KAI dan Departemen Perhubungan Dirjen Perkeretaapian yangbersaing dengan 4 kompetitor lainya, jadi pekerjaan pengadaan bantalankereta api tidak menetu dan terputusputus (musiman) dan waktu pekerjaandisesuai dengan kontrak kerja yang ada dan upah dibayarkan kepadapekerja sesuai UMP Lampung dengan status harian.

KAI.Bahwa perusahaan telah memberikan gaji sesuai UMP lampung sebesarRp. 1.150.000, per bulan dengan kerja 1 hari 7 jam, satu minggu 6 harikerja, senin s/d Jum/at kerja 7 jam dan Hari Sabtu kerja 5 jam.Bahwa gaji berubah dari Rp. 39.000, di tambah uang makan Rp.7.000,menjadi Rp. 46.000, atas saran Dinas Tenaga Kerja.Bahwa Para Penggugat tidak dipanggil bekerja karena alasan kondisidilapangan, saat bekerja main HP, sering nulisnulis katakata yang tidakpantas dilakosi pabrik.Bahwa pelamar banyak dan

sesuai aturangebernur.Bahwa Saksi tidak tahu UMP untuk masa kerja satu tahun dan sekala upah.Bahwa ada perbedaan antara pekerja tetap dengan pekerja musiman.Bahwa Penggugat di Black List bukan perintah pimpinan.Bahwa yang berhak menerima pekerjaan adalah Factory Manager.Bahwa pekerja tetap ada tunjangan dan musiman hanya gaji saja samasama pekerja.Bahwa Pekerja harian sebagai pekerja musiman.Bahwa pekerjaan utama di akte pendirian perusahan hanya pekerjaanpembuatan batalan beton kerata api.Bahwa

Menghukum Tergugat membayar selisih upah pada Tahun 2018, dengan perincian: UMP Provinsi Gorontalo pada Tahun 2018 sejumlah Rp2.206.813,00 maka selisih upah sejumlah 1.630.000,00 = Rp576.813,00 X 12 bulan = Rp6.921.756,00 (enam juta sembilan ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah);5.

Menghukum Tergugat membayar selisih upah pada Tahun 2019, dengan perincian:UMP Provinsi Gorontalo pada Tahun 2019 sejumlah Rp2.384.020,00 maka terjadi selisih upah sejumlah Rp2.384.020,00 Rp1.630.000,00 = Rp754.020,00 X 9 bulan = Rp6.786.180,00 (enam juta tujuh ratus depan puluh enam ribu seratus delapan puluh rupiah);6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menghukum Tergugat membayar selisin upan pada Tahun 2018,Penggugat hanya di berikan upah sebesar Rp1.630.000,00;1.UMP Provinsi Gorontalo pada Tahun 2018 sebesar Rp2.206.813,00maka terjadi selisin upah sebesar Rp2.206.813,00 Rp1.630.000,00= Rp576.813,00:Bahwa selisin upah pada Tahun 2018 yang harus Penggugat terimasebesar Rp576.813,00 X 12 bulan = Rp6.921.756,00;.

Menghukum Tergugat membayar selisin upah pada Tahun 2019,Penggugat hanya di berikan upah sebesar Rp1.630.000,00;1.UMP Provinsi Gorontalo pada Tahun 2019 sebesar Rp2.384.020,00maka terjadi selisin upah sebesar Rp2.384.020,00 1.630.000,00 =Rp754.020,00;Bahwa selisin upah pada Tahun 2019 yang harus Penggugat terimasebesar Rp754.020,00 X 9 bulan = Rp6.786.180,00;.

Dan atau Guru Tetap menurut hukum (SK Gubernur KalbarNo.1321/Disnakertrans/2019 tanggal 1 Januari 2020 UMP Kalbar masabekerja selama 7 tahun. Dana Pisah Rp. 19.200.000. Dana Penghargaan/Pensiun Rp. 7.200.000. Pengganti HakHak/THT Rp. 2.880.000. Jaminan Hari Tua/BPUJS Rp. 16.000.000. Dana Tunjangan Hari Raya Rp. 6.180.000. Preme Prospens/Dana LainLain Rp. 7.407.000.

Maka sesuai dengan ketentuan pasal 155 ayat(1), ayat (2) dan Ayat (8) dan UU Guru dan Dosen No: 14 tahun 2005 pasal10.14,51 diwajibkan penggajian /upah disesuiakan UMP PropinsiKalimatan Barat perbulan Rp. 2.399.698,65 atau Rp. 2.400.000 (SKGubernur KalBar No:1312/Disnakertrans/2019 tanggal 1 Januari 2020).Maka Tergugat diwajibkan untuk membayar upah/gaji yang diterima olehPenggugatsetiap bulan (guru tetap).15.

Menyatakan perbuatan Tergugat yang melakukan PHK terhadap Penggugatsecara sepihak tanpa melakukan Perundingan terlebin dahulu denganPenggugat dan tidak lagi memberikan upah/gaji kepada Penggugat sejakbulan februari 2020 sapai sekarang adalah melawan hukum (SK GubernurKalBar No:1312/Disnakertrans/2019 tanggal 1 Januari 2020) UMP Kalbar danMerupakan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak..

Bahwa oleh karena itu, dalil Penggugat yangmendasarkan tuntutan uang pesangon pada Upah Minimum Provinsi(UMP) sebagaimana Posita 13 dan 14 merupakan dalil yang ilusionirdanmengadaada. Bahwa perlu dicatat pula, perselisihan aquo merupakanperselisihan PHK dan BUKAN mengenai perselisihan hak..

Foto copy UMP dan UMK Kalimantan Barat 2020 SK Gebenur KalbarNomor : 1321/DISNA KERTRANS/2019 tanggal 1 Januari 2020, diberitanda bukti P6b;7. a. Foto copy Melunasi semua pinjaman online KSP,DNSP,KSP PLUIT Via ALFAMart Raya dalam bulan Desember 2019, diberi tanda bukti P7a;8.

+Jumlah = Rp. 9.680.000.Bahwa karena selama Penggugat bekerja pada Tergugat, Penggugatmenerima upah dibawah UMP yang berlaku dan Penggugat tidak diikutsertakan sebagai peserta Jamsostek serta tidak membayar Tunjangan HariRaya (THR) Penggugat , maka Penggugat menuntut kekurangan upahterhitung dari bulan September 2008 sampai dengan bulan Juli 2010 (24 bulan),Jaminan Hari Tua dan THR, dengan perincian perhitungan sebagai berikut :I. Kekurangan Upaha.

Kekurangan Upah Bulan September 2008 s.d Desember 2008. e UMP 2008 =Rp. 700.000/bIne Upah yang diterima =Rp. 530.000/bIn = Rp. 170.000. x 4 bin =Rp. 680.000.b. Kekurangan Upah Bulan Januari s.d Desember 2009.e UMP 2009 =Rp. 725.000/bIne Upah yang diterima =Rp. 580.000/bIn = Rp. 145.000. x 12 bin = Rp. 1.740.000.c. Kekurangan Upah Bulan Januari s.d Juli 2010.e UMP 2010 =Rp. 800.000/bIne h yang diterim =Rp. 670. In = Rp. 129.500. x 12 bin = Rp. 1.554.000.d.

Purworejo atau setidaktidaknya padasuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriPurworejo, dengan sengaja mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah helmstandard warna pink yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitusaksi Nur Aini Binti Kusnan, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas,berawal saat saksi NurAini Binti Kusnan (korban) berangkat ke kampus UMP

persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi adecharge ataupun bukti lain yang dapat meringankannya;Menimbang, bahwa terdakwa NUR OKTAVIANDI Bin SUPARNO telahmemberikan pula keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :e bahwa pada hari jumat tanggal 6 Desember 2014 sekitar pukul 14.00 WIBsaya berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor yangterdakwa pinjam dari tetangga dengan tujuan kampus UniversitasMuhammadiyah Purworejo untuk mengambil ijasah yang masih berada diTU UMP

kepada saksi maupunSaiful untuk mengambil helm tersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan' saksisaksi, keteranganterdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta keterangan terdakwa,diperoleh suatu fakta hokume Bahwa benar pada hari jumat tanggal 6 Desember 2014 sekitar pukul14.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendaraisepeda motor yang terdakwa pinjam dari tetangga dengan tujuankampus Universitas Muhammadiyah Purworejo untuk mengambilijasah yang masih berada di TU UMP

menyadari bahwa ia secarasengaja melawan hukum memiliki barang tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, keteranganterdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta keteranganterdakwa, diperoleh suatu fakta hukum bahwa pada hari jumat tanggal 6Desember 2014 sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa berangkat dari rumahdengan mengendarai sepeda motor yang terdakwa pinjam dari tetanggadengan tujuan kampus Universitas Muhammadiyah Purworejo untukmengambil ijasah yang masih berada di TU UMP

SusPHI/2020Rp4.768.040,00; Uang penggantian hak cuti tahunan 24/25 x Rp2.384.020,00 =Rp2.288.659,00; 15% dari uang pesangon dan penghargaan sebesar Rp5.006.442,00;Total = Rp40.671.381,00 (empat puluh juta enam ratus tujuh puluh saturibu tiga ratus delapan puluh satu rupiah);Menghukum Tergugat untuk membayar selisin upah Penggugat sebagaiberikut: Selisih tahun 2017 (UMP = = Rp2.030.000,00)/10 bulan) =Rp2.030.000,00 Rp1.875.000,00 = Rp155.000,00 = Rp155.000,00 x10 bulan = Rp1.550.000,00 (satu juta

lima ratus lima puluh riburupiah); Selisih tahun 2018 (UMP = = Rp2.206.813,00)/12 bulan =Rp2.206.813,00 Rp2.030.000,00 = Rp176.813,00 = Rp176.813,00 x12 bulan = Rp2.121.756,00 (dua juta seratus dua puluh satu ribu tujuhratus lima puluh enam rupiah); Selisih tahun 2019 (UMP = = Rp2.206.813,00)/12 bulan =Rp2.384.020,00 Rp2.030.000,00 = Rp354.020,00 (tiga ratus limaplun empat ribu dua puluh rupiah) = Rp354.020,00 x 2 bulan =Rp708.040,00 (tujuh ratus delapan ribu empat pulun rupiah) =Rp1.550.000,00 +

Nomor 52 PK/Pdt.SusPHI/201754.55.56.57.58.Oktober 2006 sampai saat ini, oleh karena upah tersebut adalah haknormatif Penggugat maka Tergugat wajib memenuhinya;Bahwa mengingat upah Penggugat tahun 2007 dibawa UMP DKI JakartaTahun 2007, mohon kepada Mejelis Hakim yang terhormat agar upahPenggugat yang belum dibayar oleh Tergugat sejak bulan Oktober 2006sampai saat ini dan disesuaikan dengan UMP Prov.DKI tahun 2007;Bahwa mengingat pelarangan masuk tanpa batas oleh Tergugat berakibatsangat merugikan

bertentangan denganUndang Undang Nomor 13 tentang ketenagakerjaan, bahwa akibattindakan Tergugat yang sewenangwenang Penggugat terlambat menerimaupah, berdasarkan PP Nomor 8 tahun 1981, Penggugat menuntut dendaketerlambatan membayar upah terhadap Tergugat dengan rincian sebagaiberikut: Upah bulan Oktober 2006 s/d Desember 2006 adalah 3 x Rp.900.000,. = Rp2.700.000, denda 50% x Rp2.700.000, = Rp1.350.000, (satujuta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Upah bulan Januari s/d Agustus2007, dihitung berdasarkan UMP

ratus ribu rupiah) perhari kepadaPenggugat;Bahwa mengingat PHK tersebut tidak memiliki landasan hukumsebagaimana diatur didalam Pasal 170 Undang Undang Nomor 13 tahun2003 maka PHK tersebut tidak sah dan harus batal demi hukum olehkarena itu Tergugat berkewajiban membayar seluruh hakhak yang biasaditerima oleh Penggugat;Bahwa mengingat tindakan Penggugat tidak memiliki legalitas hukum yangdapat, dipertanggungjawabkan, maka Penggugat menuntut Tergugatmembayar THR tahun 2007, sebesar Rp900.560, sesuai UMP

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepadaPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agarmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Provisi:1.2PeMengabulkan gugatan provisi untuk seluruhnya;Memerintahkan Tergugat untuk membayarkan upah Penggugat yang belumdibayarkan oleh Tergugat sejak bulan Oktober 2006 sampai saat ini,disesuaikan dengan UMP Prov.

. = Rp2.700.000, denda 50% x Rp2.700.000,= Rp1.350.000,(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah); Upah bulan Januari s/d Agustus 2007, dihitung berdasarkan UMP Prov.DKI Jakarta tahun 2007 adalah 8 bulan x Rp.900.560, = Rp7.204.480,maka denda 50% x Rp.7.204.480, = Rp3.602.240,(Tiga juta enam ratus dua ribu dua ratus empat puluh rupiah);Total denda yang harus dibayar oleh Tergugat adalah Rp1.350.000,+ Rp3.602.240, = Rp4.952.240, (empat juta sembilan ratus lima putuh duaribu ribu dua ratus empat

SE no 2/Men/2015.Dengan rincian:Tahun 2012 UMP= Rp.1.322.500,Halaman 9 dari 38 halaman Putusan No.1/Pdt.SusPHI/2019/PN Pgp(Rp.1.322.500 Rp.1.170.000)x 12 = Rp.1.830.000,Tahun 2013 UMP= Rp.1.622.400,(Rp.1.622.400 Rp.1.170.000)x 12 = Rp.5.428.000,Tahun 2014 UMP= Rp.1.906.000,(Rp.1.906.000 Rp.1.170.000)x 12 = Rp.8.832.000,Tahun 2015 UMP= Rp.2.100.000,(Rp.2.100.000 Rp.1.170.000)x 12 = Rp.11.160.000,Tahun 2016 UMP= Rp.2.341.000,(Rp.2.341.000 Rp.1.170.000)x 12 = Rp.14.052.000,Tahun 2017 UMP= Rp.2.534.673

Sesuai dengan Pasal 90 UUK no 13 /tahun 2003 Jo MK 100/PUUx/2012 Jo SE no 2/ Men/ 2015.Dengan rincian:Tahun 2012 UMP= Rp.1.322.500,(Rp.1.322.500 Rp.1.170.000)x 12 = Rp.1.830.000,Tahun 2013 UMP= Rp.1.622.400,(Rp.1.622.400 Rp.1.170.000)x 12 = Rp.5.428.000,Tahun 2014 UMP= Rp.1.906.000,(Rp.1.906.000 Rp.1.170.000)x 12 = Rp.8.832.000,Tahun 2015 UMP= Rp.2.100.000,(Rp.2.100.000 Rp.1.170.000)x 12 = Rp.11.160.000,Tahun 2016 UMP= Rp.2.341.000,(Rp.2.341.000 Rp.1.170.000)x 12 = Rp.14.052.000,Tahun 2017 UMP= Rp

sidang perkarabru ; Telah membaca berkas perkara dan suratsurat jain yang bersangkutandengan perkara ini ; Jelah memperimbangkan keterangan saksisaksi, Kelerangan terdakwadan visum et repertum yang diajukan dipersidangan ; Menimbang, bahwa lerdakwa diperhadapkan ke persidangan olen PenuntulUmum dengan dakwaan Subsidaritas selengkapnya sebagai berikut ; Primiar,Bahwa ta Terdakwa HARIRUN Alias LA IRUN Bin LA HARAPA bertindaksecara bersamnasama dengan ARIFAL Alias LA RIFA Bin LA MAIDI, LUDINAlas LA UMP

Subsidair ;Bahwa ia Terdakwa HARIRUN Alias LA IRUN Bin LA HARAPA bertindakscafa bersamasama dengan ARIFAL Alias LA RIFA Bin LA MAIDI, LUDINAlias LA UMP!

sambilmemukul saksi dengan menggunakan langan kanan yang mengenaibagian wajah, dan selanjutnya saksi menjawab bukan saya bos" denganposisi memoungkuk namun ARIFAL Alias LA RIFA Bin LA MAIDI kembalimemukul bagian belakang kepala saksi korban sambil menendang dengan menggunakan kaki kanan yang mengenal bagian tubuh bagianbelakang, lalu datang terdakwa turun dari atas motor dan menghampindan ikut memukul saksi dengan Menggunakan tangan kanan sebanyak 4kali pada bagian kepala dan selanjutnya LUDIN Alias LA UMP

Bahwa pada tanggal tiga puluh satu bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas(31102013) Para PENGGUGAT mengusulkan kepada pihak TERGUGAT agargaji dinaikkan sesuai UMP ,karena selama ini TERGUGAT memberikan Upahkepada Para PENGGUGAT dibawah standar Upah Minimum Provinsi (UMP)sehingga telah melanggar SK Gubernur Jambi Nomor 626/KepGub/Dissosnakertrans/2012 tentang Penetapan UMP Jambi tahun 2013;.

Nomor 488 K/Pdt.SusPHI/201411.12.definisi UMP adalah Upah Pokok tambah Tunjangan Tetap bukan UpahKeseluruhan;3. Agar Perusahaan juga memberikan upah penuh terhadap pekerja selama prosesperundingan ini berlangsung;4. Agar Perusahaan memberikan hak cuti pekerja;5.

Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan masa Kerjasesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan Uang Pengganti Hak sesuai denganPasal 156 ayat (4) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Agar perusahaan membayarkan selisih upah yang diberikan kepada pekerjaterhitung mulai tahun 2011 hingga tahun 2013 kepada Penggugat denganPenghitungan Upah sebesar Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah)berdasarkan SK Gubernur Jambi Nomor 626/KepGub/Dissosnakertrans/2012tentang Penetapan UMP

gardener/tukang kebun merangkap Penjaga Malam, yangbekerja sejak bulan November 2003 sampai dengan 1 Oktober 2008dengan masa kerja 4 tahun 11 bulan, sebagai karyawan tetap ;Bahwa Penggugat bekerja pada SPBU 54.833.08 sebagai karyawan tetap,dengan upah terakhir yang diterima pada bulan September 2008 sebesarRp 650.000, (enam ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan + bonus oliHal 1 dari 14 Hal.Put.No.719 K/PDT.SUS/2010sebesar Rp 50.000, (lima puluh ribu rupiah) yang mana upah tersebutberada di bawah UMP

(Upah Minimum Provinsi) yang berlaku ;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 dan Pasal 90 UndangUndang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan, Pengusaha dilarang membayarupah dibawah ketentuan Upah Minimum Provinsi, sedangkan berdasarkanPeraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 34 Tahun 2008 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 19Tahun 2006 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Di Nusa TenggaraBarat, yang menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Nusa TenggaraBarat

berikut :Dalam Provisi :1.2.Mengabulkan permohonan Penggugat dalam provisi untuk seluruhnya ;Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat tetapberlanjut Sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;Menyatakan Penggugat berhak atas upah sebesar Rp 730.000, (tujuh ratustiga puluh ribu rupiah) untuk bulan Oktober sampai dengan bulan Desember2008 dan Rp 832.500, (delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah)perbulan terhitung sejak bulan Januari 2009 (sesuai dengan UMP

tahun2009) sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dan ataumengikuti ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) Nusa Tenggara Baratyang berlaku ;Memerintahkan kepada pihak Tergugat untuk membayar hal normatif berupaupah Penggugat sejak bulan Oktober 2008 sesuai Upah Minimum Provinsi ;Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesarRp 50.000, (lima puluh ribu rupiah) setiap kali Tergugat lalai melaksanakanputusan ;Dalam Pokok Perkara :1.

PerselisihanHubungan Industrial belum ditetapbkan, baik pengusaha maupunpekerja/ouruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya, dengan tetapwajib membayar upah beserta hakhak lainnya yang biasa diterimapekerja/ouruh ;Bahwa berdasarkan putusan No. 8/G/2009/PHI.PN.MTR. pada hari Selasatanggal 10 Desember 2009 tersebut Penggugat seharusnya berhakHal 9 dari 14 Hal.Put.No.719 K/PDT.SUS/2010menerima upah bulanan yaitu upah sejak bulan Oktober 2008 sampai bulanDesember 2009 yang disesuaikan dengan UMP

TriBangun Perkasa unit kerja Grand Nanggroe Hotel setiap bulan sebesarRp2.074.460, (dua juta tujuh puluh empat ribu empat ratus enam puluhrupiah), namun mengingat upah yang diterima oleh Para Penggugat tidaksesuai dengan ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh tahun 2016maka dalam gugatan a quo upah terakhir Para Penggugat mestilah dihitungsesuai UMP Aceh tahun 2016 yakni sebesar Rp2.118.500,00 (dua jutaseratus delapan belas ribu lima ratus rupiah) sesuai Peraturan GubernurAceh Nomor 60 Tahun

Bahwa pada tahun 2014 dan tahun 2015 Para Penggugat menerima upahdibawah ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh sehingga ParaPenggugat sangat dirugikan.

sudah pernah disampaikan dan dipertanyakan oleh ParaPenggugat bersama Pengurus Serikat Pekerja Grand Nanggroe kepadaTergugat melalui manager HRD namun selalu dijawab akan ditanyakankepada atasanya sehingga sampai saat ini kekurangan upah dari ketentuanUMP Aceh tahun 2014 berdasarkan Pergub Aceh Nomor 78 Tahun 2013 danTahun 2015 berdasarkan Pergub Aceh Nomor 81 Tahun 2014 belumditerima oleh Para Penggugat, yang mana upah yang mestinya diperolehPara Penggugat atas kekurangan pembayaran upah sesuai UMP

adalahsebesar Rp6.600.000, x 2 = Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus riburupiah), adapun rincian kekurangan UMP tersebut adalah: UMP Aceh tahun 2014 : Rp 1.750.000,00Upah yang diterima : Rp 1.550.000,00Kekurangan upah : Rp 200.000,00 x 12 bulan= Rp 2.400.000,00UMP tahun 2015 : Rp 1.900.000,00Upah yang diterima : Rp 1.550.000,00Kekurangan upah : Rp350.000,00 x 12 bulan = Rp4.200.000,00 +Total kekurangan UMP tahun 2014 dan 2015 Rp 6.600.000,009.

Maret 2017;Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan upah sesuai UMPAceh tahun 2014 dan tahun 2015 kepada Para Penggugat sebesarRp6.600.000,00 x 2 = Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus riburupiah), dengan rincian:UMP Aceh tahun 2014 : Rp 1.750.000,00 Upah yang diterima : Rp 1.550.000,00Kekurangan upah Rp 200.000,00 x 12 bulan = Rp2.400.000,00UMP tahun 2015 : Rp 1.900.000,00Upah yang diterima : Rp 1.550.000,00Kekurangan upah : Rp350.000,00 x 12 bulan = Rp4.200.000,00 +Total kekurangan UMP

Ump Tahun 2012Rp. 1.529.000,.(satu juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).b. Bahwa di bulan Februari 2012 Penggugat II mulai bekerja denganTergugat dengan gaji awal Rp. 1.300.000,. (satu juta tiga ratusrupiah) dan ditempatkan di DD HEAVEN HOTEL dan SPA cabangbaru yang beralamat di Rukan Gading Bukit Indah, BLK. SB 5,6,7,Kelapa Gading, Jakarta Utara.c.

(satu juta delapan ratus ribu rupiah),UMP 2018 Rp. 3.648.035,.

Selisih kekurangan upahdengan Ump (Rp.3.940.973, Rp 25.691.676Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 25/Pdt.SusPH1I/2020/PN. Jkt. Pst.e)Rp. 1.800.000,.) x 12JumlahAgustinus Nong Yenci alias Jefri1. Pesangon 2 x 1 x = Rp.Rp.3.940.9732. Pergantian Hak 15% x = RpRp.7.881.946.THR thn 2018 = RpUpah Proses 6 x Rp. = Rp3.940.9735. Selisin kekurangan upah = Rpdengan Ump (Rp.3.940.973, Rp. 1.800.000,.) x 12JumlahMarkus Menang alias Markus1.Pesangon 2 x 1 x = Rp.Rp.3.940.9732.

Selisih kekurangan upahdengan Ump (Rp.3.940.973, Rp. 1.800.000,.) x 12Jumlah Rp.60.372.238.Rp 25.691.676f). Alfonsius Bajo Sakera alias Alfon1. Pesangon 2 x 1 x = Rp. 7.881.946,Rp.3.940.9732. Pergantian Hak 15% x = Rp 1.182.292,Rp.7.881.946,THR thn 2018 = Rp 3.940.973.,.4. Upah Proses 6 x Rp. = Rp 23.645.838,.3.940.9735. Selisih kekurangan upahdengan Ump (Rp.3.940.973, Rp. 1.800.000,.) x 12Jumlah Rp.60.372.238,Rp 25.691.676Il. Agar Sdr.

Tidak Menerapkan Gaji UMP telah melanggar:Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 25/Pdt.SusPHI1/2020/PN.Jkt. Pst.1. Pasal 90 ayat 1 UU No.13/2003 berbunyi:Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah upah minimumsebagaimana dimaksud dalam pasal 89.2. Melanggar ketentuan Pidana Pasal 184 UU No. 13/2003 TentangKetenagakerjaan3.

diperlihatkan dan saksi juga sempatmembacanya namun saya membacanya tidak begitu mendetail dan sayalangsung menandatanganinya ;Bahwa saksi sudah lupa Berapa kali Penggugat menandatangani kontrakkerja tersebut ;Bahwa setahu saksi pernah beberapa kali menandatangani kontrak kerjatersebut;Bahwa setahu saksi Selain gaji, ada penghasilan atau pendapatan lainyang diperoleh yakni uang THR (Tunjangan Hari Raya);Bahwa setahu saksi penghasilan atau gaji yang diterima Penggugatwaktu itu Gaji yang diterima sama dengan UMP

Rocky Mitra Group karena telah diberhentikan;Bahwa setahu saksi Penggugat tidak lagi bekerja karena sudah habiskontraknya;Bahwa setahu saksi gaji Penggugat sama dengan UMP ProvinsiGorontalo yaitu sebesar Rp. 1.800.000, (satu juta delapan ratus riburupiah);Bahwa menurut saksi Akhirakhir ini saksi sering menegur Penggugat,karena tidak mencapai target;Bahwa sepengetahuan saksi akhirakhir ini Penggugat sering terlambatmasuk kerja, terlinat dari absensi finger printnya;Bahwa setahu saksi atas hal tersebut

Rocky Mitra Group yaitu sistem pembayaran gajinya 1 (satu) kalisetiap bulannya;Bahwa setahu saksi penghasilan atau gaji yang diterima Penggugatwaktu itu sama dengan UMP Provinsi Gorontalo yaitu sebesar Rp.1.800.000, (satu juta delapan ratus ribu rupiah);20Bahwa setahu saksi Penggugat juga diberi hak cuti ;Bahwa setahu saksi Perusahaan juga memberikan bonus jika capaiankinerjanya melebihi target yang ditetapkan Perusahaan;Bahwa setahu saksi Penggugat diberi THR;Bahwa setahu saksi ada peraturan Perusahaan

Rocky Mitra Group sama dengan UMP ProvinsiGorontalo yaitu sebesar Rp. 1.800.000, (satu juta delapan ratus riburupiah);Bahwa saksi tidak mengetahui kinerja Penggugat waktu itu karenaantara saya dan Penggugat beda divisi;Bahwa setahu saksi terkait lama jangka waktu kontrak yangditandatangani oleh Penggugat yaitu yang berlaku di perusahaan PT.Rocky Mitra Group, setahu saya kontrak tersebut dalam jangka waktuselama 1 (satu) tahun, dan biasanya adakegiatan untuktraining/pelatinan selama 3 (tiga) bulan

Rocky Mitra GroupSistem pembayaran gajinya 1 (satu) kali setiap bulannya;Bahwa setahu saksi penghasilan atau gaji yang diterima Penggugatwaktu itu sama dengan UMP Provinsi Gorontalo yaitu sebesar Rp.1.800.000, (satu juta delapan ratus ribu rupiah);Bahwa setahu saksi Penggugat diberi hak cuti;Bahwa setahu saksi Perusahaan juga memberikan bonus jika capaiankinerjanya melebihi target yang ditetapkan Perusahaan;Bahwa setahu saksi Penggugat diberi THR;Bawha Setahu Saksi, ada peraturan Perusahaan yang

Upah bulan Oktober 2014 s/d Desember 2014 (UMP Rp 7.323.000,00tahun 2014) sebesar Rp 2.441.000,00 x 3b.

Upah bulan Januari 2015 s/d bulan Mei 2015 (UMP Rp 13.500.000,00tahun 2015) sebesar Rp 2.700.000,00 x 5Jumlah keseluruhan Rp 20.823.000,00 (dua puluh juta delapan dua puluhtiga ribu rupiah);Bahwa Penggugat sependapat dengan anjuran dari Suku Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat, maka Penggugatmemohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan dan mengadiliperkara a quo untuk menerima anjuran dari Suku Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat tersebut

Upah bulan Oktober 2014 s/d Desember 2014 (UMP Rp. 7.323.000,00tahun 2014) sebesar Rp. 2.441.000,00 x 3b. Upah bulan Januari 2015 s/d bulan Mei 2015 (UMP Rp. 13.500.000,00tahun 2015) sebesar Rp. 2.700.000,00 x 5Jumlah keseluruhan Rp. 20.823.000,00 (dua puluh luta delapan dua puluhtiga ribu rupiah):4.

tahunterakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik dan juga bukan karena keadaanmemaksa (force majeur) maka PHK ini dikategorikan sebagai perusahaan yangmau melakukan efisiensi, maka PENGGUGAT berhak memperoleh uangpesangon sebesar 2 kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masakerja sebesar 1 kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian haksesuai ketentuan pasal 156 ayat (4).Bahwa upah yang dijadikan dasar perhitungan tuntutantuntutan ini adalah upah minimum Provinsi NTT (UMP

Bahwa selama bekerja pada PARA TERGUGAT, PARA TERGUGATtidak pernah membayar Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaansetiap tahunnya, serta membayar upah tidak sesuai UMP NTT danJAMSOSTEK (Jaminan Hari Tua) juga tidak dibayar makaPENGGUGAT minta untuk segera dibayarkan sesuai penetapanpegawai pengawas Ketenagakerjaan Provinsi NTT (terlampir) yaituuntuk PENGGUGAT sebagai berikut :e Total kekurangan upah yang harus dibayar oleh PARATERGUGAT sebesar Rp. 22.220.000e Total Jaminan Hari Tua (JHT) yang harus

Bahwa selama bekerja pada PARA TERGUGAT, PARA TERGUGATtidak pernah membayar Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan setiaptahunnya, serta membayar upah tidak sesuai UMP NTT danJAMSOSTEK (Jaminan Hari Tua) juga tidak dibayar maka PENGGUGATminta untuk segera dibayarkan sesuai ketentuan normatif yang berlaku yaitu :rm 1Total kekurangan pembayaran gajiTahun Gaji yang belum dibayar Keterangan2007 2.300.0002008 2009 900.0002010 900.0001.500.00020112.400.00020123.420.000201313.800.0002014Total 25.220.000PEMBAY

Tahun 2014) = Rp 13.800.000,e Upah bulan Januari 2015 (UMP Tahun 2015) = Ro1.250.000,Jumlah = Rp 15.050.000.Oleh karena itu Penggugat dibayarkan kekurangan upah atau upah yang belumdibayar sebesar Rp 15.050.000, (Lima belas juta lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pembayaran tunjangan hari rayakeagamaan sesuai ketentuan Pasal 96 UU No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, dibayarkan dua tahun terakhir yaitu tahun 2013 dan tahun2014, Majelis Hakim berpendapat bahwa tunjangan

dimaksud merupakankewajiban pengusaha yang harus diberikan sekali setahun kepada pekerjanyasebesar satu bulan gaji, sedangkan dipersidangan Tergugat tidak dapatmembuktikan sebaliknya, maka tuntutan tersebut beralasan hukum untukdikabulkan sebagian dengan perhitungan sebagai berikut :e THR tahun 2013 berdasarkan UMP tahun 2013 sebesar Rp1.010.000,e THR tahun 2014 berdasarkan UMP tahun 2014 sebesar Ro.1.150.000.Jumlah = Rp.2.160.000,Bahwa oleh karena itu Penggugat dibayarkan THR sebesar Rp 2.160.000

Bahwa jelas nilai upah minimum pada Pergub UMP DKI 2013 dan Pergub UMSP2013 hanya diperuntukan untuk buruh lajang ;2.

Hansoll Indo Nomor 637/Per/ HI/XI/2012tanggal 19 Desember 2012 Kelengkapan Permohonan PenangguhanUMP 2013, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;Ceck List Persyaratan Permohonan Penangguhan UMP 2013 atasPT.

Hansoll Indo melakukan penangguhan Upah MinimumProvinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, karena adanya kenaikan UMP yang cukuptinggi kirakira kenaikannya 44 %, sehingga Perusahaan tidak akan mampu untukmembayar upah sesuai yang ditetap kan oleh Gubenrnur DKI Jakarta ;Bahwa dalam perundingan untuk penangguhan pelaksanaan UMP yang diundangperwakilan dari Serikat FBLP, KSBSI, Supervisor dan ada perwakilan darikaryawan ; Bahwa perusahaan tetap akan menangguhkan pelaksanaan UMP, karena memangPerusahaan

tidak mampu untuk menggaji karyawan sebesar UMP yang ditetapkanoleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta ; Bahwa dari jumlah Karyawan PT.

Hansoll Indo ; Bahwa pekerjaan di Perusahaan ditentukan berdasarkan order dari bayer, dan dengandiberlakukannya UMP tersebut, maka order dari bayer juga berkurang, sehinggaapaibla harus melaksanakan UMP Perusahaan tidak akan mampu ; Bahwa setelah ada Keputusan penangguhan pelaksanaan upah dari Gubernur ProvinsiDaerah Khusus Ibukota Jakarta tidak ada Karyawan di PT.

No.408 K/Pdt.Sus/2012dengan 31 Januari 2011 atau kurang lebih 16 (enam belas tahun), akan tetapiwalaupun sudah bekerja selama itu, gaji/upah Penggugat masih mengikuti gaji/upah seorang karyawan kontrak yang besarnya sesuai dengan UMP (UpahMinimum Propinsi) dimana hingga Desember 2010 sebesar Rp. 1.120.000,(satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Selanjutnya karena pemecatan/PHKterhadap Penggugat dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 31 Januari 2011 danPekerja/Penggugat digaji sesuai dengan UMP maka dasar perhitunganpesangon yang harus dibayar oleh Tergugat mengacu kepada UMP untuk DKIJakarta Tahun 2011, yaitu sebesar : Rp. 1.290.000, (satu juta dua ratussembilan puluh ribu rupiah) sesuai dengan maksud Peraturan Gubernur DKIJakarta No.196/2010 tanggal 15 November 2010, Tunjangan sebesarRp.75.000, (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Tunjangan

Tentang perhitungan UMP (Upah Minimum Provinsi) 2011Terhadap Termohon Kasasi.Menimbang, ahwa karena berdasarkan bukti penerimaan gaji Penggugat(Bukti Pl) upah tetap Penggugat masih dibawah UMP 2011, maka upahsebagai dasar perhitungan kompensasi adalah berdasarkan UMP DKIJakarta sebesar Rp. 1.290.000,.

terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik dan juga bukan karenakeadaan memaksa (force majeur) maka PHK ini dikategorikan sebagaiperusahaan yang mau melakukan efisiensi, maka PARA PENGGUGATberhak memperoleh uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan pasal 156 ayat(2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan pasal 156 ayat(3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4).Bahwaupah yang dijadikan dasar perhitungan tuntutantuntutan ini adalahupah minimum Provinsi NTT (UMP

Bahwa selama bekerja pada PARA TERGUGAT, PARA TERGUGAT tidakpernah membayar Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan setiap tahunnya,serta membayar upah tidak sesuai UMP NTT dan JAMSOSTEK (JaminanHari Tua) juga tidak dibayar maka PARA PENGGUGAT minta untuk segeradibayarkan sesuai penetapan pegawai pengawas Ketenagakerjaan ProvinsiNTT (terlampir) yaitu untuk PARA PENGGUGAT masingmasing sebagaiberikut :Untuk Penggugat : Total kekurangan upah sebesar Rp. 22.220.000 Total Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar Rp

Bahwa selama bekerja pada PARA TERGUGAT, PARA TERGUGAT tidakpernah membayar Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan setiap tahunnya,serta membayar upah tidak sesuai UMP NTT dan JAMSOSTEK (JaminanHari Tua) juga tidak dibayar maka PARA PENGGUGAT minta untuk segeradibayarkan sesuai ketentuan normatif yang berlaku yaitu : Untuk PENGGUGAT MELKI NENOLIU :Total kekurangan pembayaran gaji Tahun Gaji yang belum dibayar Keterangan2007 2.300.0002008 2009 900.0002010 900.0002011 1.500.0002012 2.400.0002013 3.420.0002014

pegawai tetap, yaitu dari tanggal 1 Februari 2010 hingga diPHK padatanggal 2 Februari 2015, oleh karena itu masa kerja tetap Penggugat II adalahselama 5 (lima) tahun ; Sedangkan berapa gaji terakhir yang diterima paraPenggugat pada bulan Januari 2015, ternyata dipersidangan para Penggugattidak cukup menerangkan dan membuktikan tentang berapa besaran gajiterakhir yang diterima para Penggugat; Bahwa oleh karena itu gaji terakhir paraPenggugat haruslah ditetapbkan berdasarkan Upah Minim Provinsi (UMP

96 UU No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, dibayarkan dua tahun terakhir yaitu tahun 2013 dan tahun2014, Majelis Hakim berpendapat bahwa tunjangan dimaksud merupakankewajiban pengusaha yang harus diberikan sekali setahun kepada pekerjanyasebesar satu bulan gaji, Sedangkan dipersidangan Tergugat tidak dapatmembuktikan sebaliknya, maka tuntutan tersebut beralasan hukum untukdikabulkan sebagian yaitu : THR tahun 2013 berdasarkan UMP tahun 2013 sebesar Rp 1.010.000, THR tahun 2014 berdasarkan UMP

Bahwa pemberian upah kepada Penggugat tidak sesuai dengan UMP ProvinsiGorontalo pada Tahun 2020 maka Tergugat harus membayar selisih Upahtersebut;. Bahwa pada Tahun 2020, Penggugat hanya di berikan upah sebesar Rp.2.384.000, Bahwa UMP Provinsi Gorontalo pada Tahun 2020 sebesar Rp. 2.788.826.maka terjadi selisin upah sebesar Rp. 2.788.826. 2.384.000 = Rp. 404.826.Bahwa selisin upah pada Tahun 2020 yang harus Penggugat terima sebesarRp. 404.826.

Menghukum Tergugat membayar selisin upah pada Tahun 2020, Penggugathanya di berikan upah sebesar Rp. 2.384.000,Hal 4 dari 32 halaman, Putusan Nomor 36/Pdt.SusPHI/2020/PN Gto UMP Provinsi Gorontalo pada Tahun 2020 sebesar Rp.2.788.826. maka terjadi selisin upah sebesar Rp. 2.788.826. 2.384.000 =Rp. 404.826. Bahwa selisih upah pada Tahun 2020 yang harusPenggugat terima sebesar Rp. 404.826. X 3 bulan = Rp. 1.214.478.6.

bekerja di PT Aneka Karya Pratama tersebutPenggugat hanya mendapatkan gaji 15 (lima belas) hari yang merupakansisa gajl;Bahwa Penggugat dikontrak sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama tahun2018 sampai dengan tahun 2019, kedua sejak tahun 2019 sampai dengantahun 2020;Bahwa upah Penggugat sebesar Rp2.384.000,00 (dua juta tiga ratusdelapan puluh empat ribu rupiah) sejak tahun 2019 sampai dengan bulanMaret tahun 2020 ;Bahwa Tidak pernah ditanyakan kepada pihak perusahaan bahwa upahtersebut dibawah dari UMP

;Bahwa gaji Saksi Rp2.780.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh riburupiah) namun Saksi tidak mengetahui besaran gaji UMP;Bahwa Saksi pernah mendapatkan teguran, dikarenakan masalah atribut,pada waktu itu Saksi diberikan teguran oleh kuasa Tergugat;Bahwa keterlambatan Penggugat dalam hal masuk kerja mempengaruhikinerja dibagian gudang;Bahwa Saksi mengetahuinya karena pada saat itu sedang loading barangnamun sales belum datang serahkan PO ;Bahwa pada saat menandatangani kontrak kerja baru ada

Bahwa pemberian upah kepada Penggugat pada tahun 2020 tidak sesuaidengan UMP Provinsi Gorontalo pada Tahun 2020 sebesar Rp. 2.788.826.,dimana Penggugat hanya di berikan upah sebesar Rp. 2.384.000,;5. Bahwa selama Penggugat bekerja Tergugat tidak pernah memberikan SuratPeringatan I, Il dan III;6.