Ditemukan 11604 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 09-11-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 18-03-2019
Putusan PA RANGKAS BITUNG Nomor 132/Pdt.P/2018/PA.Rks
Tanggal 17 Desember 2018 — Pemohon melawan Termohon
191
  • JanuariHalaman 8 dari 11 halaman, Salinan Penetapan Nomor 0132/Pdt.P/2018/PA.Rks1994 di Kecamatan Maja Kabupaten Lebak, adalah setelah berlakunyaUndangUndang nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai penekanan
Register : 12-04-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 25-10-2017
Putusan PN SITUBONDO Nomor 13/Pdt.G.S/2017/PN Sit.
Tanggal 24 Mei 2017 — - KUSNUL HIDAYAT sebagai Penggugat - JALIARTO, Dkk. sebagai Para tergugat
379
  • Sedangkan sebelum saya masuk kerumah BapakKepala Desa, saya berada dibawah penekanan karena terlebih dahulu sayadiarahkan oleh Sdr.KUSNUL HIDAYAT (istrinya) untuk tidak berbicaraapapun kecuali hanya iya.Keempat, masalah jual beli rumah yang tertera pada surat pernyataantersebut yang sebenarnya itu hanya sebagai jaminan bukan menjual, dansaya akan membayar hutang setelah saya pensiun.
Register : 22-03-2019 — Putus : 29-04-2019 — Upload : 27-02-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 346/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 29 April 2019 — Penuntut Umum:
HENDRINAWATI LEO, SH
Terdakwa:
EDI SANJAYA Bin Alm TARSONO
6724
  • Penganiayaan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut akan dipertimbangkansebagai berikut:Ad. 1. unsur Barang siapa ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orangatau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut,diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (sebagaimana ketentuan yangdituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHAP) jadi orang disini adalah orang yangdidakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimanayangdiuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan
Register : 16-05-2019 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 14-06-2019
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 133-K/PM.II-08/AD/V/2019
Tanggal 23 Mei 2019 — Oditur:
Salmon Balubun, SH
Terdakwa:
Azam Fitri
6565
  • Bahwa pada hari Rabu 2 Agustus 2017 akan dilakukanpergeseran personil, namun sebelumnya Saksi melakukan briefingkepada seluruh anggota termasuk melakukan tindakan pengamanansenjata dengan penekanan agar Pistol dan magasen harus disimpan diHolster pinggang dan senjata harus melekat di badan.10.
    Bahwa benar pada hari Rabu 2 Agustus 2017 akan dilakukanpergeseran personil, namun sebelumnya Saksi3 melakukan briefingkepada seluruh anggota termasuk melakukan tindakan pengamanansenjata dengan penekanan agar Pistol dan magasen harus disimpan diHolster pinggang dan senjata harus melekat di badan.16.
    Bahwa benar pada hari Rabu 2 Agustus 2017 akan dilakukanpergeseran personil, namun sebelumnya Saksi3 melakukan briefingkepada seluruh anggota termasuk melakukan tindakan pengamanansenjata dengan penekanan agar Pistol dan magasen harus disimpan diHolster pinggang dan senjata harus melekat di badan.14.
Register : 01-11-2017 — Putus : 30-01-2018 — Upload : 20-02-2018
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor 169-K/PM.I-01/AD/XI/2017
Tanggal 30 Januari 2018 — Deni Koswara, Serma, NRP 21010078760980
22068
  • 2016Menimbang20.21.22.23.24.14alasan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabusabu karenasalah dalam pergaulan dengan temanteman pecandu Narkotika.Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatanyang Terdakwa lakukan yang telah merusak citra TNI khususnyaKodim 0101/BS, selanjutnya Terdakwa masih ingin berdinassebagai anggota TNI AD dan berjanji tidak akan mengulanginyalagi dan bersedia diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.Bahwa Terdakwa selama berdinas di kesatuan Kodim 0101/BSsering mendapatkan penekanan
    Bahwa benar Terdakwa selama berdinas di kesatuan Kodim0101/BS sering mendapatkan penekanan baik pada saat jamkomandan dan pada saat penyuluhan hukum dari Perwira HukumKodam IM mengenai Bahaya Penyalahgunaan Narkotika bagikehidupan Prajurit TNI, dan Terdakwa juga mengetahui apabilaPemerintah saat ini juga sedang gencargencarnya memberantasperedaran Narkotika.22.
    Bahwa benar Terdakwa selama berdinas di kesatuan Kodim0101/BS sering mendapatkan penekanan baik pada saat jamkomandan dan pada saat penyuluhan hukum dari Perwira HukumKodam IM mengenai Bahaya Penyalahgunaan Narkotika bagikehidupan Prajurit TNI, dan Terdakwa juga mengetahui apabilaPemerintah saat ini juga sedang gencargencarnya memberantasperedaran Narkotika.24.
Register : 13-01-2020 — Putus : 26-02-2020 — Upload : 27-02-2020
Putusan PA Sukadana Nomor 0077/Pdt.G/2020/PA.Sdn
Tanggal 26 Februari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
125
  • Agama Sukadana Nomor XXX, tanggal 13 Januari 2020, denganalasanalasan sebagai berikut:Posita Gugatan Penggugat1.Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah menuruthukum yang Pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2008,sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 415/25/X1/2008 yang tercatat diKantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur,Provinsi Lampung;2.Bahwa pernikahan tersebut didasari atas suka sama suka, saling mencintaitanpa adanya paksaan dan penekanan
Register : 24-03-2015 — Putus : 14-04-2015 — Upload : 21-04-2015
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 198/Pid.B/2015/PN Bwi.
Tanggal 14 April 2015 — Terdakwa EDDI SANTOSO al PEK CUNG
267
  • Dengan demikian penekanan Unsur barang siapa bertitik tolak darikemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggung jawabatas perbuatan yang dilakukannya ;Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telahmengajukan EDI SANTOSO al.
Register : 01-11-2018 — Putus : 19-11-2018 — Upload : 28-11-2018
Putusan MS SIGLI Nomor 295/Pdt.P/2018/MS.Sgi
Tanggal 19 Nopember 2018 — Pemohon melawan Termohon
7623
  • Isbat No. 295/Pdt.P/2018/Ms.Sgidilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinanmenurut UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut MajelisHakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islamadalah sebagai penekanan untuk kehatihatian, jangan sampaiterjadi penetapan itsbat nikah serampangan, sehingga terjadipenetapan itsbat nikah untuk istri kedua, ketiga dan seterusnya.Dimana sebelum adanya UndangUndang Nomor 1 tahun 1974,belum mengatur tentang tatacara untuk berpoligami, sehinggasering
Register : 06-03-2018 — Putus : 17-04-2018 — Upload : 17-05-2018
Putusan PTA YOGYAKARTA Nomor 19/Pdt.G/2018/PTA.Yk
Tanggal 17 April 2018 — PEMBANDING LAWAN TERBANDING
12088
  • memperlakukan Penggugat/Terbanding dengan baik,saat ini Tergugat/Pembanding merasa sudah pada sebuah titik, seharusnyaPenggugat/Terbanding paham dan melaksanakan komitmen baik sebelummenikah atau saat Penggugat/ Terbanding meminta Tergugat untuk keluar daripekerjaan;Tergugat/Pembanding menjaga perasaan Tergugat/Pembanding darirasa marah, rasa sakit hati yang terus menerus dan depresi karena setiap kallberdiskusi dengan Penggugat/Terbanding, Penggugat/Terbanding secarapsikologis selalu melakukan penekanan
Register : 19-07-2017 — Putus : 02-08-2017 — Upload : 25-09-2017
Putusan PA MAROS Nomor 48/Pdt.P/2017/PA.Mrs
Tanggal 2 Agustus 2017 — perdata - pemohon
5014
  • Nur tidak ada halanganperkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupunhalangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinyaperkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatubentuk penekanan dini terhadap para orang
Register : 04-05-2016 — Putus : 23-05-2016 — Upload : 30-06-2019
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 183/Pdt.P/2016/MS.Lsk
Tanggal 23 Mei 2016 — Pemohon melawan Termohon
187
  • dengan PemohonIl yang dilakukan pada tanggal 10 Maret 2002 di Gampong Prie KecamatanTanah Pasir, Kabupaten Aceh Utara, artinya perkawinan mereka dilangsungkansetelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yangtidak mempunyal halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, menurut Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) KompilasiHukum Islam adalah sebagai penekanan
Register : 07-09-2020 — Putus : 23-09-2020 — Upload : 23-09-2020
Putusan PA METRO Nomor 0571/Pdt.G/2020/PA.Mt
Tanggal 23 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
303
  • Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal dirumahorang tua Penggugat, hingga akhirnya berpisah;4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telahhidup rukun sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu oranganak yang bernama ANAK, Lakilaki, Umur 10 Tahun;5.
Register : 01-02-2019 — Putus : 20-06-2019 — Upload : 02-07-2019
Putusan PA TANJUNG KARANG Nomor 210/Pdt.G/2019/PA.Tnk
Tanggal 20 Juni 2019 — Penggugat melawan Tergugat
112
  • Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, saling mencintaltanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Penggugatberstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknyasuami istri (bada dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak :1. ANAK KE1, lahir tanggal 18 September 2010,2. ANAK KE2, lahir tanggal 15 Desember 2014Kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat.4.
Register : 03-01-2022 — Putus : 31-01-2022 — Upload : 31-01-2022
Putusan PA CIKARANG Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Ckr
Tanggal 31 Januari 2022 — Pemohon melawan Termohon
1710
  • Pemohon I dengan Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 12 Januari2012 di Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, adalah setelahberlakunya UndangUndang nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai penekanan
Putus : 07-01-2009 — Upload : 24-08-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1863K/PDT/2008
Tanggal 7 Januari 2009 — Dr. VETTY ULI ROIDA SILABAN ; DAVID PARLINGGOMAN PANGARIBUAN, SH
5666 Berkekuatan Hukum Tetap
  • memaksakankehendaknya dan tidak menjalankan Pasal 33 UndangUndang No.1Tahun 1974, sehingga Termohon Kasasi / Penggugat yangmenyebabkan dan menciptakan pertengkaran;Bahwa terbukti di persidangan, Termohon Kasasi / Penggugat yangmemulai dan menciptakan pertengkaran untuk mendesak dan menekanPemohon Kasasi / Tergugat mengikuti kKemauan Termohon Kasasi /Penggugat dengan :terbukti menjalin hubungan dengan perempuan lain ;terbukti melakukan pemukulan terhadap Pemohon Kasasi / Tergugat ;terbukti melakukan penekanan
Register : 11-04-2017 — Putus : 03-05-2017 — Upload : 18-05-2017
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 19/PID/2017/PT BJM
Tanggal 3 Mei 2017 — HASAN Bin BURHAN
5733
  • Terdapat jembatanjaringan.Pemeriksaan Radiologi :Pada pemeriksaan tengkorak, tampak penekanan bagian tengkoraksamping ke bagian dalam tengkorak.Kesimpulan :e Terdapat luka robek pada kepala atas belakang sebelah kanan, dahi kiri,dahi kanan, dan pipi kiri akibat persentunan dengan benda tumpul;e Terdapat derik tulang tengkorak akibat persentuhan dengan benda tumpul;e Kelainan tersebut dapat menimbulkan bahaya mautPerbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 365 ayat (2)
Putus : 25-02-2013 — Upload : 25-06-2013
Putusan PN MASOHI Nomor 120/PID.B/2012/PN.MSH
Tanggal 25 Februari 2013 — BARDIN Alias LA ADE
3127
  • kemudian korban menjawab beta cuma dengar dari tetangga kebun kata kamong supameri su sampe di beta pung dalam lahan kemudian pelaku meremas mulutkorban dengan menggunakan jarijari tangan kanannya dan mengatakan Acipa(korban) kalau kamong panen coklat di gunung beta dapa lia beta potong lapis dengkamong pung ana Kaimudin deng ana mantu Ayuba menurut Majelis Hakim adalahperbuatan mengancam yang dilakukan dengan lisan memberikan penekanan secarapsikis atau psikologis terhadap korban sehingga korban
Register : 20-04-2017 — Putus : 10-05-2017 — Upload : 22-07-2019
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 88/Pdt.P/2017/MS.Lsk
Tanggal 10 Mei 2017 — Pemohon melawan Termohon
298
  • perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon II telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasalpasal tersebut dan tidak terbukti dalam perkawinan yang bersangkutan adanyahalangan perkawinan;Menimbang, bahwa selain itu Sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 Tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan
Register : 16-01-2020 — Putus : 24-02-2020 — Upload : 24-02-2020
Putusan PA Sukadana Nomor 0123/Pdt.G/2020/PA.Sdn
Tanggal 24 Februari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
2316
  • Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintal tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadi rumah Penggugat dan Tergugat di Bandar Lampung selama 4 tahun,setelah itu pindah ke rumah orang tua Penggugat di Lampung Timur,hingga akhirnya berpisah.4.
Register : 01-10-2019 — Putus : 25-10-2019 — Upload : 25-10-2019
Putusan MS SIGLI Nomor 331/Pdt.P/2019/MS.Sgi
Tanggal 25 Oktober 2019 — Pemohon melawan Termohon
151
  • perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutMs.SUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan