PP Lonsum TBk Rambung Sialangmengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah);Hal hal yang meringankan: Terdakwa bersikap sopan dipersidangan; Terdakwa belum pernah dihukum;Mengingat dan memperhatikan ketentuanketentuan dalam Pasal 363ayat (1) ke4 KUHP Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana serta ketentuanhukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;MENGADLLI:1.

biaya sebagaimana dalam petitum angkatiga (3), Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa perkara ini termasuk dalamlingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankankepada Penggugat;Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundangundangan danhukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADLLI

yangmeringankan terdakwa ;Keadaan yang memberatkan:Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 649/Pid.B/2015/PN.Sgl Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; Belum berdamai;Keadaan yang meringankan: Terdakwa berterus terang selama proses pemeriksaan;.Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal851 ayat 1 KUHP dan Undangundang Nomor8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADLLI

meringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan:Tidak adaKeadaan yang meringankan: Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya; Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya; Terdakwa telah berdamai dengan saksi korban; Terdakwa masih muda;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undangundang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADLLI

Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali atas perouatannya sertatulang punggung keluarga.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI 35 Tahun 2009 tentangNarkotika dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADLLI:1.

Terdakwa berterus terang.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal Pasal 362 KUHPidana, dan Undang UndangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADLLI:1.

banding akan ditetapkandalam amar putusan ini;Memperhatikan, Pasal 54, 103,127 ayat (1) huruf a UndangundangRepublik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat EdaranMahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan,korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam LembagaRehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan Undangundang Nomor 8 Tahun1981 tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sertaketentuanketentuan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;MENGADLLI

PUTUSANNomor 408/Pdt.G/2017/PA.Sim ot eeu 21 ainsiRAO 2DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadlli perkarapada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara cerai gugat antara;.tem pat tanggal lahiragama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan lbu Rumah Tangga, tempatkediaran ci eePS. sebagai Penggugat:melawanDS, tempat tanggal lahMMM agama slam, pendidikan SMA, pekerjaan dahulu Wiraswasta,tempat kediaman

merupakan penyakit masyarakat;Keadaan yang meringankan: Terdakwa mengaku bersalah, menyadari kesalahannya, menyesal ataskesalahan yang telah dilakukannya tersebut;Terdakwa berjanji untuk tidak melakukan permainan judi kembali;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP dan UndangundangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADLLI

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 17 Beprial2014, Nomor: 31/PDT/2014/PT.MKS. tentang penuniukan Majelis Hakimuntuk memeriksa dan mengadlli perkara tersebut dalam tingkat banding;2. Surat Penetapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal17 Februari 2014, Nomor: 31/PDT/2014/PT.MKS., tentang penunjukanPanitera Pengganti, untuk 9menadampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;3.

Tergugat dilangsungkan untuk dicatatdalam daftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan,maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundangundangan danhukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADLLI

meringankan: Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan berterus terang ; Terdakwa belum perah dihukum ; dan Korban telah memaafkan terdakwa.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) Jo.Pasal 76 C UU RI No.35 tahun2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang PerlindunganAnak dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidanaserta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADLLI

Tergugat harus diputus dengan menjatuhkantalak satu bain sughra Tergugat kepada P enggugat;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidangperkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009, biaya perkara harus dibebankan kepada P enggugat;Mengingat semua pasal dalam peraturan perundangundangn danhukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADLLI

meliputi tempatperkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk mendaftarkanputusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangundangNomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;Memperhatikan segala ketentuan Perundang undangan dan dalil syari yangberkaitan dengan perkara in;MENGADLLI

berperkarasecara Cumacuma, sementara perkara ini termasuk dalam bidang perkawinanberdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, makabiaya biaya perkara yang harus dibayar Penggugat dibebankan kepada DIPAPengadilan Agama Garut Tahun 2016;Memperhatikan segala ketentuan Perundang undangan dan dalil syar'i yangberkaitan dengan perkara ini;MENGADLLI

danyang meringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ; Terdakwa sudah pernah dihukum ;Keadaan yang meringankan: terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ; terdakwa bersikap sopan di persidangan ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undangundang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADLLI

Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara Nomor: 061/2988/KP IDSU/V/2015 tanggal 6 Mei 2015 perihal Revisi PanselPerkara tersebut telah diputus Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Medan dengan Putusan Nomor : 37/G/2015/PTUNMdn tanggal 4Nopember 2015 yang diktumnya berbunyi sebagai berikut :MENGADLLI :Dalam Penundaan : Menyatakan Penetapan 37/G/2015/PTUNMdn tanggan 4 Nopember2015 tetap sah dan berlaku sampai dengan putusan perkara iniberkekuatan hukum tetap atau sampai ada penetapan

Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera UtaraNomor : 061/2988/KPIDSU/V/2015 tanggal 6 Mei 2015 perihalRevisi Pansel KPSU; 2250222 scone noonePerkara tersebut telah diputus Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Medan dengan Putusan Nomor : 37/G/2015/P TUNMdn tanggal4 Nopember 2015 yang diktumnya berbunyi sebagai berikut :MENGADLLI :Dalam Penundaan : Menyatakan Penetapan 37/G/2015/PTUNMdn tanggan 4 Nopember2015 tetap sah dan berlaku sampai dengan putusan perkara iniberkekuatan hukum

tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat danTergugat Il maka gugatan penggugat mengandung cacat formil dan haruslahdinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telahdinyatakan tidak dapat diterima maka Para Penggugat berada di pihak yangkalah, maka para Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biayaperkara;Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pat.G/2016/PN GstMemperhatikan Pasal 8 Rv, Rbg dan peraturanperaturan lain yangbersangkutan;MENGADLLI

Sinar langkat perkasaKeadaan yang meringankan: Terdakwa belaku sopan dipersidangan,7 Terdakwa berterus terang dipersidangan.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 TentangPerkebunan dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADLLI:1.

termasuk dalam bidang perkawinan,joerdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yangtelah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006,dan perubahan tahap kedua atas UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009Halaman 9 dari 11 halamantentang Peradilan Agama , maka biaya yang timbul dalam perkara inidibebankan kepada Penggugat yang besarnya tercantum dalam amarputusan;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan nash syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADLLI