Ditemukan 313 data
131 — 17
menjadi tanggung jawab terdakwa karena barang yangsudah terinout oleh operator scylla dalam mobil box/ van tanggung jawabterdakwa tidak terdakwa laporkan sebagai hasil penjualan padahal Tokotokopelanggan sudah membayar langsung kepada terdakwa.Menimbang, bahwa terdakwa dalam melaksanakan tugasnya sebagaiSalesman Tim Canvas seharusnya setiap selesai melakukan penjualan harusmenyelesaikan adminitrasi penjualan pada hari yang sama, wajibmempertanggungjawabkan setiap faktur tagihan yang dikontra bon dari bagianA
93 — 28
Ranaka Makmur Indah, karena adanya kuasadirektur yang tidak benar, sedangkan nama Adrianus Satung tidak tercantumdalam akta pendirian perusahaan maupun perubahannya, dan perbuatanPanitia Pengadaan yang menambahkan syarat Penerima Kuasa dari Direktur pada angka 29.4.d.1 dokumen lelang, yang bertentangan dengan Lampiran Bab II A. 1 huruf, huruf b, huruf g, huruf i.l)a), huruf f.5).d).(1) dan Bab III bagianA angka 1 (m) butir 1 (c) Lampiran Keppres No. 80 tahun 2003 tentangPengadaan Barang dan Jasa
114 — 87
terdapatpada Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut:e Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 1149 K/Sip/1975, tanggal 17April 1979, yang mengandung kaidah hukum, Karena dalam suratgugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batasbatas tanahsengketa, gugatan tidak dapat diterima;e Surat Edaran Nomor 3 tahun 2018 Tentang Pemberlakuan RumusanHasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2018 sebagaiPedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 3 Nopember2018 pada bagian Ill Rumusan Hukum Kamar Agama, pada bagianA
berkaitandengan tanah yang telah bersertifikat dengan nama penjual danmelakukan transaksi jual beli di hadapan Pejabat Pembuat AktaTanah (PPAT) adalah pembeli yang beritikad baik yang mendapatperlindungan hukum;e Surat Edaran Nomor 3 tahun 2018 Tentang Pemberlakuan RumusanHasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2018 sebagaiPedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 3 NopemberHalaman 168 dari 198 hal.Putusan Nomor 301/Pdt.G/2019/PA.Ktb.2018 pada bagian Ill Rumusan Hukum Kamar Agama, pada bagianA
230 — 145
demikian hubungan hukum yang ada adalah hubunganhukum antara Penggugat dengan Tergugat II dan tidak pernah ada hubunganhukum antara Penggugat dengan Tergugat I sehubungan dengan penempatandeposito yang dimaksud dalam perkara aquo; Bahwa tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat Ijuga terbukti dengan terungkapnya fakta hukum yang tidak terbantahkan,yaitu. fakta bahwa Penggugat telah menerima pembayaran bunga dariTergugat II, bukan dari Tergugat I sebagaimana telah diuraikan pada bagianA
198 — 193 — Berkekuatan Hukum Tetap
diperbaharui;Bahwa perlu ditegaskan di sini sekali lagi bahwa Pemohon Banding dan pihakpembeli/perusahaan smelter adalah pihakpihak yang tidak mempunyaihubungan istimewa (hal ini juga telah didiskusikan dalam pemeriksaan pajakdan Terbanding mengakui bahwa atas transaksitransaksi di atas tidak terdapathubungan istimewa), sehingga kesepakatan yang dicapai pada waktu itu(sekitar tahun 1997) merupakan kesepakatan yang wajar Berdasarkan tabeldiatas nampak bahwa penetapan biaya TC/RC dengan rumusan Tonase BagianA
karena nilaipenjualannya tinggi, meskipun biaya Treatment and RefiningCost nya juga menjadi relatif tinggi dibandingkan denganTreament and Refining Cost dengan rumusan Tonase BagianB, di lain pihak apabila harga tembaga turun, maka biayaTreatment and Refining Cost nya juga akan mengecil/lebihrendah dibandingkan biaya Treatment and Refining Costberdasarkan rumusan Tonase Bagian B, berikut adalahinformasi statistic perbandingan antara perhitungan biayaTreatment and Refining Cost dengan rumusan Tonase BagianA
210 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasarkan tabel diatas nampak bahwa penetapan biaya TC/RC dengan rumusan Tonase BagianA ditetapkan berdasarkan tarif yang berlaku pada saat itu. Salah satu hal yangpenting dari kontrak jangka panjang tersebut adalah Pemohon Bandingmendapatkan komitmen jangka panjang dari pihak pembeli/smelter untukmembeli produk Pemohon Banding dengan jumlah tertentu untuk jangka waktuyang relatif lama (sekitar 13 tahun).
kenaikancukup tinggi hingga saat ini, di sini nampak bahwa penetapan Treatmentand Refining Cost dengan rumusan Tonase Bagian A adalahberdasarkan pada tarif yang berlaku di pasar pada saat kontrak tersebutditandatangani (di tahun 1997 biaya Treatment and Refining Costdengan rumusan Tonase Bagian A adalah sekitar 27.3% dan kontrakPemohon Banding ditutup dengan tarif sekitar 25%);Halaman 40 dari 177 halaman Putusan Nomor 1499/B/PK/PJK/2017Bahwa di tahun 2008 biaya Treatment and Refining Cost Tonase bagianA
83 — 20
,bagianA.7.0., bagian B.1.f.7, dan bagian B.1.f.8, dimanaternyata saksi UU SURYA PERDANA tercatat sebagaiPengurus baik sebagai Direktur maupun Wakil Direkturpada CV. Bintang Niaga Sejahtera, CV. Priangan Asri,dan CV. Naratas, yang seharusnya terhadap CV. BintangNiaga Sejahtera dinyatakan gugur, namun nyatanya CV.Bintang Niaga Sejahtera oleh Pokja Tim 4 dinyatakansebagai Pemenang Lelang.14.
1.Satria Adhitama Sukma
2.Raihan Hudiana
3.Alfian Tegar Prakasa
4.Bimo Maulidianto Putra Bono
Tergugat:
1.Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,
2.DR. Bambang PS Brojonegoro
3.Erick Tohir
4.Saleh Husin, S.E., M.SI.
431 — 332
Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan di dalam bagianA. DALAM EKSEPSI tersebut di atas secara mutatismutandismerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian dalam bagianB. DALAM POKOK PERKARA ini;KTUN Objek Sengketa Telah Diterbitkan sesuai dengan Kewenangandan Prosedur Yang Berlaku26.
H. ACENG HUSNA
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat
Intervensi:
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
311 — 161
Bahwa sebagaimana telah Tergugat II Intervensi uraikan pada bagianA Pokok Perkara dalam Jawaban ini, SHP 2/1994 bukan berasal daritanah hak milik sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya,melainkan berasal dari tanah negara bekas hak milik adat persil No.23 b D.II yang terletak di Desa Kertamulya, Kecamatan Padalarang,Kabupaten Daerah Tingkat Il, Bandung.;3.
79 — 34
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 1981/MENKES/SK/XII/ 2010 TentangPedoman Akuntansi Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit didalam sub Ill.Neraca, dibagian BagianA.2. Aset Lancar, Sub. Bagianc.
67 — 32
putusanPengadilan TIPIKOR pada PN Klas 1 Kupang, tidak ditemukan satufakta dan bukti apapun yang dapat dirujuk untuk membuktikansecara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa (Fransiskus Malar,ST.) telah menikmati sepeserpun uang yang dikategorikan sebagaikerugian Negara dalam perkara a quo, termasuk uang sebanyak Rp31.014.317,00, Merujuk pada SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG Nomor 4tahun 2016, Tentang PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPATPLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2016 SEBAGAIPEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN, (bagianA
86 — 52
dalam perkara ini, baik dari PenuntutUmum maupun yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, makaterdapatlah faktafakta hukum sebagai berikut :e Bahwa benar pada tahun 2005 dan 2006 SaksiKALENDI MANANGAHAU alias KALENDI ~ selakuBendahara Umum / Pemegang Kas Daerah (PKD) padaBagian Keuangan Sekretariat Daerah KabupatenSumba Timur (sekarang menjadi Dinas PendapatanPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah / DPPKADKabupaten Sumba Timur), berama dengan Saksi Drs.DAUD NDAKULARAK Alias DAUD selaku Kepala Bagiana
Terbanding/Tergugat V : PRIASTO selaku Direktur PT. MANDIRI EKA ABADI
Terbanding/Tergugat III : SUHARDI selaku Komisaris PT. MANDIRI EKA ABADI
Terbanding/Tergugat I : PT.MANDIRI EKA ABADI
Terbanding/Tergugat VI : ANISA HIMAWAN selaku Chief Executive Officer CEO Direksi The Pakubuwono Development
Terbanding/Tergugat IV : INDRA WIDJAJA ANTONO
Terbanding/Tergugat II : DR. COSMAS BATUBARA selaku Komisaris Utama PT. MANDIRI EKA ABADI
Terbanding/Tergugat VII : PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN THE PAKUBUWONO SIGNATURE
Terbanding/Turut Tergugat : JUSTIN LIM HWA TAT
231 — 175
Bahwa PARA TERGUGAT tidak sependapat dengankeseluruhan dalil yang dinyatakan oleh PENGGUGAT pada bagianA.
94 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
Cipta Varia Kharisma Utama, hal tersebut tidak sesuai denganLampiran Il Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada bagianA angka 3 tentang Penyusunan dan Penetapan Rencana PelaksanaanPengadaan, huruf a ke 2.d bahwa dalam menyusun HPS telahmemperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan keuntungan danHal. 4 dari 91 hal.
79 — 16
70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ke IlPeraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 halaman 176, selanjutnyapada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P49;Fotokopi Perpres UU No. 70 tahun 2012 Pasal 82 ayat 6 PeraturanPresiden RI No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ke Il PeraturanPresiden RI No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/jasaPemerintah halaman 89 dan halaman 90, selanjutnya pada fotokopi buktisurat tersebut diberi tanda P50;Fotokopi Perpres UU No. 70 tahun 2012 Pasal 81 ayat 1 huruf b bagiana
Pembanding/Penggugat II : Lili Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat III : Amislan Surbakti Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat IV : Sukiyati Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat V : Albert Sagala Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat VI : Tongozatulo Giawa Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat VII : Jaswadi Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat VIII : Junis Aritonang Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat IX : Mieke Dumasary Harahap Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat X : Duma Raya Pakpahan Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat XI : Bori Buhori Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat XII : Adrianus Musila Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat XIII : Hj Sahati Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat XIV : Sapran Adi Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat XV : Sonang Harahap Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat XVI : Subur Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Terbanding/Tergugat I : Direktur Utama Perusahaan Umum Jasa Tirta II
Terbanding/Tergugat II : Walikota Bekasi
Terbanding/Tergugat III : Kepala Dinas Tata Kota Bekasi
Terbanding/Tergugat IV : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Terbanding/Tergugat V : Kepala Kepolisian Resort Metro Kota Bekasi
Terbanding/Tergugat VI : Kepala Kepolisian Sektor Metro Bekasi Selatan
Terbanding/Tergugat VII : Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kota Bekasi
Terbanding/Turut Tergugat XXII : Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Terbanding/Turut Tergugat XXIII : Kepala Badan Pertanahan Kota Bekasi
132 — 90
Bahwa dengan sifat dan karakteristik tersebut di atas (termasuk pada bagianA dan B), adalah tidak mungkin melakukan pengujian terhadap gugatanaquo melalui PTUN, sebab apa yang dipermasalahkan dalam gugatan a quosama sekali bukan merupakan kompetensi absolut (kewenangan mengadili)PTUN yang diatur dalam Pasal 1 angka 3, Pasal 1 angka 4 dan Pasal 2UndangUndang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PeradilanTata Usaha Negara (UU PTUN) jo Pasal
299 — 200
demikian maka Eksepsi TERGUGATINTERVENSI yaitu gugatan PENGGUGAT INTERVENSI kabur (ObscuurLibel), beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan Eksepsi TERGUGAT INTERVENSI Il, TERGUGATINTERVENSI IV dan TERGUGAT INTERVENSI V pada bagian A yaitugugatan PENGGUGAT INTERVENSI kurang pihak (Plurium Litis Consortium)sebagai berikut :Menimbang, bahwa inti dari Eksepsi TERGUGAT INTERVENSI Il,TERGUGAT INTERVENSI IV dan TERGUGAT INTERVENSI V pada bagianA
RIDWAN YASIN, S.H., M.H.
Tergugat:
BUPATI GORONTALO UTARA
326 — 528
Hal ini bertentangan dengan PeraturanPemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilmaupun Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang DisiplinPegawai Negeri Sipil.17.Bahwa pada pokoknya kategori pelanggaran hukuman disiplin baik dalamPeraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai NegeriSipil maupun Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang DisiplinPegawai Negeri Sipil, dapat dibagi menjadi 3 bagiana.
215 — 441 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal inidapat dibaca dengan jelas dalam Lampiran Undang Undang Nomor 12Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan, bagianA. Bahasa Peraturan Perundangundangan, angka 247 yang menyebutkansebagai berikut:Untuk memberikan perluasan pengertian kata istilah yang sudah diketahuiumum tanpa membuat definisi baru, gunakan kata meliputi;(penebalan dan garis bawah oleh pemohon kasasi sebagai penegasan bunyikaidah hukum);.
88 — 24
kontrak pekerjaanadalah berdasarkan PeraturanKepala (Perka) LKPP Nomor 15 Tahun2012 ~tentang Standard Dokumen Pengadaan padaSyaratSyaratUmumKontrak (SSUK), Bagian A, 1, Klausul 1.24telahdisebutkanbahwaMasakK ontrakadalahjangkawaktuberlakunyakonitrakiniterhitungsejaktanggalkontrakditandatanganisampaidenganmasapemeliharaanberakhir.Bahwa ahli menerangkan masa pemeliharaan dalam kontrakPeraturanKepala (Perka) LKPP Nomor 15 Tahun 2012 tentang StandardDokumen Pengadaan padaSyaratSyaratUmumKontrak (SSUK), BagianA