Surat permohonan RUPS LB kepada Direksi PT. CITRABUANA INTI FAJAR tanggal 3 Mei 2021;

2.7. Surat permohonan RUPS LB kepada Dewan Komisaris PT. CITRABUANA INTI FAJAR tanggal 19 Mei 2021;

2.8. Surat undangan Rapat Dewan Komisaris PT. CITRABUANA INTI FAJAR tanggal 22 Mei 2021;

2.9. Notulen Rapat Dewan Komisaris PT. CITRABUANA INTI FAJAR tanggal 24 Mei 2021;

3.

TANDI SUHELI (PEMOHON I) untuk melakukan pemanggilan (membuat dan menandatangani undangan) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) dan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) atas nama PT. CITRABUANA INTI FAJAR, yang akan dilaksanakan pada waktu yang ditentukan kemudian;

4.Menetapkan Ny. TANDI SUHELI (PEMOHON I) sebagai Ketua Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. CITRABUANA INTI FAJAR;

5.

Menetapkan agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. CITRABUANA INTI FAJAR adalah sebagai berikut :

5.1.Laporan pengurusan oleh Direksi Perseroan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2021;

5.2. Permintaan konfirmasi dan pertangungjawaban beberapa tindakan Direktur yang diduga merugikan keuangan perseroan;

5.3.

Menyatakan sah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. CITRABUANA INTI FAJAR yang dipimpin oleh Ny.

Sehingga akhirnya RUPS Luar Biasa tidakjadi diselenggarakan.

RUPS diselenggarakan di Restoran Padzzi JI.CilandakRaya Jakarta Selatan.Bahwa hasil RUPS Tahunan dan RUPSLB dibuat oleh TURUTTERGUGAT dan dituangkan dalam Akta No. 09 tentang RUPS Luar BiasaPT. Modular Alkesindo tertanggal 22 April 2016. Adapun hasil RUPS LBtersebut yaitu mengganti kedudukan dari PENGGUGAT. PENGGUGATtidak lagi menjadi Direktur Utama Perseroan.

Modular Alkesindo, yang agenda RUPS Tahun dan RUPS LBdiadakan pada tanggal 5 April 2016.Bahwa surat undangan panggilan RUPS LB dan RUPS tahunan yang dibuatoleh PENGGUGAT dengan mengatasnamakan Direktur Utama danmenggunakan Kop Surat PT. Modular Alkesindo adalah Cacat hukumkarena pada saat itu PENGGUGAT sudah tidak lagi menjabat sebagaiDirektur Utama pada PT.

Modular Alkesindo, yang agenda RUPS Tahunan dan RUPS LBdiadakan pada tanggal 5 April 2016.Bahwa surat undangan panggilan RUPS LB dan RUPS tahunan yang dibuatoleh PENGGUGAT dengan mengatasnamakan Direktur Utama danmenggunakan Kop Surat PT. Modular Alkesindo sebagaimana tersebutdiatas adalah Cacat hukum karena pada saat itu PENGGUGAT sudah tidaklagi menjabat sebagai Direktur Utama pada PT.

) terdiri dari RUPS TahunanHal 103 dari 127 Hal.

Kuorum Kehadiran RUPS Ketiga berdasar Penetapan Ketua PengadilanNegeri;Jika kuorum RUPS Kedua tidak tercapai, dapat dilakukan RUPS Ketigadengan mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri agarditetapkan kuorum kehadiran RUPS Ketiga;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 79 Undangundang Nomor 40Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas :Ayat (2)Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dapat dilakukan ataspermintaan 1(satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasama mewakili 1/10 (satu persepuluh

P/2018/PN Jmbsaham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatujumlah yang lebih kecil atau Dewan Komisaris;Ayat (5)Direksi wajidb melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktupaling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima.Ayat (8)RUPS yang diselenggarakan Direksi berdasarkan panggilan RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat (5) membicarakan masalah yangberkaitan dengan alas an sebagaimana dimaksud pada ayat (3) danmata acara rapat lainnya

Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham dilakukan sebelum RUPSdiselenggarakan;Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 165/Pat. P/2018/PN Jmb3. Pemanggilan RUPS harus dilakukan dalam jangka waktu paling lambat14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS;Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P1 PT.

ataupun RUPS Luar biasa, tetapi dengan memenuhipersyaratan RUPS.

Yahya Putra Perkasa kepada Herry NixonSiregar tanggal O7 Juni 2018 yang menerangkan mengenai SuratPemberitahuan dan Undangan RUPS dengan lampiran Hasil RUPS Tanggal25 Mei 2018;P17 Tentang bukti pengiriman undangan barcode DJBAA10422913418tertanggal 08 Juli 2018 dari Pengirim PT.

sMODAL DASAR, SEHINGGA RUPS TIDAK DAPATMENGAMBIL KEPUTUSAN YANG SAH DAN MENGIKAT PERSEROAN.Oleh karena itu Rapat Umum Pemehang Saham tanggal 1 Oktober 2007yang dituangkan dalam Akta RUPS Ke 2 Nomor 2 Tanggal 1 Oktober 2007dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT adalah TIDAK SAH dan BATALDEMI HUKUM:Bahwa akibat tidak sah dan batal demi hukum Akta RUPS ke2 Nomor 2 Tanggal 1 Oktober 2007 sebagaimana diuraikan dalam butir 5 diatas, makapersetujuan atas Akta RUPS Ke2 Nomor 2 Tanggal 1 Oktober 2007 aquo sebagaimana

RUPS kedua tanggai 1 Oktober 2007, kondisi di PT.

"Dari ketentaan tersebut diatas telah jelas mengatur bahwa apabila RUPS pertama tidak mencapai kuorum 2/3 maka dapat dilanjutkan dengan RUPS yangke2 dan keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.4.

Artinya keputusan RUPS ke2 adalah sah bilamana disetujui paling sedikit 40 % (empatpuluh persen) dari suara yang dikeluarkan, akan tetapi peserta RUPS ke2 dari seluruh jumlah suara yang hadir 60 % (enam puluh persen) saham hadir,semua setuju dengan hasil keputusan RUPS dimaksud.Hal 65 dari 95 hal.

UU No. 40 Tahun 2007, pada pokoknya menegaskan bahwa pemanggilan RUPS dilakukandalam jangka waktu paling lambat 14 hari sebelum tanggai RUPS diadakan dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar denganmencantumkan tanggai, waktu, tempat dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantorPerseroan sejak tanggai dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diadakan ;Bahwa kemudian pasal 75 ayat (3) dan (4) berbunyi sebagai berikut

Nomor 510 PK/Pdt/2015seluruh saham PT Kasih Bunda Mulia selebinnya dipegang oleh Termohonsekaligus selaku Direkturnya;Bahwa sejak didirikan hingga saat permohonan ini diajukan Termohonbelum pernah menjalankan kewajibannya melakukan RUPS untukmenyampaikan laporan tahunan PT Kasih Bunda Mulia sebagaimanaketentuan wajid yang harus dilaksanakan oleh Direktur berdasarkanAnggaran Dasar serta peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa Pemohon pernah meminta Termohon melakukan RUPS untukmenyampaikan

Nomor 510 PK/Pdt/201510.11.12.13.14.15.16.Bahwa oleh karena RUPS yang rencananya diselenggarakan tanggal 4 April2012 tersebut Termohon tidak hadir maka Pemohon kembali mengundangTermohon untuk datang pada RUPS kedua dengan agenda yang samapada tanggal 24 April 2012, namun demikian untuk yang kedua kalinyatanpa pemberitahuan apapun Termohon tidak hadir dalam RUPS tersebut;Bahwa penyimpangan/penyelewengan yang dilakukan oleh Termohontersebut didukung oleh hasil audit yang dilakukan oleh Audit Independendari

RUPS ketiga PTKasih Bunda Mulia sangat kami perlukan agar ada kepastian hukummengenai jumlah quorum serta keputusan yang dapat diambil dalam RUPSdengan jumlah suara yang kurang dari ketentuan undangundang;Halaman 3 dari 7 hal.

Velly Sumartini selaku Direktur PT Kasih Bunda Mulia; Pengangkatan pengurus baru PT Kasih Bunda Mulia;RUPS (ketiga) tahunan PT Kasih Bunda Mulia sah diselenggarakan denganquorum V2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir;RUPS (ketiga) tahunan PT Kasih Bunda Mulia sah mengambil keputusanmemberhentikan Sdr.

Velly Sumartini selaku Direktur PT Kasih Bunda Mulia; Pengangkatan pengurus baru PT Kasih Bunda Mulia;RUPS (ketiga) tahunan PT Kasih Bunda Mulia sah diselenggarakan denganquorum 2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir;RUPS (ketiga) tahunan PT Kasih Bunda Mulia sah mengambil keputusanmemberhentikan sdr. Velly Sumartini selaku Direktur serta pengangkatanHalaman 4 dari 7 hal. Put.

MM, YAN SULAIMAN mengenai RUPS Luar Biasa adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan undang-Undang Perseroan Terbatas sehingga membawa konsekuensi hukum tidak sah dan tidak mengikat;4. Menyatakan surat-surat yang terbit yang berasal dan atau berkaitan dengan RUPS luar biasa yang tidak sah seluruhnya adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;5. Menolak gugatan penggugat untuk yang selebihnya ;6.

MBS karena ada RUPS yaitutentang pergantian direksi dari pak Saut Sitorus kepada pak Cing Wun ;Bahwa adanya pergantian direksi saksi diberitahu waktu ada di rumah makan ;Bahwa setelah ada RUPS lalu dari kantor Notaris kami ke lokasi tambang untuksosialisasi hasil RUPS yang hadir karyawan dan masyarakat setelah itu kami kerumah pak Deny untuk sosialisasi tentang hasil RUPS ;Bahwa bukti T.7A foto 5, 6, 7 dan 8 foto penandatanganan berita acara sosialisasihasil RUPS yang hadir Pak Deny, Pak Cing Wun

RUPS LB yangkemudian hasil RUPS LB ditandatanganai peserta rapat tentang perubahan direksiPT.

Saksi JARPEN GULTOM, di bawah sumpah memberi keterangan padapokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi hadir di kantor Notaris Gresia di kendari karena saksi diajak oleh PakZulkifli bos saksi yang menurut beliau ada undangan RUPS di kendari ;Bahwa dalam RUPS ada tandatangan hasil RUPS yang tandatangan Pak Deni, pakYan, pak Affendi saksi tahu mendengar dari pak Zulkifli ;Bahwa tandatangan hasil RUPS di ruang Notaris ;Bahwa setelah tandatangan hasil RUPS kami keluar makan di rumah makansebelah kantor notaris

Dalam ketentuan tersebutmenyatakan bahwa RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS lainnyamenurut penjelasan Pasal 78 ayat (1), adalah yang dalam praktek sering dikenal sebagaiRUPS luar biasa.

belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan,dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS, sedangkan buktiTI & T.H5A, TI & T.U5B dan T.I & T.II5C, undangan tertanggal 19 dan 23September 2013 untuk RUPS pada tanggal 27 September 2013.

Bahwa Penggugat telah bekerja pada Tergugat sebagai Direktur sejakTanggal 22 Februari 1994 sampai pada penyelenggaran RUPS Tahun 2015 yangumumnya RUPS tahunan berlangsung pada setiap Bulan Juni. Dengan demikianmasa jabatan terakhir Penggugat sebagai Direktur Operasional adalah Bulan Juni2015.

Salah satu agenda yang diputuskan dalam RUPS tersebut adalahpemberhentian Penggugat dari Jabatan Direktur Operasional terhitung sejakTanggal 1 Juli 2014. Hal ini diketahui Penggugat berdasarkan informasi lisan daripemegang saham lokal. Sedangkan secara tertulis isi Keputusan RUPS tersebutdi atas baru diketahui Penggugat pada Tanggal 3 November 2014 sebagailampiran surat tanggapan somasi Kuasa Hukum Tergugat tertanggal 31 Oktober2014 yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Penggugat; (Bukti P).11.

Bahwa dalam RUPS Tanggal 16 Juni 2014, Tergugat sama sekali tidakmengundang atau tidak memanggil Penggugat untuk menghadiri RUPS yangbertujuan memberhentikan Penggugat sebagai Direktur Operasional. Atasperbuatan Tergugat ini, maka Penggugat tidak dapat membela diri dalam RUPStersebut. RUPS secara sepihak memutuskan memberhentikan Penggugat tanpaalasan yang dibenarkan secara hukum.

Bahwa Keputusan RUPS Tanggal 16 Juni 2014 yang berkaitan denganPemberhentikan Penggugat dengan tidak memberikan kesempatan kepadaPenggugat untuk membela diri dalam RUPS adalah bertentangan denganketentuan Pasal 105 Ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas. Selengkapnya ketentuan Pasal 105 Ayat (1) dan (2)berbunyi: (7).Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktuwaktu berdasarkankeputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan menyebutkanalasannya. (2).

Dalam Pasal 105 Ayat (2) sudah sangatjelas mengatur bahwa sebelum RUPS memberhentikan seorang direktur, makaterlebin dahulu mendengarkan pembelaan diri dari direktur yang bersangkutan.Bahwa Tergugat sama sekali tidak memberikan kesempatan terlebih dahulukepada Penggugat untuk membela diri di dalam RUPS.

Berbeda halnya dengan RUPS tahunan yang hanya dapat diadakansetiap tahun, sementara RUPS LB dapat diadakan kapan saja ketikakepentingan perseroan membutuhkannya.

Panggilan RUPS LB PT.

pula, apabila PEMOHON hadir dalam RUPS LBtanggal 28 Januari 2013, tentunya keinginan PEMOHON dapatdiakomodir sepanjang disetujui oleh peserta RUPS LB.

Oleh karenanya untuk efektifitaswaktu, biaya dan syarat administrasi lainnya (Pemanggilanperserta RUPS), penyelenggaraan RUPS LB tersebut dilakukan sesuaidengan jadwal/agenda yang lebih dahulu, yakni RUPS LB yangdiselenggarakan oleh TERMOHON sebagai Direksi Perseroan.17 Bahwa disamping hal tersebut di atas, apabila mencermati surat suratpermintaaan RUPS LB dari PEMOHON tanggal 29 Januari 2013 dan/atau surat Surat Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPS LB) PT.

Dalam RUPSLB tersebut PEMOHON datang menghadiri RUPS, namun di dalam RUPSLB tersebut PEMOHON senyatanya menolak hasil RUPS LB, namunberhubung di dalam RUPS LB tersebut telah disetujui lebin dari 2 (seperdua) bagian dari jumlah seluruh saham, maka penolakan hasil RUPS LBoleh PEMOHON tersebut tidak dapat menjadikan bahwa hasil RUPS LBtersebut menjadi menjadi tidak sah.

Berbagai rencana kerja maupun alokasianggaran TERMOHON tidak pernah terlebih dahulu meminta masukan dariPEMOHON, bahkan tidak pernah diadakan RUPS maupun disampaikan dalamRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ;5 Bahwa adalah hak PEMOHON untuk mengetahui kondisi serta arah tujuanTERMOHON.

Bahwa telah terjadi pelanggaran hukum oleh TERMOHONsebagaimana terbukti dalam ketentuan Pasal 78 UU PT:(1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya ;(2) RUPS tahunan wayjib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku berakhir ;(3) Dalam RUPS tahunan, harusdiajukan semuadokumen darilaporantahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) ;33.

Namun senyatanya RUPS tidak pernahdiadakan ;Hal 8 dari 35 halaman, penetapan pencabuatn perkara perdata Nomor 223/Pdt.P/2017/PN DPS34.

RUPS PERTAMA dan RUPS tahunan telah melewati batas masa waktuyang ditentukan oleh UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas, dimana RUPS Pertama seyogyanya dilangsungkanpada 31 Juni 2016 dan RUPS Tahunan yang seyogyanya dilangsungkanpada tanggal 31 Desember 2016, namun sampai saat ini RUPS belumdiadakan oleh TERMOHON ;AO. Bahwa TERMOHON telah melanggar prinsipprinsip tata kelolaperusahaan, sebagaimana diindikasikan dari :a. TERMOHON selalu menutup diri (Not Transparent).

, baik itu RUPS pertama (VidePasal 13 Ayat (2) Undangundang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas)maupun RUPS tahunan atau RUPS lainnya (Vide Pasal 78 Ayat (1) UndangundangNo 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas);Menimbang, bahwa sebagai akibat hukum belum pernah diadakannya RUPS,maka mutatis mutandis diketahui bahwa PT Kuang Shi Qyuan Wedding Indonesiajuga belum pernah melaporkan seluruh kegiatan usahanya, baik itu mengenai neracakeuangan, kegiatan perusahaan, laporan pelaksanaan tanggungjawab

diperiksa oleh akuntan yang ditunjuk olehRapat Umum Pemegang Saham.Bahwa bertolak belakang dengan ketentuan tersebut, Termohon telahmenyampaikan suatu Laporan Keuangan Tahunan, yang tidak sesuaidengan ketentuan dalam anggaran dasar karena tidak disampaikandalam RUPS Tahunan dan tidak diperiksa oleh auditor yang ditunjukoleh RUPS;Bahwa akibat dari tidak pernah dilaksanakannya RUPS Tahunantersebut Pemohon tidak dapat memastikan bagaimana sebenarnyakeadaan keuangan dari Termohon;Bahwa disamping itu

Surat Nomor C.Tel. 20/UM 000/COPA0200000/2012 tertanggal13 Januari 2012 Perihal Permintaan Jadwal RUPS Tahun 2012Anak Perusahaan (Vide Bukti P14);c. Surat Nomor Tel. 168/UM 000/COPA0000000/2012 tertanggal 29Oktober 2012 Perihal Permintaan RUPS PT CSM Tahun 2012(Vide Bukti P15);d. Surat Nomor C.Tel.5/KU 000/COPA0200000/2013 tertanggal 15Januari 2013 Perihal Permintaan Jadwal RUPS Tahun 2013 AnakPerusahaan (Vide Bukti P16);e.

Tahunan kepada Termohon;Bahwa dengan tidak diadakannya RUPS Tahunan tersebut, tidakpernah ada Laporan Tahunan yang disampaikan kepada Pemohonselaku Pemegang Saham, dan tidak pernah ditunjuk auditor untukmengaudit Laporan keuangan Termohon;Bahwa dengan tidak pernah dilaksanakannya RUPS TahunanTersebut praktis Pemohon tidak mengetahui kondisi keuanganTermohon, atas hal tersebut Pemohon beberapa kali mengajukanpermintaan informasi mengenai kondisi perseroan danpenyelenggaraan RUPS Tahunan kepada Termohon

Tahunan walaupun sudahberkalikaliPEMOHON meminta untuk diselenggarakan RUPS Tahunan padaTERMOHON..dst merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar;49.Bahwa berdasarkan pasal 80 ayat (1), (2), (8) UU No.40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas yang dapat kami kutip sebagai berikut :(1) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukanpemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalamPasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang memintapenyelenggara RUPS dapat mengajukan permohonan

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai denganatau tanpa terikat pada ketentuan Undangundang ini atauanggaran dasar, dan/atau;b.

Bukit Kalisari Artha Makmur, namundikarenakan tempat yang direncanakan sudah penuh dan tidak adatempat lagi maka sebelum rapat dimulai Panitia Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) memindahkan tempatRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) ke BintangHotel dengan jarak dari tempat pertama 50 Meter namun Tergugat dan Turut Tergugat tidak menghadiri rapat sehingga Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) tidak memenuhi quorum;Bahwa pada tanggal 2 maret 2020 Penggugat kembali mengirimsurat

Undang Undang No 40 tahun 2007Pasal 82 ayat 3 :Dalam panggilan RUPS dicantumkantanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertaipemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalamRUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukanpemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.Bahwa berpindahnya lokasi RUPS LB tanggal 2Maret 2020 tersebut sudah diakui sendiri oleh Penggugatsebagaimana dalam Gugatannya sehingga sangat tidakberasalan jika dikatakan Tergugat dan Turut Tergugat tidakhadir

dalam RUPS LB tanggal 2 Maret 2020, justru malahsebaliknya Penggugat tidak hadir dalam ditempat RUPS LBtersebut yang seharusnya Penggugat mengkonfirmasi terlebihdahulu lokasi yang akan dilakukan RUPS LB tersebut sebelummengirimkan undangan kepada Tergugat dan Turut Tergugat I.Sehingga dengan demikian, dalil penggugat yangmenyatakan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadirdalam RUPS LB tanggal 2 Maret 2020 tersebut adalah tidakbenar dan tidak berdasarkan fakta, mengingat Tergugat danTurut Tergugat

;Bahwa RUPS yang pertama dilakukan di aula Hotel UtamaRaya kemudian kami pindah di Hotel Bintang, RUPS keduadilakukan di Hotel Banyuglugur;Bahwa hasil RUPS semua pihak hadir dan menghasilkan BeritaAcara terkait materi kKeuangan dan rekonstruksi dan laporankeuangan;Bahwa yang mengusulkan RUPS itu adalah dari Dwi BudiParanata;Bahwa di RUPS pertama Dwi Budi Paranata hadir tapi dari MeiSuryawandan B.

BukitKalisari Artha Makmur tanpa adanya Berita Acara RUPS yang isinya padapokoknya untuk melaksanakan Audit Keuangan PT.

undangundang; yakni Pelaksanaan RUPS Ketiga;6.

, karena gagal lalu kali kedua untuk melaksanakan lagi ;Bahwa RUPS pertama tidak berhasil dilihat dari Berita Acara, selanjutnyasetahu saksi pak Sony Sandra datang minta untuk dilaksanakan RUPS lagi ;Bahwa RUPS I dilaksanakan pada tanggal 18 April 2011 gagal, karena belummencapai quorum ;Bahwa Pak Sony Sandra ke Notaris melaksanakan kuasa dari Indra WibisonoWahyudi untuk menyelenggarakan RUPS, karena akta RUPS yang membuatNotaris ;Bahwa RUPS di Brigjend Katamso tempatnya di Indo Jaya Makmur Estu

peralihan saham;Bahwa saksi datang ke tempat RUPS untuk mencatat segala kejadian di RUPSuntuk dibuat berita acara tentang adanya RUPS ;Bahwa saksi RUPS dilaksanakan di Jalan Brigjen Katamso No.2327 KotaKediri tanggal 18 April 2011, saya hadir 1 kali, di Jalan Panglima BesarSudirman no. lupa, tenggang waktu pelaksanaan antara RUPS I dan II 10 hari(tanggal 28 april 2011 yang kali kedua) ;Bahwa diberitahukan adanya RUPS dengan undangan ;Bahwa pada RUPS I dan II saksi selalu hadir bersama teman saksi

Saksi IBNU PRASTOWO; Bahwa saksi tahu adanya RUPS karena waktu itu saksi disuruh oleh pak Tamrinsecara lisan untuk datang ketempat RUPS menemani ENI PURBOWATI ;Bahwa saksi sesampainya di ditempat RUPS kali pertama di Indo Jaya MakmurEstu Sae Brigjen Katamso Kota Kediri no. lupa yang saksi lihat tidakmenemukan apaapa, saksi tidak masuk hanya di parkir mobil, dan waktu itutidak terlaksana RPUS saksi dan mbak ENI PURBOWATI terus pulang ;Bahwa RUPS kedua di Hotel Mutiara Jalan Panglima Sudirman Kota

NIPPON LEAKLESS TELISON (NLT)GASKET MFG kepada Terdakwa perihal undangan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) yang akan dilaksanakan pada Hari Kamis tanggal 6 Mei 2010,mengetahui hal tersebut sekitar tanggal 20 April 2014 saksi CAROLINE MIKHOyang juga merupakan istri dari Terdakwa menghubungi via Telpon kepada saksiThomas Wio selaku Notaris dengan katakata sebagai berikut : Pak Thomas iniada undangan RUPS mohon supaya hadir di kantor PT. NLT selaku Notarisuntuk membuat Berita Acara RUPS.

No. 82 K/Pid/2016saksi THOMAS WIO, SH ke ruang rapat yang kemudian dalam kesempatantersebut tidak dilaksanakan RUPS tahunan yang tentunya juga tidakmenghasilkan kesepakatan apapun. Notulen rapat ataupun risalah rapat puntidak dibuat oleh karena RUPS tahunan tersebut tidak dilaksanakan.

Terlebih lagi kalau dilihat Judul AktaNo. 3 tanggal 07 Mei 2010 seolaholah pada tanggal 07 Mei 2010 ada RUPS,sedangkan dalam isinya RUPS tidak dapat dilaksanakan karena kehadiran pemegang saham tidak memenuhi kuorum, sehingga akan membuat orangyang membaca judul akta tersebut menjadi keliru.

tetapi Terdakwa mengusulkan dalam rapat tersebut agar usulan tersebutdibahas pada RUPS tahun yang akan datang antara lain:1.

Pasal 79 ayat (1) UndangUndang No. 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) yang menyebutkan :Pasal 78 ayat (2) :RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam)bulan setelah tahun buku berakhirPasal 79 ayat (1) : Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalamPasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS.

bahwa keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT.

Bentuk RUPS, Mata Acara RUPS sesuai dengan PermohonanPemegang saham, Jangka waktu Pemanggilan RUPS, Quorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilanKeputusan RUPS, serta penunjukan Ketua rapat, sesuai denganatau tanpa terikat pada ketentuan Undang Undang ini atauanggaran dasar dan/atau ;b.

alasannya.(4) Surat Tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disampaikan olehpemegang saham tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.(5) Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu palinglambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima.Halaman 27 dari 32 PENETAPAN Nomor: 108/Pdt.P/2019/PN BksDalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayata) (5) permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud

pemberian izin untukmenyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telah membuktikanbahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yangwajar untuk diselenggarakannya RUPS.(3) Penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2)memuat juga ketentuan mengenai:a) bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegangsaham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan/atauketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS, sertaHalaman 28

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/ atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, Sesuai dengan atautanpa terikat pada ketentuan UndangUndang ini atau anggaran dasar,dan/ ataub.

15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima.Bilamana Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS, maka menurutPasal 79 ayat (6) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas, telah ditegaskan, bahwa :Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (5) :a.

Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris;b.

Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS,sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.Dewan Komisaris yang menerima surat permintaan dari Pemegang Saham,wajib melakukan pemanggilan RUPS, sebagaimana dimaksud dalam Pasal79 ayat (7) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas, yaitu bahwa:Dewan Komisaris wajid melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangka waktu paling lambat 15(lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraanRUPS

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanPemegang Saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukkan ketua rapat, sesuai denganatau tanpa terikat dengan ketentuan UndangUndang ini atauanggaran dasar, dan/atau;b.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengumuman dan Surat Pemanggilan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa, yaitu :

• Pemanggilan I (Pertama) dilakukan pada tanggal 23 Maret 2020 ;
• Pemanggilan II (Kedua) dilakukan pada tanggal 6 April 2020 ;
• Pemanggilan III (Ketiga) dilakukan pada tanggal 21 April 2020 ;
• Pemanggilan IV (Keempat) dilakukan pada tanggal

1. Menetapkan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa pada tanggal 15 Mei 2020 yang dilaksanakan Pemohon sesuai dengan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. GASMINDO UTAMA tertanggal 15 Mei 2020 Adalah Sah menurut Hukum;
2. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp. 146.000,-(seratus empat puluh enam ribu rupiah)

pada tanggal 15 Mei 2020.Bahwa sampai dengan panggilan terakhir, Pemohon melakukanpemanggilan dan koordinasi secara langsung dengan Komisaris, namuntidak direspon oleh pihak Komisaris untuk menindaklanjuti permintaanpelaksanaan RUPS Luar Biasa ;Bahwa, dengan alasan situasi pandemi covid19, Pemohon sudahmengajak pihak Komisaris untuk melakukan RUPS Luar Biasa denganmekanisme Online via Zoom Meeting ataupun WhatssApp, namun pihakKomisaris tidak menunjukan itikad baik dan tidak memberikan kepastianyang

Gasmindo Utama telah melakukanpengumuman RUPS secara terbuka kepada pemegang saham lainnya dankepada Komisaris 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan pelaksanaanRUPS Luar Biasa, sehingga Pemohon telah memenuhi amanat Pasal 83ayat (2) UndangUndang Perseroan Terbatas ;Bahwa sesuai dengan ketentuan pelaksanaan RUPS Luar Biasasebagaimana yang tertuang dalam Surat Panggilan terakhir tanggal 15 Mei2020, pihak Komisaris tidak memenuhi pemanggilan dengan alasan yangtidak jelas, sehingga Pemohon tetap

Foto copy Panggilan pertama (Satu) Rapat Pemegang saham luar biasa(RUPS Luar Biasa), bermeterai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnyadiberi tanda bukti P5 ;6. Foto Copy Panggilan Ke II (dua) Rapat Pemegang saham luar biasa(RUPS Luar Biasa), bermeterai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnyadiberi tanda bukti P6;7. Foto Copy Panggilan Ke Ill (tiga) Rapat Pemegang saham luar biasa(RUPS Luar Biasa), bermeterai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnyadiberi tanda bukti P7;8.

diminta agar mengunakan fasilitastelekonfrence melalu zoom meeting maupun whatsapp;Bahwa dari empat kali pemanggilan tersebut komisaris terkesancuek dan tidak merespon untuk dilakukan rapat umum pemegangsaham luar biasa;Bahwa komisaris Tirsa Lasama tidak mau datang karena covidnamun ia juga tidak mau menggunakan fasilitas teleconference;Bahwa pada saat RUPS tahunan saksi ada hadir sebagaipembawa acara;Bahwa saat RUPS tahunan Komisaris Tirsa Lasama ada hadir;Bahwa saat RUPS luar biasa saksi tidak

rapat pemegang saham luar biasayang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2020, namun sebelum RUPS luar biasaini dilakukan sudah diberitahukan kepada Komisaris perusahaan bernama TirsaLasama sebanyak 4 (empat) kali namun tidak ada repson dari pihak TirsaLasama untuk pelaksanaan RUPS luar biasa ini walaupun sudah dilakukanmekanisme dengan Zoom Meeting ataupun whattsapp akibat pandemi Covid19, sehingga pemohon melaksanakan RUPS Luar biasa tanpa kehadiran dariKomisaris Tirsa Lasama pada tanggal 15 Mei 2020

mekanisme pemanggilan RUPS, UU PerseroanTerbatas juga menentukan ketentuan untuk menyelenggarakan RUPSyang mana apabila tidak terdapat Direksi dan Dewan Komisaris,pemegang saham yang berhak dapat melakukan pemanggilan RUPS danpenyelenggaraan MRUPS.

Telah terbukti bahwa PEMOHON mempunyai kepentingan yangwajar untuk menyelenggarakan sendiri RUPS dan melakukansendiri pemanggilan RUPS, yaitu. karena: (i) Direksi tidakmengadakan RUPS Tahunan sesuai dengan batas waktu yangtelah ditentukan; dan (ii) masa jabatan anggota Direksi dan/atauanggota Dewan Komisaris telah berakhir; danc.

RUPS Luar Biasa dan menetapkan pemberianizin melakukan sendiri pemanggilan kepada pemegang saham untukpenyelenggaraan RUPS tersebut, sebagaimana diatur dalam ketentuanPasal 80 ayat (1) UU Perseroan Terbatas.Diperbaiki sehingga ketika dibaca menjadi sebagai berikut:20.

Berikut adalah uraiannya:a) MAKNA PETITUM BUTIR 4 SEBELUM PERUBAHAN: TANPAPEMANGGILAN RUPSPemohon, selaku pemegang saham 95% PI West Point Terminalmeminta agar dapat menyelenggarakan RUPS Luar Biasa secara sendiri,yang berarti tanpa perlu melakukan pemanggilan kepada parapemegang saham atau pemanggilan RUPS.

pemanggilan RUPS.23.Padahal, M.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi Izin dan/atau Hak dan/atau Wewenang untuk memanggil sendiri dan/atau Menyelenggarakan Rapat Umum Luar Biasa (RUPS LB) atas PT CRISTIAN PUTRA;
3. Pemberian izin untuk PT CRISTIAN PUTRA agar dapat melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa meskipun tanpa kehadiran PARA TERMOHON dan/atau AHLI WARIS yang mewakili PT CRISTIAN PUTRA;
4. Menetapkan mengenai

batas waktu pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT CRISTIAN PUTRA.

Aktadimaksud dibuat oleh Notaris berdasarkan hasil RUPS atau RUPS LB yangtelah disepakati oleh para pemegang saham dan tercapai kuorum.

Namun demikian apabila Penggugat hendakmempermasalahkan mekanisme RUPS Tahunan dan RUPS Luar BiasaPT. Golden Bird Metro tanggal 12 Mei 2015 dan juga hasil keputusannya,maka Penggugat dapat mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Negeri.

Golden Bird Metro merupakan akta otentikdan sah berlaku secara hukum, yang juga dihadiri olen Penggugat sesuaidaftar hadir dan penyelenggaraan RUPS Tahunan dan RUPS Luar BiasaPT.

Golden Bird Metro merupakan akta otentik dan masih sahberlaku secara hukum dan merupakan keputusan RUPS Tahunan danRUPS Luar Biasa PT. Golden Bird Metro tanggal 12 Mei 2015, yangdihadiri oleh Penggugat dan Penggugat juga mengakui bahwapenyelenggaraan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa PT.

Panggilan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa melalui iklanpada Harian Suara Karya tertanggal 21 April 2015.Bahwa pemanggilan/undangan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasasebagaimana dimaksud pada angka 5.3 di atas telah memenuhiketentuan peraturan dan perundangundangan yang berlaku, yaitu Pasal82 UU PT, yang mengatur sebagai berikut :Pasal 82 UU PT(1)(2)(3)(4)Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14(empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal

BCMG TANI BERKAH tanggal 15 Maret 2019;

BCMG Tani Berkah Nomor : AHU-AH.01.03-0321066 tanggal 27 Agustus 2019;

BCMG Tani Berkah Nomor 04, tertanggal 8 April 2020;

UtrRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT.

REN LING membuat surat undangan RUPS LuarBiasa PT.

adalah dia diserahkan alasan itu pada RUPS jadi RUPS yangmenentukan alasan pemberhentian tesebut.

, RUPS itu yang mengadakan siapa?

RUPS LuarBiasa PT.