Ditemukan 17963 data
126 — 0
106 — 57
81 — 14
142 — 37
Bahwa kemudian tahun 1984 dimana Para Penggugat tidakada lagi tinggai di tanah terperkara tersebut, maka oleh Tergugat dan Tergugat ii serta Tergugat iii menerbitkan Saiinan Akta PenggantiAkta ikrar Wakaf Nomor BA. 03.2/10/1989 tanggal 11 Desember1989;Halaman D aari 14 Halaman ttit. No. ion //t'at.u/2U11>/'A.LI'K12.
Bahwa tindakan Tergugat dan Tergugat II serta Tergugat IIIyang menerbitkan Saijinan Akta Pengganti Akta ikrar Wakaf NomorBA. 03.2/10/1989 tanggai 11 Desember 1989 yang dikeluarkan oiehKepaia Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Patumbak,Kabupaten Deli Serdang adalah tidak sesuai dengan ketentuanPasai 6 UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;.13. Bahwa Penerima Wakaf mendaftarkan kepemilikan atasbenda wakat terseout kepaaa Baaan Pertananan Nasional setempat;14.
Bahwa dengan demikian terhadap tanah terperkara tidakpernah diwakafkan oien orang tua Para Penggugat, oien karena ituSaiinan Akta Pengganti Akta ikrar Wakaf Nomor BA. 03.2/10/1989tanggai n Desember 1989 dianggap tiaak peman ada atau setiaaktidaknva tidak mempunyai kekuatan hukum;20. Bahwa oien karena itu mohon kepada Ketua PengadilanAgama Lubuk Pakam cq.
Majelis Hakim yang mulia berkenankiranya untuk menerima gugatan ini dan menyatakan Saiinan AktaPengganti Akta ikrar Wakaf Nomor BA. 03.2/10/1989 tanggal 11Desember 1989 batai demi hukum atau setidaktidaknya tiaakmempunyai kekuatan hukum;21.
Menyatakan Saiinan Akta Pengganti Akta ikrar Wakaf Nomor BA.03.2/10/1989 tanggal 11 Desember 1989 yang dikeluarkan oieh KepalaKantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Patumbak, Kaoupaten uenSerdang batal demi hukum atau setidaktidaknya tidak mempunyaikekuatan hukum;4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan telebihdahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (uit voer bDiJvoorad);5.
200 — 73
ACHMAD FAHMI (selaku Nadzir Wakaf H. MURTADHO);1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA;2. YAHYA BONE, Ketua Rukun Warga (RW) 05, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat;
, maka dibuatlah Akta Ikrar Wakaf H.
Bahwa, kekurangan tanah wakaf seluas 158 M?
, akan tetapi dalam kenyataannyaTergugat menguasai tanah wakaf seluas 158 M?
Senen,Jakarta Pusat, adalah tanah wakaf termasuk tanah yang dikuasai olehTergugat seluas 158 M2;9. Bahwa menurut hukum wakaf, wakaf adalah wakaf tidak boleh diganggugugat oleh siapapun termasuk Para Tergugat, dan harus dalam keadaanutuh, namun apabila hak wakaf tersebut akan diubah fungsikan, makatatacara perubahan tersebut diatur dalam pasal 40 huruf f Jo.
Murtado tinggal di Murtado.Bahwa, saksi kenal dengan Achmad Fahmi, yaitu anak (alm.)Tasah yang saat ini bertindak sebagai nadlir dari tanah wakaf H.Murtadlo.Bahwa, setahu saksi dari membaca riwayat tanah wakaf tersebutbahwa tanah itu adalah wakaf atas nama H.
206 — 81
Akantetapi perangkat Desa maupun Nadzir wakaf Desa Lhong Raya tidak dapatmenjelaskan mengenai asalusul wakaf dimaksud, tidak diketahui siapapewakaf (si Wakif), kapan terjadinya wakaf, bagimana ikrar wakaf danperuntukan tanah wakaf yang dinginkan oleh si Wakif.
Nek Mah sehingga sehingga wakaf dimaksud telahbertentangan dengan syarat dan ketentuan hukum wakaf yang berlaku;9.
Sehingga wakaf maupunikrar wakaf yang tersebut dalam Akta Pengganti Akta lkrar Wakaf No.Halaman 7 dari 60 Halaman Putusan Nomor 0147/Pdt.G/2016 /MS.Bna.(APAW) No.W.3/162/03/1999 tanggal 01 September 1999 tersebut tidakmemenuhi syarat dan ketentuan hukum wakaf yang berlaku.
milik Desa Lhong Raya meskipuntidak pernah ada wakaf atau ikrar wakaf dari pemilik tanah yang sahmenurut hukum wakaf yang berlaku.
umumnya menurut hukum wakaf;Halaman 39 dari 60 Halaman Putusan Nomor 0147/Pdt.G/2016 /MS.Bna.16.Bahwa yang menjadi persoalan sekarang adalah mengapa tanah milikPenggugat dijadikan sebagai tanah wakaf Desa Lhong Raya padahal tidakpernah terjadi wakaf/tidak pernah ada ikrar wakaf dari pemilik tanah yangsah?
132 — 14
M E N G A D I L I
DALAM EKSEPSI
- Menolak eksepsi para Tergugat
DALAM POKOK PERKARA
- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
- Membatalkan Akta Ikrar Wakaf Nomor : WT.2/06/12 tahun 2021 tanggal 23 Desember 2021;
- Menyatakan objek wakaf dalam Akta Ikrar Wakaf Nomor : WT.2/06/12 tahun 2021 tanggal 23 Desember 2021 tidak berfungsi lagi menjadi tempat pekuburan khusus
182 — 37
Bahwa sejak penyerahan wakaf tersebut Pimpinan MuhammadiyahRanting Kelurahan Hutuo secara aktif mengembangkan wakaf tersebut,dan oleh karena harta benda tersebut adalah Tanah Wakaf OrganisasiMuhammadiyah maka kebijakan pengelolaan termasuk pengembanganwakaf tersebut diatur oleh Organisasi Muhammadiyah.11.
Bahwa sebelumnya juga pada tanggal 5 Juni 2017 Penggugat telahmengirim surat kepada Tergugai Vil untuk tidak merekomendasikanperubahan Nazhir, oleh karena wakaf tersebut adalah wakaf AlmarhumSUDE KAU kepada Organisasi Muhammadiyah.13.
Bahwa seharusnya Tergugat dan Tergugat VII serta pihakpihaklainnya memahami bahwa iegalitas kepemilikan tanah wakaf tersebutbukan sebagai wakaf yang diserahkan kepada perseorangan, akantetapi wakaf tersebut diserahkan kepada Organisasi Muhammadiyah,sehingga tidak semestinya Tergugat mengeluarkan Surat KeputusanNomor : BWi/PrwkinGtlo/10/VII/2017 Tentang Pergantian NazhirTanah Wakaf Masjid Nurul Falah Kelurahan Hutuo dan Tergugat VIImengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor397/KUA.30.05.01/BA.00/7/2017
harussecara bersamaan dengan objek wakaf, sehingga apabilaPengadilan Agama membatalkan wakaf secara otomatis surat jugaturut tidak berfungsi.
Eksepsi gugatan kaburBahwa gugatan Penggugat sangat kabur karena tidak satukesatuan antara objek wakaf dan surat ikrar wakaf, sementaraPenggugat menggugat hanya surat tentang pergantian nazhir,sementara antara objek wakaf dan surat ikrar wakaf adalah satukesatuan. Dengan demikian gugatan Penggugat kabur dan telahpantas untuk dinyatakan tidak dapat diterimaIi. Dalam pokok perkara4. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam provisi dan eksepsiHalm. 20 dari 43 hal.
204 — 63
Undangundang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 21 ayat(1) menyatakan ikrar wakaf dituangkan dalam AKTA IKRAR WAKAF. Peraturan pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaanundangundang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 32 ayat (3)menyatakan bahwa IKRAR WAKAF yang dilaksanankan oleh Wakif danditerima oleh Nazir dituang dalam AKTA IKRAR WAKAF oleh pejabatpembuat AKTA IKRAR WAKAF.
No. 854/Pdt.G/2018/PA.Selmengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nazir dihadapan pejabat pembuat AKTA IKRAR WAKAF(PPAIW) dan kemudianmenuangkannya dalam AKTA IKRAR WAKAF yang disaksikan olehsekurangkurangnya 2 orang saksi sehingga sesungguhnya tidak pernahterjadi perbuatan hukum wakaf oleh H.Sdaruddin alais Amaq Zainab jikamengacu pada peraturan pemerintah No.42 tahun 2006, tentangpelaksanaan Undangundang No.41 tahun 2004 tentang wakaf Bab pasal1 ayat (6) bahwa AKTA IKRAR WAKAF yang
Bahwa bila kasus perwakafan ini diukur berdasarkan unsur Wakafsebagai mana yang diatur dalam undangundang No. 41 tahun 2004tentang wakaf pada Bab II pasal 6 menyatakan wakaf dilakukan denganmemenuhi unsur wakaf sebagai berikut:a. Wakifb. NazirHarta Benda WakafIkrar WakafPeruntukan harta benda Wakaf7~ 29 2 9Jangka waktu wakafMaka dapat diukur satu persatu Sesuai dengan unsurunsur wakaf sepertitersebut diatas1. Bahwa wakif dalam hal ini (H.
, padahal cara dan proses penyerahan tanah wakaf yangdilakukan oleh H.
benar adalah, bahwa setelah selesai acara penyerahantanah wakaf / surat pernyataan penyerahan tanah wakaf (kebunseluas 0.410 Ha setelah ditandatangani oleh H.
149 — 21
105 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
IVJalan Bhakti Kelurahan Babussalam, Kecamatan Mandau, KabupatenBengkalis dengan luas 100 x 80 meter;Bahwa pada saat Penggugat berwakaf tersebut dimana hanya dibuatselembar surat di atas Segel yaitu berupa surat penyerahan wakaf tanah,namun di dalam surat penerima wakaf dan saksi hanya ditanda tangani olehsatu orang saja;Hal 1 dari 6 hal. Put.
No. 03 PK/AG/2008Bahwa semenjak Penggugat mewakafkan tanah tersebut, tanah wakafitu terbiar begitu lama dan baru belakangan ini dikelola, namun tidak lagisesual apa yang semestinya menurut ikrar wakaf;Bahwa karena tanah wakaf tersebut tidak juga dikelola sebagaimanamestinya, maka tahun 1997 Penggugat mewakafkan kembali kepada pihaklain, akan tetapi timbul keributan dan akhirnya Penggugat serta mertamencabut dan membatalkan suratsurat yang berhubungan tanah wakaftersebut;Bahwa sampai sekarang ini
Menyatakan batal demi hukum wakaf yang telah dilaksanakan Penggugatterdahulu;3. Memerintahkan kepada pihakpihak yang menguasai tanah tersebut untukdiserahkan guna diwakafkan kembali kepada umat muslimin agar lebihberguna dan sesuai dengan aturan hukum;4. Menetapkan tanah tersebut di atas adalah tanah wakaf untuk kepentinganumat Islam;5.
Menyatakan bahwa surat penyerahan wakaf tanah No. 36/135/1984,Hal 2 dari 6 hal. Put.
Menyatakan bahwa surat penyerahan wakaf tanah No. 36/135/1984,tertanggal 11 April 1984 antara Penggugat dan Penggugat II denganTergugat batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;3.
128 — 0
97 — 78
Menyatakan Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nazhir oleh Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Aceh, Nomor Pendaftaran : 11.06.07.02.00009 tanggal 15 September 2023, tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum;
5. Menghukum Penggugat I dan Tergugat I serta semua pihak dalam perkara ini untuk patuh dan taat terhadap putusan ini;
6.
82 — 0
110 — 0
- Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- Menyatakan ikrar wakaf berupa uang Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) yang dilakukan Termohon (Hj.Marawiah Dg. Baji binti Abd. Karim pada tanggal 26 Agustus 2022, adalah tidak sah (batal) dan tidak memiliki kekuatan hukum;
- Membebankan kepada Termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.177.000,-(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
193 — 36
- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menetapkan Sah Ikrar Wakaf Nomor W.2/02/139/6/2020 tanggal 23 Juni 2020, yang disahkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) ;
- Menyatakan batal penunjukan nazhir berdasarkan Surat Pengesahan Nazhir Badan Hukum Nomor KK.10.01.30/BA.03.2/139/6/2020, tanggal 23 Juni 2020, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Wilayah Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten
Bogor, Jawa Barat;
- Memerintahkan kepada Penggugat untuk menunjuk nazhir pengganti dan mangajukan pengesahan nazhir pengganti tersebut ke Kepala Kantor Urusan Agama/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Wilayah Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
- Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.420.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
207 — 63
Bahwa PARA PENGGUGAT INTERVENSI dalam permohonan Intervensiposita butir 37 yang intinya mendalilkan bahwa Almarhum mewakafkansebagian bidang tanah miliknya kepada Almarhum RA.Manaf bin A.Kalanguntuk digunakan sebagai akses jalan untuk menuju ke jalan utama yangsetempat dikenal dengan Jl.Kapten Anwar Sasiro, dan sebagai fasilitasumum yaitu keperluan kesehatan sesuai Surat Wakaf tertanggal 5 Pebruari1966;4.
Bahwa ketika proses balik nama dari TERGUGAT INTERVENSI ,TERGUGAT INTERVENSI Il DAN TERGUGAT INTERVENSI Ill kepadaTERGUGAT INTERVENSI IV oleh Badan Pertanahan Kota Palembangmembuktikan benar dan tidak dapat disangkal lagi objek jual beli SertifikatHak Milik No.4888 Tahun 1981 Ilir Palembang bersih dari sitaan, tidak dalambentuk jaminan dan tidak terdapat adanya wakaf.
Bahwa jikapun ada QUAD NON., wakaf yang didalilkan PARA PENGGUGATINTERVENSI tidak memenuhi ketentuan perundangundangan mengenaiwakaf sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004;8.
Bahwa dalam Bab X UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004, tentangketentuan Peralihnan Pasal 69 dinyatakan :Ayat 1 Dengan berlakunya undangundang ini, wakaf yang dilakukanberdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebelum diundangkannya undangundang ini, dinyatakan sah sebagai wakafmenurut undangundang ini;Ayat 2 Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib didaftarkan dandiumumkan paling lama 5 tahun sejak undangundang ini diundangkan;9.
Bahwa dengan diundangkannya UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 inipada tanggal 27 Oktober 2004, maka segala wakaf yang yang telah adayang tidak didaftarkan menurut ketentuan undangundang ini secara hukumdianggap tidak ada;10.
321 — 155
Menetapkan obyek sengketa seluas 219 m2 yang terletak di Desa Bulu Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro dengan batas-batas:- Sebelah Utara : Tanah Suwarti- Sebelah Barat : Musholla- Sebelah Selatan : Jalan Lorong- Sebelah Timur : Jalan Desaadalah bagian wakaf dari Masiroen P. Soewarti;3.
Menyatakan seluruh proses wakaf yang dilakukan secara lisan oleh Masiroen P Suwarti kepada Troeno Pawiro pada sekitar tahun 1957 atas sebidang tanah ukuran 8 m x 41 m (seluas 328 M) di Dusun Ngantulan Desa Bulu, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana tercantum dalam Buku C Desa Bulu Persil Nomor 80 Kelas II luas 0,105 da, atas nama Masiroen Soewarti, dengan batas-batas sebagai berikut :- Sebelah Utara : Tanah Suwarti;- Sebelah Barat : Tanah Suparman;- Sebelah Selatan : Jalan
Sedangkan Para Penggugat/Terbanding wajibmembuktikan peristiwa wakaf terhadap obyek sengketa antara Masiroen PSoewarti selaku pemberi wakaf dengan Troeno Pawiro sebagai penerimawakaf;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding terlebin dahulu akanmempertimbangkan apakah obyek sengketa adalah milik Masiroen P.
Sarjan P Maryam termasuk saksi,menyadari kesalahan pensertifikatan tersebut;Menimbang, bahwa saksi kedua Para Penggugat/Terbanding padapokoknya menerangkan bahwa tanah sengketa adalah tanah wakaf.
Suwarti;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akanmempertimbangkan peristiwa wakaf terhadap obyek sengketa antara MasiroenP Soewarti selaku pemberi wakaf dengan Troeno Pawiro sebagai penerimawakaf;Menimbang, bahwa saksi kedua Para Penggugat/Terbandingmemberikan keterangan bahwa sejak saksi masih kecil Musholla al Muttagintermasuk sumur, jeding tempat wudhu itu sudah ada.
Berdasarkan pertimbangantersebut dapat disimpulkan bahwa telah terjadi peristiwa wakaf antara MasiroenP.
Suwarti kepada pengurus musholla, dan hal tersebut menunjukkan adanyawakif, nadzir, benda wakaf dan ikrar wakaf, karena tanpa adanya peristiwawakaf tersebut, tidak mungkin musholla dibangun di atas tanah tersebut;Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa tanahmusholla dan obyek sengketa adalah benda wakaf, maka permohonan ParaPenggugat/Terbanding agar obyek sengketa ditetapkan sebagai bagian wakafMasiroen P.
155 — 40
- Menyatakan Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2./010/16/15-03 Tahun 2021, tanggal 15 Maret 2021 dan Surat Pengesahan Nazhir Nomor W.2.a/010/16/15-03 Tahun 2021, tanggal 15 Maret 2021yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, tidak berkekuatan hukum;
- Menyatakan Sertipikat Tanah Wakaf Nomor : 7 tanggal 30 Juli 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon, tidak berkekuatan
hukum
- Menghukum Tergugat I, Tergugat III untuk menyerahkan tanah sebagaimana dimaksud dalam Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2./010/16/15-03 Tahun 2021 tanggal 15 Maret 2021 dalam keadaan seperti semula, milik Penggugat;
- Memerintahkan kepada Tergugat II untuk menghapus atau mencoret dari daftar register objek wakaf dimaksud yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukuhpuntang, Kabupaten Cirebon;
- Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan
75 — 2