Ditemukan 836 data
Urut Berdasarkan
Register : 09-05-2011 — Putus : 09-02-2012 — Upload : 23-03-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 202/Pdt. Bth/2011/PN. JKT. PST. Tanggal 9 Februari 2012 — UNIVERSITAS ANDALAS (unand) >< DAVID M.L.TOBING, SH.,M.Kn,Cs
127 — 46
127 — 46
Hal ini jelas sangat bertentangandengan hukum positif yang berlaku diIW ONES IA.j===~ == nnn nanan ern enanaenenaeBahwa sebagai masyarakat yang hidup di negara hukum (Recht Staat), sudahseharusnya semua pihak menghormati putusan pengaditan, apalagi terhadapputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht).Tidak melaksanakan putusan pengadilan merupakan bentuk daripembangkangan hukum, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terbantah Il,Terbantah i dan TerbantahVy ronnrr nn tenn
Register : 19-03-2019 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 30-06-2019
Putusan PA MARTAPURA Nomor 81/Pdt.P/2019/PA.Mtp Tanggal 10 April 2019 — Pemohon melawan Termohon
16 — 3
16 — 3
terdaftar sehingga tidak ada kepastian hukum terhadapperkawinan mereka, padahal para Pemohon sangat memerlukan Kutipan AktaNikah tersebut, yang nantinya sangat berguna bagi para Pemohon untukkedepannya;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II selama ini telah hidupberumah tangga sebagai pasangan suami isteri secara nyata lebih kurang 10tahun, dan hidup bersosialisasi dengan masyarakat, dan oleh masyarakatdianggap sebagai pasangan suami isteri yang sah (mits er een uiterlijk bezitvan den huwelijken staat
Register : 13-11-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 571/PDT/2019/PT BDG Tanggal 18 Desember 2019 — Pembanding/Penggugat : ELFI REMON
Terbanding/Tergugat : PT. BANK RAKYAT INDONESIA Persero .Tbk.
Terbanding/Turut Tergugat : Kantor Perbendaharaan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Purwakarta
76 — 29
Terbanding/Tergugat : PT. BANK RAKYAT INDONESIA Persero .Tbk.
Terbanding/Turut Tergugat : Kantor Perbendaharaan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Purwakarta
76 — 29
dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan,maka Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, makaPembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biayaperkara dalam kedua tingkat peradilan;Memperhatikan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 TentangKekuasaan Kehakiman, Undangundang Nomor 2 Tahun 1986 TentangPeradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhirdengan UndangUndang Nomor 49 Tahun 2009, Herzien Inlandsch Reglement(HIR), Staat
Register : 01-03-2016 — Putus : 28-03-2016 — Upload : 19-07-2019
Putusan PA BOGOR Nomor 278/Pdt.G/2016/PA.Bgr Tanggal 28 Maret 2016 — Penggugat melawan Tergugat
22 — 6
22 — 6
BiDnr1 CAI/staat We(Tige.9 ratUS Ligc.1 10t.4"LiribU I'U,Oic.t'11) lrse.11 EaT li
Putus : 06-06-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 204 K/PID/2016 Tanggal 6 Juni 2016 — YOHANIS SUI alias NANI, DK
45 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
45 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
NIKOLAS UFI alias NIKOsebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP yaitu : Bahwa UndangUndang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara ini, telahmenentukan secara tegas, bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum(Recht staat). Hukum diciptakan untuk memelihara keseimbangan danketertiban dalam hidup bermasyarakat sehingga dapat terwujud masyarakatHal. 6 dari 10 hal. Put.
Putus : 28-08-2008 — Upload : 07-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1274K/PIDSUS/2008 Tanggal 28 Agustus 2008 — JAKSA PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG REDEB ; vs. AHMAD EFENDY alias YOPI Bin IBRAHIMA
52 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
52 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
1949yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;Dan apabila ada dua undangundang yang mengatur, maka undangundang barulah yang dipergunakan karena dianut azas lex posterior derogatlegi priori undangundang baru mengalahkan undangundang yang lama, sertaMajelis Hakim tidak mengindahkan pendapat ahli dalam perkara ini yangmenyatakan bahwa apabila seseorang mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijinedar maka dapat dikenakan Undang Undang No. 23 Tahun 1992 tentangKesehatan, dan tidak menyebutkan Undang Undang Obat Keras Staat
Putus : 21-12-2015 — Upload : 07-01-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 111/G/2015/PHI.Sby Tanggal 21 Desember 2015 — ABDUL MALIK WAKID MELAWAN PT. MARITIM BATUBARA PERTAMA
61 — 24
61 — 24
KerjaKota Surabaya juga tidak mencapai kesepakatan dan mengeluarkan suratanjuran No. 59/PHK/VII/2015 tertanggal 23 JuliBahwa,Penggugat sangat keberatan dengan anjuran tersebut karenaMediatortidakmenganjurkan terhadap Tergugat suapaya PHK Pensiunterhadap Penggugat juga menyertakan tanggungan piloting fee yangmenjadi hak Penggugat yang belum dibayarkan Tergugat dari tahun 2000sampai 2005 sebesar Rp 2.025.000.000 (dua milyar dua puluh lima jutaBahwa dalam suatu Negara Hukum Republik Indonesia (Rechts Staat
Register : 14-03-2018 — Putus : 23-04-2018 — Upload : 20-04-2019
Putusan PA MANNA Nomor 0154/Pdt.G/2018/PA.Mna Tanggal 23 April 2018 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 6
11 — 6
Biaya Panggilan 0.0... eee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Rp 150.000,00A, PRTG css cece sn were cous sors mse ce sn cts ee me es ws oe wes Rp 5.000,00Bs UR ree aces aca anes ana amas anaes staat ates ses ates starsat stare ats Rp 6.000,00SUMAN 0... cece e cece eee eeeeceee crete eee eeeeeceaaeeeeeeeeeeeteeed Rp 241.000,00(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);Him. 11 dari 11 Halaman, Putusan Nomor 0154/Pdt.G/2018/PA.Mna
Putus : 29-11-2016 — Upload : 06-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 120 PK/Pdt.Sus-PHI/2016 Tanggal 29 Nopember 2016 — HERLIN VS Perusahaan PT. TAMAN BENTOEL (Taman Rekreasi Sengkaling) Kecamatan Dau âÃÂàKabupaten MALANG, JAWA-TIMUR
33 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
mengeluarkan Anjuran denganNomor 565/195/421.105/2012 Malang, tanggal 19 Januari 2012 yang intinyaadalah agar Tergugat memberikan pesangon sesuai dengan ketentuan danPenggugat menolak anjuran tersebut dengan alasan bahwa Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang hanya membuat anjuran denganmemandang keterangan dari Tergugat saja dan tidak menerapkanseutuhnya pasalpasal yang ada pada UndangUndang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa dalam suatu Negara Hukum Republik Indonesia (Rechts Staat
Register : 02-12-2016 — Putus : 19-12-2016 — Upload : 02-01-2017
Putusan PA KAB MALANG Nomor 1169/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg Tanggal 19 Desember 2016 — PEMOHON
14 — 8
14 — 8
., yang berbunyi :Opt fe cleat Lig Ligh est LS alas gf aay gf slag olg:ld staat Jehdd V tye Gl jlad alt ait slab we dit cay Sym gl Sp feted ye Uysrailh sylh 2S ab glArtinya : Dan Abi Hurairah RA. Rasulullah SAW bersabda; Tidak ada dari anakyang dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah (suci), kKedua orangtuanya yang menjadikan dia yahudi, nasrani atau Majusi, sepertibinatang yang tidak cacat berprodoksi, apakah kamu temukan anakketurunannyanya cacat?
Register : 07-11-2018 — Putus : 03-12-2018 — Upload : 03-12-2018
Putusan PA MARTAPURA Nomor 317/Pdt.P/2018/PA.Mtp Tanggal 3 Desember 2018 — Pemohon melawan Termohon
14 — 1
14 — 1
terhadapperkawinan mereka, padahal para Pemohon sangat memerlukan Kutipan AktaNikah tersebut, yang nantinya sangat berguna bagi para Pemohon untukkedepannya;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II selama ini telah hidupberumah tangga sebagai pasangan suami isteri secara nyata lebih kurang 41Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 317/Pdt.P/2018/PA.Mtptahun, dan hidup bersosialisasi dengan masyarakat, dan oleh masyarakatdianggap sebagai pasangan suami isteri yang sah (mits er een uiterlijk bezitvan den huwelijken staat
Register : 10-07-2019 — Putus : 08-08-2019 — Upload : 09-08-2019
Putusan PA MARTAPURA Nomor 229/Pdt.P/2019/PA.Mtp Tanggal 8 Agustus 2019 — Pemohon melawan Termohon
17 — 2
17 — 2
terdaftar sehingga tidak ada kepastian hukum terhadapperkawinan mereka, padahal para Pemohon sangat memerlukan Kutipan AktaNikah tersebut, yang nantinya sangat berguna bagi para Pemohon untukkedepannya;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II selama ini telah hidupberumah tangga sebagai pasangan suami isteri secara nyata lebin kurang 8tahun, dan hidup bersosialisasi dengan masyarakat, dan oleh masyarakatdianggap sebagai pasangan suami isteri yang sah (mits er een uiterlijk bezitvan den huwelijken staat
Register : 07-11-2018 — Putus : 03-12-2018 — Upload : 03-12-2018
Putusan PA MARTAPURA Nomor 318/Pdt.P/2018/PA.Mtp Tanggal 3 Desember 2018 — Pemohon melawan Termohon
16 — 1
16 — 1
terhadapperkawinan mereka, padahal para Pemohon sangat memerlukan Kutipan AktaNikah tersebut, yang nantinya sangat berguna bagi para Pemohon untukkedepannya;Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 318/Pdt.P/2018/PA.MtpMenimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II selama ini telah hidupberumah tangga sebagai pasangan suami isteri secara nyata lebih kurang 41tahun, dan hidup bersosialisasi dengan masyarakat, dan oleh masyarakatdianggap sebagai pasangan suami isteri yang sah (mits er een uiterlijk bezitvan den huwelijken staat
Register : 19-03-2019 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 30-06-2019
Putusan PA MARTAPURA Nomor 77/Pdt.P/2019/PA.Mtp Tanggal 10 April 2019 — Pemohon melawan Termohon
20 — 1
20 — 1
terdaftar sehingga tidak ada kepastian hukum terhadapperkawinan mereka, padahal para Pemohon sangat memerlukan Kutipan AktaNikah tersebut, yang nantinya sangat berguna bagi para Pemohon untukkedepannya;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II selama ini telah hidupberumah tangga sebagai pasangan suami isteri secara nyata lebih kurang 10tahun, dan hidup bersosialisasi dengan masyarakat, dan oleh masyarakatdianggap sebagai pasangan suami isteri yang sah (mits er een uiterlijk bezitvan den huwelijken staat
Register : 09-01-2015 — Putus : 17-02-2015 — Upload : 18-02-2015
Putusan PT MEDAN Nomor 17/PDT/2015/PT-MDN Tanggal 17 Februari 2015 — JAPITER MARBUN LAWAN SALUDIN SIGALINGGING
18 — 7
18 — 7
tersebut secara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukanmemori banding tertanggal O03 Nopember 2014 yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 20 Nopember 2014, yang padapokoknya menyatakan menolak dan keberatan atas putusan Pengadilan NegeriSibolga Nomor : 45/Pdt.G/2013/PN.Sbg. tanggal 22 September 2014 karena telahsalah dan keliru dalam penerapan hukumnya sebagaimana diuraikan dibawahini :11e bahwa berdasarkan pasal 8 ayat (3) Rv (staat
Putus : 21-06-2007 — Upload : 27-02-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 391K/PDT/2007 Tanggal 21 Juni 2007 — YOPY TAEBENU TAKUBA ; PEMERINTAH RI. Cq. PANGLIMA TNI Cq. KEPALA STAF TNI AU Cq. PANGLIMA KOMANDO OPERASI TNI AU II Cq. KOMANDO TNI AU LANUD EL TARI KUPANG ; DIREKSI PT. ANGKASA PURA PUSAT Cq. PT. ANGKASA PURA KUPANG.
84 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
84 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
Negara Indonesia adalah negara Hukum (recht staat) bukan Negarakekuasaan (Max staat). Bahwa para pahlawan pulau Timor tidak mengharapkanbalas jasa dari Negara akan tetapi yang mereka harapkan adalah janganmemperlakukan mereka dan ahli warisnya sebagai musuh, akan tetapi harusHal. 3 dari 23 hal. Put.
Register : 26-11-2018 — Putus : 14-03-2019 — Upload : 26-03-2019
Putusan PN MENGGALA Nomor 58/Pdt.G/2018/PN Mgl Tanggal 14 Maret 2019 — Penggugat:
1.MAHAT KARIM
2.NIRSON
3.MERIYANTO
Tergugat:
1.PT. Citra Lamtorogung Persada
2.Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat
3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung
80 — 36
1.MAHAT KARIM
2.NIRSON
3.MERIYANTO
Tergugat:
1.PT. Citra Lamtorogung Persada
2.Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat
3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung
80 — 36
Sesuai Peta MargaIndeeling Residentie Lampoeng Schaal 1:750.000 Marga Staat yangdibuat zaman Pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1930 benarbenar tanah adat Marga Tegamoan daerah Negeri Panaragan TulangBawang Udik;C.Bahwa Sdr. Karim ( orang tua kandung PENGGUGAT 1!) setelahmendapat Surat Keputusan Kepala Negeri Panaragan Tulang BawangUdik pada tanggal 27 Agustus 1957 Nomor : 8/NGR/1957.
Foto Copy Surat Keterangan Kepala Negeri Panaragan Tulang BawangUdik Nomor : 09/SK/1958 tertanggal 15 September 1958 dan sesuai denganaslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P2) ;Foto Copy Peta Marga Indeeling Residentie Lampoeng Schaal 1:750.000Marga Staat Tahun 1930 dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukupdan diberi tanda (P3) ;Foto Copy Surat Berita Acara Hasil Pengukuran dan Pemeriksaan tanahareal umbul Tebing Tinggi yang diterbitkan Kepala Kampung PenumanganLama tertanggal 14
Karim sebagai orangyang pertama kali (penyusuk) atau yang membuka tanah areal umbul TebingTinggi yang berasal dari tanah adat marga Tegamoan Negeri Panaragan TulangBawang Udik sebagai warkah asal usul tanah yang diperolehnya sebagai tanahhak milik secara turun temurun;Menimbang, bahwa bukti surat P3 yaitu berupa Peta MargaIndeelingResidentie Lampoeng Schaal 1:750.000 Marga Staat tahun 1930, dalam petatersebut telah jelas dan terang batas tanah marga Tegamoan ditandai denganangka 59, bahwa obyek sengketa
Register : 20-06-2014 — Putus : 04-12-2014 — Upload : 04-02-2015
Putusan PN SUMENEP Nomor 6/PDT.G/2014/PN.Smp Tanggal 4 Desember 2014 — PT. GARAM PERSERO
ABDUL GANI dkk
127 — 27
ABDUL GANI dkk
127 — 27
menerima suratsurat bukti dari kedua belah pihak ;Setelah mendengarkan keterangan saksisaksi dari kedua belah pihak ;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Juni2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumeneppada tanggal 20 Juni 2014 dala Register Nomor : 06/Pdt.G/2014/PN.Smp telahmengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut;Bahwa Penggugat adalah Perusahaan BUMN dahulu bernama:Th. 1921 Jawatan Regie Garam berdasarkan Staat
Blad No. 146Th. 1937 Jawatan Regie Garam dan Tjandu berdasarkan Staat Blad No. 357Th. 1945 31 Oktober 1945 dikuasai RITh. 1949 27 Desember 1949 Tjandu dihapus diubah menjadi Jawatan RegieGaramTh. 1952 26 September 1952 diubah menjadi Perusahaan Garam dan SodaNegara (PGSN)Th. 1961 17 April 1961 menurut PP No. 138 / 1961 berubah menjadiPerusahaan Negara Garam (PN.
Register : 02-08-2018 — Putus : 01-10-2018 — Upload : 01-10-2018
Putusan PA MARTAPURA Nomor 255/Pdt.P/2018/PA.Mtp Tanggal 1 Oktober 2018 — Pemohon melawan Termohon
16 — 1
16 — 1
terdaftar sehingga tidak ada kepastian hukum terhadapperkawinan mereka, padahal para Pemohon sangat memerlukan Kutipan AktaNikah tersebut, yang nantinya sangat berguna bagi para Pemohon untukkedepannya;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II selama ini telah hidupberumah tangga sebagai pasangan suami isteri secara nyata lebih kurang 10tahun, dan hidup bersosialisasi dengan masyarakat, dan oleh masyarakatdianggap sebagai pasangan suami isteri yang sah (mits er een uiterlijk bezitvan den huwelijken staat
Register : 24-09-2019 — Putus : 16-10-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan PA MARTAPURA Nomor 287/Pdt.P/2019/PA.Mtp Tanggal 16 Oktober 2019 — Pemohon melawan Termohon
18 — 1
18 — 1
terdaftar sehingga tidak ada kepastian hukum terhadapperkawinan mereka, padahal para Pemohon sangat memerlukan Kutipan AktaNikah tersebut, yang nantinya sangat berguna bagi para Pemohon untukkedepannya;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II selama ini telah hidupberumah tangga sebagai pasangan suami isteri secara nyata lebih kurang 10tahun, dan hidup bersosialisasi dengan masyarakat, dan oleh masyarakatdianggap sebagai pasangan suami isteri yang sah (mits er een uilterlijk bezitvan den huwelijken staat