Ditemukan 895 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 12-11-2018 — Putus : 18-01-2019 — Upload : 27-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 708/PDT/2018/PT DKI
Tanggal 18 Januari 2019 — Pembanding/Penggugat : YOHANNES WIJAYA alias TJEN IWAN WIJAYA
Terbanding/Tergugat I : KEMENTERIAN KEUANGAN RI, Cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Terbanding/Tergugat II : Bank Umum Servitia
Terbanding/Tergugat III : Wirjatin Nusa MBA
Terbanding/Tergugat IV : VERA
Terbanding/Tergugat V : KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
4123
  • Simanjuntak, S.H.dalam bukunya Pokok Pokok Hukum Perdata Indonesia, yangditerbitkan oleh Penerbit Djambatan, cetakan ke 3, halaman 353dan 354, yang menyatakan bahwa : Unsurunsur Perbuatan Melawan Hukum adalah :Perbuatan itu harus melawan hukum ;Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian ;Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan ;Perbuatan itu harus ada hubungan kausal ( sebab akibat ).2.
Putus : 18-07-2012 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2433 K/Pdt/2011
Tanggal 18 Juli 2012 — RAYA TONDI RACHMAN VS PT. KOMPASSINDO KREASI UTAMA, (selanjutnya disebut “KOMPASS INDONESIA/KOMPASSINDO)
1310 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H.dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata dalam teori danpraktik, pada halaman 18 s/d 19, secara tegas menyatakan bahwa:"...dalam mengajukan gugatan harus diperhatikan dengan baik bahwayang diberi kuasa dan juga Tergugat atau para Tergugat harus benarbenar orang yang dapat mewakili pihak yang bersangkutan.
Register : 29-06-2020 — Putus : 09-09-2020 — Upload : 10-09-2020
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Plk
Tanggal 9 September 2020 — Penuntut Umum:
1.MELANIE ANGGRAINI,SH.,MH
2.ANANTA ERWANDHYAKSA,SH
Terdakwa:
ARHAM ZEN Alias NYAMBEK Bin FAROID
306
  • Bambang Poernomo, S.H.dalam buku AsasAsas Hukum Pidana, halaman 115 menjelaskan Melawanhukum dapat diartikan baik melawan undangundang maupun hukum di luarundangundang.
Register : 22-10-2012 — Putus : 18-03-2013 — Upload : 22-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 214/PHI.G/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 18 Maret 2013 — INDRA ALI >< PT. TIMUR SHIP MANAGEMENT, PTE.Ltd
10445
  • Yahya Harahap,S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan,Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan,Sinar Grafika, Cetakan ke5, April 2008 halaman 439 (vide BuktiT9), yang menyatakan : Putusan Mahkamah Agung No. 601 K/ Sip/1975 , tentangseorang pengurus yayasan yang digugat secara pribadiHalaman 11 dari 11 hal. Putusan perkara No.214/PHI.G/2012/PN Jkt Pst.untuk mempertanggungjawabkan sengketa yang berkaitandengan yayasan.
Register : 22-09-2010 — Putus : 18-01-2011 — Upload : 26-09-2012
Putusan PA TENGGARONG Nomor 588/Pdt. G /2010/ PA Tgr
Tanggal 18 Januari 2011 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
12901012
  • dipersidangan, sedangorang tersebut tidak memenuhi panggilan itu (tanpa aasan yang dibenarkanhuum), maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah hak (jawab)nya.Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakannya hak Tergugat untukmemberikan jawaban gugur, maka dengan sendirinya pula Tergugat dapat dianggaptelah mengakui dalil gugatan Penggugat dan menurut hukum secara formil gugatanPenggugat telah dapat dinyatakan terbukti dan dapat dikabulkan.Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof.DR.Sudikno Mertokusumo, S.H.dalam
Register : 17-07-2017 — Putus : 23-01-2018 — Upload : 02-02-2018
Putusan PA SURABAYA Nomor 2940/Pdt.G/2017/PA.Sby
Tanggal 23 Januari 2018 — Penggugat:
ITA MELANI
Tergugat:
PT.Bank BNI Syariah
17144
  • Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan,Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan PengadilanPenerbit Sinar Grafika, Cetakan 7, April 2008, Jakarta, halaman 58menyatakan:...
Putus : 10-07-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1817 K /Pid.Sus/ 2012
Tanggal 10 Juli 2014 — WILFRID ATOK Alias FRID
3010 Berkekuatan Hukum Tetap
  • menentukan apakah ada turutserta melakukan atau tidak, kita tidak dapat melihat kepada perbuatan masingmasing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, melainkan melihat perbuatanmasingmasing peserta itu sebagai suatu hubungan dan sebagai kesatuan denganperbuatan peserta lainnya ;Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 18/Pid/B/1992/PN.TNG tanggal 13Mei 1992 yang dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570 K/Pid/1993 tanggal 14 September 1993 yang mengutip pendapat Roeslan Saleh, S.H.dalam
    menentukan apakah ada turut sertamelakukan atau tidak, kita tidak dapat melihat kepada perbuatan masingmasingpeserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, melainkan melihat perbuatan masingmasing peserta itu sebagai suatu hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatanpeserta lainnya ;Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor :18/Pid/B/1992/ PN.TNGtanggal 13 Mei 1992 yang dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570K/Pid/1993 tanggal 14 September 1993 yang mengutip pendapat Roeslan Saleh, S.H.dalam
Putus : 15-10-2012 — Upload : 16-07-2013
Putusan PN ENREKANG Nomor 55/Pid.B/2012/PN.Ekg
Tanggal 15 Oktober 2012 — NANI Alias MAMA ERNA binti TARIGU
575
  • Soenarto Soerodibroto, S.H.dalam bukunya KUHP dan KUHAP edisi kelima Penerbit Raja Grafindo Persada Tahun2004 halaman 105 berpendapat bahwa di muka umum lebih tepat diterjemahkansecara terangterangan istilah tersebut mempunyai arti yang berlainan dengan kataOpenbaar atau di muka umum;Page 19 of 27Menimbang, secara terangterangan berarti tidak secara bersembunyi, dengandemikian tidak selalu harus di muka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang laindapat melihatnya;Menimbang, dengan demikian meskipun
Register : 11-08-2016 — Putus : 21-12-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan PA KABUPATEN KEDIRI Nomor 2420/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr
Tanggal 21 Desember 2016 —
201
  • Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata, cetakan ke8 tahun 2008 halaman 478479 ), yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, karena itu gugatanPenggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (neit onvanklijk);Menimbang, bahwa kendatipun gugatan Penggugat mengenai nafkahanak sebesar Rp.50.000.000, dinyatakan Majelis Hakim tidak dapat diterima,namun berdasarkan pasal 41 huruf ( c ) UndangUndang Nomor 1 Tahun1974, Majelis Hakim secara ex oficio dapat menentukan nafkah untuk keduaanak
Register : 26-11-2014 — Putus : 19-01-2015 — Upload : 24-06-2015
Putusan PN SINTANG Nomor 205/Pid.B/2014/PN Stg
Tanggal 19 Januari 2015 — SUKIRMAN Als SUKIR Bin USMAN O.L
5612
  • Lamintang, S.H dan Theo Lamintang, S.H.dalam DelikDelik Knusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua);Menimbang, bahwa menurut fakta yang terungkap di persidangan, yaituberdasarkan keterangan saksi EKO SUSANTO dan keterangan Terdakwa padahari Kamis tanggal 31 Juli 2014 sekitar jam 21.00 wib malam, di lokasi BarakBaya Dusun Soyong Desa Batu Buil Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi,sdr.
Register : 04-01-2019 — Putus : 28-02-2019 — Upload : 05-04-2019
Putusan PN SINTANG Nomor 7/Pid.B/2019/PN Stg
Tanggal 28 Februari 2019 — Penuntut Umum:
IRWAN ADI CAHYADI, SH
Terdakwa:
ARMAN alias UDAU bin MELAN alm
334
  • ., Theo Lamintang, S.H.dalam DelikDelik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa tidak ada ijin mengambil mesin robin milik saksi SUPRIADIAlias I'l tersebut;Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengambil mesinnya lalu Terdakwabawa pulang sementara kerangka dan pom airnya Terdakwa tinggal di semaktersebut, setelah itu mesin tersebut Terdakwa pasang untuk sebagai mesin genset dirumah Terdakwa selama 5 (lima) bulan
Register : 23-11-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 28-12-2020
Putusan PN PALEMBANG Nomor 1808/Pid.B/2020/PN Plg
Tanggal 14 Desember 2020 — Penuntut Umum:
WIWIN SETYAWATI SH MH
Terdakwa:
MUHAMMAD SYAHRUDIN SARAGI Alias DUDU bin SARAGI
9331
  • Sianturi, S.H.dalam bukunya KUHP berikut uraiannya adalah memindahkan penguasaannyata terhadap sesuatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri daripenguasaan nyata orang lain dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligusjuga berpindah penguasaan nyata terhadap barang itu.Bahwa dalam unsur mengambil berarti seorang pelaku memindahkanbarang dari tempat semula ketempat lain.
Putus : 05-03-2013 — Upload : 15-03-2013
Putusan PN PAMEKASAN Nomor 179/Pid.B/2012/PN.Pks
Tanggal 5 Maret 2013 — AHMAD SUBAH Bin NAWAWI
325
  • LAMINTANG, S.H.dalam buku: DASAR DASAR HUKUMPIDANA INDONESIA, Penerbit: PT.
Putus : 29-03-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 75 K/Pdt/2017
Tanggal 29 Maret 2017 — ESTI SUHESTI, S.H, dk vs AHMAD
172355 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 75 K/Pdt/2017Bahwa selain itu menurut M.Yahya Harahap,S.H.dalam bukunyaHukum Acara Perdata, Sinar Grafika Jakarta, 2005, halaman 455 ditulis:oleh karena itu,dalam merumuskan posita atau dalil gugatan: Tidakdibenarkan mencampuradukkan wanprestasi dengan PMH dalamgugatan;2.
Putus : 03-03-2015 — Upload : 20-05-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 6/HKI.HAKCIPTA/2014/PN.Niaga.Sby
Tanggal 3 Maret 2015 — PT AREMA INDONESIA MALANG melawan PT AREMA CRONUS
394370
  • Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan,Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, SinarGrafika, tahun 2006, halaman 448 dan 449 menyatakan bahwa suatu gugatanyang tidak menguraikan halhal yang menjadi dasar diajukannya gugatanharuslah dianggap sebagai gugatan yang tidak jelas dan tidak terang sertapada gugatan dimaksud melekat cacat hukum obscuur libel.
Register : 15-10-2020 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SUMENEP Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN Smp
Tanggal 24 Februari 2021 — Penuntut Umum:
ANNISA NOVITA SARI
Terdakwa:
WAHYU NUR HIDAYAT Alias WAHYU Bin SUDIR
476
  • Sianturi, S.H.dalam bukunya Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraiannya, Alumni AHMPTHM,Jakarta, 1983, hlm 229, dimana yang dimaksud dengan persetubuhan adalah jikakemaluan si pria masuk ke kemaluan si wanita.
Putus : 14-09-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 172 PK/Pdt/2016
Tanggal 14 September 2016 — BUDI SANTOSO vs Ir. GUNAWAN SABAR
4319 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mochtar Rudy, S.H.dalam persidangan di Pengadilan Negeri Mojokerto selaku saksi fakta danSelaku Pejabat yang menerbitkan Akta Perjanjian Nomor 8 tanggal 7 Juli2004 dan Akita Kuasa Nomor 9 tanggal 7 Juli 2004 oleh yang terhormatMajelis Hakim Kasasi adalah suatu kekhilafan yang nyata dan layak apabilaakta perjanjian Nomor 8 tanggal 7 Juli 2004 dan Akta Kuasa Nomor 9tanggal 7 Juli 2004 yang dibuat oleh G. Mochtar Rudy, S.H., antara (Alm)Halaman 13 dari 19 hal. Put.
Register : 25-01-2017 — Putus : 06-03-2017 — Upload : 15-03-2017
Putusan PN MAGETAN Nomor 23 /Pid. Sus/2017/PN.Mgt
Tanggal 6 Maret 2017 — Terdakwa FRENNANDO GILANG EKA RINAYU Als. KENUT Bin WALUYO
4911
  • LAMINTANG, S.H.dalam buku: DASAR DASAR HUKUM PIDANA INDONESIA, Penerbit: PT.Citra Aditya Bakti, halaman 281 menyatakan bahwa, Perkataan willens enwetens tersebut sebenarnya telah dipergunakan orang terlebih dahuludalam Memorie van Toelichting (MvT) dimana para penyusun Memorie vanToelichting itu. mengartikan opzettelijkk plegen van een misdrij ataukesengajaan melakukan suatu kejahatan sebagai het teweegbregen vanverboden handeling willens en wetens atau sebagai melakukan tindakanyang terlarang secara
Putus : 14-12-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 363 K/TUN/2009
Tanggal 14 Desember 2011 — SUKANDA VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG, DK
2118 Berkekuatan Hukum Tetap
  • RIAWAN TJANDRA, S.H.dalam bukunya HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARAhalaman 47:"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara,tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktusebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis, sejak saatia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negaradan mengetahui adanya keputusan tersebut" ;Hal. 9 dari 22 hal. Put.
Register : 17-06-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 13-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 341/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 28 Agustus 2019 — Pembanding/Penggugat : Hongli Halomoan Diwakili Oleh : Adherie Zulfikri SH
Terbanding/Tergugat I : William Cahyadi
Terbanding/Tergugat II : PT. SAVIRCON MANDIRI INTERNUSA
4929
  • Simanjuntak, S.H.dalam bukunya Pokok Pokok Hukum Perdata Indonesia yangditerbitkan oleh Penerbit Djambatan, cetakan ke 3, halaman 353 dan354 tersebut diatas;Bahwa dalam hal ini ingin menjelaskan bahwa sesuai dengan penjelasansebab hal tuntutan itu tidak didasari pada hukum yang berlaku serta faktayang ada.