Ditemukan 31847 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 16-05-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 154K/TUN/2016
Tanggal 16 Mei 2016 — KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN DELI SERDANG vs. PT. INDO PRIMA NUSANTARA
54 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 154K/TUN/2016
    PUTUSANNomor 154K/TUN/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASIKABUPATEN DELI SERDANG, berkedudukan di Jalan KaryaUtama No. 1, Komplek Perkantoran Bupati Deli Serdang di LubukPakam;Selanjutnya memberi kuasa kepada:1. Ali Akbar Hasibuan S.T., pekerjaan Kepala Seksi PengawasanNorma Ketenagakerjaan;2. Hisar P.
    Diterima Tergugat tanggal 09 Januari 2015;Ketujuh:Surat Kuasa Hukum Penggugat Nomor: 033/KAMM/I/2015, tanggal 14Januari 2015, Perihal Tanggapan Surat Nomor: 560/145/DTKTR/2015,Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 154K/TUN/2016tanggal 13 Januari 2015, Perihal Pelaksanaan Nota Pemeriksaan.Diterima Tergugat tanggal 19 Januari 2015;9.
    Dengan adanya asas ini suatu Keputusan TataUsaha Negara harus diumuskan secara jelas dan tegas agar janganHalaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 154K/TUN/2016sampai menimbulkan bermacammacam penafsiran. Disamping itudengan adanya asas tersebut, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negaratidak dapat dengan mudah begitu saja menarik kembali atau mengubahKeputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkan;B.
    Konkretisasi dari kepentinganumum;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohon kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Medan agar memberikan putusan sebagaiberikut:Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 154K/TUN/20161. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Nomor:560/3627/DKTKS/2014, tanggal 15 Oktober 2014, Perihal Nota Pemeriksaan;3.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SHNIP : 220 000 754 Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 154K/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-06-2010 — Upload : 21-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 295 K/TUN/2009
Tanggal 21 Juni 2010 — MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA vs PT. KAMUNDAN RAYA
64 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 295 K/TUN/2009
    Bahwa sampai dengan saat gugatan diajukan oleh Penggugat, Keputusan TUN obyekgugatan a quo, yang dikirmkan kepada Penggugat tersebut tidak pernah kembalidengan alasan salah alamat atau alamat tidak dikenal ;c. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Keputusan TUN obyek gugatan a quo sudahditerima Pengadilan, dan oleh karenanya dalil Penggugat yang menyatakan barumengetahui obyek gugatan TUN a quo pada tanggal 12 Mei 2008 adalah dalil yangtidak benar dan mengadaada sehingga harus ditolak ;d.
    No. 295 K/TUN/20093.
    No. 295 K/TUN/2009d.
    No. 295 K/TUN/2009f.
    No. 295 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-07-2009 — Upload : 31-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 103 K/TUN/2009
Tanggal 27 Juli 2009 — F A T O N Y, ; KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURABAYA , PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk.,
39 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 103 K/TUN/2009
    PU T U S A NNo. 103 K/TUN/2009.DEM!
    No. 103K/TUN/2009.Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya berkenan untuk menerbitkan Penetapantentang Penundaan Surat Keputusan No.
    No. 103K/TUN/2009.DALAM PENUNDAAN : Menyatakan Penetapan Ketua/Majelis Hakim Pengadilan TUNSurabaya tentang Penundaan Pelaksanaan Surat KeputusanNo.
    No. 103K/TUN/2009.207.
    No. 103K/TUN/2009.Setiyono, SH.MH.3. Administrasi22Kasasi......Ro.489.000 .Jumlah ...... Ro. 500.000, Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.1.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SH.Nip. 220000754.22
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-03-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 51 K /TUN/ 2008
Tanggal 25 Maret 2009 — Drs. H. ANDI ZAINUDDIN, ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, Dr. ROSTIATY NATSIR, MSPH.,
23 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 51 K /TUN/ 2008
    No.51 K /TUN/ 2008Jamaluddin Rustam, SH..MH dan 2.
    No.51 K /TUN/ 2008Bahwa Penggugat menerima berita pada tanggal 27 Pebruari 2006bahwa Dr.
    No.51 K /TUN/ 2008kepentingan dan fakta yang relevan dengan menerbitkan Sertifikat HakMilik No. 20740 pada tanggal 13 Desember 2005, Surat Ukur No.00871/2005 tanggal 21/10/2005 di Kelurahan Tidung, KecamatanRappocini, Kota Makassar dengan luas 4.284 M2 (empat ribu dua ratusdelapan puluh empat meter persegi) atas nama Dr.
    No.51 K /TUN/ 2008Nomor 5 Tahun 1986 jo Undangundang No.9 Tahun 2004 tentangPeradilan Tata Usaha Negara ;Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas dalam mengajukangugatan oleh karena Penggugat sama sekali tidak ada hubungannyadengan tanah milik Tergugat Il Intervensi yang telah bersifat Hak MilikNo.20740/Tidung.
    No.51 K /TUN/ 2008
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-10-2009 — Upload : 13-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 166 K/TUN/2009
Tanggal 21 Oktober 2009 — TEN SU alias MARTEN, ; SUGIMAN d/h. LIM JONG TJOE ; SURIADY d/h. LIM JONG HUAT, KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SINTANG,
18 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 166 K/TUN/2009
    No.166 K/TUN/2009pokoknya atas dalildalil :bahwa para Penggugat menguasai sebidang tanah seluas 331M?
    No.166 K/TUN/2009pedoman atau dasar pengukuran kembali untuk memenuhipermohonan para Penggugat ;bahwa hal ini telah nyata dan jelas menunjukkan batas tanahmilik para Penggugat dengan tanah disebelahnya yang juga Tergugatterbitkan Gambar Situasi No.34/1989 tanggal 30 Januari 1989 seluas162 M?
    No.166 K/TUN/20091. Mengabulkan permohonan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2. Menyatakan batal Sertifikat Hak Guna Bangunan No.532/KapuasKanan Hulu, Gambar Situasi No.34/1989 tanggal 30 Januari 1989seluas 162 M?, atas nama Ten Su alias Marten ;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak GunaBangunan No.532/Kapuas Kanan Hulu, Gambar Situasi No.34/1989 tanggal 30 Januari 1989 seluas 162 M?, atas nama Ten Sualias Marten ;4.
    No.166 K/TUN/2009Tergugat, yang seyogyanya harus dijadikan objek sengketa dalamperkara a quo, bukan dijadikan dasar tenggang waktu mengetahuiterbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan No.532/Kapuas Kanan Hulu,Gambar Situasi No.34/1989 tanggal 30 Januari 1989 seluas 162 M?
    No.166 K/TUN/2009Hal.11 dari 10 hal. Put. No.166 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-05-2009 — Upload : 07-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 75 K/TUN/2010
Tanggal 6 Mei 2009 — SALIM WIJAYA dh. THEN KWET KHIONG, ; EDY DJOHAN, KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PONTIANAK,
19 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 75 K/TUN/2010
    P U T US A NNomor 75 K/TUN/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasitelah memutuskan sebagai berikut dalam perkaraSALIM WIJAYA dh.
    No. 75K/TUN/2010Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;3) Memerintahkan Tergugat untuk mencabut obyek perkara aquo berupa :1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 863/Sungai Pinyuh,tanggal 1 Agustus 1996, Gambar Situasi Nomor 819/1996,seluas 170 M2, tanggal 6 Maret 1996 atas nama SalimWijaya dh. Then Kwet Khiong ;2.
    No. 75K/TUN/201012tahanan pihak Kepolisian terhadap perkarayang masih berhubungan dengan obyek sengketaa quo ......
    No. 75K/TUN/201018saksi maka hal tersebut tidak diperkenankan oleh HukumAcara Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga hal tersebutharus ditolak karena bertentangan dengan Hukum AcaraPeradilan Tata Usaha Negara ;2.
    No. 75K/TUN/201022ASHADI, S.H.NIP. 220000754
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-01-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 471 K/TUN/2014
Tanggal 28 Januari 2015 — BUPATI PATI vs. Dra. SALEHA MONOARFA, Apt,M.Kes.
32 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 471 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 471 K/TUN/2014atau pihak ketiga yang merasa kepentingannya dirugikan akibatkeputusan tersebut ;3.
    Putusan Nomor 471 K/TUN/20144.
    Putusan Nomor 471 K/TUN/2014oleh Wadir Administrasi dan Keuangan, Perihal: Kajian UlangKebutuhan Tenaga Apoteker di RSUD RAA.
    Putusan Nomor 471 K/TUN/2014Pati mengenai Permohonan usul pemberhentian pensiun atasnama Penggugat tertanggal 30 September 2013;j.
    Putusan Nomor 471 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 11-11-2010 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 49 P/HUM/2010.-
Tanggal 11 Nopember 2010 — SUTJIPTO, SH.,M.Kn. ;dkk vs MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
118 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-05-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 158 K/TUN/2015
Tanggal 21 Mei 2015 — HAJJAH SITTI SALEHA VS TONNY HENDRY KOSINAYA, DK
48 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 158 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 158 K/TUN/2015Gambar Situasi Nomor 2778 tanggal 31 Oktober 1983 seluas 412 m?
    Putusan Nomor 158 K/TUN/2015Juli 2013, SK Objek Sengketa diterima oleh Tonny Hendry Kosinaya(Penggugat I!)
    Putusan Nomor 158 K/TUN/20155.
    Putusan Nomor 158 K/TUN/2015Bahwa penerbitan objek sengketa yang disebut sebagai pelaksanaandari Putusan Peninjauan Kembali Nomor 71 PK/TUN/2010 tanggal 26 Agustus2010 ternyata tidak sesuai dengan putusan tersebut.
    Putusan Nomor 158 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-10-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 65 PK/TUN/2009
Tanggal 21 Oktober 2009 — HUSMAN PAINAN, ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN, Drs. YANNIS SIMANJUNTAK,
76 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 65 PK/TUN/2009
    No. 65 PK/TUN/2009Bahwa sesungguhnya penggugat sangat keberatan dan merasadirugikan dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No.689/Desa/Kel. PasarBaru tersebut di Jalan Pandu No.2A (d/h.
    No. 65 PK/TUN/2009Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No.270 K/TUN/2005 tanggal 20 Pebruari 2008 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut : Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari PemohonKasasiI/Tergugat tersebut; Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : Drs.YANNIS SIMANJUNTAK tersebut ; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MedanNo.09/BDG/2005/PT.TUN.MDN tanggal 7 Pebruari 2005 yangmenguatkan putusan Pengadilan Tata
    No. 65 PK/TUN/20096.
    No. 65 PK/TUN/2009kasasi) S.o.r. ternyata secara nyata khilaf dan keliru, sebab memutusperkara di tingkat kasasi tidak menerapkan asasasas umum pemerintahanyang balk (AAUPB), khususnya ASAS PERSAMAAN yang dianut dalamYurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 10 K/TUN/1992, bertanggal13 September 1994 yang dimuat dalam Majalah Gema Peratun, Th.
    No. 65 PK/TUN/2009MAHKAMAH AGUNG RIa.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SHNIP : 220000754 Hal. 19 dari 18 hal. Put. No. 65 PK/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-02-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 664 K/TUN/2015
Tanggal 25 Februari 2016 — SUKRI, DKK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANAH BUMBU, DKK
39 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 664 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 664 K/TUN/2015Gambar Situasi tanggal 20 Mei 1986 Nomor 1372/PT/1986 dengan luas18.170 M?
    Putusan Nomor 664 K/TUN/2015Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan dengan Gambar Situasitanggal 20 Mei 1986 Nomor 1372/PT/1986 dengan luas 18.170 M?
    (Putusan MA RI Nomor16K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2007);Bahwa gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikan adalahwewenang dari Pengadilan Perdata untuk memeriksa danmemutusnya. (Putusan MA Nomor 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari1998);4. Bahwa Penggugat tidak memiliki Kapasitas hukum dan atau kepentinganuntuk mengajukan gugatan, sebab:Halaman 18 dari 27 halaman. Putusan Nomor 664 K/TUN/2015a).
    Putusan Nomor 664 K/TUN/20157.
    Putusan Nomor 664 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 02-10-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 366 K/TUN/2014
Tanggal 2 Oktober 2014 — H. SUCIAZHI, S.E, DK. vs. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA SERANG
80 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 366 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 366 K/TUN/2014sembilan) tidak memenuhi syarat untuk memberikan dukungan karena SK DPC PISKota Serang yang diterbitkan oleh Ketua Umum H. Budiyanto Darmastono, S.E.,M.Si. dan Sekjend M.
    Putusan Nomor 366 K/TUN/20142021Penggugat saja yang ikut sebagai Pasangan Bakal Calon Walikota dan WakilWalikota Serang Tahun 2013, akan tetapi Bapak H. Budiyanto Darmastono, S.E.
    Putusan Nomor 366 K/TUN/2014ketentuan Pasal 2 ayat (1b) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun2011 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008.Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap surat dukunganH.
    Putusan Nomor 366 K/TUN/2014maka permohonan kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi: 1. H. SUCIAZHI,SE., 2. H.
    Putusan Nomor 366 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-03-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 05 PK/TUN/2011
Tanggal 28 Maret 2011 — PT. BUMI LAUT SHIPPING SERVICES VS PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
29 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 05 PK/TUN/2011
    PUTUSANNo 05 PK/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam peninjauan kembali telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :PT. BUMI LAUT SHIPPING SERVICES, yang diwakili oleh HusseinHartojo, warganegara Indonesia, pekerjaan Presiden Direktur PT.
    No. 05 PK/TUN/2011Bahwa Pekerja Sdr.
    No. 05 PK/TUN/2011(ii).
    No. 05 PK/TUN/2011Bahwa tindakan yang tegas yang dilakukan oleh Penggugat terhadapPekerja dimaksudkan untuk menegakkan normanorma ketenagakerjaanyang mendukung kedisiplinan karyawan dan Penggugat dimanaPenggugat telah mengikuti prosedur pembinaan dan PemutusanHubungan Kerja sesuai dengan Peraturan Perundangundangan terutamaKeputusan Menteri Tenaga Kerja No.
    No.05 PK/TUN/2011
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 21-06-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 15 P/HUM/2011.-
Tanggal 21 Juni 2011 — Ir. S. POLTAK H. SITUMORANG, SH., vs MENTERI PEKERJAAN UMUM,
72 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 26-10-2010 — Upload : 18-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 897 K/Pdt/2010
Tanggal 26 Oktober 2010 — HAJI IMRAN KESSAH GELAR ANGKU PAYUNG AMEH vs HAJI BACHTIAR SUTAN MARAJO
27 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-08-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 334 K/TUN/2015
Tanggal 19 Agustus 2015 — MARKUS EDI DARMOKO ALIAS BAGOL vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI, DK
41 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 334 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 334 K/TUN/2015danll. MATIUS AGUS PURWOKO, kewarganegaraan Indonesia,bertempat tinggal di JI. Pahlawan No.1 RT.005 RW.004, Kel.Duren Jaya, Kec.
    Putusan Nomor 334 K/TUN/201555 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo.
    Putusan Nomor 334 K/TUN/201510.24022000, Surat Ukur Nomor : 2281/DUREN JAYA/2000, tanggal 22022000, seluas 650 m?
    /1994,tanggal 10 November 1994 dan Nomor 270/K/TUN/2001, tanggal 4 Maret2002.
    Putusan Nomor 334 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-01-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 461 K/TUN/2014
Tanggal 21 Januari 2015 — Drs. DJONI SISWANTO, M.Pd vs. GUBERNUR JAWA TENGAH
36 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 461 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 461 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:Drs. DJONI SISWANTO, M.Pd., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanPegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Kanfer Utara Nomor 178,Semarang;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;melawan:GUBERNUR JAWA TENGAH, dalam hal ini diwakili oleh H.
    Putusan Nomor 461 K/TUN/2014dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugidan / atau direhabilitasi;b. Selanjutnya, dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 disebutkan ...hanya orang atau badan hukum perdata yangkepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yangdikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkanmenggugat Keputusan Tata Usaha Negara;c.
    Putusan Nomor 461 K/TUN/2014hukum oleh Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabayadalam putusannya;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang hanyamempertimbangkan alatalat bukti dan keterangan saksi dengan mengkaitkandengan peraturan perundanganundangan hanya sepotongsepotong.
    Putusan Nomor 461 K/TUN/2014telah tepat dan benar, perlu Pemohon Kasasi uraikan kembali bahwa PemohonKasasi tidak memenuhi syarat kepangkatan untuk diangkat dalam Jabatan StrukturalEselon IV karena sudah memiliki pangkat IV/a sangat subyektif dan keliru. Karenapada kenyataannya Pemohon Kasasi justru sangat memenuhi syarat utama dalampengakatan dalam suatu jabatan Struktural yaitu DUK.
    Putusan Nomor 461 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 02-10-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 371K/TUN/2014
Tanggal 2 Oktober 2014 — BUPATI KARAWANG, DK VS OTA SUTISNA
52 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 371K/TUN/2014
    ) Jakarta, karena pemohon berpendapat bahwaPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (TUN) Jakarta telah salah menerapkanHalaman 21 dari 35 halaman Putusan Nomor 371K/TUN/2014hukum dan tidak melaksanakan hukum acara yang berlaku.
    Pemohon Kasasi sangat keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (TUN)Jakarta baik dalam pertimbangan hukumnya maupun pada amar putusannya ;1.
    Dimana dalam Putusannya Nomor :Halaman 24 dari 35 halaman Putusan Nomor 371K/TUN/201465/Pdt.G/2012/PN.
    /2014Bahwa PEMOHON KASASI Il tidak dapat menerima Putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara (TUN) Jakarta, karena pemohon berpendapat bahwaPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (TUN) Jakarta telah salah menerapkanhukum dan tidak melaksanakan hukum acara yang berlaku.
    ,M.HumHalaman 34 dari 35 halaman Putusan Nomor 371K/TUN/2014Biayabiaya: Panitera Pengganti, 1. Meterai ................ Rp 6.000,002. Redaksi ............... Rp 5.000,00 ttd/ Kusman, S.IP.,S.H.,M.Hum3. Administrasi ........ Rp489.000,00Jumlah .................... Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. ASHADI, SH.NIP : 220 000 754 Halaman 35 dari 35 halaman Putusan Nomor 371K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 24-02-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 639 K/TUN/2015
Tanggal 24 Februari 2016 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, DK vs. H. SAMAN
66 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 639 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 639 K/TUN/20159.
    Putusan Nomor 639 K/TUN/2015a.1.2.
    Putusan Nomor 639 K/TUN/2015a.3.m?
    Putusan Nomor 639 K/TUN/2015adat C.158 persil 1 b S.Ill seluas + 1.720 m?
    Putusan Nomor 639 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 03-09-2010 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 25 P/HUM/2010.-
Tanggal 3 September 2010 — CAHYADI BIN BUDIMAN, dkk vs PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, dkk
123 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap