Adapun hasil hutan tersebutberdasarkan penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undangundang Kehutanan dapat berupadiantaranya hasil nabati beserta turunannya seperti kayu, hasil hewani beserta turunannyaseperti satwa liar, bendabenda nonhayati yang secara ekologis merupakan satu kesatuanekosistem dengan bendabenda hayati penyusun hutan, jasa yang diperoleh dari hutan sertahasil produksi yang langsung diperoleh dari hasil pengolahan bahanbahan mentah yangberasal dari hutan yang merupakan produksi primer.HIm.

Palembangdengan jabatan sebagai Kasat Polhut BKSDA Sumatera Selatan,tugas dari Jabatan saksi tersebut adalah mengkoordinir kegiatanperlindungan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasankonservasi, mengkoordinir kegiatan Polisi Kehutanan sesuai Juknisdan Juklak dan mengkoordinir serta bertanggung jawab terhadapkelancaran dan sarana prasarana Polhut Balai KSDA SumateraSelatan, serta pengawasan peredaran TSL di Provinsi SumateraSelatan dan Bangka Belitung.Bahwa satwa adalah semua jenis Sumber Daya Alam Hewani

keanekaragaman dan nilainya; Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU RI No.5 tahun 1999 tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang dimaksuddengan Ekosistem sumber daya alam Hayati adalah system hubungan timbalbalik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun nonhayati yang salingtergantung dan perngaruh mempengaruhi; Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU RI No.5 tahun 1999 tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang dimaksudSatwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani

Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam MalukuNomor : ST.01/IVK.30/Peg/2016, tanggal 05 Januari 2016untuk memberikan keterangan ahli terkait denganKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;eBahwa dapat ahli jelaskan bahwa yang dimaksud denganKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemberdasarkan UU No.5 Tahun 1990 dan PP No. 7 Tahun 1999sebagai berikut :e Sumber daya alam hayati adalah unsurunsur hayati di alamyang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dansumber daya alam hewani

kelompok hasil hutan kayu ;Bahwa sesuai dengan Pasal 1 poin ke13 UURI No. 18 Tahun 2013 TentangPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, disebutkanhasil hutankayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan,atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan ;Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Republik IndonesiaNomor : P.91 / Menhutll / 2014 Pasal 1 poin ke2 bahwa hasil hutan bukankayu yang selanjutnya disebut HHBK adalah hasil hutan hayati baik nabatimaupun hewani

Bahwa berdasarkan Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pada Pasal1 angka 1 bahwa Sumber daya alam hayati adalah unsurunsur hayatiHal 28 dari 52 Halaman Putusan Nomor 774/Pid.B/LH/2020/PN Pbr di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dansumber daya alam hewani (Ssatwa) yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.PadaPasal 1 angka 2 bahwa Konservasi sumber daya alam hayati adalahpengelolaan

sumber daya alam hayati yang pemanfaatannyadilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambunganpersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitaskeanekaragaman dan nilainya.Pada Pasal 1 angka 3 bahwaEkosistem sumber daya alam hayati adalah sistem hubungan timbalbalik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun non hayati yangsaling tergantung dan pengaruh mempengaruhi.Pada Pasal 1 angka 5bahwa Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yanghidup di darat, dan atau di air, dan

sehinggaMajelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa perbuatan yangrelevan dengan faktafakta hukum dan dalam arti apabila salah satu perbuatandalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telahterpenuhi;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendakidan mengetahui apa yang dilakukan dan menyadari akibat dari perouatannyatersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1990menyatakan satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani

Ditambah/(Dikurangi) Menjadi Uraian (Rp) (Rp) (Rp)PPN Kurang/(Lebih) Bayar 1.019.932.821 1.019.932.821Sanksi Bunga 0 0Sanksi Kenaikan 1.019.932.821 1.019.932.821Jumlah PPN ymh/(lebih) dibayar 2.039.865.642 2.039.865.642 Permohonan Banding;Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas keputusan TerbandingNomor KEP183/WPJ.19/2014 tanggal 04 Februari 2014 atas koreksiTerbanding dengan alasan sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding bergerak dalam bidang industri minyak kasar(minyak makan) dari nabati dan hewani

penguasannya, memiliki yaitu) membuat hasil hutanmenjadi miliknya, dan mengangkut adalah membawa hasil hutan denganmenggunakan alat berupa mobil, perahu atau kapal; Bahwa hasil hutan terbagi atas hasil hutan hayati dan hasil hutannon hayati; Bahwa hasil hutan hayati dibagi lagi atas hasil nabati besertaturunannya seperti kayu, bambu, rotan, rumput rumputan, jamurjamur, tanaman obat, getah getahan, dan lainnya serta bagian daritumbuh tumbuhan atau yang dihasilkan oleh tumbuhtumbuhan didalamhutan dan hasil hewani

Dalam Keadaan Hidup;Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN BisKunjungi Website kami di pnbengkalis.go.idMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanbeberapa kerangka defenisi (Tinjauan Pustaka) sebagai berikut:1Mengangkut adalah mengangkat dan membawa, memuat atau mengirimkankepada (Vide: Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Versi Online/daringDalam Jaringan, Website: HTTP//kbbi.web.id, tanggal 19 Juni 2017, 11.28WIB)Satwa adalah segala macam jenis sumber daya alam hewani

Opzettelijke yang secara umummaknanya meliputi arti dari istilah Menghendaki (willen) danMengetahui (wetens), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinyaperbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatanmelawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu;Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 5 UndangUndang No. 5 Tahun1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, yangdimaksud dengan satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani

Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup danKehutanan Wilayah Kalimantan No:S.86/BPPHLHK/SW.3/8/PPNS/2017tanggal 7 Agustus 2017 dan Surat Tugas No : ST.472/BKSDA.KALBAR/PEG/8/2017 tanggal 9 Agustus 2017.Bahwa Ahli memiliki Kualifikasi keahlian dibidang Konservasi Sumber DayaAlam Hayati dan Ekosistemnyakarena sudah pernah ditunjuk sebagai AHLIberkaitan dengan Peredaran Illegal Satwa yang dilindungi.Bahwa yang dimaksud dengan Satwa yang dilindungi Undangundang adalahsemua jenis Sumber daya alam hewani

Tugas Ahli adalahmemberikan pelayanan operasional karantina hewan dan karantinatumbuhan, pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati, dan saranateknik, serta pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi, dan jugapengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundangundangan dibidang karantina hewan dan karantina tumbuhan sertakeamanan hayati hewani dan nabati.

bertugas di Ambonmenjabat sebagai Kepala Sub Seksi Pelayanan Operasional SKP Kelas 1Ambon;Bahwa tugas dan tanggung jawab AHLI selaku Kepala Sub SeksiPelayanan Operasional adalah melakukan pemberian pelayananoperasional karantina hewan dan karantina tumbuhan, pengawasankeamanan hayati hewan dan nabati, sarana teknik, serta pengelolaansystem informasi dan dokumentasi, serta pengawasan dan penindakanpelanggaran peraturan perundangundangan di bidang Karantina hewandan Karantina tumbuhan serta keamanan hewani

Opzet dengan kesadaran akan kemungkinan (Dolus eventualis);Menimbang, bahwa sub unsur menangkap, melukai, membunuh,menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakanmerupakan suatu unsur alternatif yang mana bila salah satu perbuatan telahterbukti maka sudah cukup untuk memenuhi unsur kedua ini;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan satwa berdasarkanUndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990, Pasal 1 angka 5adalah semua jenis Sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan / atau

Dikurangi) Menjadi(Rp) (Rp) (Rp)PPN Kurang/(Lebih) Bayar 578.316.514 + 578.316.514Sanksi Bunga 219.120.881 219.120.881Sanksi Kenaikan 121.814.679) + 121.814.679)Jumlah PPN ymh/(lebih) dibayar 919.252.074 + 919.252.074 PERMOHONAN BANDING;Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas keputusan TerbandingNomor KEP1563/WPJ.19/2013 tanggal 04 November 2013 atas koreksiTerbanding dengan alasan sebagai berikut:deBahwa Pemohon Banding bergerak dalam bidang industri minyak kasar(minyak makan) dari nabati dan hewani

tentang binatang);Menimbang yang dimaksud dengan mengangkut adalah mengangkat danmembawa, memuat dan membawa atau mengirimkan;Menimbang yang dimaksud dengan memperdagangkan adalahmendagangkan, menjualbelikan secara niaga (biasanya harga jual lebin mahaldaripada harga belli);Menimbang bahwa yang dimaksud dengan satwa sudah didefinisikandalam Pasal 1 ayat (5) Undangundang Republik Indonesia nomor 5 Tahun1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yaitusemua Jenis sumber daya alam hewani

Sebelumnya Ahli adalan Calon TeknisKehutanan di BKSDA NTT Il Ruteng dari Tahun 19992000, Ajun TeknisiHalaman 7 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.B/LH/2022/PN LitKehutanan Pertama di BKSDA NTT II di Ruteng dari tahun 20012003, dan PEHMuda di Balai Besar KSDA NTT di Kupang Tahun 20082020; Bahwa, menurut Pasal 1 ayat (5) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1990tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya yang dimaksuddengan Satwa adalah segala jenis sumberdaya hewani yang hidup di darat, air,dan udara; Bahwa

Sumber Daya Alam Hayati unsurunsur hayati di alam yang terdiridari sumber daya alam nabati (tubuhan) dan sumber daya alam hewani(satwa) yang bersama dengan unsur nonhayati disekitarnya secarakeseluruhan membentuk ekosistem;b. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati adalah pengelolaan sumberdaya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untukmenjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara danmeningkatkan kualitas Keaneka ragaman dan nilainya;Cc.

belikan yang merupakan persetujuan saling mengikat antarapenjual sebagai pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihakyang membayar harga barang yang dijual;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 5juncto Pasal 20 ayat (2) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1990 tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menerangkan bahwayang dimaksud dengan satwa yang dilindungi adalah semua jenis Sumber dayaHalaman 19 dari 25 Halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/LH/2019/PN Dumalam hewani