Ditemukan 3405 data
116 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 138 PK/Pid.Sus/2013keputusam ini diberikan sangsi sesuaikeputusan pimpinan DPRD setelahmendapat masukan/pendapat dan saran dariketua ketua Fraksi.2. Bahwa sehingga dengan adanya Surat Keputusan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kota Semarang Nomor 4 tahun 2002 tentang "PEMBERIANPERINGATAN KEPADA Sdr. HM.
W. Marpaung, S.H.
Terdakwa:
Haris Budiman
100 — 56
Banda Sakti, Kota Lhokseumawe. .Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menggunakanNarkotika jenis sabusabu selain dengan Sdr.Bogem dan Briptu Mirza Anggota Polres GayoLues, dan yang bersangkutan sudah diprosessecara hukum.Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menggunakanNarkotika selain jenis sabusabu dan juga tidakpernah menjual, membeli dan menyimpanNarkotika jenis sabusabu maupun jenis yanglainnya.Bahwa benar Terdakwa sudah sering mendengarberkaitan tentang bahaya dan sangsi terhadappenyalahgunaan Narkotika
110 — 50
Bahwa penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBMbaik yang disubsidi Pemerintah maupun non subsidi adalah kegiatanpengangkutan dan/atau niaga yang dilakukan dengan tujuan untukmemperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengancara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara ,sesuaidengan Ketentuan dan Perundangundangan Para Terdakwa dapatdikenakan sangsi sebagaiimana di sibutkan dalam Pasal 55 UU RINomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumii.Berpendapat bahwa perbuatanperbuatan
AGUNG CATUR UTOMO, SH, MH
Terdakwa:
1.YARIANTO
2.PIPIT AGUS ROFI'I
86 — 74
Jadi jika hal ini terjadi, makahakim ketua menganjurkan pada Terdakwa agarmenjawab, tidak ada sangsi bagi Terdakwa yang menolakHal 32 dari 68 hal Putusan Nomor 169K/PM. III12/AD/IX/2018menjawab. Hal ini juga dijelaskan Oleh M. Yahya Harahapdalam bukunya Pembahasan Permasalahan danPenerapan KUHAP. Mengatakan Dalam penyidikan danpenuntutan Terdakwa berhak memberikan keteranganyang menguntungkan bagi dirinya. Asas ini dalam hukumpidana disebut Non self incrimination dirinya.
Salisu Karim, A. Ma.Pd
Tergugat:
ERWINTA MARTLION
94 — 44
semata kekuasaan Tuhan Y.M.E alam bisa tercipta.Objek yang disengketakan oleh Terlawan semula Penggugat adalah kabur/tidak jelas baik tempat maupun batas batasnya.Terlawan semula Penggugat tidak sadar sebenarnya mereka tidak lebihlayaknya hanya sekedar menceritakan adegan adegan lucu dan sandiwarayang ditulis oleh sutradara yang dimainkan oleh dalang, namun Terlawansemula Penggugat lupa bahwa Hukum adalah sebuah kepastian dimanafakta adalah esensinya, Hukum bukanlah Seatu untuk dipermainkan sebabada sangsi
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Mandiri Persero, Tbk
Terbanding/Tergugat II : Kementrian Keuangan Republik Indonesia Cq Direktorat Jendral Kekayaan Negara atau DJKN Cq Kantor Wilayah Direktorat Jendral Kekayaan Negara Propinsi Kalimantan Timur Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Samarinda
Terbanding/Tergugat III : Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia c.q Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Timur c.q Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda
Terbanding/Tergugat IV : Otoritas Jasa Keuangan
71 — 49
Bahwa Tergugat IV dalam hal ini telah melakukan pembiaran yang terusmenerus yang dilakukan oleh Tergugat dan tanpa adanya sangsi yangdijatuhkan kepada Tergugat atas pelanggaran hukum melanggarPeraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentangPerlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pasal 22 yang berbunyi:1.Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan menggunakan perjanjianbaku, perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan peraturanperundangundangan..
81 — 16
bukti T5, T7, T8, T10,tindakan Penggugat yang sering tidak masuk kerja tidak dapat dikategorikan tindakan25mangkir, oleh karena ketika Penggugat tidak masuk kerja seharusnya Tergugatmelakukan Pemanggilan secara patut dan tertulis, akan tetapi terbukti Tergugat tidakmelakukan panggilan secara patut dan tertulis ;Menimbang, bahwa terhadap bukti T9 karena tidak ada korelasinya denganperkara maka patutlah untuk dikesampingkan ;Menimbang, bahwa dari bukti P4 diketahui bahwa Tergugat barumenjatuhkan sangsi
88 — 29
adahubungannya dengan status dan pekerjaan Penggugat sebagaiPegawai/dosenpada Tergugat .Penggugat dalam menerbitkan Surat Nomor 012.1/III/BPAGMI/2016 tanggal 16 Maret 2016 perihal pencairan Dana Atas Nama GMIWilayah yang ditujukan kepada Ketua Dewan Bishop GMI, Pimpinan KanwilPT.Bank BRI Medan dst.................0 adalah dalam kapasitas sebagai KetuaBadan Pertimbangan Agung Gereja Methodist Indonesia se Indonesia dan tidakdalam kapasitas sebagai dosen, sehingga tidak dapat dihubungkan untukmenetapkan sangsi
63 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Di mana dalam setiap pembuatan dan penerbitan akta jual belliresmi, baik yang diterbitkan/dibuat oleh pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)Camat atau Notaris, adalah sangat tidak lazim dan janggal ada tulisan tanganmaupun tulisan stempel yang terlinat menjolok dan jauh berbeda dibandingdengan ketikan tulisan lainnya;Bahwa oleh karena Penggugat sangat sangsi dan meragukan keabsahanhukum isi dari foto copy akta jual beli terhadap objek sengketa yangditunjukkan dan diberikan oleh Tergugat IV kepada Penggugat
WAHYU ILAHI SYAHRIR RAMADHAN
Tergugat:
KETUA STIKES SURABAYA
191 — 110
penerbitannya telah dilaksanakan dengan berdasar pada peraturanHalaman 42 dari 56 halaman, Putusan Perkara Nomor : 52/G/2018/PTUN.SBY.perundangundangan yang berlaku serta telah sesuai dengan asasasas umumpemerintahan yang baik, dengan alasan bahwa karena kedudukan Tergugatmerupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah untuk menyelenggarakanPendidikan Tinggi, dan Tergugat diperintahkan oleh Dirjen KelembagaanKementerian RISTEKDIKTI dalam suratnya Nomor : 3383/C.C5/KL/2017,tanggal 10 Oktober 2017, perihal : Sangsi
PT. INDO NIKEL KARYA PRATAMA
Termohon:
Gubernur Sulteng
217 — 197
harian atau Pelaksana tugas untukmelaksanakan tugas apabila Pejabat Devinitif berhalangan;Menerbitkan izin,dispensasi, dan/atau Konsesi sesuai denganPeraturan PerundangUndangan;Memperoleh perlindungan Hukum dan jaminan keamanan dalammenjalankan tugasnya;memperoleh bantuan hukum dalam pelaksanaan tugasnya;Meyelesaikan sengketa kewenangan dilingkungan atau diwilayahkewenangannya;Menyelesaikan upaya admistratif yang diajukan masyarakat atasKeputusan dan/atau Tindakan yang dibuatnya; danMenjatuhnkan sangsi
96 — 44
Bahwa penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBMbaik yang disubsidi Pemerintah maupun non subsidi adalah kegiatanpengangkutan dan/atau niaga yang dilakukan dengan tujuan untukmemperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengancara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara , sesuaidengan Ketentuan dan Perundangundangan Para Terdakwa dapatdikenakan sangsi sebagaiimana di sibutkan dalam Pasal 55 UU RINomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.Berpendapat bahwa perbuatanperbuatan
Pembanding/Penggugat II : Sriyati Diwakili Oleh : Tjutjut Suliyatno, S.H., Rita Wati, S.H.
Terbanding/Tergugat I : P.T. Bank Panin, TBK, KCU Menara Imperium Special Asset Management
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Bekasi
Terbanding/Turut Tergugat : Kementerian ATR BPN C.q Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Bekasi C.q Kantor Badan Pertanahan Nasional Bekasi
102 — 40
Sembilan Desember Dua Ribu Tiga Belas) jangka waktupinjamanselama 180 (Seratus delapan puluh) bulan atau 15 (Lima Belas) Tahun,Halaman 8 dari 46 halaman, Putusan Nomor 628 /PDT/2020/PT.BDG.terhitung sejak tanggal 9 Desember 2013 (sembilan Desember qua ributiga belas) sampai dengan 9 Desember 2028 (sembilan Desember duaribu dua puluh delapan) adalah kesepakatan awal yg mengikat dan apayang dituangkan dalam Perjanjian Kredit tersebut mempunyai kekuatanhukum, mulai jangka waktu, denda keterlambatan dan sangsi
181 — 73
satpam di Hotel Grnad Candisaksi tidak mengamati apakah Penggugat datang apa tidak ;Bahwa sesuai dengan UndangUndang No. 2 tahun 2002 satpam harusmemenuhi asas legalitas sebagai satpam ;Bahwa untuk pembinaan satpam dibagi 2 yaitu untuk Satpam PNSmengenai hubungan kerja tunduk pada UndangUndang PNSnya danuntuk Satpam pada swasta itu hubungan kerja dan sistem kerja tundukpada UndangUndang Ketenagakerjaan;Bahwa satpam yang tidak mengikuti sosialisasi dalam Berita ditelegram itutidak menyebut adanya sangsi
1.Ny. Jamalia Binti Lasamu Damapolii
2.Tuan. SAFRIN BIN LASAMU DAMAPOLII
3.Ny. RIANO BINTI LASAMU DAMAPOLII
4.Ny. INDRAWATI BINTI LASAMU DAMAPOLII
Tergugat:
Bank Rakyat Indonesia Cq Kantor Cabang Pembantu Ampana
Turut Tergugat:
Ny. Dewi Murtafia Estetika Rini, SH., MKN
83 — 18
Bahwa apabila Tergugattidak taat dengan undang undang A quo dan Undang Undang Lain yang adakaitan dengan Perbankan maka selain sanksi Pidana juga ada sangsi dendaminimal Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah);19.Bahwa tindakan tergugat dengan cara menghalang halangi paraPenggugat dalam mengambil obyek sengketa padahal utang kredit Alm.MUHIDIN Bin DAMOPOLII telah lunas bertentangan Pasal 49 Ayat 2 Huruf (B)Undang Undang Nomor; 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor; 07 Tahun 1992
SRIKANAH, SH
Terdakwa:
ADI BUDIARTO Alias BUDI JENGGO Bin Alm. HADI PUJOSUTOYO
112 — 16
Sangsi hukumnya sesuai dengan pasal 25 huruf(b) jo pasal 32 ayat (1) pidana penjara selamalamanya 1 ( satu) tahundan atau denda setinggitingginya Rp 1.000.000, ( satu juta rupiah ).Terhadap keterangan ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan2.
PT.BANK RAKYAT INDONESIA
Tergugat:
ROBY ROY FRANDANA
96 — 61
Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat padaPosita 11 dalam Surat Gugatannya, karena tidak benar Penggugatmempunyai alasan mendesak untuk mem PHK Tergugat.Bahwa selama ini Tergugat tidak pernah melakukan perbuatanperbuatansebagaimana yang dituduhkan Penggugat dan Tergugat selama ini pulatidak pernah mendapatkan teguran maupun peringatan baik secara tertulismaupun secara lisan dari Penggugat dan Tergugat juga selama ini tidakpernah menerima sangsi disiplin berupa Turun Jabatan dari Penggugat.Bahwa
79 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Karena kalau sampaimenghentikan pembayaran upah sebelum ada putusan pengadilan yangbersifat final dan berkekuatan hukum tetap, maka Tergugat Rekonpensitelah melanggar UndangUndang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003Pasal 93 ayat 2 huruf F pekerja/ouruh bersedia melakukan pekerjaan yangtelah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karenakesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindaripengusaha dan akan dikenakan sangsi pidana sebagaimana pasal 186UndangUndang Ketenagakerjaan
IKA SYAFITRY SALIM , S.H.,M.H.
Terdakwa:
RIZALUL FAJRI Als IZAL Als FAJRI Als ABU ZUBAIR Bin Alm ZAIDAL.
205 — 66
/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim Bahwa benar, saksi dan Terdakwa LUTFI, Terdakwa SANTO, Terdakwa OKI,WAHYONO, Terdakwa WAWAN serta Terdakwa YUSUF (kelompok JAD wilayahCirebon) mengerti bahwa dalam hukum indonesia melarang bagi setiap warganegara sipil mempunyai, memiliki, menggunakan, menyimpan atau ada padanyasuatu bahan peledak atau zat berbahaya yang akan digunakan oleh pelakuTindak Pidana untuk maksud melaksanakan tindak pidana Teror atau membuatBom dan hal tersebut sangat melawan hukum dan terkena sangsi
34 — 6
./2017/PN.1Trg.jenis sabu saksi tidak memberitahukan atau mengimpormasikan kepada petugas pihak yangberwajib saksi akan dapat sangsi hukum, sehingga dengan ketidak tahuan saksi, ada temansaksi bernama MUTAKIN telpon saksi minta dicarikan barang sabu, maka saksi menjadiperentaranya MUTAKIN untuk membeli barang sabu, setelah itu saksi membawa MUTAKINuntuk bertemu dengan Om MASMULYADI untuk mengambil barang sabu, yang akhirnyasaya menerima barang 1 (satu) poket kecil sabu yang dibungkus menggunakan