Korona Trans Punggur telah menyertakan / memasukan sahamHalaman 4 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pat.G/2019/PN Btmatas nama Koperasi Roda Niaga (KORONA) sebanyak 275 sahamdengan nilai nominal sebesar Rp68.750.000, (Enam Puluh DelapanJuta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Penyertaan sahamKoperasi Roda Niaga (KORONA) ke dalam PT. Korona Trans Punggurtidak melalui mekanisme musyawarah dengan pengurus dan anggotaKoperasi Roda Niaga (KORONA).

Asnawi Mangku Alam (Alm) kemudian pada angka 4disebutkan pada tanggal 1 November 2005 Tergugat membagi bagikansebanyak masingmasing 84 Saham ke Tergugat Il, Tergugat Ill,Tergugat IV, dan Tergugat V dan Tergugat memiliki 84 helai sahamdengan kata lain jumlah keseluruhan saham dimiliki Tergugat sebanyak420 saham, sehingga tidaklah jelas berapa saham yang menjadisengketa antara Tergugat dan Penggugat, sebab menurut Penggugat60 helai saham telah diberikan Tergugat kepada H.

atau kuasanya yang sah sebagai KetuaRUPSLB;Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melakukan sendiripemanggilan RUPSLB terhadap Para Pemegang Saham Perseroan(Termohon) melalui surat tercatat dalam jangka waktu 7 (tujuh) harisebelum RUPSLB diadakan, tidak termasuk tanggal panggilan dantanggal rapat unum pemegang saham;Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk menyelenggarakanRUPSLB Termohon apabila dihadiri oleh pemegang saham yangmewakili lebih dari 74 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh sahamdengan

UndangUndang Nomor 40Tahun 2007, menentukan:Halaman 13 dari 28 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PN DpsAyat (1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalamPasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS.Ayat (2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan atas permintaan:a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasamamewakili 1/10 (Satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh sahamdengan

Pembayaranroyalti lazim/wajarnya berdasarkan produksi.Menghubungkan pembayaran royalti dengan net salesbertentangan dengan prinsip kelaziman/kewajaran;Bahwa formula pembayaran kepada pemegang sahamdengan prosentase tertentu dari net sales merupakannature profit sharing.

Menghubungkan pembayaran royalti dengannet sales bertentangan dengan prinsip kelaziman/kewajaran;Bahwa formula pembayaran kepada pemegang sahamdengan prosentase tertentu dari net sales merupakannature profit sharing.

pada bagian Penjelasan Pasal 78 ayat (1) UU PT yangmenjelaskan :"Yang dimaksud dengan "RUPS lainnya" dalam praktik sering dikenal sebagai RUPSLuar Biasa";8 Penyelenggaraan RUPS (baik RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasa) olehDireksi tersebut, selain atas inisiatif Direksi, berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat(2) UU PT, juga dapat dilakukan atas permintaan beberapa pihak, yaitu :a 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasamamewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh sahamdengan

Beliau menjelaskan :RUPS terdiri atas RUPS Tahunan yang wajib diadakan paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku berakhir dan RUPS lainnya yang jugadisebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dapat diadakansetiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan;RUPS tersebut diselenggarakan dengan didahului panggilan RUPS ataspermintaan dari (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasama mewakili satu persepuluh (1/10) atau lebih dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara

disimpulkan bahwa RUPSLB yang diselenggarakan DireksiPerseroan hanya dihadiri oleh pemegang saham sebesar 32.380 sahamdari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sejumlah100.000 saham, atau hanya sebesar 32,38% dari seluruh saham yangtelah dikeluarkan Perseroan, sehingga tidak mencapai kuorum kehadiranpemegang saham sebagaimana ketentuan Pasal 86 Ayat (1) Undangundang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yangmensyaratkan kehadiran lebih dari Y2 (Sseperdua) bagian atau 50 % sahamdengan

Bahwa Permohonan aquo diajukan berdasarkan ketentuanketentuandalam Pasal 79 Ayat (2), Pasal 80 dan Pasal 86 Ayat (5) UndangundangNo. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yakni:Pasal 79 Ayat (2) Undangundang No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas:Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan atas permintaan:a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasamamewakili 1/10 (Satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara, kecuali anggaran

dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga)bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili,kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2015 telah dilakukan kembali pemanggilandan penyelenggaraan RUPSLB kedua PT Kedaung Industrial, Ltd. atasundangan Saudara Djoni Sukohardjo selaku Direktur, namun RUPSLB yangkedua tersebut tetap tidak dpat mengambil keputusan karena tidakmemenuhi kuorum dan hanya dihadiri oleh 31,82% pemegang sahamdengan

Tindakan TERGUGAT Il yang memposisikan diri sebagaistandby buyer bukan lagi menjalankan kuasa, melainkansebagai diri sendiri dan/atau pihak yang akan menyelamatkanTERGUGAT , sehingga tidak dapat disebut sebagai tindakanyang melampaui kuasanya karena itu tindakan TERGUGAT Itidak bisa dikategorikan sebagai tindakan yang telah melanggarketentuan pasal 1797 KUHPerdata.23.Bahwa keputusan RUPSLB tanggal 27 Desember 2010 yang memutuskanpenerbitan saham dalam portepel sebanyak 7.500.000 lembar sahamdengan

Perseroan Terbatas dan Pasal10 ayat (8) dan ayat (4) anggaran dasar TERGUGAT yang telahdisesuaikan dengan UndangUndang No. 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara RapatUmum Pemegang saham Luar Biasa PTI Bank Liman Internationalsebagaimana dimaksud dalam Akta Notaris James Herman Rahardjo SH.No. 56 tanggal 17 September 2008 yang menyebutkan:RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPSpaling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh sahamdengan

Bank Liman International) yang menyebutkan: RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPSpaling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara hadir atau diwakili.

Kemudian pada tanggal 22 Juni 2012saham milik saksi tersebut dioperkan kepada Djunaidi sebanyak21.875 (dua puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima) sahamdengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp400.000.000,00(empat ratus juta rupiah) dan kepada Terdakwa sebanyak 21.875(dua puluh satu ribu delapan ratus tujunh puluh lima) sahamdengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp400.000.000,00(empat ratus juta rupiah);Bahwa pada saat sekarang ini Restorant Golden Chef sudah tutupdan tidak beroperasi

., para pemilik sahamdengan suara bulat dan mufakat memutuskan hal sebagai berikut:a.Menyetujui untuk mengeluarkan seluruh saham dalam simpanansebanyak 960 saham, yang diambil oleh Sanusi Sukiandjojosebanyak 480 saham, diambil oleh Basais Sutami sebanyak 240saham dan diambil oleh Farid Sukiandjojo sebanyak 240 saham;Menyetujui pengalihan seluruh saham milik Sanusi Sukiandjojosebanyak 540 saham kepada Peter Sanusi, dan pengalihanseluruh saham milik Farid Sukiandjojo sebanyak 300 sahamkepada Suyantoro

TanjungSelaki, yang isinya adalah:Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) telah mengambilkeputusan dengan suara bulat sebagai berikut:Menyetujui dan mengesahkan Pemindahan Hak Atas Saham PT.Tanjung Selaki, sebanyak 2.700 (dua ribu tujuh ratus) sahamdengan nilai nominal masingmasing Rp5.000.000,00 (lima jutarupiah) dari Tuan Andy Sutami kepada Tuan Basais Sutami denganAkta Jual Beli Saham Nomor 07 tanggal tiga puluh November tahundua ribu lima belas (30112015) yang dibuat dihadapan NotarisVera Shinta

dan karenanya kehadiranTergugat Il dalam RUPSLB PT Tanjung Selaki pada tanggal 25 Mei 2004adalah tidak sah dan oleh karenanya kehadiran Tergugat Il dan kedudukanTergugat Il yang menjadi pimpinan RUPSLB PT Tanjung Selaki pada tanggal25 Mei 2004 tidak sah;Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Para Tergugatmenyatakan bahwa benar berdasar Berita Acara Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa yang tercantum dalam Akta Nomor 57 tanggal 31 Juli1996 yang dibuat dihadapan Notaris Jenmerdin, S.H., para pemilik sahamdengan

Kemenkum HAM RI mayoritaspemegang saham Termohon Kasasi PT Surabaya Lingkar Masadalah PT Sarana Griya Kedamaian Abadi/pemegang sahamdengan nilai saham sebanyak Rp30.999.998.000,00 atau setara +99,9998% pemegang saham (lihai PEMEGANG SAHAM , 9).. PT Sarana Griya Kedamaian Abadi sesuai data dari Pemerintah RIcq.

ParaTergugat dan Turut Tergugat secara tidak berdasar dan mengadaadaberupaya mencampuradukkan penandatanganan akta jual beli sahamdengan klaim pembayaran pemanfaatan kayu log diameter 30 cm ke atas(bukti P15 & bukti P16).

No.3056 K/Pdt/2014.Para Tergugat untuk secara bersamasama mengalihkan saham miliknyadi dalam Turut Tergugat kepada Penggugat sebanyak 6.499 (enam ribuempat ratus sembilan puluh sembilan) saham dan kepada Turut TergugatIV selaku pihak yang ditunjuk Penggugat sebanyak 1 (satu) sahamdengan cara melakukan penandatanganan akta jual beli saham dihadapanNotaris yang ditunjuk Penggugat.

Bahwa selain itu, pada saat yang bersamaan, TERGUGAT II baik selakupemegang saham dengan jumlah sebanyak 960 saham maupun selakuDirektur dan TERGUGAT , TERGUGAT III baik selaku pemegang sahamdengan jurnilah sebanyak 560 saham maupun selaku Komisaris danTERGUGAT I, dan TERGUGAT IV selaku pemegang saham denganjumlah sebanyak 80 saham juga telah bersepakat di antara mereka untukmenjual atau melepaskan sahamsaham milik mereka dalamTERGUGAT kepada siapa pun yang berminalt ;Untuk selanjutnya hak atas keempat

dan mencermati jawab jinawabPemohon dan Termohon tersebut, Hakim berpedoman pada beberapaketentuan sebagai berikut:Halaman 18 dari 25 Penetapan Nomor 762/Pdt.P/2020/PN CbiBahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (2) UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, disebutkan :Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan atas permintaan :a. 1 (Satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasamamewakili 1/10 (Satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh sahamdengan

2019/PN DpsMenimbang bahwa dalam ketentuan pasal 79 UndangUndang Nomor 40Tahun 2007, menentukan:Ayat (1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalamPasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS.Ayat (2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan atas permintaan:a. 1 (Satu) orang atau lebin pemegang saham yang bersamasamamewakili 1/10 (Satu persepuluh) atau lebih dari jumlah selurun sahamdengan

padahal senyatanya Proses PeralihanHak atas Saham bukanlah Proses Akuisi Perseroan. dimulai padaProses Pelepasan Saham dari para Pemegang Saham Perseroan (PTCSR) kepada Penggugat dan Tergugat dengan tanpa mengadakanRUPS sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat 11 Anggaran DasarPerseroan Junto Pasal 91 Undangundang no 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas yaitu Para Pemegang Saham dapat mengambilkeputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat UmumPemegang Saham dengan Ketentuan semua Pemegang Sahamdengan

Hal demikian didasarkanPasal 97 ayat (6) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnyadisebut UU PT) yang menyebutkan Atas nama Perseroan, pemegang saham yangmewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri terhadap12anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugianpada Perseroan ; TERGUGAT menegaskan menolak dasar gugatan PENGGUGAT, bahwa Pasal 97ayat (6) UU

Bahwa Termohon PKPU telah menawarkan investasi sahamdengan keuntungan yang besar kepada Para Pemohon dan ParaPemohon telah tertarik menginvestasikan dananya untuk pembeliansaham tersebut melalui Termohon PKPU ;Bahwa Para Pemohon PKPU telah menginvestasikan dananyakepada Termohon PKPU untuk kepentingan pembelian saham.Total jumlah dana yang telah diinvestasikan oleh Para PemohonPKPU kepada Termohon PKPU adalah sebesar Rp11.580.000.000, (Sebelas miliar lima ratus delapan puluh jutarupiah), yang mana

MEGAR KARSA berdiri pada tahun 2012,dimana Termohon dalam Rekonvensi bekerja dengan jabatan sebagaidirektur, yang mempunyai tanggung jawab untuk menjalankan perusahansesuai aturan akta pendirian tentang tanggung jawab sebagai direktur,tentang penghasilan atau keuntungan dan/atau kerugian perusahan dapatterlinat setelah ada laporan keuangan dan hasil rapat pemegang sahamdengan direksi, dimana ketentuan gaji seorang direktur hanya dapatdisepakati dari keputusan pemegang saham dengan direksi dimana

Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) haridan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapatpertama ;@Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yangmengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakilisedikitnya 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara yang sah ;f.