INDOSAN, perihalpermintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham; yang padaintinya adalah meminta supaya dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari,Direksi menyelenggarakan RUPS, dengan agenda RUPS tentang. 1) Laporan tahunan perseroan PT. INDOSAN;2) Pengangkatan Direksi dan Komisaris PT.

INDOSAN;Akan tetapi, setelah lewat jangka waktu 15 (lima belas) hari dari tanggalsurat permintaan penyelenggaraan RUPS tersebut, Termohon sama sekallitidak melakukan panggilan RUPS ataupun tidak menyelenggarakan RUPSsebagaimana diminta. 2Bahwa, sehubungan karena Direktur PT. INDOSAN / TERMOHON tidakmenyelenggarakan RUPS tersebut; maka PEMOHON meminta kepadaKomisaris PT. INDOSAN untuk menyelenggarakan RUPS; dan ataspermintaan PEMOHON tersebut, Komisaris PT.

Nomor 88/Pdt.P/2019/PN Skt1) Mengadakan RUPS tahunan, serta menyampaikan dan menyerahkanlaporan dan dokumen tahunan Perseroan PT. INDOSAN; 2) Pengangkatan Direksi dan Komisaris PT. INDOSAN. Bahwa, pada tanggal 13 Desember 2018, PEMOHON telah hadirmemenuhi panggilan RUPS akan tetapi TERMOHON Ny. Siem Sien Lian /Lanny Setyawati selaku pemegang 235 (dua ratus tiga puluh lima) lembarsaham atau pemegang 47% (empat puluh tujuh persen) saham PT.INDOSAN tidak menghadiri panggilan RUPS tersebut.

INDOSAN. 200ccce0nnnncccnncncnnnnnnennnnnnnnsBahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang undangNonor40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi RUPS dapatdilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari % (Satu per dua) bagian darijumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, Kecualiundangundang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah korum yanglebih besar; selanjutnya, Sesuai Pasal 10 ayat (1) anggaran dasar PT.INDOSAN yang berbunyi, RUPS dapat dilangsungkan apabila

INDOSAN, sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku; Bahwa, sehubungan untuk menyelenggarakan RUPS PT. INDOSAN perluuntuk menentukan korum kehadiran, korum pengambilan keputusan dantermasuk perlu untuk menentukan jadwal pemanggilan RUPS PT.INDOSAN dan menentukan pimpinan RUPS PT. INDOSAN, maka perluditetapkan sebagai Derikut: ==

Tidak Pernah Terdapat Pemanggilan / Undangan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan UndangUndang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar PT. ExpraMotor;1) Bahwa dalam faktanya Para Pengguggat tidak pernahHalaman 11 dari 24 halaman, Putusan No.11/PDT/2020/PT YYKmenerima atau mendapat Pemanggilan atau Undangan dalambentuk apapun berkaitan dengan kegiatan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) ataupun Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

;(2) : Acara mengenai perubahan anggaran dasar wajibdicantumkan dengan jelas dalam panggilan RUPS;b) Disamping itu) penyelenggaraan RUPSLB telahbertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 79 ayat (5)dan (7) serta Pasal 81 ayat (1) UndangUndang No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimanaterurai sebagai berikut :> Pasal 79 ayat (5) dan (7) UU No. 40 tahun 2007(Kutipan):(5) : Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalamjangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan

yang disyaratkanoleh undangundang, sebagaiamana yang tercantum dalamPasal 82 UndangUndang Perseroan, yaitu sebagai berikut :> Pasal 82 UU No. 40 Tahun 2007 (kutipan):(1) : Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktupaling lambat 14 hari sebelum tanggal RUPSdiadakan, dengan tidak mempertimbangkan tanggalpemanggilan dan tanggal RUPS;(2) : Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatatdan/atau dengan iklan dalam surat kabar;(3) : Dalam Panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu,tempat, dan mata

Bahwa disamping itu tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugatakibat dari penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPS LuarBiasa yang dituangkan kedalam Akta No. 29/2013 telah melanggarhukum dan juga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, dimanakerugian yang timbul adalah sebagai berikut :1) Bahwa tindakan Para Tergugat yang telah jelas dan nyatanyata melawan hukum dalam penyelenggaraan RUPS Luar Biasatertanggal 4 April 2012 Jo.

Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri atau;Cc Betentangan dengan kesusilaan baik atau;d Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkandalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.Berdasarkan penjelasan doktrin diatas beserta penjabarannya adalahjelas bahwa tindakan Para Tergugat dalam penyelenggaraan RUPS LuarBiasa yang kemudian dituangkan kedalam Akta No. 29 tanggal 26Desember 2013 dibuat dihadapan Turut Tergugat nyatanyata tidaksesuai dengan tata cara RUPS yang benar

Karena adanya kejanggalan ini maka antara PENGGUGATdan TERGUGAT IV muncul ketidak sepahaman tentang tamu yang boleh ikutHalaman 8Putusan No. 656/Pdt.G/2015/PN.Mdn26.27.28.dalam RUPS maka RUPS diundur hingga 8 Oktober 2015.

Bahwa selanjutnya atas hal tersebut, Penggugat menggugat pembatalan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) PT. Pantai Indah Perupuk tertanggal 16Desember 2014 dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tertanggal 05Januari 2015.

Pantai PerupukIndah di dalam RUPS tahunan PT. Pantai Perupuk Indah, tegasnyaNeraca Laba Rugi PT.

tetapsah;Bahwa bila saham akan dialihkan, maka harus dibicarakan dalam RUPS,dan harus dibicarakan;Bahwa alasan ketidak hadiran pemegang saham minorotas dalam RUPSharus juga dipertimbangkan;Bahwa apabila ada keberatan terhadap diadakannya RUPS, maka harusdilakukan undangan ulang;Bahwa ketika terjadi perubahan pengurus lalu ada RUPS tentangpenambahan modal, maka hal tersebut bertentangan dengan hukum,karena agenda RUPS harus jelas dan merupakan kesepakatan pemegangsaham;Bahwa bila undangan RUPS yang

Keuntungandeviden PT Pantai Perupuk Indah belum pernah ditentukan di dalam RUPStahunan, tegasnya neraca laba/ rugi PT Pantai Perupuk Indah tahun buku 2014dan 2015 belum diputuskan oleh RUPS, sehingga apa yang menjadi pedomanatau acuan untuk mengadakan RUPS mengenai penambahan modal dasar danmodal yang ditempatkan jika RUPS mengenai pertanggungjawaban keuangan danneraca Laba/ rugi belum pernah disahkan dalam RUPS.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) baik RUPS Tahunanmaupun RUPS lainnya (RUPS Luar Biasa);b. Tidak pernah dibuat Laporan Kegiatan PT AKES;c. Tidak pernah dibuat Laporan Tahunan PT AKES;d. Tidak pernah dibuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan PT AKES;e. Tidak pernah dibuat Neraca dan Laba dan Rugi PT AKES;f. Tidak pernah dibuat Audit Keuangan PT AKES;7.

Bahwa P7 yang sesuaidengan aslinya tersebut merupakan "Surat Jawaban dari AdeKornelius tanggal 27 Juli 2015 kepada PTI BVP, Perihal:Kewenangan Penyelenggaraan RUPS LB dan PertanggungjawabanDireksi PT AKES.

Terbukti bahwa sejak didirikan sampai dengan diajukannyaPermohonan ini Direksi PT AKES (Turut Termohon Kasasi/TurutTermohon) tidak melaksanakan ketentuan Pasal 12 Akta PendirianPT AKES Nomor 06/2011 juncto Pasal 100 juncto Pasal 66 UndangUndang Perseroan Terbatas, khususnya tidak pernahmelaksanakan:1) Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") baik RUPS Tahunanmaupun RUPS lainnya (RUPS Luar Biasa);2) Tidak pernah dibuat Laporan Kegiatan PT AKES;3) Tidak pernah dibuat Laporan Tahunan PT AKES;4) Tidak pernah

Perseroan Terbatas, perseroandapat dibubarkan tidak harus melalui RUPS, tetapi juga dapatberdasarkan penetapan pengadilan atas permohonan pemegangsaham, dipertegas oleh Ahli Prof.

Nomor 1618 K/Pdt/2016usulan permohonan pembubaran PT kepada RUPS, sedangkanPasal 146 ayat (1) huruf (c) Undang Undang Perseroan Terbatas,hak tersebut diberikan kepada Pemegang saham untukmengajukan permohonan penetapan pembubaran PT kepadaPengadilan Negeri;D.

PMS melalui videoConference karena tidak dapat dilaksanakan RUPS LB secara tatapmuka langsung diakibatkan pandemi covid19;Bahwa undangan RUPS LB tersebut telah diterima oleh parapemegang saham termasuk oleh Penggugat dan Turut Tergugat II danatas undangan RUPS LB tersebut Penggugat dan Turut Tergugat Ilmengirimkan Surat kepada Dewan Komisaris PT. PMS tertanggal 6Juni 2020 yang pada intinya menyampaikan tidak dapat mengikutiRUPS LB PT.

PMS dan parapemegang saham yang hadir dalam RUPS LB tersebut secara mufakat(100 %) menyetujui untuk menguatkan pemberhentian sementaraPenggugat sebagai Direktur PT. PMS menjadi pemberhentian tetap danmerubah susunan pengurus perseroan;Bahwa hasil RUPS LB PT. PMS tanggal 8 Juni 2020 kemudiandisampaikan kepada para pemegang saham PT. PMS. termasukkepada Penggugat dan Turut Tergugat II pada tanggal 11 Juni 2020;Bahwa Keputusan RUPS LB PT.

RUPS LB dilakukan melaui video conference telah sesuaidengan ketentuan pasal 77 ayat (1) UU PT;2.14.3. RUPS LB PT. PMS dihadiri oleh para pemegang saham ataukuasanya sebesar 67,5 % pemegang saham sehingga telahmemenuhi ketentuan kuorum RUPS LB sebagaimana diaturdalam pasal 86 ayat (1) UU PT;2.14.4. RUPS LB PT. PMS telah memberikan kesempatan kepadaPenggugat untuk membela diri sesuai ketentuan pasal 106ayat (5) UU PT;2.14.5. RUPS LB PT.

Bahwa terhadap hal tersebut di atas, Pengadilan Negeri Kolaka sangatkeliru dalam Pertimbangan Hukum Putusannya yang dikutip pada him. 41paragraf ke3 bahwa Keputusan RUPS untuk memberhentikan direksitersebut hanya dapat diambil setelah yang bersangkutan diberikankesempatan untuk membela diri dalam RUPS.

PMS melalui videoConference karena tidak dapat dilaksanakan RUPS LB secara tatapmuka langsung diakibatkan pandemi covid19;(Vide Bukti T10 danBukti P1);Bahwa undangan RUPS LB tersebut telah diterima oleh para pemegangsaham termasuk oleh Pembanding/Penggugat dan Turut Tergugat II danatas undangan RUPS LB tersebut Pembanding/Penggugat dan TurutTergugat II sebagaimana diakui dalam dalil gugatannya pada angka 20,24 dan 25 telah mengirimkan Surat kepada Dewan Komisaris PT.

melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)baik dalam bentuk fisik atau nonfisik sesuai ketentuan UndangUndangNo.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah tidak sah;Bahwa, Saksi Ahli menerangkan tentang SAH atau Tidaknya suatuRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) , seperti diatur dalam Pasal 75Halaman 33 dari 57 Hal.

Jkt.Pst.121 UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) sebagaiberikut :RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS iainnya(luarbiasa/RUPSLB) RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroanatau di tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama(harus di dalam wilayah RI), kecuali disetujui Semua pemegangsaham dapat dilakukan di luar kedudukan dan tempat kegiatan usahatetapi tetap di dalam wilayah RI;RUPS tahunan wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6bulan setelah tahun buku

Jkt.Pst.sama mewakili 1/10 atau lebih dari jumlah saham dengan hak suara,kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil;e RUPS hanya membahas agenda RUPS yang telah ditentukan yangtidak bertentangan dengan kepentingan perseroan; Materi/agendaRUPS sudah harus dibagikan kepada pemegang saham yang akanmengikuti RUPS; Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktupaling lambat 14 hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS denganSurat

Vantec IndomobilLogistic;Bahwa, Saksi bukan sebagai Pemegang Saham, namun Saksi mengikutirapat (meeting) dalam RUPS sesuai dengan intruksi Perseroan Terbatas;Bahwa, Saksi mengetahui pernah ada RUPS di Wisma Indomobil, akantetap tidak mengetahui agenda RUPS dan Penggugat tidak diundanguntuk hadir dalam RUPS tersebut;Bahwa, Saksi tidak mengetahui tentang SK, Penurunan jabatan dan yanglainnya;Halaman 38 dari 57 Hal. Putusan Nomor: 622/Pdt.G/2017/PN.

Vantec Indomobil Logistics diangkat berdasarkankeputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai akte notaris tanggal742016, nomor 14.

Bahwa dalam permohonan Pemohon, Pemohon meminta kepadaPengadilan Negeri Tangerang untuk ditetapbkan RUPS PT.

ayat (2) "Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidaktercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS KEDUA."

Gatot Subroto Km 5.3 Gandasari, Jatiueung,Tangerang Banten ;Bahwa Undangan RUPS tersebut tidak dihadiri oleh Termohon denganpertimbangan Undangan RUPS tersebut tidak sesuai dengan ketentuanhukum yang berlaku, dengan alasan Pemohon mengundang Termohonsebagai Direktur PT. Pao Shen Mitra Industries untuk RUPS di Jl.Gatot Subroto Km 5.3 Gandasari, Jatiueung, Tangerang Bantensedangkan tempat kedudukan PT.

PERTAMA PT.Pao Shen Mitra Industries pada tanggal 15April 2019 di Grand Soli Marina Hotel, JIl.Gatot Subroto Km.5,3, Gandasari,Jatiuwung, Tangerang, Banten, dalam RUPS tersebut tidak memenuhi kuorumsampai dengan ditutupnya RUPS.

PaoShen Mitra Idustries, melalui JNE dengan kode pengiriman012500106585619 untuk diadakan dilaksanakan RUPS kemudianpada tanggal 28 Maret 2019 Pemohon mengirim surat kembalikepada Termohon untuk diadakan RUPS tempatnya di Grand SollMarina Hotel jl.

Menyatakan barang bukti berupa :Asli 1 (satu) lembar berita acara Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. Kesatria Wicaksana tertanggal 17 Pebruari 2012.Asli 1 (satu) Lembar Daftar Hadcir Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. Kesatria Wicaksana tertanggal 17 Pebruari 2012.Fotocopy 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 6tanggal 25 April 2002 yang dibuat dari Notaris WIWIKASRIWAHUNINGSIH SANTOSA, SH.Fotocopy 1 (satu) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PemegangSaham Perseroan Terbatas PT.

Cipto Mangunkusumo KelurahanPeninggilan Utara Kecamatan Ciledug Tangerang tertanggalTangerang 17022012;2. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Umum Pemegang Saham( RUPS ) PT. Kesatria Wicaksana hari Jumat tanggal 17Pebruari 2012.

FC KTP atas nama TARKIM sedangkan untuk KTP Sar.MUHAMAD SATIBI diserahkan KTP aslinya ;b. 1 (satu) lembar Berita Acara RUPS PT. Kesatria Wicaksanatrtanggal 17 Februari 2012 ;c. Daftar Hadir Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.Kesatria Wicakana tertanggal 17 Februari 2012 ;d. 1 (satu) bundel Dokumen Legalitas Perusahaan PT. KesatriaWicaksana tanggal 25 April 2002 yang dibuatkan di NotarisWiwik Asriwahyuni Santoso, SHe Bahwa benar yang terjadi setelan Sdr.

Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham( RUPS ) PT. Kesatria Wicaksana, tertanggal 7 Februari 2012.2. Asli 1 (satu) lembar Daftar Hadir Umum Pemegang Saham( RUPS) PT. Kesatria Wicaksana 17 Februari 2012.3. Fotocopy 1 (satu) Bundel Akta Penderian Perseroan Terbatas No.6 tanggal 15 April 2002 yang dibuat dihadapan Notaris WIWIKASRIWAHYUNINGSI SANTOSA, SH.4. Fotocopy 1 (satu) Akta Pernyataan Keputusan dan RapatPemegang Saham Perseroan Terbatas PT.

Asli 1 (satu) lembar berita acara Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT. Kesatria Wicaksana tertanggal 17 Pebruari2012.2. Asli 1 (satu) Lembar Daftar Hadir Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. Kesatria Wicaksana tertanggal 17 Pebruari 2012.3. Fotocopy 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan TerbatasNo. 6 tanggal 25 April 2002 yang dibuat dari Notaris WIWIKASRIWAHUNINGSIH SANTOSA, SH.4. Fotocopy 1 (satu) Akta Pernyataan Keputusan RapatPemegang Saham Perseroan Terbatas PT.

Nomor LP. 94/III/2017/SPKT/Riau tanggal 1 Maret 2017;Menyatakan perbuatan Termohon II dan adalah melawan hukum;Menyatakan sah dan berharga RUPS/Termohon yang ditandatanganioleh Termohon II dan Pemohon dan II tanggal 17 Oktober 2016 yangditandatangani tanggal 18 Oktober 2016;6. Menghukum Termohon dan II dan Pemohon dan Il untukmelaksanakan seluruh isi Notulen RUPS/Termohon tanggal 17Oktober 2016 ditandatangani tanggal 18 Oktober 2016;7.

Menghukum Termohon II dan dan Pemohon dan II untuk patuh dantaat terhadap isi Notulen RUPS/Termohon tanggal 17 Oktober 2016ditandatangani tanggal 18 Oktober 2016;Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1464 K/Pdt/20188. Menetapkan PPAT/Notaris Hj. Rina Hamzah, S.H., M.Kn., Alamat JalanJend. Sudirman Nomor 125, Pekanbaru untuk menghadiri dan membuatBerita Acara Pelaksanaan isi Notulen RUPS/Termohon tanggal 17Oktober 2016 ditandatangani tanggal 18 Oktober 2016;9.

Menyatakan sah dan berharga RUPS Termohon yangditandatangani oleh Termohon II dan Para Pemohon tanggal 17Oktober 2016 yang ditandatangani tanggal 18 Oktober 2016;4. Menghukum Termohon dan II, Pemohon dan Il untukmelaksanakan seluruh isi notulen RUPS/Termohon tanggal 17Oktober 2016 yang ditandatangani tanggal 18 Oktober;5.

kasasi tanggal 9 Februari 2018 yang padapokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal22 Januari 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 9 Februari 2018dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini PengadilanNegeri Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangansebagai berikut:Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, pertimbangan JudexFacti sudah tepat dan benar;Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

) tanggal 17 Oktober2016 yang ditandatangani tanggal 18 Oktober 2016 adalah sah karena RUPStelah dihadiri oleh Para Pemohon dan Termohon II dan amanat RUPS tidakbertentangan dengan kepentingan hukum Para Pihak;Bahwa amanat RUPS telah memerintahkan Termohon dan TermohonIl serta Para Pemohon untuk melaksanakan isi notulen RUPS karenaTermohon dan Termohon II tidak melaksanakan isi/notulen RUPS tersebut,maka Termohon dan Termohon Il harus dihukum untuk melaksanakanseluruh isi notulen RUPS tersebut;Menimbang

TATO) dan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Perusahaan Dagang Tato (PT. TATO) sejak tahun 2002 hingga tahun 2010. Dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap; 4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggungrenteng membayar uang paksa (dwangsoon) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan ; 5.

TATO berhak untuk meminta diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS):yakni meminta pertanggung jawaban hukum tergugat dan tergugat II yang berkaitan denganLaporan/Data Keuangan PT. TATO.

dan turut tergugatIl segera dalam waktu 8 (delapan) hari memberikan salinan resmi Laporan Keuangan Tahunan,dokumen Keuangan, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. TATO, terhitungsejak tahun 2002 hingga tahun 2010 ini.

TATO, dst,124.Bahwa jelas tindakan Penggugat yang meminta diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) berkaitan dengan laporan/data kKeuangan PT.

Dalam hal Direksi tidak meiakukan pemanggilan RUPS,makapemegangsaham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketuapengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untukmenetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 80 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas;0Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakutersebut

di atas, maka permintaan Penggugat agar diadakannya RUPS dengan agenda pertanggungjawaban Tergugat dan Tergugat II berkaitan dengan Laporan/Data Keuangan PT.

Isoliani Ginting,SH selaku Notaris untuk menyerahkan datadatamengenai Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk dibuatkanAkta.

saksi Nyoman Yudi Saputra berpendapatbahwa hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut batal demihukum.

dalam Pasal 78ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4)dengan didahului pemanggilan RUPS, serta ketentuan Pasal 19 ayat (2) UUNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi Acaramengenai perubahan Anggaran Dasar wajib dicantumkan dengan jelasdalam panggilan RUPS tidak dilaksanakan oleh Direksi PT.

Garduh KecamatanKarang Tengah Kabupaten Cianjur, namun di dalam Risalah Rapat terterabahwa bahwa RUPS dilaksanakan di Kantor JI. Aria Wiratanudatar Nomor 25Kelurahan Muka Cianjur, artinya RUPS tidak dilaksanakan di tempatkedudukan Perseroan sebagaimana yang termaksud di dalam AnggaranDasar PT.

Sepengetahuan pelapor setelah 30(tiga puluh) hari pelaksanaan RUPStersebut seharusnya hasil RUPS diberitahukan kepada Menteri Hukumdan HAM RI untuk didaftarkan menjadi data Perseroan yang tercatat padaKementerian Hukum dan HAM RI, akan tetapi hasil RUPS tersebutternyata tidak didaftarkan, yang berarti Sdr.

Lainlain yang dianggap perlu ; Bahwa pada RUPS pertama dan RUPS kedua hanya dihadiri olehpemegang saham bernama Ny.

pertama dan RUPS kedua pada PT.

;Menimbang, bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terdiridari 2 jenis yakni RUPS Tahunan dan RUPS lainnya dalam praktik seringdikenal sebagai RUPS luar biasa; Bahwa RUPS tahunan diadakan dalamwaktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir sedangkanRUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untukkepentingan Perseroan (vide Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 40tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 79 ayat (1) UndangundangNomor

40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwaDireksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalamPasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal78 ayat (4) dengan didahului Pemanggilan RUPS;Menimbang, bahwa Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surattercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum RUPS diadakan (vide Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) UUNomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);Menimbang, bahwa

panggilan RUPS harus puladicantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat disertai pemberitahuanbahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantorHalaman 16 dari 20 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2019/PN Kdlperseroan, mulai hari dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan hariRUPS diadakan dan perseroan wajib memberikan salinan bahan yang akandibicarakan kepada pemegang saham secara cumacuma;Menimbang, bahwa dari surat bukti yang diajukan oleh KuasaPemohon yaitu surat bukti bertanda P23, P24

2. Memberikan izin kepada Para Pemohon atau nama yang di usulkan Para Pemohon untuk melakukan pemanggilan secara sah dan patut kepada pemegang saham guna penyelenggaraan RUPS Luar Biasa PT. ARTAWAN NUSANTARA serta menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS Luar Biasa PT. ARTAWAN NUSANTARA sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PT. ARTAWAN NUSANTARA.

3. Menetapkan kuorum kehadiran dan atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan dalam RUPS Luar Biasa khusus sebatas untuk Pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yaitu paling sedikit 1/3 (sepertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
4. Menetapkan Para Pemohon atau nama yang di usulkan oleh Para Pemohon sebagai Ketua Rapat dalam RUPS Luar Biasa PT. ARTAWAN NUSANTARA.

5. Menetapkan mata acara rapat RUPS Luar Biasa PT. ARTAWAN NUSANTARA yang akan diselenggarakan oleh Para Pemohon atau nama yang di usulkan secara sah oleh Para Pemohon sebagai Ketua Rapat, adalah :
- Mengangkat Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, untuk selama jangka waktu 5 (lima) tahun.

Foto copy Pemanggilan RUPS PT.

ditentukan dalam anggaran dasar, dan dalampenyelenggaraannya RUPS terbagi dalam dua bagian yaitu RUPS Tahunan danRUPS Luar Biasa;Menimbang, bahwa penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan ataspermintaan oleh Dewan Komisaris dan diajukan kepada Direksi dengan surattercatat disertai alasannya, jika Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPSmaka Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, denganketentuan bahwa Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS dalamjangka waktu paling lambat 15 (lima

belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan penyelenggaraan RUPS diterima.

(vide Pasal 79 UU Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);Menimbang, bahwa pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktupaling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengantidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS, dilakukandengan Surat Tercatat dan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar denganmencantumkan tanggal, wakiu, tempat, dan mata acara rapat disertaipemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia dikantor Perseroan sejak tanggal

dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengantanggal RUPS diadakan, selanjutnya jika pemanggilan tidak sesuai denganketentuan undangundang maka keputusan RUPS tetap sah jika semuapemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS danHalaman 35 dari 41 Putusan Nomor 55/Pat.G/2016/PN Btm.keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat (vide Pasal 82 UU Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yangdimaksud dengan surattercatat adalah

hadir dalam RUPS TahunanTIDAK PERNAH memberhentikan Direksi yang sah, namun Surat10 Agustus 2018 menyatakansuatukebohongan bahwahasilkeputusan RUPS Tahunan telah memberhentikan seluruh anggotaDireksi PT.

agenda/jadwal dalam RUPS itu adalah Dispensasi LaporanTahunan, Persetujuan Laporan tahunan dan perubahan susunanDireksi dan Komisaris;Bahwa terkait dengan perubahan agenda/jadwal dalam RUPS ituakhirnya beberapa orang termasuk Direksi melakukan walk out dansaksi pun ikut keluar dari RUPS itu;Bahwa saksi bekerja di PT.

Terbatas, RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPSlainnya.

Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu palinglambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima;4. Jika Direksi tidak menyelenggarakan RUPS setelah 15 (lima belas) hariterhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS. diterima,maka permintaan RUPS diajukan kembali kepada Dewan Komisaris, atauDewan Komisaris melakukan pemanggilan RUPS sendiri;5.

Dewan Komisaris wajid melakukan pemanggilan RUPS dalam jangkawaktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan penyelenggaraan RUPS diterima;6.

RUPS, Pasal79 UU PT UU PT menjelaskan;(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnyasebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengandidahului pemanggilan RUPS;(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat dilakukan atas permintaan:a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yangbersamasama mewakili 1/10 (Satu persepuluh) ataulebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara,kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah

Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT.

kepada pemohonmelakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.

keputusan RUPS, Direksi,dan.

Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untukmufakat.2.

Menetapkan dan memberi izin kepada PEMOHON untuk menyelengarakan RUPS LB (Rapat Umum Pemegang Saham - Luar Biasa) yang diajukan oleh PEMOHON sebagai pemegang saham sebesar 82 % (delapan puluh dua pesen) dari PT. Bali Villas dengan agenda melakukan perubahan Angaran Dasar (AD), yang mana didirikan dengan DATA PERSEROAN:Nama Perseroan : BALI VILLAS, Nomor SK Pengesahan : AHU-535753.AH.01.02. Tahun 2010Tanggal SK.

Memerintahkan PARA DIREKSI dan PEMEGANG SAHAM untuk hadir pada RUPS LB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tersebut ;4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya adalah Rp. 221.000,00 (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

( 1), UU RI Nomor40 Tahun 2007 tentang Perseroan yaitu: Direksi menyampaikan laporantahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalamjangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroanberahir ;Dan juga diatur dalam Pasal 79, Udang Undang No 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas yaitu:(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS

. ;(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan atas permintaan:a.

Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (5),a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada DewanKomisaris; ataub.

hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (5),a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; ataub.

yang wajar untukdiselenggarakannya RUPS.

dilaksanakan RUPS saksi telah mengatakan bagi yangtidak berhak untuk hadir di RUPS silahkan keluar ruangan;Bahwa, saat saksi sedang berbicara datanganlah Rudi Salim keruanganRapat RUPS sambil memegang rokok dan setelah beberapa menitkemudian Rudi Salim membakar rokok, selanjutnya Rudi Salim merokokdidalam ruangan RUPS;Bahwa, Rudi salim masuk keraung RUPS karena ditelepon oleh saksi;Bahwa, saksi melihat Rudi Salim terhuyunghuyung setelah dipukul,namun saksi tidak melihat Rudi Salim pingsan;Bahwa,

Putusan Nomor :1041/Pid.Sus/2018/PN.JKT.PST.Bahwa, Rudi Salim bukan pemegang saham PT CSI, sesuai akta PT CSI,pemegang saham adalah ayah saksi, Goey King Cheen, Yulia, Nadia, danMulyadi ;Bahwa, Saat RUPS Roger dibuka memperkenalkan diri sebagai utusanDirektur yang akan membeli genset;Bahwa, sebelum masuk ke dalam ruangan RUPS saksi lebih dulu telahbertemu dengan Roger dan selanjutnya saksi melihat roger sudah beradadidalam ruang tempat RUPS dilaksanakan;Bahwa, yang masuk kedalam ruang rapat RUPS

CSI;Bahwa, diawal rapat, Solahudin Dalimunthe mempertanyakan yang bukanpemegang saham supaya keluar ruangan;Bahwa, saat RUPS ada pembicaraan, perdebatan dan ada pemukulanBahwa, yang hadir dalam RUPS saksi tidak ingat pasti, yang saksi ingatadalah Saksi sendiri, Terdakwa, Erika, Yulia, Mulyadi, SolahuddinDalimunthe, Goey King Cheen, Ivan Wijaya, Notaris;Bahwa, pada saat RUPS, Erika menawarkan penjualan 5 genset dankemudian dari peserta RUPS ada permintaan audit laporan keuangankalau tidak ada tidak

dari Terdakwa;Bahwa, saksi yang mengundang untuk RUPS dengan RUPS agendanyamembicarakan penawaran penjualan power plant atau genset aset PT.CSI yang ada di PT.

Bahwa, tempat pelaksanaan RUPS PT.

Desember 2017sedangkan data yang diperlukan untuk RUPS tersebut telah berkali kalidiminta oleh Penggugat tidak juga diberikan sesuai yang diperlukan olehPenggugat dan sebelum RUPS dilaksanakan Penggugat telah menolakdengan alasan tidak didapatkan data dalam melaksanakan RUPS tetapitanopa menghiraukan penolakan Penggugat ternyata Tergugat telahmelaksanakan sepihak RUPS tersebut (bukti P 4);.

Termasuk penolakan RUPS oleh Penggugat, tetap saja Tergugat melaksanakan RUPS sendiri dengan rekayasa, oleh karena itu tindakanyang dilakukan oleh Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum.Pada prinsipnya Tergugat menghalang halangi Penggugat dalammendapatkan data dan dokumen dalam menghadapi RUPS dan tindakanyang dilakukan oleh Tergugat telah berhasil sehingga Tergugat dengankehendaknya sendiri melakukan RUPS dengan tidak memberikankesempatan kepada Penggugat melaksanakannya, oleh karena ituperbuatan

Bahwa menurut ketentuan Pasal 78 ayat 1 disebutkan bahwa RUPSterdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu RUPS tahunan dan RUPS lainnya, dimanaRUPS tahunan bukan hanya telah ditentukan waktu pelaksanaannyamelainkan juga isi dari RUPS tersebut juga sudah diatur dan tidak bolehkeluar dari ketentuan Pasal 66 UUNo. 40 tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas yaitu:a.

dalam RUPS Tahunan;Bahwa perlu untuk diketahui bahwasanya pelaksanaan RUPS tanggal 8Desember 2017 bukanlah terkait dengan RUPS Tahunan melainkanterkait dengan RUPS lainnya, adapun dasar diadakannya RUPS lainnyapada tanggal 8 Desember 2017 tersebut adalahs esuai dengan ketentuanpasal 106 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yangmemperbolehkan Dewan komisaris untuk memberhentikan sementaraanggota direksi dengan menyebutkan alasan tertulis dan dalam 30 harisetelah tanggal pemberitahuan

Sedangkan, hubunganhukum antara anggota Direksi dengan owners atau RUPS adalahhubungan kepercayaan (fiduciary duties) dan pemberian amanat (legalmandatory), atau hubungan yang bersifat koordinasi (partnership), tidakada atasanbawahan;2. HakHak yang DimilikiBerdasarkan Pasal 96 ayat (1) UUPT, hak yang dimiliki oleh DireksiPerseroan adalah hak atas gaji dan tunjangan yang besarnya ditetapkanoleh keputusan RUPS.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Unilink Prima untuk pengangkatan pengurus yang baru ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan hingga kini sebesar Rp.126.000,-(seratus dua puluh enam ribu rupiah).

Bentuk RUPS mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan /atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, Sesuai denganatau tanpa terikat pada ketentuan UndangUndang ini atauanggaran dasar, dan/ataub. Perintah yang mewajibkan Direksi dan atau Dewan Komisaris untukhadir dalam RUPS4.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku juga bagiPerseroan Terbuka dengan memperhatikan persyaratan pengumumanakan diadakan nya RUPS dan persyaratan lain nya untukpenyelenggraan RUPS sebagaimana diatur dalam peraturanperundang undangan di bidang pasar modal.Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 79 UUPT, yaitu :Ayat (5) : Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktuPaling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan penyelenggaraan RUPS diterima ;Ayat (7)

: Dewan Komosaris wajid melakukan pemanggilan RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangkawaktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan penyelenggaraan RUPS diterima.Bahwa sebagaimana aturan tersebut diatas maka Pemohon berhakmengajukan permohonan Penyelenggaraan RUPS;Bahwa sebagai pemilik 1.400 lembar saham, Pemohon sama sekali tidakpemah diberikan laporan pembukuan, sehingga Pemohon sama sekali tidakmengetahui laporan keuangan serta laporan laba rugi

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pemohon memiliki hakuntuk mengajukan RUPS kepada Pengadilan Negeri Surabaya.Bahwa atas dasar uraian dan dasar dasar permohonan tersebut diatas, mohonkiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk memberikan putusan sebagaiberikut :1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan penyelenggaraanRUPS PT.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P1 di Pasal 9 tentangKepengurusan Perseroan poin ke 2 diatur bahwa para anggota direksidiangkat oleh RUPS untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya, tentunyamenurrut hakim hal ini bertentangan dengan Pasal 94 ayat (2) Undang UndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwaanggota direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkatkembali , dan pengangkatannya tentunya melalui RUPS sebagaimana diaturdalam Pasal 94 ayat