Bahwa Judex Juris dan Judex Facti yang mengadili perkaraa quo S.O.r. telah KHILAF dan KELIRU TIDAKMELAKSANAKAN MENERAPKAN ASAS KEADILAN, karena sama sekalitidak mempertimbangkan tentang adanya ITIKAD BURUK danPENYALAHGUNAAN KEADAAN serta KEKUASAAN dari TermohonPeninjauan Kembali dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini dengan tuntutan bunga dan denda secara terusmenerus dengan perhitungan bunga berganda dengan caramerugikan para Pemohon Peninjauan Kembali dan II, yangHal. 28 dari 32 hal. Put.

Bahwa Judex Juris dan Judex Facti S.o.r. telah SECARANYATA KHILAF DAN KELIRU TIDAK MELAKSANAKAN MENERAPKANPRINSIP/ASAS LEX CERTA suatu) materi dalam peraturanperundang undangan tidak dapat diperluas atau ditafsirkanlain selain yang tertulis dalam peraturan perundangan(LEX STRICTA), karena salah menerapkan ketenbJan Pasal1838 jo Pasal 1238 KUHPerdata yang dijadikan dasar hukumoleh Judex Facti dalam memutus perkara a quo. sebabJudex Facti dan Judex Juris telah menjustifikasi tuntutanTermohon Peninjauan

Bahwa Judex Juris dan Judex Facti S.o.r. telahKHILAF dan KELIRU TIDAK MELAKSANAKAN MENERAPKAN HUKUMPEMBUKTIAN dan KHILAF atau KEURU melakukan penilaianHUKUM PERJANJIAN, dengan menyatakan sah perjanjian:a. Akta Perjanjian Jual Beli No. 6 tanggal 7 Juni 2003yang dibuat di hadapan Egawati Siregar. SH. Notaris diMedan;b. Akta Perjanjian Jual Beli No. 2 tanggal 7 Juni 2003yang dibuat di hadapan Egawati Siregar, SH., Notaris diMedan;c.

Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di JalanRaya Gabion, Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan MedanBelawan;s.0.r. jelas TELAH KHILAF DAN KEURU MENERAPKAN HUKUMACARA PERDATA, khususnya ASAS SA/S/IE SUR SAISIE NE VAUT.karena sita jaminan tersebut bertumpang tindih dengansita yang telah dijalankan oleh PANITIA URUSAN PIUTANGNEGARA CABANG SUMATERA UTARA berdasarkan Surat PerintahPenyitaan No.: SPS.131/PUPNC.02.01/2005 berrtanggal 19Juli 2005 jo Berita Acara Penyitaan No.

DAN JUDEX JURIS TELAH KHILAF DAN KELIRUMELAKSANAKAN HUKUM PEMBUKTIAN, khususnya tentang nilaialat bukti yang hanya berupa foto copy, yang menurutYurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, yakni:a. putusan Mahkamah Agung RI No. 701 K/Sip/1974bertanggal 14 = April 1976 yang menyatakansebagai berikut"Karena Judex Facti mendasar keputusannya atas suratsurat "bukti yang terdiri dari foto copy yang tidaksecara sah "dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedangterdapat diantara nya yang penting penting yangsecara

menyalahgunakan jabatannya;Dengan demikian maka terlihat jelas Pengadilan Tingkat Pertama telahmelakukan kelalaian dalam penerapan Hukum Acara, dimana ketidakpatuhanatau pelanggaran terhadap ketentuanketentuan Hukum Acara Pidana dalamKUHAP jelas merupakan penyimpangan serius dari asas legalitas HukumAcara Pidana sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 3 KUHAP, sehinggaakibatnya Putusan tersebut dapat dibatalkan atau bahkan batal demi hukum;Bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Kisaran telah khilaf

) alinea ke3 menjelaskan :Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan secara lisandidepan persidangan secara lisan pada pokoknya agar Majelis Hakim dapatmenghukum Terdakwa dengan hukuman yang seringanringannya karenaTerdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangj lagi;Bahwa pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Kisaran sebagaimana yangterurai pada halaman 2 (dua) alinea ke3 sangat tidak tepat dimanapertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengambil putusantelah khilaf

Saya serahkan nasib saya kepada MajelisHakim tentang hukuman yang saya terima nanti, tetapi saya tetap memohonkepada Allah SWT semoga Majelis Hakim tetap diberikan petunjuk danhidayahNya agar Majelis Hakim Yang Mulia dan Terhormat dapatmengambil suatu keputusan yang benarbenar adil, sebab keputusan ituakan dipertanggung jawabkan kebenaranya dikemudian hari kepada AllahYang Maha Kuasa .Dengan demikian maka terlihat jelas pertimbangan Majelis Hakim TingkatPertama dalam mengambil putusan telah khilaf

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran telah khilaf dan kelirudalam membuat pertimbangan Hukum sebab sama sekali tidakmempertimbangkan keterangan/keberatan dan pledoi Terdakwa yang dibuatsecara tertulis bukan secara lisan tertanggal 3 Oktober 2018, namun terdakwatidak diberikan kesempatan untuk menyerahkan pembelaannya tersebutdipersidanganMenimbang, bahwa terkait dengan memori banding Penasihat Hukumterdakwa sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim Tingkat banding akanmempertimbangkan lebih

Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan serta menolak dengan tegas dan kerasatas Putusan No. 01/Plw.Pdt/Pailit/2013/PN.Mks. tanggal 23 Januari 2014 tersebut,karena Pemohon Kasasi berpendirian bahwa Pengadilan Niaga pada PengadilanNegeri Makassar telah salah/keliru dan khilaf dalam melaksanakan dan menerapkanhukum serta memutus perkara atas dasar halhal yang bertentangan dengan hukum;Hal. 25 dari 43 hal. Put. Nomor 221 K/Pdt.SusPailit/20143.

;Bahwa pertimbangan hukum tersebut jelas adalah keliru dan khilaf dimana ahliKepailitan Dr.

JUDEX FACTI TELAH SALAH/KELIRU DAN KHILAF DALAMMENERAPKAN UNDANGUNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANGAGRARIA DAN UNDANGUNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANGPERSEROAN TERBATAS:a Bahwa Judex Facti telah memberikan pertimbangan hukum pada halaman 99sebagai berikut:5. Resiko Bisnis Walaupun dipailitkan secara pribadi, akan tetapi tentu akan berpengaruhterhadap kegiatan perseroan (PT.

Bahwa dengan demikian terbukti Judex Facti telah salah/keliru dan khilaf dalammenerapkan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Agraria danUndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas denganmempertimbangkan harta Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I sebagaiharta pailit Termohon Kasasi IT;IV.JUDEX FACTI TELAH KHILAF DAN KELIRU DENGAN MEMBERIKANPERTIMBANGAN HUKUM YANG KONTRADIKTIF:a Bahwa di satu sisi, Judex Facti telah mempertimbangkan dan memutuskanPemohon Kasasi adalah pemilik

,tanggal 23 Januari 2014, telah salah/keliru dan khilaf dalam menerapkan danmelanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkanoleh peraturan perundangundangan;6.

Pakem,Desa Wringintelu, Kec.Puger,Kabupaten Jember;Bahwa sebab terdakwa membunuh kakak Terdakwa karena Terdakwa jengkelkepada kakak Terdakwa yang sering memarahi Terdakwa terus dan disuruhmenyiapkan air hangat untuk mandi anaknya (keponakan Terdakwa);Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan karena jengkel dan khilaf , daqnkalau menyuruh Terdakwa dengan menunjuknunjuk jarinya kearah Terdakwasehingga Terdakwa khilaf dan tidak Terdakwa rencanakan pas kejadiantersebut langsung Terdakwa membunuhnya;Bahwa Terdakwa

kayu jati yang di dapat dari dan Terdakwa pukulkandari arah belakang kebagian lehernya lanagsung jatuh membujur keutaradengan possisi miring menghadap kebarat lalu Terdakwa pukul lagi dibagiankepala bagiana kening dan terkahir Terdakwa pukul mulut;Bahwa sebab terdakwa membunuh kakak Terdakwa karena Terdakwajengkel kepada kakak Terdakwa yang sering memarahi Terdakwa terus dandisuruh menyiapkan air hangat untuk mandi anaknya (keponakan Terdakwa)dan Terdakwa melakukan pembunuhan karena jengkel dan khilaf

, daqnkalau. menyuruh Terdakwa dengan menunjuknunjuk jarinya kearahTerdakwa sehingga Terdakwa khilaf dan tidak Terdakwa rencanakan paskejadian tersebut langsung Terdakwa membunuhnya dan setelah memukulkakaknya Terdakwa tidak tahu kakak Terdakwa meninggal dunia, karenasetelah selesai memukul dibagian mulutnya Terdakwa lalu mengambil jaketkulit warna hitam dan Terdakwa mengambil kendaraan sepeda motorkawasaki blitz dan Terdakwa keluar dan lari keutara jurusan balung kerumahistri Terdakwa;Menimbang

nomor452/Pdt.G/2019/PN.Dps.Perjanjian Perdamaian ini adalah penyelesaian yang bersifat final danmenyeluruh (comprehensive and final settlement) oleh karenanya semuapersyaratan dalam perjanjian ini para pihak setuju dan sepakat dianggaptelah terpenuhi pada saat perjanjian ini ditanda tangani.Pasal 2.Para Pihak dengan itikad baik tidak melakukan tuntutan dan atau gugatanapapun juga tanpa kecuali dikemudian hari atas Perjanjian Perdamaian ini.Pasal 3.Direktur saat dalam proses Permohonan Likuidasi telah khilaf

Menyatakan Direktur telah khilaf dan salah tidakmenyampaikan adanya akta terakhir yaitu Akta PernyataanKeputusan Rapat PT. BALI VIVA LAVI ESTATE, Nomor:7, tanggal 10 Mei 2011, dibuat dihadapan NI MADELISTYAWATI, SH, M. Kn. Notaris di KabupatenBadung;2. Direktur tetap melaksanakan putusan telah berkekuatanhukum tetap atas PENETAPAN Nomor:436/Pdt.P/2017/PN. Dps, tanggal 6 Nopember 2017;3. Direktur menyatakan demi hukum dan menyerahkanAkta Pernyataan Keputusan Rapat PT.

denganpertimbangan hukum yang diterapkan karena pada sidang persiapan yangdilakukan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidakpernah ada komentar atau perbaikan terhadap datadata yang diajukan olehPenggugatPembandingPemohon Kasasi dan menerima semua sertamengakui keberadaan obyek sengketa serta buktibukti yang diajukan olehPenggugatPembandingPemohon Kasasi;2 Bahwa dengan diambil alihnya Pertimbangan hukum yang telah diberikanoleh Pengadilan Tata Usaha Mataram yang sudah keliru dan khilaf

makapertimbangan yang diberikan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya pun akan menjadi keliru dan khilaf, jika Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara membaca dengan teliti dan saksama keberatan yangdijadikan alasan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha NegaraMataram yaitu bahwa tanah yang menjadi obyek sertipikat selanjutnya10menjadi obyek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidakpernah ditinggalkan penguasaannya oleh Penggugat yang walaupunkemudian dalam buktibukti telah

seharusnya dapat menghubungkankepentingan dari Penggugat, karena suatu hal yang tidak mungkin terjaditimbulnya sebuah gugatan bila dalam ini tidak ada kepentingan, makauraian dari Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus berlaku pula terhadap gugatanatas adanya kepentingan dari Penggugat, sehingga dengan demikian tidakterjadi kekeliruan dalam pertimbangannya karena pertimbangan yangkeliru dan khilaf

itu pula diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya akan menjadi keliru dan khilaf;Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya yang tidak memberikan pertimbangan lain dan hanya mengambilalih pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram saja sehinggapertimbangan dalam Putusan Nomor 33/G/2012/PTUNMTR tanggal 5Maret 2013 adalah terjadinya kekeliruan dalam memberikan pertimbangankhususnya pada halaman 32 sudah sangat jelas tentang kedudukan hukumdari

terhadap saksi korban Samsir Siregar perbuatanmana dilakukan dengan cara:e Bahwa bermula sebelumnya saksi korban ada masalah dengan Adek terdakwayang bernama Marhalim Siregar tentang masalah ayam milik saksi korban yanghilang lalu saksi korban menanyakan kepada Marhalim Siregar apakah adamengambil ayam miliknya karena pada saat itu Marhalim Siregar berada dibelakang rumah saksi korban lalu Marhalim Siregar menjawab tidak benardengan mengatakan Tidak ada saya ambil ayammu bujang sehingga saksikorban khilaf

sehingga saksi mengalami luka dikepala bagian belakang, luka jempol kaki sebelah kanan serta dadaterasa sakit;e Bahwa sebelumnya saksi ada masalah dengan adik terdakwa yangbernama Marhalim Siregar tentang masalah ayam milik saksi yanghilang lalu saksi menanyakan kepada Marhalim Siregar apakah adamengambil ayam milik saksi karena pada saat itu Marhalim Siregarberada di belakang rumah saksi lalu Marhalim Siregar menjawab tidakbenar dengan mengatakan tidak ada saya ambil aya mu bujangsehingga saksi khilaf

dan barang bukti yang diajukandiperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:Bahwa bermula sebelumnya saksi korban ada masalah dengan Adek terdakwayang bernama Marhalim Siregar tentang masalah ayam milik saksi korbanyang hilang lalu saksi korban menanyakan kepada Marhalim Siregar apakahada mengambil ayam miliknya karena pada saat itu Marhalim Siregar beradadi belakang rumah saksi korban lalu Marhalim Siregar menjawab tidak benardengan mengatakan Tidak ada saya ambil ayammu bujang sehingga saksikorban khilaf

penganiayaanyang mengakibatkan orang luka dan terhalang pekerjaannya;Menimbang, bahwa bermula sebelumnya saksi korban ada masalah denganAdek terdakwa yang bernama Marhalim Siregar tentang masalah ayam milik saksikorban yang hilang lalu saksi korban menanyakan kepada Marhalim Siregar apakah adamengambil ayam miliknya karena pada saat itu Marhalim Siregar berada di belakangrumah saksi korban lalu Marhalim Siregar menjawab tidak benar dengan mengatakanTidak ada saya ambil ayammu bujang sehingga saksi korban khilaf

sighattaklik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat dalam Kutipan AktaNikah;Bahwa benar setelah akad nikah Tergugat dan Penggugat tinggalbersama di rumah bersama yang beralamat di xxxxxxxBahwa benar dalam perkawinan tersebut Tergugat dengan Penggugatsudah melakukan hubungan suami istri dan mempunyai 1 (satu) anakperempuan yang bernama xxxxxxx, lahir tanggal xxxxxxx/usia 19 tahunBahwa benar sejak Agustus 2012 ketentraman rumah tangga Penggugatdan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis, Tergugat khilaf

sampai tahun 2014, dan selama itu Tergugat tidakmemberi nafkah, selanjutnya Tergugat pulang kembali pada tahun 2014,namun Tergugat tetap tidak memberi nafkah, tidak memperhatikan Penggugatdan anak, dan sejak bulan Nopember 2016 Penggugat dan Tergugat telahpisah ranjang;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukanjawaban yang pada pokoknya mengakui bahwa sejak tahun 2012 antaraPenggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, danTergugat mengakui bahwa Tergugat khilaf

pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugatdan Tergugat adalah suami istri, namun sering terjadi perselisihan, serta sejakbulan Nopember 2016 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggalsampai sekarang;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang diakui Tergugatserta buktibukti sebagaimana tesebut diatas, teroukti bahwa Penggugat danTergugat adalah suami istri, dalam membina rumah tangga sering terjadiperselisihan dan pertengkaran terus menerus, meskipun Tergugat menyatakanhal itu karena khilaf

Bahwa dari Penjelasan ini telah terbuktibahwa Majelis Hakim dalam tingkat Kasasi telah khilaf dankeliru dalam memeriksa kesesuaian antara dalil ukuran tanah12,70 m x 45 m = 571 m2 dengan bukti Surat Penyerahan Haktertanggal 3 Pebruari 1966 (Bukti P4) sehingga tidak melihatkontradiksi tersebut.

Bahwa jikaMajelis Hakim tidak khilaf dan keliru mencermati batas sebelahTimur tersebut maka akan diketahui bahwa tanah yang disebutdalam Surat Penyerahan Hak tertanggal 3 Pebruari 1966adalah tidak berbatas langsung disebelah Timur nya denganJin.

Bahwa jika Majelis Hakimtidak khilaf dan keliru dalam =memeriksa danmempertimbangkan ukuran tanah dan batas sebelah Timurtersebut maka Majelis Hakim tidak akan sampai menyatakantanah Mat Kapi yang sekarang dikuasai Azwar Batubara/Tergugat VIII, Khaidir Batubara/Tergugat X dan Khairui AminBatubara/Tergugat XI (para Pemohon Peninjauan Kembali)sebagai milik Penggugat sebagaimana dimaksud amar ke2Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut dan sebaliknyaMajelis Hakim akan menolak gugatan Penggugat; Bahwa

No. 72 PK/PDT/2013dan pertimbangan Majelis Hakim serta amar Putusan yangmelibatkan Pemohon Peninjauan Kembali dalam penerimaanuang dan pengosongan tanah/rumah tersebut adalahmerupakan pertimbangan yang tidak berdasar dan melampauibatas jangkauan surat bukti P1 dan P2 ;Bahwa Majelis Hakim juga telah keliru dan khilaf dalammemeriksa dan mempertimbangkan petitum ke 4 gugatan padahalaman 18 Putusan karena Majelis Hakim telah mengabulkantuntutan ganti rugi dan menghukum Tergugat s/d XIV secaratanggung

Bahwa untuk menunjukkan dan membuktikan kepada Majelis HakimPeninjauan Kembali bahwa pertimbangan Putusan Pengadilan TinggiMedan yang menyatakan memori banding tidak ada memuat halhalyang baru adalah khilaf dan keliru maka bersama Memori PeninjauanKembali ini kami melampirkan adanya halhal yang baru tersebut ic.Bukti P1 s/d P19 serta alasanalasan dan dasardasar keberatandalam Memori Banding ;6.

karena ternyata Penggugat berhubungandengan wanita lain (Betty) sebagai wanita simpanannya yang telah hidupbersama, tidak dapat dijadikan alasan untuk perceraian, karenapertengkaran tersebut bukan merupakan perselisihan yang tidak dapatdiharapkan untuk rukun kembali sebagai disebut pada Pasal 19 F PP No. 9Tahun 1975", sehingga jika judex facti tingkat banding menyatakanperselisihan dan pertengkaran tersebut bukan bukan sematamata karenakesalahan Termohon sebagai isteri adalah sangat keliru dan khilaf

yang tidak dibantaholeh Termohon Kasasi/Pemohon dalam kontra memori bandingnya atasfakta hukum mengenai judex facti tingkat pertama yang seharusnya menjadirumah keadilan bagi pencari keadilan khususnya kaum perempuan, justrumalah tidak peka terhadap kepentingan perempuan dalam hal ini PemohonKasasi/Termohon yang telah di dzalimi oleh Termohon Kasasi/Pemohon.Dimana pertimbangan judex facti yang sematamata merujuk kepadaYurisprudensi MARI No. 38 K/AG/1990 tanggal 15 Oktober 1991 adalahkeliru dan khilaf

;Bahwa alasan hukum keberatan kasasi Pemohon Kasasi/Termohon ataspertimbangan hukum judex factie tersebut karena judex facti tingkat bandingtelah keliru dan khilaf dalam pertimbangan hukumnya tersebut, karena padaprinsipnya permohonan Termohon Kasasi/Pemohon yang ingin menceraikanPemohon Kasasi/Termohon adalah alasan yang tidak masuk akal, sehinggapermohonan cerai tersebut sepatutnya tidak diterima.

Dengan demikian putusanjudex facti tingkat banding yang memutuskan untuk membayar mut'ah dannafkah iddah dan kiswah kepada Pemohon Kasasi/Termohon adalahpertimbangan hukum yang keliru dan khilaf karena diluar apa yang dituntutoleh Pemohon Kasasi/Termohon, sehingga menurut hukum pertimbanganjudex facti tersebut harus ditolak.

tidak cukup pertimbangan hukumnya (onvoldoendegemotiveerd) dan putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 178 ayat(1) HIR, Pasal 189 Rbg dan Pasal 18 UU No. 14 Tahun 1970,sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 (sekarang Pasal 19UU No. 4 Tahun 2004) demikian pula dengan Putusan MARI No. 2461K/Pdt/1984, disebutkan: "menegaskan, putusan yang dijatuhkan tidakcukup pertimbangan, karena hakim tidak saksama dan rinci meniiaisegala fakta yang ditemukan dalam persidangan";Bahwa judex facti telah khilaf

Banyuasin; Bahwa terdakwa menampar Aidit karena Aidit melihatlihat terdakwa, terdakwatidak senang lalu Aidit terdakwa tampar mukanya; Bahwa terdakwa mengaku salah, terdakwa khilaf dan terdakwa menyesal; Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa dari keterangan saksisaksi, keterangan terdakwa dan barangbukti, maka Majelis memperoleh faktafakta persidangan sebagai berikut : Bahwa benar terdakwa menampar AiditSaputra Bin Kaharudin pada hari Selasatanggal 04 Juni 2013 sekira pukul 15.30 Wib

Banyuasin; Bahwa benar terdakwa menampar Aijdit karena Aidit melihatlihat terdakwa,terdakwa tidak senang lalu Aidit terdakwa tampar mukanya; Bahwa benar terdakwa mengaku salah, terdakwa khilaf dan terdakwa menyesal; Bahwa benar akibat tamparan terdakwa tersebut Aidit mengalami luka memardibagian pipi kanan dan pipi kiri serta luka robek dibagian bibir sebelah kiri bawah;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatuyang termuat dalam Berita Acara sidang dianggap telah

Bahwa Majelis Hakim tingkat Kasasi telah keliru atau khilaf dalammemberikan pertimbangannya di Putusan Kasasi No. 435 K/Pdt.SusPHI/2016 tanggal 10 Oktober 2017 sebagaimana tertulis pada huruf a dihalaman ke 13 yang menyebutkan:Penggugat terbukti telah di mutasi oleh Tergugat namun Penggugattidak bersedia melaksanakan mutasi meskipun telah dipanggil untukbekerja ditempat yang baru, namun pemanggilan tidak memenuhi tatacara panggilan sebagaimana penjelasan Pasal 168 UndangUndangNomor 13 Tahun 2003

Bahwa pertimbangan dari Majelis Hakim tingkat Kasasi di halaman ke 13huruf a tersebut diatas yang antara lain menyebutkan namunPemanggilan tidak memenuhi tata cara panggilan sebagaimanapenjelasan Pasal 168 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 adalahsangat tidak benar, khilaf dan keliru secara nyata karena berdasarkanfaktafakta dan buktibukti tertulis yang tak terbantahkan yang sudahdiajukan oleh Penggugat/Pelawan pada tingkat awal PengadilanHubungan Industrial dan tingkat kasasi di Mahkamah Agung telahterbukti

mewajibkanadanya periode enam (6) bulan antara Surat Peringatan Pertama denganSurat Peringatan Kedua kemudian jangka waktu enam (6) bulan lagidengan Surat Peringatan Ketiga, sedangkan Penggugat/Pelawan sudahmelakukan pemanggilan tertulis lebih dari dua (2) kali sehinggaPemohon Peninjauan Kembali telah memenuhi prosedur pemanggilansesuai dengan Pasal 168 ayat 1 UndangUndang No. 13 tahun 2003.Oleh karena itu berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas Majelis Hakimtingkat Kasasi telah keliru dan khilaf

karena tidak mempelajari dan tidakmelakukan pemeriksaan bahwa dari buktibukti tertulis 4 (empat) kalipemanggilan tertulis yang ada dari Penggugat/Pelawan telah melaksanakanpemanggilan secara patut dan layak mengakibatkan pertimbangan dariJudex Factie Tingkat Kasasi menjadi keliru dan khilaf yang tersebut dalam diPutusan Kasasi No. 435 K/Pdt.SusPHI/2016 tanggal 10 Oktober 2017 padahuruf a di halaman ke 13.Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat Kasasi lainnya yang telah kelirusecara nyata dan khilaf

13 huruf b di atas.lc ALASAN PENINJAUAN KEMBALI KARENA PUTUSAN PADA TINGKATKASASIDI MAHKAMAH AGUNG NO. 435 K/PDT.SUSPHI/2016TELAH JELAS MEMPERLIHATKAN SUATU KEKHILAFAN MAJELISHAKIM TINGKAT KASASI ATAU SESUATU KEKELIRUAN YANGNYATA DARI MAJELIS HAKIM YANG TELAH MEMBATALKAN,MENGANULIR ATAU TIDAK MEMPERTIMBANGKAN PERTIMBANGAN Halaman 10 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Padt.G/2018/PN TjkYANG TELAH BENAR DALAM PERTIMBANGAN (DISENTINGOPINION)1.Bahwa mengingat adanya kekeliruan yang nyata atau khilaf

KEBERATAN PERTAMAMajelis Hakim tingkat pertama telah khilaf dalam pemberian hukumandikarenakan dalam penjatuhan sanksi terhadap anak gadis di bawah umur(belum dewasa) yang berkonflik dengan hukum, tanpa mempertimbangkankepentingan terbaik untuk anak sebagai hal yang sangat mendasar dalammemutuskan perkara anak sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1)huruf (d) UndangUndang Perlindungan Anak;Bahwa, terutama sekali faktor pertumbuhan dan perkembangan kondisi fisikdan mental Terdakwa, dikarenakan sudah

KEBERATAN KEDUAMajelis Hakim tingkat pertama khilaf dalam mempertimbangkan sebagaidasar dalam memutuskan perkara anak gadis di bawah umur yang belumdewasa ini, yaitu telah melanggar Pasal 60 ayat 3 UndangUndangPerlindungan Anak;Bahwa, karena menurut peraturan tersebut mewajibkan kepada Hakimbahwa sebelum menjatuhkan putusan perkara anak di bawah umur wajibmempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dariPembimbing Kemasyarakatan (BIMAS), dan dipertegas ayat 4 bahwa dalamhal laporan

KEBERATAN KETIGABahwa, Majelis Hakim tingkat pertama telah khilaf dalam memutuskanTerdakwa yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana menggugurkanjanin bersamasama dengan TEDDY ISMAIL ALAMBARA bin SUNGKOWO.(displit dalam perkara yang sama dengan Terdakwa);Bahwa, dikarenakan Terdakwa sebenarnya adalah korban atas perbuatanTEDDY ISMAIL ALAMBARA bin SUNGKOWO selaku pria dewasa, yangdiantaranya yaitu:1.

Pemohon telah khilaf berselingkuh dengan wanita lain bernamaWIL berstatus menikah dengan alamat solo, Pemohon telahmenyesal dan memohon maaf atas perbuatan tersebut;b. Atas perbuatan Pemohon tersebut, Termohon tidak bisamemaafkan Pemohon dan enggan melayani Pemohon telahberlangsung selama 2 tahun.c. Termohon enggan dimadu oleh Pemohon.5.

No. 1055 /Pdt.G/2014/PA.Btl.Pemohon dengan Termohon mulai goyah, keduanya sering terlibatperselisihan dan pertengkaran.e Bahwa Saksi melihat/mendengar secara langsung peretngakaran antaraPemohon dengan Termohon;e Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon denganTermohon adalah Pemohon telah khilaf berselingkuh dengan wanita lainbernama WIL berstatus menikah dengan alamat solo dan Termohonenggan dimadu oleh Pemohon;e Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sampai sekarang masih saturumah

Termohon setelah menikah bertempat tinggaldirumah kediaman bersama dengan alamat hingga sekarang;e Bahwa Kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanyaberjalan harmonis, namun sejak Maret tahun 2012 rumah tanggaPemohon dengan Termohon mulai goyah, keduanya sering terlibatperselisihan dan pertengkaran;e Bahwa Saksi melihat/mendengar secara langsung peretngakaran antaraPemohon dengan Termohon;e Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon denganTermohon adalah Pemohon telah khilaf

Hal ini jelastelah melanggar Pasal 220 ayat (1) KUHAP, sehingga menghasilkanputusan yang telah menciderai RASA KEADILAN serta mengabaikanKEPASTIAN HUKUM.Hal ini tentu juga sangat bertentangan dengan Filosofis / ide dasartersusunnya KUHAP sebagai Induk peraturan Hukum Pidana Indonesia,yaitu Peradilan yang Bebas, Jujur dan Tidak Memihak.Memperhatikan Pertimbangan Majelis Hakim Agung pada TingkatKasasi terbukti : Telah Khilaf. Adanya kekeliruan /kesalahan yang nyata.

suatuputusan yang menyatakan Vrijspraak atau Bebas, berarti : Terdakwatidak terbukti melakukan tindak pidana atau unsur tindak pidana yangdidakwakan tidak terbukti;Bahwa sesuai Pasal 244 KUHAP, secara jelas dan tegas ditentukan :Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat akhir olehPengadilan selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau PenuntutUmum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepadaMahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas;Bahwa judex juris terbukti telah khilaf

Dengan demikian justru terbukti judex juris telah khilaf/nyatanyata kelirudan/atau sengaja mengabaikan Kontra Memori Kasasi, Pledoi, buktibukti, keterangan saksisaksi, fakta hukum dalam persidangan tetapiMajelis Hakim Agung dalam pertimbangan hukum dan putusannya hanyasekedar/sebatas berpedoman pada Memori Kasasi yang dibuat olehJaksa/Penuntut Umum yaitu sekedar menilai hasil pembuktian yangbersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, sehingga pertimbangantersebut tidak dapat dibenarkan (khilaf)

Pertimbangan judex juris berkaitan mengenai alasan ke1 :Bahwa judex juris telah khilaf dan nyatanyata keliru mengambilkesimpulan dalam pertimbangannya, sebagaimana terurai mengenaialasan ke1, di halaman 9, sehingga benarbenar telah mengabaikanbuktibukti yang sah secara hukum serta fakta hukum yang ditemukandalam persidangan;Bahwa judex juris sama sekali tidak memperhatikan danmempertimbangkan putusan Majelis Hakim bawahannya (PengadilanNegeri Surabaya).

BUDIANA (Kasubnit PidumPolrestabes Surabaya), yaitu Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidanabenar tidak berada di room 20 tetapi sedang bermain Bilyard;Dengan demikian telah jelas judex juris telah khilaf atau telah nyatanyata telah keliru menerapkan Pasal 184 KUHAP, karenamengabaikan keterangan saksisaksi yang disampaikan dalampersidangan.

mempelajari berkas perkaratersebut sebelum dikirim ke Pengadilan TinggiSemarang ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding dariPembanding semula Pelawan telah diajukan dalamtenggang waktu) dan menurut tata cara. sertamemenuhi persyaratan yang ditentukan oleh UndangUndang, oleh karena itu permohonan bandingtersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa Pembanding semulaPelawan dalam memori bandingnya pada pokoknyamengajukan keberatankeberatan sebagai berikutBahwa Hakim telah khilaf

dan keliru dengan telahmemberikan putusan yang mengabulkan eksepsiTergugat ; Hal ini Hakim telah nyatanyata tidakberpedoman padae Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan NegeriSlawi khilaf nyatanyata tidak menggali nilainilai hukum dan tidak mencerminkan rasakeadilan, tidak sesuai dengan UndangUndangHalaman 6 dari 8 Hal.

Bahwa, kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulaigoyah yang terjadi sekitar bulan Maret tahun 2013 karena sering terjadiperselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah : Pemohon khilaf karena mempunyai hubungan cinta dengan wanita lainbernama XXX seorang janda yang tinggal di desa XXX. Hal itu membuatTermohon cemburu dan minta dicerai oleh Pemohon;5.

telahmenghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahsebagaimana tersebut diatas,; Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, keteranganPemohon, dan buktibukti yang diajukan, serta keterangan para saksi, makadiperoleh faktafakta dalam persidangan sebagai berikut; Bahwa Pemohon dan Termohon sesuai bukti P.1., telah terikat dalam perkawinanyang sah; Bahwa sejak Maret 2013 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadipertengkaran terusmenerus, disebabkan Pemohon khilaf

Kemudian Termohonberbuat khilaf, berselingkuh dengan lakilaki lain namun Pemohon selalumengungkitungkit kejadian tersebut meskipun Termohon sudah memohonmaaf dan sudah tidak berhubungan dengan lakilaki tersebut. Halaman 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor 3574/Pdt.G/2019/PA.Cbn3.

Kemudian Termohon berbuat khilaf, berselingkuh dengan lakilakilain namun Pemohon selalu mengungkitungkit meskipun Termohon sudahmemohon maaf dan sudah tidak berhubungan dengan lakilaki tersebut, olehkarenanya Termohon menolak bercerai.

Bahwa putusan Judex Juris telah khilaf dan keliru:1.Bahwa Akta Jual Beli tanggal 24081974 Nomor 75/1974 atas namaAdjum bin Rais dan permohonan Sertifikat oleh Adjum bin Rais padatahun 1974 maka terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 74/Ciriung atasnama Adjum bin Rais, dimana pendaftaran permohonan sertifikat keBPN dilakukan pada tanggal 04121974, pada hari yang samasertifikat jadi dan dilakukan penyerahan sertifikat tanggal 04121974(lihat bukti T.X1);Akta Jual Beli tanggal 24081974 dan tanggal 07091974

Judex Juris telah khilaf terhadap fakta yang terungkap dalampersidangan bahwa benar Sertifikat Hak Milik Nomor 990 atas namaTergugat IV sampai dengan IX diterbitkan berdasarkan alas hak yang sahmenurut hukum yaitu:Halaman 45 dari 70 hal.

Put Nomor 595 PkK/Pdt/2016bertentangan dan tidak sesuai dengan penerapan hukum, fakta hukum danbuktiobukti yang terungkap, sehingga khilaf dan keliru mempertimbangkanserta memutuskan bahwa pemilik tanah obyek sengketa adalah Ny.

Bahwa putusan Judex Juris telah khilaf dan keliru:1.Bahwa Akta Jual Beli tanggal 24081974 Nomor 75/1974 atas namaAdjum bin Rais dan permohonan Sertifikat oleh Adjum bin Rais padatahun 1974 maka terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 74/Ciriung atasnama Adjum bin Rais, dimana pendaftaran permohonan sertifikat keBPN dilakukan pada tanggal 04121974, pada hari yang samasertifikat jadi dan dilakukan penyerahan sertifikat tanggal 04121974(lihat bukti T.X1);Halaman 51 dari 70 hal.

Oleh karena itu dalamperkara ini Judex Juris telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yangnyata karena tidak menolak dan membatalkan putusan Judex Facti tersebut;Bahwa pertimbangan hukum putusan Judex Juris Mahkamah Agung dalamperkara ini harus ditolak, dikesampingkan, dan dibatalkan karena secarajelas dan nyata terdapat kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata, hal inikarena dalam putusan a quo (in casu putusan Judex Juris MahkamahAgung) telah khilaf dan keliru mengenai hukum pembuktian.

tahun 10 bulan dan telah rukun sebagaimanalayaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dengan alasansebagaimana tersebut dibawah ini:a) Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukundan harmonis, namun sejak bulan Juli 2011 rumah tangga Penggugatdan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan danpertengkaran;b) Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugatdengan Tergugat tersebut adalah Tergugat mengaku khilaf

Junctis Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang No.3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan UndangUndang No.50 Tahun 2009 Junctis Pasal 7 ayat (1), PermaNomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwarumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisinan danpertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mengaku khilaf telahselingkuh, menjalin hubungan cinta dengan wanita lain dan Penggugat

dipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan buktibukti yang diajukanoleh Penggugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yangsah, belum dikaruniai anak;Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi,diantara mereka sering terjadi perselisinan dan pertengkaran secara terusmenerus;Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat denganTergugat tersebut adalah Tergugat mengaku khilaf