Ditemukan 359071 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : lembata lembar lembah
Penelusuran terkait : Lembaga pembiayaan ekspor Lembaga pembiayaan ekspor indonesia Lembaga pendidikan tanpa ijin Pelanggaran hak ekonomi Lembaga penyiaran Pembajakan Direktur jenderal pajak vs lembaga penjamin simpanan; Perizinan usaha Berbasis resiko Lembaga oss Gugatan pencabutan hibah orang tua; lembaga keuangan syariah Pihak ketiga yang berkepentingan Permohonan praperadilan Lembaga swadaya masyarakat Kepala kantor pertanahan kabupaten aceh tamiang vs yayasan lembaga bantuan hukum indonesia Lembaga bantuan hukum (ylbhi-lbh) banda aceh;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 24-02-2015 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2488 K/Pdt/2014
Tanggal 24 Februari 2015 — ABDUL RAHIM BAADILLA, dkk vs PIMPINAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA/LIPI, dkk
65 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ABDUL RAHIM BAADILLA, dkk vs PIMPINAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA/LIPI, dkk
    PIMPINAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA/LIPI,berkedudukan Kantor Lon LIPI Jalan Syaranamual GuruGuru Desa PokaKecamatan Teluk Baguala Kota Ambon,2. PEMERINTAH RI CQ. MENDAGRI CQ. GUBERNUR MALUKU,berkedudukan Kantor Gubernur Maluku Jalan Pattimura No.1 Ambon,3.
    dan tidak berkekuatan hukum;15 Bahwa penguasaan tanah tanpa hak diatas 1090 milik Penggugat oleh Tergugat Iadalah merupakan perbuatan melawan hukum karena melanggar hak ParaPenggugat sebagai ahli waris dari Sech Abdulrachim Baadilla, pemilik sah eigverp tersebut dan arena itu maka orang tua Para Penggugat sudah pernahberupaya melakukan perlawanan dengan berbagai cara dan membuat keberatankeberatan kepada pihak Pemerintah Daerah/Tergugat II dan juga Agraria/BPN/Tergugat II maupun hearing dengan lembaga
    bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsipada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:1 Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalildalil yangdikemukakan baik oleh penggugat I maupun paraPenggugat;2 Bahwa dengan Putusan Nomor 33/Pdt.G/2010/PN.AB, tanggal 24 Pebruari 2011, pengadilan NegeriKelas I A Ambon telah memutuskan gugatan dariPenggugat I terhadap objek yang sama (nebis inidem) yaitu Tanah Negara bekas tanah EigendomVerpeonding 1090 yang didalamnya sebagian kecildikuasai oleh Lembaga
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 25-08-2010 — Putus : 08-11-2010 — Upload : 13-06-2012
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 182/B/2010/PT.TUN.JKT
Tanggal 8 Nopember 2010 — .; KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK),
77 — 52
  • .;KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK),
    ., Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanWakil Ketua (dibebastugaskan) Lembaga PerlindunganSaksi dan Korban, bertempat tinggal di Jalan YRS 1 A No.2 Rt. 011/009 Bintaro, Pesanggrahan Jakarta Selatan,dalam hal ini memberikan kuasa kepada ; e SAUT IRIANTO RAJAGUKGUK, S.H ; e H. PANDAPOTAN SIAHAAN, S.H., M.H ; Para Advokat yang berkantor di Law Firm SAUT RAJA &PARTNERS, beralamat di JI. H. Achmad R.
    Trunojoyo No.3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 14 Januari 2010), untukselanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT /PEMBANDING ; MELAWANKETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSk),Se PNnNomf & PSP PBerkedudukan di Gedung Pola Lantai 1 dan 4, Jl.Proklamasi No. 56, Jakarta Pusat. Dalam hal inimemberikan kuasa kepada ;ISKANDAR SONHAJI, S.H.
    ;Kesemuanya adalah Advokat dan Advokat Magang yang tergabung dalam Tim Pembina Lembaga PerlindunganSaksi dan Korban (LPSK) yang berkedudukan di GedungPerintis Kemerdekaan, JI. Proklamasi No. 56, KotaAdministrasi Jakarta Pusat, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor : SKK002/I/LPSK/02/2010, tertanggal25 Pebruari 2010, dan memberi kuasa pula kepada :HENDARMAN SUPANDJI, S.H., C.N., Jaksa AgungRepublik Indonesia, berkedudukan di Jl.
Pengadilan PN KEDIRI Perdata
Register : 17-11-2017 — Putus : 06-06-2018 — Upload : 25-07-2018
Putusan PN KEDIRI Nomor 78/Pdt.G/2017/PN KDR
Tanggal 6 Juni 2018 — Penggugat:
Lembaga Perlindungan Konsumen
Tergugat:
PT. ASTRA SEDAYA FINANCE
179 — 64
  • Penggugat:
    Lembaga Perlindungan Konsumen
    Tergugat:
    PT. ASTRA SEDAYA FINANCE
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Perdata Khusus
Register : 28-07-2021 — Putus : 10-01-2022 — Upload : 31-01-2022
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tpg
Tanggal 10 Januari 2022 — Penggugat:
RAMBO SIMANJUNTAK, S.Pd
Tergugat:
1.LEMBAGA PENDIDIKAN EBEN HEIZER SD KASIH KARUNIA TIBAN KOPERASI
2.LEMBAGA SMP KASIH KARUNIA TIBAN KOPERASI
54 — 30
  • Penggugat:
    RAMBO SIMANJUNTAK, S.Pd
    Tergugat:
    1.LEMBAGA PENDIDIKAN EBEN HEIZER SD KASIH KARUNIA TIBAN KOPERASI
    2.LEMBAGA SMP KASIH KARUNIA TIBAN KOPERASI
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 25-11-2013 — Putus : 19-03-2014 — Upload : 29-04-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 216/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 19 Maret 2014 — MULIARDI CHAIDIR, MM;DIREKTUR UTAMA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
40 — 31
  • MULIARDI CHAIDIR, MM;DIREKTUR UTAMA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIKINDONESIA
    Objek Gugatan bersifat konkret,individual dan final, dimana dalam surat tersebut telahdituangkan dalam bentuk Surat Keputusan DirekturUtama Lembaga Penyiaran Publik Radio RepublikIndonesia Nomor : 930 Tahun 2013, TentangPemberhentian Masa Jabatan Kepala RRI JayapuraLembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia,tertanggal 18 Oktober 2013. Diberikan tidak kepadaumum, tetapi kepada subjek hukum tertentu(Penggugat), serta telah definitif/final.
    Kepala RRI Jayapura, berdasarkan Petikan KeputusanDirektur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik IndonesiaNo. 100/KEP/DU/JB/2011, tertanggal 12 September 2011 ;Dan kemudian Penggugat pada tanggal 20 Februari 2013, telahmengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan (fit and proper test) CalonDirektur Teknologi dan Media Baru Lembaga Penyiaran Publik RadioRepublik Indonesia (LPP RRI) Penganti antar waktu masa Jabatan20132015, yang kemudian telah dimenangkan oleh Sdr.
    Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor. 930Tahun 2013, Tentang Pemberhentian Masa Jabatan Kepala RRIJayapura Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia,tertanggal 18 Oktober 2013 ; 0 22 nnn nnn nnn nnn nnn nnnnMemerintahkan kepada Tergugat, untuk mencabut Surat KeputusanDirektur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik IndonesiaNomor. 930 Tahun 2013, Tentang Pemberhentian Masa JabatanKepala RRI Jayapura, Lembaga Penyiaran Publik Radio RepublikIndonesia, tertanggal 18 Oktober
    Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia,tertanggal 18 Oktober 2013 dan petitum angka 3 yang menyatakanmemerintahkan Kepada Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanDirektur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik IndonesiaNomor. 930 Tahun 2013, Tentang Pemerhentian Masa JabatanKepala RRI Jayapura Lembaga Penyiaran Publik Radio RepublikIndonesia, tertanggal 18 Oktober 2018 ; Oleh Karenanya gugatan Pengguat harus di tolak demi hukum atausetidaktidaknya tidak dapat diterima ; Bahwa, berdasarkan
    BahwaJelas Objek Gugatan Surat Keputusan Direktur Utama LPP RRINo. 930 Tahun 2013, adalah Tentang Pemberhentian MasaJabatan Kepala RRI Jayapura Lembaga Penyiaran Publik RadioRepublik Indonesia dan tidak ada kaitannya dengan Penggugat,yang pada tanggal 20 Februari 2013, mengikuti Uji Kelayakan danKepatutan Calon Direktur dan Media Baru Lembaga PenyiranPublik Radio Republik Indonesia.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 31-01-2019 — Upload : 27-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 75 K/Pdt/2019
Tanggal 31 Januari 2019 — AKHMAD RIO TEGUH vs PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS)
62 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • AKHMAD RIO TEGUH vs PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS)
    ., M.Kn. dankawankawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum padaKantor Lembaga Bantuan Hukum Nasional (LBHNasional),beralamat di Jalan Ki Maja Nomor 172, Way Halim, BandarLampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7November 2018:Pemohon Kasasi:LawanPEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq LEMBAGAPENJAMIN SIMPANAN (LPS), yang diwakili oleh KepalaEksekutif, Fauzi Ichsan, berkedudukan di Jalan JenderalSudirman Kavling 4243, SCBD Lot 9 Lantai 20 21, JakartaSelatan, dalam hal ini memberi kKuasa kepada Ronny
    Juni 2018yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, setelan meneliti memori kasasi tanggal 17 Mei 2018dan kontra memori kasasi tanggal 7 Juni 2018 dihubungkan denganpertimbangan judex facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yangmembatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak salahmenerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa tindakan Tergugat sebagai Lembaga
    BPR Tripanca Setiadana (kreditur);Bahwa terbukti Penggugat tidak memiliki iktikad baik karena tidakpernah melakukan pembayaran hutang pokok dan bunga, tindakan Tergugatsudah sesuai dengan Ketentuan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1tahun 2011:Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyatabahwa putusan judex facti/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang membatalkanPutusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara ini tidakbertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonankasasi
Pengadilan PT PALEMBANG Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23PPh23
Register : 27-10-2017 — Putus : 17-01-2018 — Upload : 24-05-2018
Putusan PT PALEMBANG Nomor 116/PDT/2017/PT.PLG
Tanggal 17 Januari 2018 — YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN KALIMANTAN (YLPKK0, lawan PT. ASTRA SEDAYA FINANCE, dkk
320 — 83
  • YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN KALIMANTAN (YLPKK0, lawan PT. ASTRA SEDAYA FINANCE, dkk
    No.116/PDT/2017/PT.PLG.selanjutnya di singkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebasdari campur tangan dari pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas danwewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikansebagaimana di maksud dalam undangundang ini. Pasal 1 angka 9 yang berbunyi: Lembaga Pembiayaan adalah BadanUsaha uang melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan danaatau barang modal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan mengenai lembaga pembiayaan.
    Adapun Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan berdasarkan1.pertimbangan sebagai berikut :Bahwa Penggugat adalah Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) dalambentuk Yayasan dengan nama Yayasan Lembaga Perlindungan KonsumenKalimantan atau biasa disebut dengan YLPKK yang berkedudukan diBanjarmasin, dengan alamat di JI.
    Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadayamasyarakat yang memenuhi syarat.2. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memilikikesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkanperlindungan konsumen.3.
    UndangUndangNomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga menerimakemungkinan proses beracara yang dilakukan oleh lembaga tertentu yangmemiliki legal Standing. Hak yang dimiliki lembaga demikian dikenal denganhak gugat LSM (NGOs standing).
    No.116/PDT/2017/PT.PLG.pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian,Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuanganlainnya.3/7.Bahwa Tergugat Il sebagaimana Pasal 9 UndangUndang Nomor 21 tahun2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, mempunyai wewenang : melakukanpengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dantindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku dan/ataupenunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalamperaturan perundanganundangan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 20-10-2020 — Upload : 07-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2688 K/Pdt/2020
Tanggal 20 Oktober 2020 — JANG KEUN WON, DKK VS LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN, DKK
137 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • JANG KEUN WON, DKK VS LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN, DKK
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 11-08-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 677 K/Pdt/2015
Tanggal 11 Agustus 2015 — RADEN AGUNG SOETARMONO PUTRO VS LPD (Lembaga Perkreditan Desa), Desa Adat Jimbaran);
80 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • RADEN AGUNG SOETARMONO PUTRO VS LPD (Lembaga Perkreditan Desa), Desa Adat Jimbaran);
    Passar,S.H & Partners beralamat di Jalan Kecubung Nomor 19,Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24Oktober 2014;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding;melawanLPD (LEMBAGA PERKREDITAN DESA) DESA ADATJIMBARAN, berkedudukan di Jalan Uluwatu Nomor 26Jimbaran, Badung, diwakili oleh Drs.
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN
Register : 03-11-2011 — Putus : 08-11-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 176/B/2011/PT.TUN. MDN
Tanggal 8 Nopember 2011 — RIAU SARANA MANDIRI VS KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PEKANBARU
22 — 8
  • RIAU SARANA MANDIRIVSKEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PEKANBARU
    Riau Sarana Mandiri, yang mana SuratKeputusan itu tidak sesuai dengan prosedur dan menyalahiPeraturan Presiden No.54 Tahun 2010 yang mana atas KeputusanPanitia Lelang terhadap Pemenang Lelang Pengadaan BahanMakanan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru masihdalam proses banding; Bahwa Majelis Hakim Judex Factie telah mengabaikan pasal 35 dalamSurat Perjanjian Pemasukan Bahan Makanan/laukpauk untuk Narapidana/Tahanan T.A 2010 tanggal 1 Maret 2010 sampai tanggal 31 Desember2010 yang berbunyi
    tidak dalam bangkrut dan tidak sedangdihentikan kegiatan usahanya serta tidak masuk dalam daftarBahwa contoh dari surat tersebut dibuat oleh Penggugat/Pembanding dari berita acara penjelasan bahwa sepanjang yangkami ketahui dalam risalah pemberian penjelasan No.04/BAMA/LPPKU/2011 tanggal 5 Pebruari 2011 dan dalam dokumenpengadaan lelang tidak ada format yang baku mengenai suratpernyataan tersebut diatas akan tetapi surat pernyataansebagaimana yang dimaksud oleh panitia Unit LayananPengadaan (ULP) Lembaga
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Upload : 20-04-2020
Putusan PT DENPASAR Nomor 17/Pdt/2020/PT DPS
I NENGAH SUDAMA,dkk melawan LEMBAGA PERKREDITAN DESA, DESA ADAT TANGGAHAN,.
45 — 29
  • I NENGAH SUDAMA,dkkmelawanLEMBAGA PERKREDITAN DESA, DESA ADAT TANGGAHAN,.
    Bahwa Tergugat adalah sebuah Lembaga Keuangan milik Desa yangdibentuk berdasarkan SK Gubernur KDH TK Bali No. 55 Tahun 1989yang selanjutnya disebut Lembaga Perkreditan Desa (LPD), yangHal 3 dari 25 Putusan. Nomor. 17/Pdt/2020/PT DPSberada di lingkup wilayah desa adat Tanggahan Peken, Desa SulahanKec. Susut, Kab. Bangli ;.
    Bahwa Turut Tergugat adalah Badan Pengawas yang di bentuk olehDesa sebagai badan pengawas internal Lembaga Perkreditan Desa(LPD) yang dibentuk berdasarkan SK Gubernur KDH TK Bali No. 55Tahun 1989 yang merupakan lembaga keuangan milik desa , dilingkup wilayah desa adat Tanggahan Peken, Desa Sulahan Kec.Susut, Kab. Bangli, yang memiliki fungsi/tugas sebagai pengawas,dan melakukan audit terhadap Lembaga Perkreditan Desa tersebut ;.
    .)Bahwa pada dasarnya Para Penggugat/ Para Pembanding adalahmerupakan Nasabah dari LEMBAGA PERKREDITAN DESDA (LPD)DESA ADAT TANGGAHAN PEKEN bukan merupakan nasabah daripara PENGURUS baik itu pengurus yang baru maupun pengurusyang lama.
    Sedangkan Dana Nasabah adalah tetapTanggung Jawab dari Lembaga itu sendiri.C.
    Nomor. 17/Pdt/2020/PT DPSkarena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkankarena kelalaian atau kurang hatihatinya.Terkait dengan bunyi pasal 1366 ini memang benar kalauPengurus akan bertanggung jawab terhadap perbuatannya namunsebatas kepada Lembaga Perkreditan Desa selaku Lembaga bukankepada Para Nasabah, Para Penggugat/Para Pembanding.
Pengadilan PN KOTA TIMIKA KABUPATEN MIMIKA Perdata
Register : 01-09-2020 — Putus : 02-12-2020 — Upload : 16-08-2021
Putusan PN KOTA TIMIKA KABUPATEN MIMIKA Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Tim
Tanggal 2 Desember 2020 — Penggugat:
ABIDIN SILOINYANAN, Alias Abidin SIloin, Alias Udin Refra
Tergugat:
Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (LEMASKO)
Turut Tergugat:
1.Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Amungme Dan Kamoro (YPMAK) (Sekarng), Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme Dan Kamoro (LPMAK) (Dahulu)
2.PT Freeport Indonesia
101 — 31
  • Penggugat:
    ABIDIN SILOINYANAN, Alias Abidin SIloin, Alias Udin Refra
    Tergugat:
    Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (LEMASKO)
    Turut Tergugat:
    1.Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Amungme Dan Kamoro (YPMAK) (Sekarng), Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme Dan Kamoro (LPMAK) (Dahulu)
    2.PT Freeport Indonesia
    Bahwa pada tahun 2017, ketika TERGUGAT hendakmelakukan pembangunan Kantor Lembaga Musyawarah AdatSuku Kamoro (LEMASKO) di Jalan Yos Sudarso KM7 DistrikWania TimikaPapua, membeli tanah milik PENGGUGAT sebagaiakses jalan masuk;3. Bahwa TERGUGAT, melihat tanah milik TERGUGAT tepatberdampingan dengan Kantor LEMASKO, maka TERGUGATmembeli tanah dimaksud untuk akses jalan dan juga proyekperumahan LEMASKO;4.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT TUN KIP
Register : 18-09-2018 — Putus : 19-01-2019 — Upload : 29-04-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 513/Pdt.G/KIP/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 19 Januari 2019 — Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Mutu Pendidikan Nasional X PT. Bank Rakyat Indonesia
346 — 65
  • Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Mutu Pendidikan Nasional X PT. Bank Rakyat Indonesia
    Hasil penilaian oleh auditor eksternal, lembaga pemerikat kredit danlembaga pemerikat lainnya;e. Sistem dan lokasi dana remunerasi anggota komisaris/dewanpengawas dan direksi;f. Mekanisme penetapan direksi dan komisaris/dewan pengawas;g. Kasus hukum yang berdasarkan Undangundang terbuka sebagaiinformasi publik;h. Pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baikberdasarkan prinsipprinsip transparansi, akuntabilitas,pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran;6.
    Majelis berpendirian halyang tidak dibantah merupakan suatu kebenaran yang tidak perlu dibuktikan,selanjutnya karena keberatan diterima di Pengadilan Negeri jakarta Pusattanggal 18 September 2018, maka jangka waktu 14 (empat belas) hari kerjasebagaimana diatur dalam pasal 48 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 JoPasal 4 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2011 belumterlewati dan dengan demikian secara formal permohonan keberatan tersebutdapat diterima;Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebuah lembaga
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 16-12-2020 — Putus : 06-10-2021 — Upload : 05-11-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 1243/Pdt.G/2020/PN Sby
Tanggal 6 Oktober 2021 — Penggugat:
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS)
Tergugat:
PAUL ALEXANDER MATULI
194 — 70
  • Penggugat:
    LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS)
    Tergugat:
    PAUL ALEXANDER MATULI
Pengadilan PN SINTANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 03-01-2013 — Putus : 19-09-2013 — Upload : 10-12-2013
Putusan PN SINTANG Nomor 1/Pdt.G/2013/PN.Stg
Tanggal 19 September 2013 — LEMBAGA ADAT MENUNUK DESA MENUNUK, Dkk MELAWAN PT. RAFI KAMAJAYA ABADI, Dkk
197 — 292
  • LEMBAGA ADAT MENUNUK DESA MENUNUK, DkkMELAWANPT. RAFI KAMAJAYA ABADI, Dkk
    LEMBAGA ADAT MENUNUK KECAMATAN BELIMBINGKabupaten Melawi yang diwakili oleh Ketua / Punggawa / Temenggung / Pemangku adatatas nama A. Rahman AR, Umur 65 tahun, pekerjaan swasta, agama islam alamat DusunPadomai Desa Pemuar Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi. 3.
    Peran dan fungsi Lembaga adat dan Pemerintah Desa tidakdapat dipisahkan karena masyarakat desa Menunuk juga masyarakat adat Menunukpula.
    Terkecuali terhadap tanahNegara maka terhadap tanah yang telah ada yang menghaki ( Memiliki, menguasai,menggarap ) maka sudah tentu Tergugat I wajib untuk melaksanakan musyawarahdengan keseluruhan MASYARAKAT dan atau LEMBAGA ADAT (Para Penggugat)yang didalamnya terdapat pribadi pribadi atau lembaga itu sendiri memiliki hak atastanah yang akan diperlukan oleh Tergugat I.
    Untuk itu Lembaga Pemerintah ( TergugatTil, IV dan V ) dalam hal memberikan perizinan sifatnya netral ( tidak memihak ) danpemberian hak tersebut hanya melaksanakan fungsi metgatur setelah dipenuhinyasyarat termasuk syarat PENYERAHAN LAHAN tersebut tidak cacat hukum.
    Olehkarena itu segala hak Tergugat I tersebut dapat dipenuhi tanpa cacat manakalaPenyerahan Lahan / tanah dari masyarakat / lembaga yang berhak tersebut telahdilaksanakan secara benar sesuai dengan ketentuan peiundang undangan yang tanpacacat pula.
Pengadilan PN MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 24-07-2014 — Putus : 09-04-2015 — Upload : 03-12-2015
Putusan PN MEDAN Nomor 361/PDT.G/2014/PN.Mdn
Tanggal 9 April 2015 — Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) LAWAN PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara
131 — 62
  • Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)LAWANPT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara
    PUTUSANNomor : 361/PDT.G/2014/PN.MdnDEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada peradilan tingkat pertama terhadap para pihak dibawah ini,menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :e Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), sebuah badanhukum berbentuk Yayasan yang didirikan berdasarkan hukum NegaraRepublik Indonesia yang didasari Akta Notaris Dr. lrawan Soerodjo, SH,M.Si, Nomor 186 tanggal 19 Oktober 2011, berkedudukan
    di JalanDiponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat, dan selanjutnya sesuaidengan Pasal 13 Anggaran Dasar tersebut dalam hal ini diwakili olehALVON KURNIA PALMA, selaku Badan Pengurus untuk bertindak atasnama Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) ;Dalam hal ini diwakili oleh 1.
    Akta Pendirian Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, diberitanda P1 ;2. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Lembaga Bantuan HukumIndonesia, tertanggal 30 April 2013, diberi tanda P2 ;3. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia yang memutuskan pengesahan Akta Pendirian Penggugattertanggal 10 November 2011, diberi tanda P3 ;4.
    PLN (PERSERO) WILAYAH SUMATERA UTARA kepadaYayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Lembaga BantuanHukum Medan dengan Nomor : 0115/033/WSU/2014, PerihalTanggapan Somasi Terbuka II tertanggal 20 Maret 2014, diberi tandaP9 ;10.Kliping Berita dari Harian Analisa tentang LBH Medan Layangkan SuratKetiga Instansi Hukum tertanggal 16 April 2014 pada halaman 4, diberitanda P10 ;11.Kliping Berita dari Harian Sinar Indonesia Baru (SIB) tentang ListrikPadam, Pasien Meninggal di ICU RSUD HAMS Kisaran tertanggal
    tertentu yang memiliki legal standing diberikesempatan untuk mengajukan gugatan ; Hak yang dimiliki lembaga tersebutdikenal dengan hak gugat Lembaga Swadaya Masyarakat (NGO,s standing),sebagaimana dirumuskan dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) ; Dalam Pasal 46 ayat(1) huruf c ditegaskan bahwa Lembaga perlindungan konsumen swadayamasyarakat (LPKSM) yang memenuhi syarat yaitu berbentuk badan hukumatau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan
Pengadilan PN MANADO Perdata
Register : 13-07-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 09-09-2019
Putusan PN MANADO Nomor 247/Pdt.G/2018/PN Mnd
Tanggal 18 Desember 2018 — Manajer Area PT PLN Persero Area Manado melawan Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi KPK
219 — 127
  • MENGADILI SENDIRI :Dalam Eksepsi :- Menolak Eksepsi Termohon Keberatan / Pemohon Informasi Publik untuk seluruhnyaDalam Pokok Perkara- Menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik / Termohon Keberatan : Lembaga Komunitas Pengawasan Korupsi ;- Menghukum Termohon Keberatan / Dahulu Pemohon Informasi Publik untuk membayar biaya perkara yang pada tingkat pemeriksaan keberatan ini dianggar sebesar Rp. 661.000 (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah
    Manajer Area PT PLN Persero Area ManadomelawanLembaga Komunitas Pengawas Korupsi KPK
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Putus : 29-01-2020 — Upload : 21-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 69 K/Pdt.Sus-KIP/2020
Tanggal 29 Januari 2020 — PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk VS LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT PEDULI MUTU PENDIDIKAN NASIONAL
231 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk VS LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT PEDULI MUTU PENDIDIKAN NASIONAL
Pengadilan PT YOGYAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-12-2018 — Putus : 11-02-2019 — Upload : 11-02-2019
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 156/PDT/2018/PT YYK
Tanggal 11 Februari 2019 — JANG KEUN WON, DKK MELAWAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN, DKK
169 — 114
  • JANG KEUN WON, DKK MELAWAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN, DKK
    BPR Tripilar Arthajaya adalah lembaga swasia,maka Majelis berpendapat bukankah BPKP menggantikan tugas LPSatau atas nama LPS dan laporannya juga ke LPS karena untukkepentingan LPS yang juga sesama Lembaga Negara maka menurutMajelis tak ada salahnya sesama Lembaga Negara membantu, ...dst.Halaman 31 dari 95 Putusan Nomor 156/PDT/2018/PT YYKPendapat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo merupakan argumenyang keliru, setidaknya kurang tepat.
    Jadi Lembaga Penjamin Simpanan adalah merupakanBadan Hukum bukan merupakan Lembaga Negara. untuk itu mohonmajelis hakim yang mulia membatalkan putusan Pengadilan NegeriYogyakarta dan menyatakan gugatan penggugat ditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);Bagaimana mungkin sebuah lembaga negara (BPKP) dapat melakukantugas dan kewenangan Badan Hukum yang independen yang jauh daritugas pokok dan kewenangannya.
    BPR Tripilar Arthajaya adalah lembaga swastia,maka Majelis berpendapat bukankah BPKP menggantikan tugas LPSatau atas nama LPS dan laporannya juga ke LPS karena untukkepentingan LPS yang juga sesama Lembaga Negara maka menurutMajelis tak ada salahnya sesama Lembaga Negara membantu, ...dst.Pendapat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo merupakan argumenyang keliru, setidaknya kurang tepat.
    Lembaga Penjamin Simpanan telah melaksanakan likuidasi bankPT.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 24-02-2015 — Putus : 22-04-2015 — Upload : 18-09-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 128/PDT/2015/PT.DKI
Tanggal 22 April 2015 — PT.TEXTINDO VS LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA d/h PT. BANK EKSPOR INDONESIA (Persero)
63 — 38
  • PT.TEXTINDO VS LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA d/h PT. BANK EKSPOR INDONESIA (Persero)
    Wahid Hasyim No. 76Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 11 Desember 2013, semula PENGGUGATselanjutnya disebut PEMBANDING ;MELAWAN :LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA d/h PT. BANK EKSPORINDONESIA (Persero), berkedudukan di Gedung BursaEfek Indonesia, Menara Il lantai 8 Sudirman CentralBussines District Jl.