Ditemukan 65866 data
77 — 26
samasama bekerja dalam satu kantordi Koperasi Lima Garuda Bahwa Koperasi Lima Garuda bergerak dalam bidang peminjaman kredit uangkepada nasabah / Konsumen Bahwa saksi bekerja sebagai Internal Audit yang bertugas mengaudit semua uangdebitur dan mulai bekerja dari tahun 2010 kemidian saksi keluar dan masuk kembalisekitar bulan Juni 2012 Bahwa Terdakwa di Koperasi Lima Garuda tersebut memegang jabatan sebagaiKepala Complain dengan Gaji Rp. 6.000.000/bulan sedangkan tugas dan tanggungjawabnya adalah menangani
dikantor Koperasi LimaGaruda.Bahwa benar Terdakwa telan uang sejumlah Rp. 8.000.000, yang dikeluarkanKoperasi.Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 27 Februari 2012 dikantor Koperasi LimaGaruda.Bahwa benar uang sebesar Rp. 8.000.000, (delapan juta rupiah) adalah milikKoperasi Lima Garuda sebagai success Acc / Komisi yang akan diberikan kepadaMediator penjualan asset Jaminan nasabah.Bahwa saksi adalah salah satu karyawan di Koperasi tersebut dengan jabatansebagai Sekretaris yang tugasnya untuk menangani
.20.000.000, (dua puluh jutarupiah) yang akan diberikan kepada Terdakwa dan saksi hanya menjalankanperintah atasanMenimbang Bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yangmenerangkan sebagai berikut : Bahwa benar terdakwa Pernah diperiksa (2) dua kali dan terdakwa membenarkansemua keterangan yang ada di BA penyidik Bahwa benar terdakwa bekerja Di koperasi lima Garuda dari tahun 2008 denaganjabatan sebagai marketing dan terakhir terdakwa menjabat sebagai kepalaComplain yang bertugas untuk menangani
Noer AliKelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi.Bahwa terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp. 8.000.000, (delapan jutarupiah) untuk Komisi penjualan rumah saudara AMBUN kepada Mediator yangdiserahkan oleh FADRI EFFENDY sebagai Sekretaris Koperasi Lima Garuda, padatanggal 27 Februari 2012.Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Complain yang bertugas menangani kredit macettelah menangani penjualan aset nasabah bernama AMBUN (almarhum) atashutangnya sebesar Rp. 200.000.000, yang macet
405 — 341 — Berkekuatan Hukum Tetap
karena tidak mungkin di dalamsatu Universitas (seperti UIN Alauddin) terdapat 2 (dua) lembaga"Dewan Kehormatan" yang ditugasi untuk mengerjakan satumacam pekerjaan, di mana "Dewan Kehormatan Kode Etik" dan"Dewan Kehormatan Tata Tertib" secara bersamaan ditugasi untukmenangani proses pemecatan mahasiswa;Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapatbahwa antara Dewan Kehormatan Kode Etik dengan DewanKehormatan Tata Tertib memiliki pengertian yang berbeda karena"Dewan Kehormatan Kode Etik menangani
semua warga kampus,sementara Dewan Kehormatan Tata Tertib menangani khususmahasiswa.
Pendapat ini sangat keliru karena apabila DewanKehormatan Kode Etik bertugas menangani seluruh wagrakampus, berarti termasuk mahasiswa di dalamnya bisa ditangani.Oleh karena itu, apabila terjadi demikian, maka di dalam satuuniversitas (UIN Alauddin Makassar) terdapat 2 (dua) DewanKehormatan yang dapat menangani persoalanpersoalanmahasiswa (memberi usul pemecatan kepada Rektor) dan hal inipasti terjadi tumpang tindih tugastugas dua lembaga (kekacauan).Dengan demikian, menurut pendapat Tergugat/Pemohon
jabatan di luar Peraturan Menteri AgamaNomor 5 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata KerjaUniversitas Islam negeri Alauddin Makassar hanya dapatdilakukan Universitas setelah mendapat persetujuan tertulisDirektur Jenderal;(4) Direktur Jenderal dapat menutup lembaga nonstruktural yangdinilai tidak efektif atau tidak efisien;Berdasarkan Pasal 71 ayat (2) keputusan Menteri Agama RItersebut, Rektor UIN Alauddin membentuk Komisi Disiplin(KOMDIS) karena sangat dibutunkan untuk menduduki posisikhusus untuk menangani
180 — 215 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Bahwa, pasal 15 ayat 3 UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004 tentangKepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berbunyi sebagaiberikut :2627" Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusindependen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor atauKreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaankewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara."e.
Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Sdr.Indra Nurcahya, S.H. pada saatsebelum perkara No. 10/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst diputus hanya menangani 3(tiga) perkara kepailitan, sehingga dengan dernikian ketika Sdr.
., pada saatsebelum perkara No. 10/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst diputus hanya menangani 3(tiga) perkara kepailitan, sehingga dengan demikian ketika Sdr.
Bahwa, pasal 15 ayat 3 UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004 tentangKepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berbunyi sebagaiberikut:" Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independen,tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor, dan tidaksedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaranutang lebih dari 3 (tiga) perkara."e.
Bahwa, tentang penunjukan Indra Nurcahya, S.H., sebagai Kurator sesuai putusan No.10/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., telah menyalahi ketentuan pasal 15 ayat 3 UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan KewajibanPembayaran Utang dengan alasan Indra Nurcahya, S.H., sedang menangani 5 (lima)perkara Kepailitan antara lain sesuai putusan: Putusan No.23/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst..
71 — 8
YULIANTI, Sp.KFR Memberikan pendapat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :e Bahwa Ahli kenal dengan Penggugat dan anak Tergugat, sementara denganPihak Tergugat, Ahli tidak mengenalnya, bahwa anak Penggugat telah menjadipasien Ahli sejak tahun 2012, dimana pada awalnya Penggugat dan anakPenggugat datang ke Ahli karena keluhan terlambat bicara pada anakPenggugat;e Bahwa pekerjaan Ahli adalah dokter fisik dan rehabilitasi dimana spesialisasiAhli adalah menangani gangguan, diagnose dan penanganan
/Put No. 33/Pdt.G/201 3/PN.PklMenimbang, bahwa atas Pendapat Ahli tersebut, Para Pihak akan menanggapidalam kesimpulan;1 NUR AGUSTINA, S.PsiMemberikan pendapat di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :Bahwa Ahli adalah psikolog dan kenal dengan Penggugat beserta anaknya;Bahwa Ahli bekerja di Rumah Sakit QIM Batang;Bahwa Ahli secara umum menangani perkembangan klinis dan pertumbuhan;Bahwa sepesialisasi Ahli adalah keahlian tentang perilaku manusia;Bahwa Ahli kenal dengan anak Penggugat
/Put No. 33/Pdt.G/201 3/PN.PklBahwa anak didik Richard Mahendra Putra dikembalikan ke orangtua, karenaKepala Sekolah setelah bertanya dan berdiskusi dengan guruguru tentang kondisianak Penggugat yang bernama Richard Mahendra Putra, semua Guru menyatakanbahwa guruguru tidak bisa menangani anak Penggugat;Bahwa Para Guru dan Pihak Sekolah sangat sayang kepada Richard MahendraPutra, oleh karena tidak sanggup lagi menangani Richard Mahendra Putra,sehingga diharapkan ditangani oleh pihak yang mengerti;
berkompeten;Bahwa kasus seperti ini pernah ada akan tetapi bisa diselesaikan secarakekeluargaan;Bahwa pihak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tidak merekomendasikanmengenai masalah ini;Bahwa berdasarkan izinnya, sekolah yang dikelola oleh Yayasan Satyawigunaadalah merupakan sekolah umum;e Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Richard Mahendra Putra bersama denganorang tuanya (Penggugat dan isterinya) dan pertemuannya adalah berdasarkanpermintaan dari Penggugat;e Bahwa di Pekalongan ada PAUD yang menangani
anak dengan kebutuhan khusus;e Bahwa berdasarkan catatan pada DInas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga kotaPekalongan, Yayasan Satyawiguna tidak mempunyai tenaga pengajar yangmempunyai keadhlian khusus mendidik anak dengan kebutuhan khusus, karenaYayasan Satyawiguna adalah sekolah umum;e Bahwa Sekolah Umum bisa menangani anak dengan kebutuhan khusus apabiladitunjuk khusus oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;e Bahwa kejadian seperti ini banyak terjadi di Pekalongan, akan tetapi yang sampaike
MOCHAMAD ARIFFUDIN, SH
Terdakwa:
1.ANDI SUHENDRA ALS ANDI BIN RASIDI
2.WARDI Bin SUMINO
59 — 26
Terdakwa Andimenggunakan Lutut dan tangan kemudian Terdakwa Wardi menggunakantangan saja;Bahwa Pada hari senin tanggal 03 Juni 2019 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Ervanmendapat laporan via Whatsapp bahwa ada tahanan yang sakit, menanggapilaporan tersebut Saksi Ervan langsung menuju poliklinik cabang rutan Muntokdan melihat Saksi Daud mengalami memar dimata sebelah kanan dan bengkakdirahang sebelah kanan, kemudian melaporkanya kepada Kepala Rutan danWakil Kepala Rutan dan menyampaikan tidak dapat menangani
Hendry Susantountuk menangani pengobatan Saksi Daud;Pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 sekira pukul 12.00 WIB Saksi Budimanbersama Saksi Rumodang menjenguk Saksi Daud di Rutan Muntok KecamatanMuntok Kabupaten Bangka Barat, setelah tiba di Rutan Muntok Saksi BudimanMenunggu diruang tunggu dan tidak lama kemudian Saksi Budiman melihatSaksi Daud sedang berpelukan dengan Saksi Rumodang, kemudian pada saatSaksi Budiman menghampiri seketika itu merasa kaget karena melihat SaksiDaud mengalami luka lebam
Hendry Susanto untuk menangani SaksiDaud;Bahwa sebelumnya Saksi ada melakukan pengecekan kesehatan Saksi Daudpada saat pertama kali datang ke Rutan Muntok dan hasil cek fisik tidak adaditemukan masalah seperti luka atau memar dan juga riwayat penyakit Serius;Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan danmembenarkan;9.
7 — 5
rumah tangga Penggugat danTergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Mei 2013rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonislagi, karena sering terjadi perselisinan dan pertengkaran yang terusmenerus;Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaranantara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kurangbertanggungjawab dalam menafkahi keluarga, bahkan Tergugat tidakterobuka masalah keuangan, selain itu. antara Penggugat denganTergugat beda pendapat dalam menangani
dengan Tergugat sudahberpisah sejak Juli 2015; Bahwa saksi mengetahui penyebab perpisahan Penggugat denganTergugat karena rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis lagi; Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidak rukunan Penggugat danTergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terusmenerus yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggungjawabdalam menafkahi keluarga, bahkan Tergugat tidak terobuka masalahkeuangan, selain itu antara Penggugat dengan Tergugat beda pendapatdalam menangani
tersebutdapat diterima, dan keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa masingmasing saksi menerangkan yang padapokoknya dapat disimpulkan, sejak Mei 2013 rumah tangga Penggugat denganTergugat sudah tidak rukun dan harmonis, karena telah terjadi perselisihan danpertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat kurangbertanggungjawab dalam menafkahi keluarga, bahkan Tergugat tidak terbukamasalah keuangan, selain itu antara Penggugat dengan Tergugat bedapendapat dalam menangani
132 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang PemohonKasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasidahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Niaga pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:1Bahwa Penggugat adalah Lembaga Internasional yang didirikan berdasarkanUndangUndang Negara Swiss yang bernama Comite International Olympique,yang menangani
yang diajukan Penggugat patutuntuk dinyatakan kurang pihak;Penggugat tidak memiliki kapasitas dan kapabiltas untuk mengajukan gugatan:1Bahwa patut untuk ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima gugatan yangdiajukan oleh Penggugat, dikarenakan dalam Surat Gugatannya Kapasitas dankapabilitas Penggugat sangat diragukan untuk mengajukan gugatan ini;Bahwa dalam isi Surat Gugatannya, Penggugat mendalilkan dirinya sebagaiLembaga Internasional yang didirikan berdasarkan Undangundang NegaraSwiss, yang menangani
penyelenggaraan Olimpiade (Olympic), dengan namaComite International Olympique;Bahwa sebagaimana diketahui dalam dunia internasional atas LembagaInternasional yang khusus menangani masalah Olimpiade, dikenal oleh khalayakdunia internasional dengan nama: International Olympic Committee atau dikenaldengan nama IOC, yang saat ini dipimpin oleh Jacques Rogge, selaku PresidenIOC;Bahwa dari identitas nama yang didalilkan oleh Penggugat, sepintas sudahterlihat jelas perbedaan dan penyebutan antara Comite
International Olympiquedengan International Olympic Committee atau IOC, sebagai LembagaInternasional yang memang benar bertugas menangani penyelenggaraanOlimpiade dunia;Bahwa kemudian dalam dalil gugatannya Penggugat mengakui bahwasanyadidirikan berdasarkan undangundang Negara Swiss, yang tentu memilikijurisdiksi dan ketentuan hukum yang berbeda dengan ketentuan hukum danperundangundangan yang berlaku di wilayah hukum Republik Indonesia;Bahwa hal tersebut bertentangan dengan ketentuan perundangundangan
tetapi disisi lainPenggugat juga mengakui mencoba mengajukan permohonan pendaftaran padatanggal 24 September 2009, fakta hukum membuktikan justru Penggugat yangmemiliki itikad tidak baik sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 6UndangUndang Nomor 15 Tahun 2001;Bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara rinci yang menjadi alasan hukumkeberatan dalam mengajukan pembatalan atas merek Olympic Hotel yang telahterdaftar atas nama Tergugat, Penggugat hanya mendalilkan bahwasanya dirinyaadalah pihak yang menangani
88 — 59
Hakim Majelis yangmenangani perkara ini tidak melakukan Peninjauan Setempat, dan bahkan tidakhanya Peninjauan Setempat yang tidak dilakukan namun agenda sidang mulaidari Replik sampai agenda Kesimpulan sudah tidak ada dalam persidanganPerlawanan tersebut.Bahwa persidangan Perlawanan tersebut Putus pada saat pihakPembanding semula Pelawan hendak mengajukan Replik pada Tanggal 12Desember 2018, namun hal tersebut tidak terlaksana, dimana Hakim Majelis padapersidangan Pengadilan Agama Pinrang yang menangani
2018 agenda Replik, dan sampai pada akhirnyaKuasa Hukum dari Pembanding semula Pelawan menerima panggilan sidangpada Tanggal 19 Desember 2018 untuk menghadiri Persidangan di PengadilanAgama Pinrang pada Tanggal 26 Desember 2018 agenda Replik, namun padasaat ke 2(dua) kalinya Kuasa Hukum dari Pembanding semula Pelawan tidakmenghadiri Persidangan tersebut dikarenakan sakitdan Kuasa Hukum dari pihakPembanding semula Pelawan mengirimkan Keterangan Surat Sakit kepada KetuaPengadilan Agama Pinrang yang menangani
perkara Perlawanan tersebut, dansampai pada wakiu sidang selanjutnya tepatnya pada tanggal 16 Januari 2019Kuasa Hukum dari Pembanding semula Pelawan beserta dengan para pihakdatang menghadiri panggilan Sidang di Pengadilan Agama Pinrang tepat padaTanggal 16 Januari 2019 masih agenda Replik, namun pada saat itu juga MajelisHakim membacakan Putusan Perlawanan tersebut dihadapan kedua HakimAnggota dan Panitera yang menangani Perkara perlawanan tersebut tanpamenimbang atau memberi kesempatan kepada
pihak Pembanding semulaPelawan untuk mengajukan Replik pada Tanggal 16 Januari 2019.Bahwa Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut tidak menerimaadanya Surat keterangan Sakit dari Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawanyang telah diterima oleh Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 26 Desember2018Keberatan KeduaBahwa dalam Perkara Nomor. 209/Pdt.G/2016/PA.Prg yang menurutdaripihak Terbanding semula Pelawan adalah warisan dari Mallawa yang ingin dibagioleh pihak Terbanding bersama dengan pihak Pembanding
105 — 28
PP: 23/EXT/PP/ DT/2003 tanggal 10 Februari 2003, diketahui dala3 mengenai Bentuk Kerjasama Operasi antara lain diatur bahwa:(1) para pihak sepakat satu sama lain bahwa dalam menangani/melaksanakan Proyek ini dikelolaterpadu (Integrated Management);(2) para pihak sepakat satu sama lain bahwa dalam pelaksanaan Proyek ini Para Pihak tidak dibebertindak sendirisendiri ataupun mengatasnamakan KSO baik secara langsung mauputlangsung yang akan merugikan KSO dan menguntungkan kepentingan sendiri;bahwa berdasarkan
Hal ini juga sejalan dengan Perjanjian KSO Total PP di dalamyang menyatakan bahwa Para Pihak sepakat satu sama lain bahwa dalam menangani/melaksanakanin dikelola secara terpadu (Integrated Management) dan tidak dibenarkan bertindak sendiri ataupun mengatasnamakan KSO baik secara langsung maupun tidak langsung.
109 — 27
PP: 23/EXT/PP/ DT/2003 tanggal 10 Februari2003, diketahui dalam Pasal 3 mengenai Bentuk Kerjasama Operasi antara laindiatur bahwa:(1) para pihak sepakat satu sama lain bahwa dalam menangani/melaksanakanProyek ini dikelola secara terpadu (Integrated Management);(2) para pihak sepakat satu sama lain bahwa dalam pelaksanaan Proyek ini ParaPihak tidak dibenarkan bertindak sendirisendiri ataupun mengatasnamakan KSObaik secara langsung maupun tidak langsung yang akan merugikan KSO danmenguntungkan kepentingan
Hal ini jugasejalan dengan Perjanjian KSO Total PP di dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwaPara Pihak sepakat satu sama lain bahwa dalam menangani/melaksanakan Proyekini dikelola secara terpadu (Integrated Management) dan tidak dibenarkan bertindaksendirisendiri ataupun mengatasnamakan KSO baik secara langsung maupun tidaklangsung.
Terbanding/Tergugat : Tn. GUNARKO PAPAN
44 — 18
membayar ganti rugi kepadaTERGUGAT secara seketika dan tunai yaitu sebesar Rp.77.262.000.000,Hal 2 dari 12 Halaman Putusan Perdata No 301/Pdt/2021/PT.DKI(tujuh puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh dua juta Rupiah) kepadaTERGUGAT,Bahwa untuk kepastian hukum, pada tanggal O03 Agustus 2017TERGUGAT selaku klien penerima jasa hukum menulis' danmenandatangani secara langsung dalam Pasal 3 Perjanjian Success Feetanggal 03 Agustus 2017, yang mengatur mengenai pembayaran successfee (Honorarium Keberhasilan Menangani
Success Fee (Honorarium Keberhasilan Menangani Perkara) PerkaraNomor : 224/ PDT.G/ 2016/ PN. JKT. UTR sebesar 45 % (empatpuluh lima persen) yakni Rp.34.767.900.000, (tiga puluh empat miliartujuh ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus ribu Rupiah);b.
Success Fee (Honorarium Keberhasilan Menangani Perkara)Perkara Nomor : 224/ PDT.G/ 2016/ PN. JKT. UTR = yakniRp.34.767.900.000, (tiga pulun empat miliar tujuh ratus enampuluh tujuh juta sembilan ratus ribu Rupiah);b.
Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayarSucces Fee (honorarium keberhasilan menangani perkara) perkara Nomor:244/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Ut., jo. Nomor: 289/PDT/2018/PT.DKI., sebesarRp.45.000.000, (empat puluh lima juta rupiah);5.
HERMAN INDRA SAKTI, S. Kom, SH
Terdakwa:
FATHURRAHMAN AL HUSNI PANI Als FATUR Bin NURDIN
52 — 4
Selanjutnya warga sekitar membawasaksi korban MUHAMMAD YUNANI ke Rumah Sakit Hasan Basery Kandangan,karena tidak mampu menangani maka saksi koroban MUHAMMAD YUNANIdirujuk Ke Rumah Sakit Ulin Banjarmasin.Bahwa berdasarkan visum et repertum No. 445/51/V.E/RSUHHB/IX/2019 tanggal 28 September 2019 yang ditanda tangani oleh dokter dr.DEVINTA IFANDARI telah memeriksa saksi korban MUHAMMAD YUNANI padatanggal 18 September 2019 pukul 15.25 wita dengan hasil pemeriksaan sebagaiberikut :Bagian Tubuh / Badan
Selanjutnya warga sekitar membawa saksi korbanMUHAMMAD YUNANI ke Rumah Sakit Hasan Basery Kandangan, karenatidak mampu menangani maka saksi korban MUHAMMAD YUNANI dirujukKe Rumah Sakit Ulin Banjarmasin.Bahwa saksi menerangkan bahwa akibat perbuatan terdakwasaksimenalami 5 (lima) mata Iluka yaitu 2 (dua) di kaki sebelah kiri dan 3 (tiga)luka dibagian tubuh sebelah kiri.Bahwa saksi menerangkan bahwa karena luka yang dialami sangat beratpihak Rumah Sakit Hasan Basry Kandangan tidak dapat melakukanpertolongan
Selanjutnya warga sekitar membawa saksi korbanMUHAMMAD YUNANI ke Rumah Sakit Hasan Basery Kandangan, karenatidak mampu menangani maka saksi korban MUHAMMAD YUNANI dirujukKe Rumah Sakit Ulin Banjarmasin. Bahwa saksi menerangkan bahwa karena luka yang dialami sangat beratpihak Rumah Sakit Hasan Basry Kandangan tidak dapat melakukanpertolongan lebih lanjut sehingga saksi dirujuk ke Rumah Sakit Ulin untukdilakukan operasi dan menjalani rawat inap selama 6 (enam) hari.
Selanjutnyawarga sekitar membawa saksi korban MUHAMMAD YUNANI ke Rumah SakitHasan Basery Kandangan, karena tidak mampu menangani maka saksikorban MUHAMMAD YUNANI dirujuk Ke Rumah Sakit Ulin Banjarmasin.
5 — 0
Majelis Hakim yang menangani perkara iniuntuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :I. PRIMAIR1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2. Menjatuhnkan talak satu Bain Sughro dari Tergugat kepadaPenggugat;3. Mebebankan biaya perkara menurut hukum;ll.
SUBSIDAIRApabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang yang menangani,memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain maka mohon kiranyaputusan yang seadiladilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku(Ex aequeo et bono).Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, parapihak datang secara pribadi menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakimberusaha mendamaikan kedua belah pihak;Him. 3 dari 6 him.Put.No.0638/Pdt.G/2019/PA.JbgBahwa Penggugat kemudian menyatakan mencabut gugatannya
16 — 6
Majelis Hakim yang menangani perkaraini untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta selanjutnyamenjatuhkan penetapan sebagai berikut :PRIMER :1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dan Pemohon Il;2. Mengesahkan anak yang bernama Jhosse Varellino Phutra, lakilaki, lahir diBanyuwangi, 30 Juni 2014 merupakan anak kandung yang sah daripernikahan antara Pemohon (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHONIN) ;3.
Majelis Hakim yang menangani perkaraini untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta selanjutnyamenjatuhkan penetapan sebagai berikutBahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadirdipersidangan, dan setelah Majelis hakim mendengar keterangan dari paraPemohon tentang proses pernikahan para pemohon yang dilaksanakan padatanggal 18 April 2013, Majelis Hakim berusaha menasehati dan menyarankanpada para Pemohon agar Permohonan asal usul anak ini diselesaikan secarahukum perdata
1.MARY YULIARTY, SH. MH
2.Sonny Arvian Hadi Purnomo, SH
Terdakwa:
Agus Rizal Bin Alm. Faudin
78 — 29
ArmadaFinance Bontang, dimana hal tersebut sudah Terdakwa sampaikan ke RiyanHidayat, namun direspon bahwa Riyan Hidayat tidak mau tau dan menuntuttanggung jawab Terdakwa sebagai marketing yang menangani nasabah atasnama Sukarji tersebut, dengan demikian Terdakwa mencarikan identitasseseorang dari database nasabah di PT.
ArmadaFinance Bontang mengalami kecelakaan dan tidak dapat melanjutkanangsuran, dimana hal tersebut sudah Terdakwa sampaikan ke Riyan Hidayat,namun direspon bahwa Riyan Hidayat tidak mau tau dan menuntut tanggungjawab Terdakwa sebagai marketing yang menangani nasabah tersebut, dandari hal tesebut Terdakwa mencari identitas dari database nasabah di kantorPT.
Armada Finance Bontang, dimana haltersebut sudah Terdakwa sampaikan ke Riyan Hidayat, namun direspon bahwaRiyan Hidayat tidak mau tau dan menuntut tanggung jawab Terdakwa sebagaimarketing yang menangani nasabah atas nama Sukarji tersebut, dengandemikian Terdakwa mencarikan identitas seseorang dari database nasabah diPT.
183 — 774
SuratEdaran Jaksa Agung SE03/B/B5/8/1988 tanggal 06 Agustus 1988 tentangpenyelesaian barang rampasan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut memperolehkekuatan hukum tetap, barang rampasan tersebut harus dilimpahkanpenanganannya dari bidang yang menangani sebelum menjadi barang rampasankepada bidang yang berwenang menyelesaikan barang rampasan tersebut dengancara melampirkan salinan voms/extract vonis dan pendapat hukum sertatenggang
perkara saya, namanya pak LUKMAN, sampeyan ngomongdewe mbek Jaksane (kamu bicara sendiri sama pak Jaksanya), lalu TerdakwaLukman berbicara "Bu , ini saya Jaksa yang menangani perkara suami ibu,tolong diurus, kalau tidak saya tuntut hukuman mati atau seumur hidup, kalaubisa ibu secepatnya kesini ketemu di Batam", karena saksi DEWIWULANDARI NINGSIH merasa takut terpaksa saksi DEWI WULANDARININGSIH merespon dengan mengiyakan ingin bertemu, saat itu saksi DEWIWULANDARI NINGSIH mengiyakan akan berangkat
Selanjutnya saksi DEWI WULANDARININGSIH meminta pendapat saksi SURYANTO untuk menyerahkan uangkepada Terdakwa Lukman,SH, serta membenarkan bahwa Terdakwa Lukmanadalah Jaksa yang menangani perkaranya dan disetujui saksi SURYANTO,kemudian Terdakwa Lukman,SH bersama saksi DEWI WULANDARININGSIH dan saksi IDA HERLINAWATI menuju Bank BCA di daerahNagoya, di Bank BCA tersebut saksi DEWI WULANDARI NINGSIHmencairkan uang sebesar Rp.240.000.000. ( dua ratus empat puluh jutarupiah) berupa uang pecahan seratus
BudiSantoso, SH, MH (Alm), Meiyana Dwi Maya, SH (Pratut).Bahwa benar, terdakwa ditunjuk sebagai jaksa penuntut Umumuntuk menangani perkara tersebut sesuai dengan Surat PerintahPenunjukan JPU Untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana(P16A) No. Print2037/N.10.11.3/EP.2/08/2012 tanggal 2Agustus 2012 An. Terdakwa Murhadi als Rizky Ananda alsMat dan berdasarkan Surat Perintah Penunjukan JPU UntukPenyelesaian Perkara Tindak Pidana (P16A) No.
perkara saya, namanya pakLUKMAN, sampeyan ngomong dewe mbek Jaksane (kamu ngomongsendiri sama pak Jaksanya), lalu Pak Lukman berbicara Bu , ini saya Jaksayang menangani perkara suami ibu, tolong diurus, kalau tidak saya tuntuthukuman mati atau seumur hidup, kalau bisa ibu secepatnya kesini ketemudi Batam; karena saksi takut, lalu saksi merespon dengan mengiyakaningin bertemu, dan Jaksa Lukman saat itu berkata bahwa kalau bisa hariMinggu, saat itu saksi mengiyakan akan berangkat hari Minggu.
Andi Baso Sulolipu Amir, SH
Terdakwa:
Andi Syamsul Alam Alias Andi Mulawarman Alias Andi Ukki,SH Bin A. Nurdin
64 — 9
kasihan kepada Terdakwa dan korban juga percaya jikaTerdakwa akan mengembalikannya setelah permintaan kreditnya berhasil;Terdakwa yang berjanji untuk mengembalikannya pada bulan Juni, tidakjuga mengembalikannya, sehingga saat memasuki bulan Juni 2018, saksiAndy Aco Saputra menemui Terdakwa untuk menagih agar Terdakwamengembalikan semua uang yang dipinjamnya sejak tanggal 16 April 2018,selanjutnya ditanggapi Terdakwa dengan berdalih jika Terdakwa tidak jadimengambil uang kredit Bank karena sedang menangani
Sehingga saat memasuki bulan Juni 2018, saksiAndy Aco Saputra menemui Terdakwa untuk menagih agar Terdakwamengembalikan semua uang yang dipinjamnya sejak tanggal 16 April 2018,selanjutnya ditanggapi Terdakwa dengan berdalih jika Terdakwa tidak jadimengambil uang kredit bank karena sedang menangani kasus besar dan akancair bulan juli, sehingga korban mempercayai katakata Terdakwa kembali.Selanjutnya Terdakwa kembali meminjam uang kepada Terdakwa danmenyampaikan jika semua uang milik saksi Andy Aco
kreditnya sudah cair;Bahwa selanjutnya tanggal 06 mei 2018 Terdakwa mengatakan kepadasaksi bahwa uang panjar alat pengantin kurang, sehingga Terdakwameminta lagi Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah) dan saksi kembalimemberikannya;Bahwa Terdakwa teruSmeneruS meminjam uang dari saksi denganberusaha meyakinkan saksi bahwa Terdakwa akan menggantinya,sebagaimana bukti transaksi yang saksi ajukan;Bahwa saksi pernah menagih Terdakwa pada bulan Mei 2018, namunTerdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sementara menangani
terima secara tunal;Bahwa keseluruhan uang tersebut sampai sekarang belum Terdakwakembalikan kepada Saksi Andy Aco Saputra Bin Andi Kangkong;Bahwa Terdakwa berjanji kepada Saksi Andy Aco Saputra Bin AndiKangkong bahwa apabila sudah keluar biaya jasa Terdakwa dalam menanganiperkara besar yaitu perkara Datuk Sulaiman, maka Terdakwa akan mambayarHalaman 11 dari 29 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Skgkeseluruhan hutang Terdakwa tersebut pada bulan Juli 2018, dimana saat itumemang benar Terdakwa sedang menangani
Kangkong bahwa uang panjar alat pengantinkurang, sehingga Terdakwa meminta lagi Rp.15.000.000, (lima belas jutarupiah) dan Saksi Andy Aco Saputra Bin Andi Kangkong kembalimemberikannya;Bahwa Terdakwa meminjam uang dari Saksi Andy Aco Saputra Bin AndiKangkong dengan berusaha meyakinkan Saksi Andy Aco Saputra Bin AndiKangkong bahwa Terdakwa akan menggantinya;Bahwa Saksi Andy Aco Saputra Bin Andi Kangkong pernah menagih Terdakwapada bulan Mei 2018, namun Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwasementara menangani
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.DENNY SAPUTRA KURNIAWAN, SH
4.M. YUSRAN SETIAWAN, SH
5.WAHYU WIBOWO SAPUTRO,SH
6.ARJELY PONGBANNY, SH
7.IRKHAN OHOIULUN, SH
8.ARLY SUMANTO, SH
Terdakwa:
JOHANIS TITUS LEFTUNGUN
272 — 237
JEFFRY TANDRA, yakni Rp20.000.000,00untuk Terdakwa AKP JOHANIS TITUS LEFTUNGUN selaku Kasat Reskrim PolresMTB, kemudian Rp15.000.000,00 untuk AIPTU RAJA SAPUTRO selaku Kanit I SatReskrim Polres MTB sekaligus sebagai penyidik yang menangani perkarapenggelapan hak atas tanah sesuai laporan sdr.
JEFFRY TANDRA, yakni Rp20.000.000,00untuk Terdakwa AKP JOHANIS TITUS LEFTUNGUN selaku Kasat Reskrim PolresMTB, kemudian Rp15.000.000,00 untuk AJPTU RAJA SAPUTRO selaku Kanit Il SatReskrim Polres MTB sekaligus sebagai penyidik yang menangani perkarapenggelapan hak atas tanah sesuai laporan sdr.
perkara pidana yangbesangkutan ;Bahwa pada saat pertemuan dan perkenalan tersebut saudara JEFFRYTANDRA sempat menyampaikan kepada terdakwa bahwa Sat ReskrimPolres MTB ada menangani perkara yang ia laporkan yang menyangkut acmasalah penyerobotan tanah ;Halaman 41 dari 68 Putusan Nomor 16 /Pid.SusTPK/2017/PN Amb &y1 Bahwa atas penyampaian dari saudara JEFFRY TANDRA tersebut makaterdakwa menjelaskan bahwa nanti di cek dahulu ke Kaur Bin Ops danpenyidik yang menangani perkara tersebut ;Bahwa setelah
perkarapidana yang dilaporkan oleh yang besangkutan ;Bahwa pada saat pertemuan dan perkenalan tersebut saudara JEFFRYTANDRA sempat menyampaikan kepada terdakwa bahwa Sat ReskrimPolres MTB ada menangani perkara yang ia laporkan yang menyangkutmasalah penyerobotan tanah :Bahwa atas penyampaian dari saudara JEFFRY TANDRA tersebut makaterdakwa menjelaskan bahwa nanti di cek dahulu ke Kaur Bin Ops danpenyidik yang menangani perkara tersebut ;Bahwa setelah itu terdakwa memanggil saudara IPDA JOHANISLAIKYAR
Bahwa benar pada saat perkenalan pertama, pada saat itu terdakwa belum tahubahwa Sat Reskrim Polres MTB sedang menangani perkara pidana yangdilaporkan oleh yang besangkutan ;Bahwa benar pada saat pertemuan dan perkenalan tersebut saudara JEFFRYTANDRA sempat menyampaikan kepada terdakwa bahwa Sat Reskrim PolresMTB ada menangani perkara yang ia laporkan yang menyangkut masalahpenyerobotan tanah, dimana saat itu terdakwa sempat mengatakan bahwa nantidi cek dahulu ke Kaur Bin Ops dan penyidik yang menangani
Pembanding/Tergugat II : DUNAYA BINTI NGARU
Terbanding/Penggugat : H. JUMA BIN JUMADI
22 — 11
Hak Milik terbit di saat penggugatsekarang terbanding dan tergugat sekarang pembanding sudah menjadipasangan suami isteri dan Semoga Majelis Hakim Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Makassar berkenan mempertimbangkannya untukkeadilan bagi para tergugat sekarang pembanding agar kiranya pelaksanaanpenerapan hukum Islam bias berjalan dengan Baik dan Benar denganmengacu ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 172sampai pasal 175 danpasal 210 sampai 214 dimana Hukum AcaraPengadilan Agama menangani
sebagaipasangan suami isteri.Oleh karena itu perkenankan pemohon banding melalui kuasanyamenghaturkan seribu harapan dan jutaan doa bahwa Semoga Majelis HakimTingkat Banding berkenan mempertimbangkannya untuk keadilan bagi paratergugat sekarang pembanding sehingga penerapan hukum Islam biasHal. 8 dari Hal. 13 Putusan No.16/Pdt/2018/PT.Mksberjalan dengan Baik dan benar dengan mengacu ketentuan dalamKompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 172 sampaipasal 175 danpasal 210sampai 214 dimana Hukum Acara Pengadilan Agama menangani
jenis jenis perkara antara lain : Perkawinan, Kewarisan, Wasiat dan Hibah,Wakaf dan Shadaqgah.Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama padaPengadilan Negeri Sengkang tidak dapat dibenarkan dan semoga MajelisHakim Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar yang menangani danmemeriksa perkara ini berlaku adil dan menerapkan hukum yang sebenar benarnya untuk keadilan yang mengandung kebenaran sejati bagi ParaPemohon Banding khususnya tergugat sekarang pemohon banding selakuisteri dari
114 — 25
PP: 23/EXT/PP/ DT/2003 tanggal 10 Desember 2003, diketahui dalam Pasal 3mengenai Bentuk Kerjasama Operasi antara lain diatur bahwa:(1) para pihak sepakat satu sama lain bahwa dalam menangani/melaksanakanProyek ini dikelola secara terpadu (Integrated Management),(2) para pihak sepakat satu sama lain bahwa dalam pelaksanaan Proyek iniPara Pihak tidak dibenarkan bertindak sendirisendiri ataupunmengatasnamakan KSO baik secara langsung maupun tidak langsungyang akan merugikan KSO dan menguntungkan kepentingan
Hal ini juga sejalandengan Perjanjian KSO Total PP di dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwaPara Pihak sepakat satu sama lain bahwa dalam menangani/melaksanakanProyek ini dikelola secara terpadu (Integrated Management) dan tidakdibenarkan bertindak sendirisendiri ataupun mengatasnamakan KSO baiksecara langsung maupun tidak langsung. Pelaksanaan dari perjanjian tersebutjuga tercermin didalam surat keberatan Pemohon Banding dimana suratkeberatan dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. X dan Ir. Sdr.