Sertifikat Hak Pakai Nomor 039/2009;Bahwa berdasarkan uraian diatas sudah barang tentu dalam penerbitannyaSurat Keputusan Kepala Kantor Wilayan Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia tanggal 19 Agustus 2009 Nomor SK Nomor 55/530343/2009 tentang Pemberian Hak Pakai atas nama Kepolisian NegaraRepublik Indonesia atas tanah terletak di Kelurahan Gambut, KecamatanGambut, Kabupaten Banjar yang dikeluarkan oleh Tergugat II dalam hal iniKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatanyang

.: PDM464/JKT.SL/Epp.2/09/2013 tanggal 9 Desember 2013 terhadap Terdakwa yang padapokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatanyang mengadili perkara ini memutuskan :1. Menyatakan terdakwa RA ATAS FIFARA alias LALA bersalah melakukantindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 372 KUHP Dalam Dakwaan.

Bukit Gardenindo Lestari.Bahwa telah terbukti berdasarkan permintaan KPKNL Bogor tersebut,Tergugat Il telah menerbitkan surat Permohonan Roya Hak Tanggunganatas agunan kredit Tergugat berupa SHGB Bo. 56 / Desa Tugu Selatanyang ditujukan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional KabupatenBogor sesuai surat Nomor : RCOJSD/BJD/144/2011 tanggal 27September 2011 karena obyek agunan tersebut tidak lagi menjadi agunanfasilitas kredit Tergugat pada Tergugat Il;Bahwa berdasarkan fakta dan penjelasan tersebut

dalamperkara a quo penguasaan dan kepemilikan lahanperkebunan tersebut jauh hari sebelum dikeluarkan dandiundangkannya UndangUndang No. 41 Tahun 1999 tentangKehutanan dan terutama lagi penguasaan dan mengusahaanatas lahan/areal perkebunan yang dilakukan baik ituAnggota KUD Serba Guna Kota Pinang maupun Anggota KUDSerba Guna Unit Otonom Barumun Sosa tersebut telahmemiliki alas hak yang sah untuk itu yaitu berupaSertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh KepalaKantor Badan Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatanyang

Sutor Siregar dkk (ic. gugatan perdata Reg.No. 24/Pdt/2010/PN.Psp Sbh, tertanggal 04 Agustus2010), maka telah menimbulkan~ perselisihan hukumsecara keperdataan antara masing masing pihak di manadisatu. sisi KUD Serba Guna menyatakan bahwasanyalahan/areal perkebunan tersebut adalah hak miliknyayang sah yang didasarkan pada alas hak berupaSertifikat Hak Milik sebanyak 624 (enam ratus duapuluh empat) lembar sertifikat yang dikeluarkan olehKantor Badan Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatanyang jelas

M.Si.tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;Bahwa kapasitas saksi dalam Pekerjaan Pengadaan Reboisasi danPengkayaan tahun 2010 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatanyang dilaksanakan tahun 2012 adalah sebagai Anggota Pemeriksa Barangdan jasa Daerah ;Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai anggota Panitia PemeriksaBarang dan Jasa Daerah adalah berdasarkan Surat Keputusan BupatiKabupaten Buru Selatan Nomor : 47 tahun 2012 tentang pembentukanPanitia Pemeriksa Barang ;Bahwa

Jeane Risampessy+ Anggota : Taibo Solisa, SH.Bahwa saksi selaku Panitia Pemeriksa Barang dan jasa Daerah pernahmelakukan pemeriksaan terhadap Pekerjaan Pengadaan Reboisasi danPengkayaan tahun 2010 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatanyang dikerjakan oleh CV.

M.Si.namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;Bahwa keterkaitan saksi dengan Pekerjaan Pengadaan Reboisasi danPengkayaan Tahun 2010 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatanyang dilaksanakan pada tahun 2012 yaitu saksi selaku Kepala BidangPerbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah(BPKAD) yang memverifikasi dokumen terkait pencairan dana pekerjaanPengadaan Reboisasi dan Pengkayaan Tahun 2010 pada DinasKehutanan Kabupaten Buru Selatan yang dilaksanakan pada

saksi sebagai Bendahara Umum DaerahKabupaten Buru Selatan adalah Surat Keputusan Bupati Buru Selatanyang tanggal dan nomor saksi tidak ingat lagi.Bahwa tugas pokok, fungsi dan Kewenangan saya selaku BendaharaUmum Daerah (BUD) Kabupaten Buru Selatan tahun 2012 yaitu sebagaiberikut :a.

Permendagri Nomor :13 tahun 2016 tentang Pengelolaan keuanganDaerah pasal 211 ayat (2) Dalam hal dokumen SPP sebagaimanadimaksud dalam Pasal 210 ayat (2) dinyatakan tidak lengkapdan/atau tidak sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaranmenolak menerbitkan SPM.Bahwa saksi selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatanyang merencanakan kegiatan Pekerjaan pengadaan Reboisasi danpengkayaan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan tahunanggaran 2010, dimana awalnnya saksi melakukan survey

Bahwa sikap penolakan Penggugat dan Pengurus Mesjid Jami Al Ridwan,Pengurus serta Warga Rw.008 dan Rw. 009 Kelurahan Kota Bambu Selatanyang berdekatan langsung atas pendirian dan pembangunan Rumah Duka diarea tanah Rumah Sakit Kanker Dharmais, adalah berdasarkan alasanhukum yaitu sesuai Keputusan Gubernur KDKI Jakarta No. 1580 Tahun1997, dan sikap penolakan tersebut telah disampaikan kepada InstansiPemerintah yang terkait, dengan surat surat antara lain yaitu :a.

Pancoran Buntu No. 7 dan No.16 RT002/RW 003, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatanyang saat ini dikuasai oleh Tergugat agar dibagikan kepada Para Penggugatdan Tergugat;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya ParaPenggugat telah mengajukan alat bukti surat P1.a, P1.b, P1.c, P1.d, P2, P3, P4.a, P4.b, P4.c, P5.a, P5.b, P5.c, P5.d.

Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat dengan tanpa hakmenjual sebagian dari tanah Penggugat yang berada di sebelah Selatanyang berbatas dulu dengan Halimah sekarang Murni di atas kepadaTergugat Il, dengan ukuran + 10 meter dan panjang 55 meter (L 10 M XP 55 M) sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Ganti Kerugianantara AGUS SALIM (Penjual = Tergugat I) dengan UMAR (Pembeli =Tergugat Il) yang diterbitkan dan ditandatangani oleh MASPAR, S.Sosselaku Camat Tembilahan Hulu (Tergugat Ill)

Bahwafakta sebagaimana diterangkan pada angka 2, telah secara jelas danterang mengungkapkan bahwa lokasi objek sengketa tidak benar, karenabidang tanah seluas + 60 Ha yang terletak di kampung Kona, RT 06 RW 03Desa Besana, Kecamatan Mollo Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatanyang menjadi objek dalam perkara a quo tidak jelas luasnya hanya mengirangira saja dan batasbatasnya kabur;.

tentangPerkawinan, ketentuan mana karena merupakan syarat imperatif, makamasih harus didengar keterangan saksisaksi yang berasal dari keluargaatau orangorang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon di persidangan telahmengajukan alat bukti tertulis bertanda Pdan 3 (tiga) orang saksisebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;Menimbang, bahwa surat bukti P. yang diajukan Pemohon berupafotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA KecamatanSomba Opu Sulawesi Selatanyang

Persada Indah 1No. 78 RT/RW 019/002 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak ,ProvinsiKalimantan SelatanYang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi mengatakan mengenai Surat Bukti T12 itu benar saksi yangmenandatanganiHalaman 68 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.BJMBahwa saksi mengetahui dilakukan pengukuran itu menggunakan 3 (tiga)metode yaitu sudut jarak, Ajun Jarak dan koordinat melalui peta digitalBahwa sebelum tahun 1997 sudah ada peta digitalBahwa selain

Gambut ,ProvinsiHalaman 70 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.BJMKalimantan SelatanYang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa sejak tanggal 28 Nopember 2012 saksi menjabat sebagai LurahGambut Bahwa saksi pernah menghadiri pemeriksaan setempat atas permintaanPengadilan negeri Martapura Bahwa yang hadir pada pemeriksaan setempat diantaranya dari kantorPertanahan Kabupaten banjar , Penasehat Hukum kedua belah pihak, IbuLany Susatia dan dari pihak kepolisian Bahwa pemeriksaan

ARIYADI RIFANI, Tempat dan tanggal lahir, Kandangan, 20 Januari 1978,Pekerjaan PNS, Agama Islam, Bertempat Tinggal di Jalan 9 Oktober GG.Inpres RT/RW 013/001 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin SelatanProvinsi Kalimantan SelatanYang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa ahli mengatakan sejak 1 Maret 1997 bekerja di kantor pertanahanBahwa sejak tahun 2004 ahli diangkat sebagai Kasubsi pemetaan tanahBahwa ahli mengatakan mengenai prosesproses pendaftaran tanah sampaipenerbit sertifkat

E.4/6 Jakarta 12950 quod non maka menurut ketentuanPasal 118 ayat (1) HIR, yang intinya menyatakan bahwa gugatan harus di ajukankepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum TERGUGAT berdomisili atautempat tinggal sebenamya, jadi seharusnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatanyang berwenang untuk memeriksa mengadili perkara a quo, bukan di PengadilanNegeri Jakarta Pusat;15.

Labuhanbatu selatanyang mana pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwayang sedang berboncengan mengendarai sepeda motor keluar dari kebunsawit dan karet, kemudian datang 3 (tiga) orang laki laki yang tidak dikenalmemberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh para terdakwa kendaraipinggir jalan ditemukan di dalam kantong celana bagian bawah sebelahkanan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisiKristal bening yang dibalut dengan 1 (Satu) buah tissue warna putih

Bahwa hasil penjualan kendaraan bermotor roda 4 (empat) tersebut adalah untukmembayar sebagian kewajiban pinjaman Tergugat I kepada Penggugat ;Berdasarkan halhal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Turut Tergugatmemohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatanyang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DEWI HERTININGSIH, SH.MH Advokat/Penasihat Hukum beralamat di JalanInsgub RT.11 Perumahan Pelita Permai C.219 Keluarahan Kampung BaruKecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatanyang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Batulicin berdasarkan Penetapan Nomor : 173/Pid.Sus/2014/PN.Btl , tertanggal 23 Juli 2014 ;Terdakwa telah ditangkap oleh Penyidik berdasarkan surat perintahpenangkapan Nomor : SP.Kap/37/I/2014/Sat Resnarkoba, berlaku tanggal 16 Maret2014 s/dtanggal 18 Maret

tuntutan/gugatan hukum terhadap Debitur berdasarkan ketentuan umumini di muka Pengadilan lain dalam wilayah Republik Indonesia ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas ternyata perjanjian kreditantara Penggugat dan Tergugat tersebut telah menentukan domisili hukum (videbukti Tl1), sehingga demi hukum pula maka ketentuan Pasal 11 angka 16 harusdiberlakukan, sehingga apabila timbul permasalahan dalam pelaksanaan perjanjiankredit tersebut (vide Pasal 8 bukti TI8), maka Pengadilan negeri Jakarta Selatanyang

A5 Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta selatanyang terdaftar dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatandengan Nomor 401/Pdt.G/2012/PN.Jkt Sel;Bahwa atas gugatan tersebut selanjutnya Para Terdakwa yang saat itu sebagaiTergugat dan Tergugat Il, mengajukan Jawaban dan gugat rekonpensi, dandidalam Jawaban dan gugat rekonpensi tersebut Para Terdakwa adamenuliskan, "Tiba tiba Almarhumah NellyTanjung (ibu dari Penggugat , Il, danIll) beserta anak anaknya dan cucunya

Terdakwa menjawab " Siap, di Kaimana di papuabagian selatanyang waktu tempuhnya 14 (Empat belas) hari pulang pergi dan Pasimin tetapmemberi surat jalan terhitung mulai tanggal 22 September 2014 s.d 5 oktober2014 ditempat cuti dan perjalanan sesuai dengan ST (Surat Telegram) danTerdakwa tetap berangkat dengan berpatrokan kepada petunjuk Komandan(Ankum)d.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab1106/NNF/II/2020 tanggal 5 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatanganioleh Hasura Mulyani, A.Md. dan Subono Soekiman masingmasingselaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatanyang dalam kesimpulan pada pokoknya menyatakan bahwa barang buktiberupa 2398/2020/NNF berisis kristal bening mengandungMetamfetamina dan terdaftar dalam golongan Nomor urut 61 LampiranUndangundang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika

Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara dengansurat Nomor W10U3/1065/HK.01/05/2020 dan Nomor W10U3/1066/HK.01/05/2020, masingmasing tertanggal 11 Mei 2020 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, telah diberikesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding selama 7(tujuh) hari, terhitung mulai tanggal 12 Mei 2020 sampai dengantanggal 18 Mei 2020 ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatanyang dimintakan banding tersebut diputus pada tanggal 16 April