; Bahwa saksi mulai bekerja pada Tergugat sejak tahun 1998 sampai dengantahun 2015; Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2003; Bahwa saksi tahu, status Penggugat adalah pegawai tetap pada Tergugat; Bahwa saksi tahu, Penggugat menerima gaji/upah bulan dibawah UMPProvinsi Sumatera Barat; Bahwa saksi tahu, Upah Minimum Provinsi (UMP

Bahwa Penggugat tidak terima diberhentikan dengan alasan dikualifikasikantelah mengundurkan diri, Penggugat meminta agar diberikan uang pesangonyang mengacu pada pasal 163 ayat (1) Undang undang No. 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan dan minta hak atas Jaminan Kesehatan, selisihpembayaran UMP, kekurangan pembayaran THR selama 13 tahun danpenggantian biaya pengobatan (kuret) yang nilai keseluruhannya sebanyak Rp.99.200.00,00 (sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).

/PN Pdg.Penggugat termasuk kesalahan ringan, maka terhadap petitum ini Majelis Hakimsependapat untuk dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 gugatan Penggugat tentangpoinpoin atas hakhak lainnya berupa kekurangan pembayaran JaminanPemeliharaan Kesehatan, kekurangan pembayaran upah dari UMP ProvinsiSumatera Barat dan kekurangan Tunjangan Hari Raya (THR) selama 13 (tigabelas) tahun kebelakang (sebelumnya), oleh karena alat bukti yang diajukan olehPenggugat baik berupa surat bukti

HUSAINI dan saksi EDI SISWANTObersama dengan anggota Polres Katingan dan anggota Polsek SanamanMantikei pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar jam 09.30 WIB diJalan UMP (Barak Karyawan No. 2 Bansau U.D.

EDI SISWANTO serta dengan anggotaSatres Narkoba Polres Katingan dan anggota Polsek SanamanMantikei berdasarkan informasi masyarakat melakukan penangkapandan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17Mei 2019 sekitar jam 09.30 WIB Jalan UMP (Barak Karyawan No. 2Bansau U.D.

HUSAINI bersama saksi EDI SISWANTO serta dengananggota Satres Narkoba Polres Katingan dan anggota Polsek SanamanMantikei berdasarkan informasi masyarakat mengamankan danmelakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap TerdakwaZAINAL ILMI Bin AMAT pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar jam09.30 WIB Jalan UMP (Barak Karyawan No. 2 Bansau U.D.

Padahal UMP Jakarta itu mencapai Rp. 2.500.000,lebih kalau hanya untuk makan dan kontrak Rp. 1.500.000, Termohon rasasisa penghasilan lebih dari apa yang diberikan kepada Termohon dankenyataannya yang tadi Pemohon bisa membayar pengacara untukmenceraikan Termohon tapi tak bisa meberikan nafkah untuk menutupikebutuhan, dalam hal ini Termohon benarbenar siap diceraikan olehP @MONON) = no now now ne noe non nen nnn nn nen nn nnn nnn ne nee nen enn ne neSedangkan selama 1 tahun ditelantarkan biaya pengeluaran

Hal ini yang memicu ketidakharmonisanrumah tangga Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi karenaPenggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi dikatakan memeras suamiPenggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi sendiri, pada kenyataannyaPenggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi hanya meminta tanggungjawab suami tapi suami selalu berkelit bahwa penghasilannya kecil.Padahal UMP Jakarta itu mencapai Rp. 2.500.000, lebih kalau hanya untukmakan dan kontrak Rp. 1.500.000, Penggugat Rekonpensi/TermohonKonpensi rasa sisa

dan buktibukti yangdiajukan oleh para pihak;Menimbang, bahwa pada dalil permohonan TergugatRekonpensi/Pemohon Konpensi, mengaku memberi nafkah setiap bulansebesar Rp. 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah) dan dibantah oleh PenggugatRekonpensi/Termohon Konpensi bahwa Tergugat rekonpensi/PemohonKonpensi selama membina rumah tangga selama 19 bulan itu semua hanyasejumlah Rp. 7.850.000, apabila diratarata dalam 19 bulan adalah Rp.413.157, peroulan menurut Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensipadahal UMP

PenggugatRekonpensi/Termohon Konpensi; 2220022 02 2Menimbang, bahwa karena para pihak tidak dapat membuktikanpenghasilan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi sebagai sopir sebuahperusahaan di Jakarta maka Majelis Hakim akan menetapkan PenghasilanTergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi sesuai Upah Minimal Provinsi DKIJakarta yaitu berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus lbu KotaJakarta nomor 176 tahun 2014 tentang Upah Minimal Propinsi tahun 2015, yangdalam pasal 1 peraturan tersebut UMP

Hal.Putusan No. 1577/Pdt.G/2015/PA.Ba.untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi danTergugat rekonpensi/Pemohon Konpensi yang bernama Abyas AdhiziaAirlangga Ramadani Umur 2 tahun kepada Penggugat Rekonpensi/TermohonKonpensi yang memeliharanya yang besarnya ditentukan oleh Majelis Hakimdengan mempertimbangkan kelayakan dan kewajaran serta kemampuanTergugat Rekonpensi/peohon Konpensi sebagai seorang sebagai seorang sopirsebuah perusahaan di jakarta dengan penghasilan sesuai UMP

Rocky Mitra Group ;Bahwa Penggugat waktu itu sebagai CS (Custemer Service) di MitraHome Depo (PT Rocky Mitra Group) ;Bahwa Penggugat sebagai karyawan kontrak ;Bahwa Penggugat mulai bekerja di PT Rocky Mitra Group sejak tanggal1 Maret 2018 ;Bahwa Penggugat diberhentikan bekerja katanya karena telah habismasa kontrak ;Bahwa Penggugat tidak bekerja lagi karena diberhentikan sejak bulanMaret 2016 ;Bahwa gaji Penggugat berdasarakan UMP (Upah Minimum Provinsi) ;Bahwa Saksi dan Penggugat trainning selama

3 (tiga) bulan dan setelahtrainning kita menerima gaji sesuai UMP (upah minimum provinsi) padawaktu itu ;Bahwa uang lembur sebesar Rp 9.000, (sembilan ribu rupiah) ;Halaman 9 dari 15 halPutusan PHI Nomor 30/Pdt.SusPHI/2016/PN.GtoBahwa sebagaimana yang disampaikan bagian HRD, dimana kontrakyang baru tersebut durasi masa kontraknya hanya 3 (tiga) bulan dan jikaingin melanjutkan kontrak harus off bekerja selama 1 (satu) bulansetelah itu. membuat surat lamaran baru lagi dan diajukan diperusahaan;Bahwa

3 (tiga) bulan dan setelahtrainning kita menerima gaji sesuai UMP (upah minimum provinsi) padawaktu itu ;Bahwa uang lembur sebesar Rp 9.000, (Sembilan ribu rupiah) ;Bahwa sebagaimana yang disampaikan bagian HRD, dimana kontrakyang baru tersebut durasi masa kontraknya hanya 3 (tiga) bulan dan jikaingin melanjutkan kontrak harus off bekerja selama 1 (satu) bulansetelah itu membuat surat lamaran baru lagi dan diajukan diperusahaan;Bahwa jam lembur tersebut berlaku setelah 8 (delapan) jam kerjaselebihnya

di hitung lembur ;Halaman 10 dari 15 halPutusan PHI Nomor 30/Pdt.SusPHI/2016/PN.GtoBahwa Upah Minimum Provinsi (UMP) Gorontalo tahun 2016 sebesarRp 1.875.000, (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;Direktur Mitra Home Depo Rocky Liyanto ;Direktur Mitra Elektronik Shierly Korin ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut kedua belahpihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil bantahannya, Tergugattelah mengajukan bukti surat sebagai

out sourcing) dari Tergugat Il kepada Tergugat tidak mempunyai dasar hukum sebab pekerjaan bongkar muat peti kemasmelalui operator head truck merupakan business pokok (core business) dariTergugat II:Bahwa selain pelanggaran yang dilakukan sebagaimana diuraikan diatas, Tergugat juga telan melanggar ketentuan pengupahan sebagaimanayang diatur dalam Pasal 88 UndangUndang No. 13 Tahun 2003 karenaTergugat telah membayar upah kepada para Penggugat di bawah UpahMinimum yang ditetapkan oleh Pemerintah (UMP

Put. 074 PK/Pdt.Sus/2010 No NAMA MASUK KERJA UMP TAHUN YG DIBAYAR KEKURANG MULAI JUMLAH DENDA2003 KAN AN UPAH KERJAS/D DES20031 Anggiat SB 27 Des 1995 Rp 671.550, Rp 632.000, Rp 39.550, 12 Rp 474.600, Rp 242.046,Gultom2 Budiman 4 Des 1997 Rp 671.550, Rp 632.000, Rp 39.550, 12 Rp 474.600, Rp 242.046,Simarmata3 Hasan 3 Des 1996 Rp 671.550, Rp 632.000, Rp 39.550, 12 Rp 474.600, Rp 242.046,4 Hasanudin Agust 2000 Rp 671.550, Rp 632.000, Rp 39.550, 12 Rp 474.600, Rp 242.046,5 Karta 31 Mar 1997 Rp 671.550

Tahun 2006 (Januari Desember) ;PERHITUNGAN UPAH SELAMA DIRUMAHKAN DAN DI PHKNOPEMBER 2006 S/D DESEMBER 2006No NAMA MASUK KERJA UMP TAHUN YG DI KEKURANG AN MULAI JUMLAH DENDA2003 BAYAR UPAH KerjaKAN S/DDes031 Anggiat SB 27 Des 1995 Rp 819.100, Rp 819.100, 12 Rp 9.829.200, Rp 5.012.892,Gultom2 Budiman 4 Des 1997 Rp 819.100, Rp 819.100, 12 Rp 9.829.200, Rp 5.012.892,Simarmata3 Hasan 3 Des 1996 Rp 819.100, Rp 819.100, 12 Rp 9.829.200, Rp 5.012.892,4 Hasanudin Agust 2000 Rp 819.100, Rp 819.100, 12 Rp

Selanjutnya surat tersebut mendapattanggapan tertulis dari Kepala Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kodya Jakarta Utara melalui surat No.: 7975/085.1 tanggal 6Desember 2005 yang ditujukan kepada Tergugat perihal : Kekurangan UMPDKI Jakarta yang isinya antara lain : "mewajibkan untuk menghitungkekurangan minimum yang berlaku surut 2 tahun dan membayarkankekurangan UMP tersebut kepada masingmasing Operator Head Truck sertamelaporkan bukti pembayaran, dan surat No.: 8068/085.1 tanggal 8

Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan upah dari UMP DKIJakarta tahun 2004 dan 2005 kepada para Penggugat yang seluruhnyaHal. 25 dari 45 hal.

Rp2.030.000,00) =Rp 1.948.800,00Penggantian Perumahan serta pengobatan/perawatan(15% dari Uang Pesangon dan Penghargaan sebesar)= Rp 3.045.000,00 +Total = Rp25.293.800,00(dua puluh lima juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratusrupiah);Menghukum Tergugat untuk membayar THR tahun 2017 sebesarRp2.030.000,00;Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat 3 (tiga) bulangaji sejak dirumahkan yakni bulan April sampai dengan bulan JuniRp6.090.000,00;Bahwa oleh karena Tergugat membayar Upah dibawah UMP

, olehkarena hal tersebut maka Penggugat mohon kiranya hakhakPenggugat dihitung sesuai Undang Undang Ketenagakerjaan (UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003) sebagai berikut:Pasal 88, 89 dan 90 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan;Selisin Upah selama 2 tahun: Selisih tahun 2016 (UMP = Rp1.875.000,00);= Rp1.875.000,00 Rp1.000.000,00 =Rp 875.000,00;= Rp875.000,00 x 12 bulan = Rp10.500.000,00; Selisin tahun 2017 (UMP = Rp2.030.000,00);= Rp2.030.000 Rp1.500.000,00 =Rp 530.000,00;= Rp530.000,00