adanya kecocokan antara identitas Terdakwadengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umumbahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya,17sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yangdiajukan ke muka Persidangan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas MajelisHakim berkeyakinan unsur pertama telah terpenuhi ;Menimbang bahwa, unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal inibersifat menerangkan ketidak absahan

yang terletak di Blok KK1Nomor 52 Bekasi Barat, Kotamadya Bekasi hanya dihibahkan kepada Surya FajarPerkasa Alam (Tergugat I) dan hibah tersebut adalah sah menurut hukum" adalahjelas pertimbangan yang salah dan keliru;Bahwa pertimbangan Judex Facti yang menyatakan bahwa tanah dan bangunanrumah yang terletak di Blok KK1 Nomor 52 Bekasi Barat, Kotamadya Bekasitersebut adalah sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat II, justrumemperjelas ketidak absahan dan ketidak authentikan dari Akta

dipersidangan perkara ini adalah benar Akhmad Syaifullah Noor alsApul Bin Muhamad Noor (Alm), dengan demikian Majelis Hakim berpendapatbahwa Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai Terdakwadalam perkara ini (non error in persona);Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukumtersebut atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telahterpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa;Menimbang bahwa, unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam pasalini bersifat menerangkan ketidak absahan

Syamsiah yang JUSTRU telah Wafat terlebihdahulu, sehingga perlu pendalaman berkaitan ke ABSAHAN SAHtidaknya sebuah AKTA HIBAH, berdasarkan Aturan PerundangUndangan yang berlaku.Bahwa mencermati proses lahirnya Hibah, selain terkesan sembunyisembunyi juga melanggar hak Legitime Portie ahli waris yang lainkarena obyek yang dihibahkan adalah satusatunya harta warisan PettaBica Saudara Kandung Pemohon. sehingga Akta Hibah tersebut cacathukum dan haruslah dibatalkan, karena menggelapkan bagian LegitimeHalaman

sedikitpun mempertimbangkan seluruh dalildalil memoribanding dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa ; Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa sangat keberatan atasputusan Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan seluruhpertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Medan dan sekaligusjuga menjatuhkan putusan yang persis sama dengan putusan PengadilanNegeri Medan ; Bahwa seharusnya Pengadilan Tinggi Medan wajib mempertimbangkanalasanalasan dari Banding Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwatentang ketidak absahan

Admin pinjaman bertanggung jawab ke absahan parapihak yang datang membuat laporan jumlah yang dicairkan dengandisetujui oleh Kabag Operasional;e Dari data jumlah pinjaman yang dibuat Admin, kemudian kasirmengeluarkan pencairan dana pinjaman yang harus diterima langsungoleh peminjam dihadapan kasir, dan peminjam melakukan tanda tangan disurat tanda terima pinjaman;Halaman 38 dari 83 Putusan Nomor 218/Pid.B/2015/PN.Kbme Kemudian, jaminan asli disimpan oleh Kabag Operasional bersamadengan admin pinjaman

Admin pinjaman bertanggung jawab ke absahan parapihak yang datang membuat laporan jumlah yang dicairkan dengandisetujui oleh Kabag Operasional; Dari data jumlah pinjaman yang dibuat Admin, kemudian kasirmengeluarkan pencairan dana pinjaman yang harus diterima langsungoleh peminjam dihadapan kasir, dan peminjam melakukan tanda tangandi surat tanda terima pinjaman; Kemudian, jaminan asli disimpan oleh Kabag Operasional bersamadengan admin pinjaman di lemari besi/orangkas yang terdapat di kantorcabang

Admin pinjaman bertanggung jawab ke absahan parapihak yang datang membuat laporan jumlah yang dicairkan dengandisetujui oleh Kabag Operasional;Halaman 44 dari 83 Putusan Nomor 218/Pid.B/2015/PN.Kbm Dari data jumlah pinjaman yang dibuat Admin, kemudian kasirmengeluarkan pencairan dana pinjaman yang harus diterima langsung olehpeminjam dihadapan kasir, dan peminjam melakukan tanda tangan di surattanda terima pinjaman; Kemudian, jaminan asli disimpan oleh Kabag Operasional bersama denganadmin pinjaman

Admin pinjaman bertanggung jawab ke absahan parapihak yang datang membuat laporan jumlah yang dicairkan dengandisetujui oleh Kabag Operasional;Dari data jumlah pinjaman yang dibuat Admin, kemudiankasirmengeluarkan pencairan dana pinjaman yang harus diterima langsung olehpeminjam dihadapan kasir, dan peminjam melakukan tanda tangan di surattanda terima pinjaman;Kemudian, jaminan asli disimpan oleh Kabag Operasional bersama denganadmin pinjaman di lemari besi/orangkas yang terdapat di kantor cabang.Dan

Bahwa Pengadilan Negeri Wonosobo tidak berwenang memeriksa perkaraaquo karena yang menjadi obyek gugatan adalah merupakan kewenanganPengadilan Tata Usaha Negara (kompetensi absolut)Bahwa pada dasarnya yang menjadi obyek gugatan Penggugat dalam perkara aquoadalah untuk menyatakan ketidak absahan serifikat HM No. 124, atas namaMURDJAWASITO, luas +/ 3171 m2, Gambar Situasi Nomor 3444/1981 terletak diDesa Dieng, Kec Kejajar Kab Wonosobo, yang diterbitkan oleh Kantor AgrariaKabupaten Wonosobo tanggal

yang telah dikemukakan padabutir 14 di atas maka tindakan Tergugat yangmengeluarkan ketiga surat obyek sengketa adalahmerupakan perbuatan melawan hukum dan jelas telahmerugikan Para Penggugat ;Bahwa oleh karena perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat itu berakibat langsung pada16tidak di terimanya lagi penghasilan yang pernahditerima oleh Para Penggugat sebelumnya yang mautidak mau akan berakibat lebih lanjut dengangoyahnya sendi sendi kehidupan Para Penggugatpadahal disisi lain ke absahan

Memo pembiayaan yang telah diolah Account Officer diteruskan kepadabagian Administrasi Pembiayaan untuk di ACC dan di cek kelengkapan baiksecara ke absahan agunan maupun kelengkapan administrasi lainnya ;5. Memo yang sudah di ACC oleh bagian Administrasi Pembiayaan diteruskanKepala Divisi/Manager Marketing untuk dipelajari masalah gambaran karakter,legal riwayat pembiayaan sebelumnya, agunan, cash flow maupun gambaranHalaman 12 dari 81 Putusan Nomor 10/Pid. Sus/2020/PN. Bg!

nominal ACC lebih dari Rp. 50 jt, maka berkas harus mendapatpersetujuan Direksi dan Komisari Utama ;Jika nominal ACC Rp. 1 jt s/d Rp. 5 jt, maka berkas langsung prosespencairan.Setelah Memo pembiayaan telah mendapat persetujuan atau di ACC, makaberkas diberikan kepada bagian Administrasi pembiayaan untuk dijadwalkanrealisasinya ;Setelah nasabah mendapat informasi realisasi pencairan dan menghadapbagian admin untuk mengikuti tahap pencairan, maka admin berkewajibanmengecek ulang seluruh persyaratan ke absahan

Bgl4.6.7.10.Memo pembiayaan yang telah diolah Account Officer diteruskan kepadabagian Administrasi Pembiayaan untuk di ACC dan di cek kelengkapan baiksecara ke absahan agunan maupun kelengkapan administrasi lainnya ;Memo yang sudah di ACC oleh bagian Administrasi Pembiayaan diteruskanKepala Divisi/Manager Marketing untuk dipelajari masalah gambaran karakter,legal riwayat pembiayaan sebelumnya, agunan, cash flow maupun gambaranusaha calon Nasabah sehingga dapat ditentukan nominal pembiayaan yanglayak

Jika nominal ACC Rp. 1 jt s/d Rp. 5 jt, maka berkas langsung prosespencairan.Setelah Memo pembiayaan telah mendapat persetujuan atau di ACC, makaberkas diberikan kepada bagian Administrasi pembiayaan untuk dijadwalkanrealisasinya ;Setelah nasabah mendapat informasi realisasi pencairan dan menghadapbagian admin untuk mengikuti tahap pencairan, maka admin berkewajibanmengecek ulang seluruh persyaratan ke absahan agunan yang dijaminkan danyang berhak menandatangani akad, apabila semuanya telah dianggap

Nomor 2645 kK/Pdt/2016Tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dijelaskan pulabahwa:Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugiterhadap kerugian yang timbul karena ketidak absahan barang dandokumen persyaratan lelang.;k.

Apabila temyata AktaNotans dan Pejabaf Pembuat Akta Tanah (PPAT) masih diperfanyakankeaslian, ke absahan seria keakuratannya, maka kepada siapa lagi pihak yanqmemniliki iikad baik dalam hal ini pembeli dapat mempercayakan prosesperalitan hak serta pembuatan akta ofentik, ..!!Bahwa Unsurunsur dari Perbuatan yang Melawan Hukum 1. Perbuatan yang Melawan Hukum;2. Harus ada Kesalahan;3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan:4.

Posita gugatan Penggugatmenuntut adanya perbuatan melawan hukum secara perdata, tetapipada saat yang sama menuntut ketidak absahan dan pembatalansebuah keputusan administrasi dan menuntut adanya pelanggaran HakAsasi Manusia. Gugatan Penggugat seperti ini tidak jelas danbertentangan tertib Hukum Acara ;Yayasan Paulus Makassar c.q. SMA Katolik Cenderawasih adalahsebuah lembaga yang memberikan pelayanan jasa pendidikan. Olehkarenaitu, hubungan antara SMA Katolik Cenderawasih dan penggunajasa c.q.

tidak jelas statusnya sebagaiSubjek Hukum, apakah subjek hukumPerseorangan atau Subjek Hukum BadanHukum ;Bahwa oleh karena subjek hukum Tergugatkabur/tidak jelas, sehingga dengandemikian gugatan Penggugat dapatdikwalifikasikan gugatan Obscuur Libels ;Bahwa oleh karena Tergugat bukanlahsubyek hukum yang dapat dimintakanpertanggung jawabannya secara Hukum,sehingga gugatan Penggugat adalah kabur,oleh karena itu gugatan yang demikianharus dinyatakan tidak dapat diterima (Nietontvankelijke verklaard) ;absahan

No. 503 PK/Pdt/2007c)SH, sehingga dalam pertimbangan hukumnya Judex Juris (MahkamahAgung) seharusnya hanya mempertimbangkan mengenai Surat Kuasa dankedudukan ahli waris, tetapi dalam putusannya ternyata Judex Juris(Mahkamah Agung) menyatakan ketidak absahan Perjanjian Akta No. 69yang dibuat Notaris Soetjipto, GH dengan mendasar pada alasanTergugat/Pemohon PK telah wanprestasi tidak memenuhi pembayaransebagaimana ditentukan dalam perjanjian tersebut, dengan demikian makakeberatan yang dimohonkan Termohon

menerangkan pada saat dilakukan penggeledahan olehpetugas kepolisian ditemukan obat jenis Carnophen / Zenith sebanyak 6 (enam)keping yang berisi 60 (enam puluh) butir, dan obat jenis Dextab sebanyak 310 (tigaratus sepuluh) butir warna biru dan juga uang tunai sebesar Rp. 53.000;Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan saksi ABDURAHMAN AlsAMAN Bin WAHYUDIN berada dirumah terdakwa dengan maksud inginmembeli obatobat yang disita petugas kepolisiantesebut;Bahwa benar ada warga yang menyaksikan ke absahan

BidangAudit menyebabkanaudit kepabeanan yangdilaksanakan melaluisurat tugas Nomor 487serta tidak berdasarketentuan usulan auditseperti diatur dalamPeraturan MenteriKeuangan Nomor 87/PMK.01/2008 Pasal 77 ;Surat Tugas NomorST487/KPU.01/2009tanggal 25 Juni 2009,yang menyebutkan PIBNomor 91483 tanggal 16April 2009 bukan PIBNomor 111742 tanggal06 Mei 2009 ;Kejanggalan adanya duanomor Nota Dinas yangsama yaitu. 263 dantanggal yang sama (20Mei 2009), dikeluarkanoleh Kepala Bidang yangberbeda ;Ketidak absahan

Bahwa tukar tambah tersebut dilakukan tahun 1998:Bahwa pada waktu saksi tukar tanah dengan Pak Abdul Hamid , yangmenjadi Saksi adalah Pak SAHRI dan yang menjadi RT pada waktu ituadalah Pak IDA;Berdasarkan kesaksian SAKSI KAROM Bin UTAR dan KesaksianSAKSI SAHRI Bin SAKIM yang pada pokoknya menerangkan bahwaSaksi KAROM BIN UTAR tidak mempunyai tanah, bahwa SaksiKAROM Bin UTAR tidak bisa tanda tangan, bahwa Isteri SaksiKAROM Bin UTAR bukan AMINAH tetapi NANIH, membuktikanketidak benaran dan ketidak absahan

Nomor 332 PK/Pdt/2017KK tercatat NANIH BIN PIUN sebagai Isteri KAROM BIN UTAR,mengungkap fakta ketidak benaran dan ketidak absahan Akta JualBeli Nomor 2.650/2004, tanggal 15072004 dengan tanah Letter C7055 P.351.D.IIl tercatat antara KAROM Bin UTAR sebagai Penjualdengan Hardiatman Setiady sebagai Pembeli, yang terdapat tandatangan KAROM BIN UTAR; Berdasarkan Bukti PPK1, Bukti PPK2, membuktikan ketidakbenaran dan ketidak absahan Akta Jual Beli Nomor 2.650/2004,tanggal 15072004 yang didalamnya tercatat

Dalam eksepsi : Majelis Hakim menolak seluruhnya.b..Dalam pokok perkara : Tergugat II tidak mampu menunjukkanbukti bantahannya tentang ketidak absahan kepemilikanTergugat Ill atas tanah SHM No. 90 , bahkan bukti yangdiajukan oleh Tergugat II justeru menguatkan dalil gugatanpenggugat berupa :> Fotocopy Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 28 April 2011dan saksi saksi yang diajukan oleh Tergugat Il tidak adayang membantah.6.3. Dalildalil bantahan Tergugat III :.

Bahwa dalil Gugatan yang telah diperbaiki dan telah diserahkanpada saat persidangan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 telahmengandung ketidak absahan, terbukti dalam materi perbaikandalil Gugatan tidak diikut sertakannya perbaikan Gugatan halaman5 nomor 26 dan nomor 28 yang memohon Pengadilan NegeriSimalungun untuk menjatuhkan putusan provisi :Nomor 26 : bahwa akibat perbuatan Tergugat dan Tergugat II,maka patut dan beralasan hukum agar Pengadilan NegeriSimalungun menjatuhkan putusan provisi dSt

Bahwa Berdasarkan gugatan tersebut diatas menandakan telah adaitikat buruk dariPenggugat dengan tidak mengakui atau menyangkal telah terjadi kesepakatan antaraPenggugat dengan Tergugat serta Penggugat selalu menyangkali adanyakesepakatan tersebut karena ketidak absahan tidak mendapatkan persetujuan Ahli warisyaitu Penggugat sendiri ;6.

Berdasarkan gugatan tersebut diatas menandakan telah adaitikat buruk dariPenggugatdengan tidak mengakui atau menyangkal telah terjadi kKesepakatan antaraPenggugat dengan Tergugat SERTA Penggugat selalu menyangkali adanyakesepakatan tersebut karena ketidak absahan tidak mendapatkan persetujuan Ahli warisyaitu Penggugat sendiri ;7.