Ditemukan 263 data
253 — 509
(BB-1052)1052 1 (satu) buah : Bendel (4 lembar ) foto copy Potencial Project Summary Coal Minning & Wood Processing.(BB-1053)1053 1 (satu) buah : Bendel ( 34 lembar ) dokumen terkait dengan Persetujuan penghapusan Barang milik Negara pada Departemen Kehutanan. (BB-1054)1054 2 (dua) lembar : Foto copy Revisi Berita Acara Rapat Pembahasan Tanggal 11 April 2007 antara Menteri Keuangan dan Menteri Kehutanan tentang Penyediaan Dana Kegiatan Gerakan Nasioanl Rehabilitasi Hutan dan lahan Tahun 2007.
(BB1052)1052 1 (satu) buah : Bendel (4 lembar ) foto copy Potencial Project Summary Coal Minning & Wood Processing.(BB1053) Putusan, Nomor : 32/PID.B/TPK/2010/PN.Jkt.Pst, hal 48 dari 395 hal 10531 (satu) buah : Bendel ( 34 lembar ) dokumen terkait dengan Persetujuanpenghapusan Barang milik Negara pada Departemen Kehutanan.
(BB1052)1052 ~=+1 (satu) buah : Bendel (4 lembar ) foto copy Potencial ProjectSummary Coal Minning & Wood Processing.(BB1053)1053 ~=*1 (satu) buah : Bendel ( 34 lembar ) dokumen terkait denganPersetujuan penghapusan Barang milik Negara pada DepartemenKehutanan.
Mindaryu Partini, SH
Terdakwa:
SUHADI Bin RIDHUAN ILOEL
181 — 51
HASBONAS MINNING dan PT. HASBONASMURSAM.Bahwa untuk Saksi pribadi tidak ada, sedangkan keuntungan untuk Sadr.SUHADI dan Sadr. Ir. SUGITO dalam pekerjaan pengadaan alkes tersebutsaksi tidak tahu karena pengadaan barang dilakukan oleh Sdr. SUHADIdan Sadr. Ir. SUGITO.Bahwa uang sebesar Rp. 1.300.000.000, (Satu miliar tiga ratus juta rupiah)yang masuk ke rekening PT.
MALINO PRANDUK, S.H.,M.H.
Terdakwa:
YUSMIN, S.Pd
1135 — 1572
Kalau disebut illegal minning berarti tidak mempunyai jin. Inimungkin perlu juga di klarifikasi, sekarang apakah ini masuk kategori illegalminning apakah masuk dalam kategori salah kewenangan. Itu sudah adapembahasannya didalam UU No 30 tahun 2015, jadi tidak mungkin apayang menjadi kewenangan dari suatu kementrian dialihnkan kepadakementrian yang lain.