935 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Tentang Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadiliperkara a quo;Bahwa Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara dalam pertimbangan hukumputusannya halaman 19 yang pada pokoknya menyatakan: SehinggaMajelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KabupatenBatu Bara mempunyai kewenangan untuk memutus perkara ini....dst;Bahwa Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadiliperkara a quo.

Maka dengandemikian Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadiliperkara a quo, oleh karenanya putusan BPSK Kabupaten Batu Baratersebut harus dibatalkan;2.

Dengan demikian cukup beralasan putusanBPSK Kabupaten Batubara tersebut dibatalkan;Putusan BPSK Kabupaten Batubara salah menterapkan hukum danbertentangan dengan Undangundang Jaminan Fidusia.Bahwa Majelis BPSK Kab.

Nomor 935 k/Pdt.SusBPSK/2016d.3.pertimbangan hukum Majelis BPSK Kab.

Tentang Kapasitas dan Kwalitas Penggugat/Pengadu dalam perkaraa quo Tidak Jelas;Bahwa Majelis BPSK Kab. Batubara dalam putusannya halaman 16sampai dengan halaman 25 tentang pertimbangan hukumnya yangpada pokoknya melulu mempertimbangkan tentang kapasitas dankwalitas Termohon Keberatan/Termohon Kasasi selaku ahli warisKonsumen (in casu alm. Delyusmal) yang berhak mengajukangugatan/pengaduan a quo ke BPSK Kab.Batubara. Akan tetapiMajelis BPSK Kab.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Keberatan dari Pemohon ;
2. Menyatakan BPSK Kota Medan tidak berwenang mengadili pengaduan yang terdaftar di BPSK Kota Medan No. 049/PEN/2018/BPSK.MDN ;
3. Membatalkan Putusan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Medan No. 049/PEN/2018/BPSK.MDN tanggal 19 Juli 2018 ;
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya yang sampai hari ini sebesar Rp.591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

579/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Mdn

355 K/Pdt.Sus-BPSK/2014

2014,sebagai Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;danENGKOS, bertempat tinggal di Gunung Batu RT/RW. 02/09 Desa KertaAngsara, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi, sebagai TurutTermohon Kasasi dahulu Turut Termohon Keberatan;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang TermohonKasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan terhadapputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 005/PMA/BPSK

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumimemiliki kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa konsumen Nomor 005/Prk/BPSK/I/2013 tertanggal 18 Januari 2013;Hal. 1 dari 34 hal. Put. Nomor 355 K/Pdt.SusBPSK/20142. Mengabulkan Permohonan (Gugatan) Penggugat sebagian;3.

/I/2013 tanggal 16Januari 2013, terdaftar dengan Register Nomor: 005/Prk/BPSK/I/2013 tertanggal 18Januari 2013 antara Pemohon melawan Termohon, yang diputus berdasarkanPutusan Majelis Arbitrase Nomor: 005/PMA/BPSK/II/2013 pada tanggal 19Februari 2013;Bahwa atas Putusan Majelis Arbitrase Nomor 005/PMA/BPSK/II/2013 tertanggal19 Februari 2013 tersebut Pemohon sangat berkeberatan serta menyatakan menolakPutusan Arbitrase termaksud, karena telah tidak adil dengan salahmempertimbangkan dasar hukum dan

PERMA Nomor Tahun 2006 tentang Tata CaraPengajuan Keberatan terhadap Putusan BPSK jis.

oleh Majelis BPSK Kabupaten Sukabumi adalah sangat adil dansangatlah bijaksana sedangkan PutusanMajelis Hakim Judex Facti Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan memutusperkara Nomor 11/Pdt.G/2013/PN.CJ. telah melakukan keberpihakan dalammenjatuhkan putusan.

M E N G A D I L I:

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Pengaduan Termohon Keberatan terdaftar dengan Nomor : 041/Arbitrase/2018/BPSK.MDN, tanggal 8Mei 2018 dalam Putusannya;
3. Menyatakan Batal dan Tidak Berkekuatan Hukum Mengikat Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KotaMedan Nomor : 041/Arbitrase/

350/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Mdn

Menyatakan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara No. 932/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016 tanggal 16 Maret 2017 tidak mempunyai kekuatan hukum ;4. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk selain dan selebihnya;5. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

:Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasiatau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yangbersangkutan ;Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 45 Ayat (2)UUPK dan Pasal 4 ayat (1) Kepmenperindag RI Nomor350/MPP/Kep/12/2001 tersebut diatas, maka BPSK hanya berwenangmengadili, apabila para pihak secara sukarela memilin BPSK sebagai forum penyelesaian sengketa di luar pengadilan ;Bahwa

Bahwa kemudian dalam memeriksa klausula baku, Majelis BPSK tidakpernah diperlihatkan bukti berupa akta Perjanjian Kredit dan tidak pernahdihadirkan SAKSI AHLI untuk menilai dan memberikan pengetahuankepada Majelis BPSK tentang Klausula Baku dalam Perjanjian Kredit yangakan dibatalkan sehingga amar putusan Majelis BPSK tersebut diatasadalah tidak beralasan hukum, sesat dan menyesatkan ;.

Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Bahwa Termohon Keberatan menolak Keberatan seluruhnya dalildalilPemohon Keberatan, kecuali yang diakuinya secara tegas dalam jawaban ini. Bahwa menurut UU Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan KonsumenKewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) adalah :1. Undangundang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen :Halaman 20 Putusan Nomor 54/PdtSus/BPSK/2017/PN Rapa.

Bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2010 yang padaPasal (2) nya menyatakan "Setiap konsumen yang dirugikan atau ahliwarisnya dapat mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisiliHalaman 21 Putusan Nomor 54/PdtSus/BPSK/2017/PN Rapkonsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) terdekat".d. Bahwa Surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih Arbitrasedi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) Batubara;e.

Menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor : 932/Arbitrase/BPSKBB/III/2016 tanggal 16 Maret 2017;3.

18/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Grt

1501 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

putusan BPSK tersebut;2.

Sedangkan BPSK lebih tepat untuk sengketakonsumen dalam ruang lingkup perindustrian dan perdagangandimana ketentuan teknis sengketa konsumen di BPSK diaturHalaman 4 dari 57 hal.Put.

Bara dan selanjutnya menyatakanmembatalkan Putusan BPSK No. 46/PtsArb/BPSK/BB/IV/2017tanggal 27 April 2017;2.

Nomor 1501 K/Padt.SusBPSk/2017Kabupaten Batu) Bara dan selanjutnya menyatakanmembatalkan Putusan BPSK No. 46/PtsArb/BPSK/BB/IV/2017Tanggal 27 April 2017;B.

Kabupaten Batu Bara No. 46/PtsArb/BPSK/BB/IV/2017 Tanggal 27 April 2017;Pertimbangan Hukum Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara DalamPutusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 46/PtsArb/BPSK/BB/IV/2017 Tanggal 27 April 2017 Tidak Cermat, Keliru,Bertentangan Dengan Prinsip Keadilan, Kepatutan, Kemanfaatan danAtau Kepastian Hukum;1.

Menyatakan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara No. 1918/Arbitrase/BPSK-BB/XII/2016 tanggal 20 Januari 2017 tidak mempunyai kekuatan hukum;3. Menyatakan Termohon Keberatan telah melakukan perbuatan wanprestasi;4. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon keberatan untuk selain dan selebihnya;5. Menghukum Termohon keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 861.000,- (Delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

DASAR HUKUM TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONANKEBERATAN ATAS PUTUSAN ARBITRASE BPSK KABUPATEN BATUBARA;Halaman 1 Putusan Nomor 31/PdtSus/BPSK/2017/PN Rap1.Bahwa menurut ketentuan Pasal 56 ayat (2) UndangUndang No. 8 Tahun1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo.

Batu Bara, baik itu Panggilan Pra Sidang maupunPanggilan Sidang Arbitrase dari BPSK Kabupaten Batu Bara dan .

Dalil pertimbanganhukum Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara tersebut tidak dapatdipergunakan untuk membatalkan perjanjian kredit (Vide: YurisprudensiMahkamah Agung RI. No. 702 K/Sip/1973 Tanggal 5 September 1973);Halaman 22 Putusan Nomor 31/PdtSus/BPSK/2017/PN Rap11.

Keputusan Presiden Nomor : 18 tahun 2010 pada Pasal (2) nyamenyatakan Setiap Konsumen dirugikan atau ahli warisnya dapatmenggugat Pelaku Usaha melalui BPSK di tempat domisiliKonsumen atau BPSK yang terdekat.d. Surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih Arbitrasedi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) tertanggal 16September 2015;e.

Bank Mandiri(Persero), Tok, yang mana Pengadilan Negeri Pasir Pangaraianmenguatkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 433/Arbitrase/BPSKBB/V1/2016 tanggal 01 Agustus 2016;Halaman 46 Putusan Nomor 31/PdtSus/BPSK/2017/PN Rap11.

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan keberatan sebagian;

1. Menyatakan Badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) kota surabaya propinsi jawa timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo :
2. Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor: 25/BPSK

1212/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Sby

5/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Cbd

., antara lain: Bahwa kesemua pihak yang tersebutkan pada identitas di atas, denganini telah bersepakat membuat dan menandatangani isi KesepakatanPerdamaian ini dengan ketentuan sebagaimana termaksud di bawah ini: Pasal 1Bahwa para pihak sepakat untuk menyatakan tidak mempunyalkekuatan hukum berlakunya Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten SukabumiReg.No. 015/G/BPSKKabsi/XII/2019 tanggal 24 Januari 2020 dengansegala turutannya terkait dan bentuk kesepakatan aquo akan dicantumkansebagai salah satu klausula

No.05/Pdt.Sus/BPSK/2020/PN Cbd.Halaman 1 dari 4 Akta Perdamaian No. 05/Pdt.SusBPSK/2019/PN.CbdPasal 2Bahwa sebagai konsekwensi yang timbul akibat pembatalan putusanarbitrase aquo, Pihak Pertama akan mengembalikan uang yang pernahdibayarkan Pihak Kedua dengan nilai yang disepakati bersama sebesar Rp.53.000.000, (lima puluh tiga juta rupiah) yang akan dibayarkan secarapenuh paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan perdamaian dibacakanoleh Majleis Hakim PN Cibadak melalui transfer ke rekening BCA

MENGADILI :
1. Menerima permohonan keberatan dari Pemohn keberatan semula Penggugat tersebut;
2. Membatalkan putusan Nomor 21/PTS/BPSK-PDG-SBR/ARBT/X/2022 Perkara Konsumen Nomor : 23/P3K/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022, yang dimohonkan keberatan

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan permohonan Pemohon keberatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklard);
2. Menghukum Termohon Keberatan membayar biaya yang

234/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Pdg

775 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

,;Bahwa terhadap putusan berikut pertimbangan hukum Majelis Hakim BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru tersebut di atas,Pemohon Keberatan (ic. PT. Capella Multidana) sangat keberatan danmenolak secara tegas karena Majelis BPSK Kota Pekanbaru telah salah dankeliru dalam memberikan pertimbangan hukum sebagai dasar putusannyatersebut, dengan alasan hukum sebagai berikut:1. Majelis BPSK menjatuhkan putusan melebihi kewenangan yang adapadanya;2.

Bahwa oleh karenanya Majelis BPSK bersikap berlebihan dalammemutus perkara a quo, sehingga putusan Majelis BPSK a quosangat layak untuk dibatalkan;Ad.2). Perjanjian Pembiayaan Konsumen 003028/039465/PBR/09/13/M tanggal12 September 2013 adalah perjanjian yang sah dan berkekuatan hukum;a.

Bahwa Majelis BPSK Kota Pekanbaru telah bertindak tendensiusserta keliru dan sembrono serta tidak paham dan tidak menggalisistem usaha yang berkembang dalam bentuk usaha pembiayaan/leasing yang terus berkembang ditengahtengah masyarakat denganmenggunakan standar kontrak tersebut, seolaholah adanya standarkontrak/kontrak baku oleh Majelis BPSK Kota Pekanbaru sebagaiperbuatan yang tidak diperbolehkan dan melanggar undangundang.Sikap Majelis BPSK demikian justru dikhawatirkan akan dapatmenghambat bahkan

Nomor 775 K/Pdt.SusBPSK/2015Ad.5).mengadili perkara ini untuk membatalkan putusan Majelis BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru, Nomor: 46/Pts/BPSK/XII/2014 tanggal 15 Januari 2015 dimaksud;Majelis BPSK Kota Pekanbaru telah salah dan keliru dengan menghukumPemohon Keberatan mengembalikan sisa pembayaran sejumlah uangRp39.582.000, dan menganggap hubungan antara Pemohon danTermohon sebagai hubungan sewa/rental;a.

Putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru, Nomor: 46/Pts/BPSK/XII/2014 tanggal 15 Januari 2015 antara Syakirman selakuPenggugat/Pemohon melawan PT. Capella Multidana selaku Tergugat/Termohon;3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Perjanjian Pembiayaan KonsumenNomor: 003028/039465/PBR/09/13/M tanggal 12 September 2013;4.

345 K/Pdt.Sus-BPSK/2019

kewenangan BPSK Kabupaten Karawang mengadilisengketa dalam perkara ini;Prosedur BPSK Karawang dalam perkara yang diputus dengan Nomor19/BPSKKRW/V/2018 cacat hukum, dan putusan batal demi hukumdan harus dibatalkan;Membatalkan Putusan BPSK Karawang Nomor 19/BPSKKRW/V/2018;Bahwa Panggilan BPSK Karawang tidak patut;Bahwa Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan olehTermohon Keberatan dalam pemeriksaan sengketa dan dokumen yangbersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan;Menghukum

Termohon Keberatan untuk membayar seluruh biayaperkara dalam pemeriksaan di BPSK Kabupaten Karawang dan dalamHalaman 2 dari 6 hal.

Memutuskan bukan kewenangan BPSK Kabupaten Karawang mengadilisengketa dalam perkara ini;3. Prosedur BPSK Karawang dalam perkara yang diputus dengan Nomor19/BPSKKRW/V/2018 cacat hukum, dan putusan batal demi hukum danharus dibatalkan;4.

Membatalkan putusan BPSK Karawang Nomor 19/BPSKKRW/V/2018;Bahwa panggilan BPSK Karawang tidak patut;Bahwa putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan olehTermohon Keberatan dalam pemeriksaan sengketa dan dokumen yangbersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan;7.

tanggal 27 Agustus 2018 dihubungkan denganpertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Karawang telah salahmenerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa sekalipun pengajuan keberatan a quo telah melewati tenggangwaktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perma Nomor 01 Tahun2006 tentang Tatacara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK,akan tetapi mengingat bahwa BPSK dalam memutus perkara a quo tidaksesuai dengan kewenangan yang ada padanya sebagaimana dalamketentuan perundangundangan

1055 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

tentang Pelaksanaan Tugas DanWewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnyadisebut KEPMENPERINDAG) yang berbunyi sebagai berikut:Ketua BPSK menolak permohonan penyelesaian sengketa konsumen,apabila permohonan gugatan bukan merupakan kewenangan BPSk;6.

Bahwa faktanya BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara telahmemeriksa dan mengadili Pengaduan Tergugat, sehingga demikianPutusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara tersebut telahbertentangan dengan Pasal 45 ayat 2 Undang Undang PerlindunganKonsumen juncto Pasal 118 ayat 4 HIR juncto Pasal 20.11 Perjanjian,oleh sebab itu Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Rantau Prapatmembatalkan Putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara, danatas wewenangnya memeriksa sendiri perkara ini;C.BPSK Pemerintah Kabupaten

Oleh sebab itu Putusan BPSK Pemerintah KabupatenBatu Bara yang menyatakan Pemohon tidak memberikan perjanjian (videhalaman 17), adalah sangat keliru;2.

Membatalkan Putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor238/Arbitrase/BPSKBB/V/2016 tanggal 30 Mei 2016, danMengadili sendiri perkara ini sebagai berikut :1. Menyatakan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara tidak berwenanguntuk memeriksa dan mengadili perkara ini;2. Menyatakan Pemohon adalah Pemohon yang beriktikad baik,menyangkut Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor 4111500949 tanggal 4Mei 2015 adalah sah, mengikat dan memiliki Kekuatan hukum;3.

Nomor 350/MPP/Kep/12/2001Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK dengan tegasmenyebutkan kewenangan BPSK adalah sebatas pemeriksaan dugaanpelanggaran terhadap Undang Undang Perlindungan konsumen4.

368 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Dengan demikian, BPSK secara absoluttidak memiliki wewenang (Kompetensi Absolut) untuk menyelesaikansengketa atas perjanjian tersebut.

Batu Baradan selanjutnya menyatakan membatalkan Putusan BPSK Nomor1101/Arbitrase/BPSKBB/II/2016 tanggal 28 September 2016;5.

Nomor 368 k/Pdt.SusBPSk/2017Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapatmenggugat pelaku usaha melalui BPSK di tempat domisilikonsumen atau pada BPSK yang terdekat.7.

Namun, dalam perkara a quo BPSK Kabupaten Batu Bara telahmemeriksa dan mengadili yang domisilinya Termohon Keberatanterletak di Sigambal, Wiraswasta, bertempat tinggal di Purwosari,Desa Bandar Tinggi, Kecamatan Bilan Hulu, KabupatenLabuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, padahal di tempat wilayahdomisili Termohon Keberatan ada BPSK yang terdekat yakni BPSKKabupaten Labuhanbatu. Namun, dalam perkara a quo kenapaTermohon Keberatan harus ke BPSK Kabupaten Batu Bara ???

(BPSk) terdekat.Halaman 47 dari 61 hal Put.

Menyatakan Bahwa Majelis Arbitrase Batu BaraTidak berkopentesi untuk memeriksa dan memutus perkara 1283/Arbitrase/BPSK-BB/IV/2016III. Menyatakan bahwa putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1283/Arbitrase/BPSK-BB/IV/2016 tanggal 11 Nopember 2016 batal demi hukum ;IV. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon keberatan untuk selain dan selebihnya;V.

/Arbitrase/BPSK/BB/IV/2016 tanggal 11 November 2016d.

beralasan hukumPutusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu) Bara No. 1283/Arbitrase/BPSK/BB/IV/2016 tanggal 11 November 2016 untuk dibatalkan.e.

Keputusan Presiden Nomor : 18 tahun 2010 pada Pasal (2) nyamenyatakan Setiap Konsumen dirugikan atau ahli warisnya dapatmenggugat Pelaku Usaha melalui BPSK di tempat domisiliKonsumen atau BPSK yang terdekat.d. Surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih Arbitrasedi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) tertanggal 16September 2015;e.

BPSk) Kabupaten Batu Bara Nomor462/Arbitrase/BPSKBB/VII/2016 tanggal 22 Agustus 2016;12.

Menyatakan bahwa putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor1283/Arbitrase/BPSKBB/IV/2016 tanggal 11 Nopember 2016 batal demihukum ;Halaman 38 Putusan Nomor 169/PdtSus/BPSK/2016/PN RapIV. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon keberatan untuk selain danselebihnya;V.

154 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

putusan BPSK tersebut;Halaman 5 dari 57 hal Put.

Dengan demikian, berdasarkan faktafakta dan dasar hukumtersebut diatas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan NegeriRantauprapat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untukmenyatakan membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu BaraNo. 434/Arbitrase/BPSK/BB/V/2016 tanggal 27 Juli 2016;TENTANG DUDUK PERKARA DALAM PUTUSAN BPSK KABUPATENBATU BARA NOMOR 434/ARBITRASE/BPSK/BB/V/2016 TANGGAL 27JULI 2016 TIDAK BENAR DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUMBahwa, tentang duduk perkara dalam Putusan BPSK

Kabupaten Batu Bara No.434/Arbitrase/BPSK/BB/V/2016 tanggal 27 Juli 2016;PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS BPSK KABUPATEN BATU BARADALAM PUTUSAN ARBITRASE BPSK KABUPATEN BATU BARA NOMOR434/ARBITRASE/BPSK/BB/V/2016 TANGGAL 27 JULI 2016 TIDAKCERMAT, KELIRU, BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP KEADILAN,KEPATUTAN, KEMANFAATAN DAN ATAU KEPASTIAN HUKUMBahwa, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali pertimbangnhukum Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara dalam Putusan Arbitrase BPSKNomor 434/Arbitrase/BPSK/BB/V/

RepublikIndonesia telah menegur/mengingatkan kepada Ketua BPSK KabupatenBatu.

Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 434/Arbitrase/BPSK/BB/V/2016 Tanggal 27 Juli 2016 Melebihi Wewenang Yang DiperbolehkanHukum (Ultra Vires)15.Bahwa, Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara No.434/Arbitrase/BPSK/BB/V/2016 tanggal 27 Juli 2016 telah mengadili danmemutus dengan melebihi apa yang menjadi kKewenangannya (Ultra vires).Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara hanyalah mengadili sengketaKonsumen termasuk didalamnya berwenang menetapkan ganti rugi.

45 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Nomor 45 K/Pdt.SusBPSK/2017(6) Permohonan gugatan bukan kewenangan BPSK;Ill. Putusan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KabupatenBatu Bara telah melewati batas waktu 84 (delapan puluh empat) hari kerja;a.

Bahwa ternyata dalam putusannya, BPSK telah melampaui bataskewenangannya yang telah jelas secara /imitative ditentukan olehundangundang. BPSK malah menilai perjanjian kredit yang dibuatHalaman 9 dari 33 hal Put.

Hal tersebutdapat dilihat dalam tugas dan wewenang BPSK di Pasal 3KepMenPerindag Nomor 350 Kep/MPP/12/2011 tentang PelaksanaanTugas dan Wewenang BPSK.

Menyatakan BPSK Kabupaten Batu Bara tidak memiliki kewenanganmengadili perkara yang diajukan oleh Termohon Keberatan;3. Menyatakan Putusan Majelis Hakim BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor116/P3K/JSIII/BPSKBB/II/2016 tanggal 17 Juni 2016 batal dan tidakmempunyai kekuatan hukum;4.

Menyatakan putusan BPSK Kabupaten Batubara tidak memilikikewenangan mengadili perkara yang diajukan oleh Termohon Keberatan;3. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Putusan BPSK KabupatenBatubara Nomor 116/P3K/JSIII/BPSKBB/II/2016, tanggal 17 Juni 2016;4.

374 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Nomor 374 K/Pdt.SusBPSK/2016Ketua BPSK menolak permohonan penyelesaian sengketa konsumenapabila: permohonan gugatan bukan merupakan kewenangan BPSK.;7.

Bahwa dengan demikian tindakan BPSK Kota Batam yang tetapmenerima pengaduan permohonan' penyelesaian sengketa dariTermohon/Tergugat merupakan bentuk pelanggaran atas aturanaturanterkait yang telah disampaikan diatas, dan oleh karena itu menurut hukumputusan BPSK Kota Batam dimaksud haruslah dinyatakan batal;B.Bahwa BPSK Kota Batam Telah Melampaui Wewenangnya DenganMemeriksa Dan Memutus Pengaduan Dari Termohon/Tergugat YangTerdaftar Dengan Nomor 057/PK/BPSK/VIII/2015 Dengan MenggunakanForum Penyelesaian

Arbitrase BPSK Kota Batam1.

Perbuatan dari BPSK KotaBatam yang tetap melakukan pemeriksaan dan memutus denganmenggunakan forum arbitrase BPSK secara sepihak tanpa adanyakesepakatan dan persetujuan antara Pemohon/Penggugat danTermohon/Tergugat adalah perobuatan yang secara jelas melanggaraturanaturan terkait yang telah disampaikan diatas, dan oleh karena itumenurut hukum putusan BPSK Kota Batam dimaksud haruslah dinyatakanbatal demi hukum;C.Bahwa BPSK Kota Batam Di Dalam Mengeluarkan Amar Putusan Nomor 2Dan 3, Telah Melampaui

Nomor 374 K/Padt.SusBPSK/2016Pemohon/Penggugat dimaksud, dari BPSK Kota Batam pun turutmengakui (vide halaman 2 putusan Arbitrase BPSK Nomor 032/PKARB/BPSK/VIII/2015).