metode PaguAnggaran; danc. dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagipenawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% (delapan puluhperseratus) nilai total HPS.(6) HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugiannegara.(7) Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat,yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannyaPengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi:a. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi olehBadan Pusat Statistik

Halaman 157 dari 217 Halaman Putusan Nomor 178/G/2020/PTUNJKTBahwa menurut saksi Korespondensi dari OJK sebagaimana sudah kamisampaikan cukup banyak dan cukup intensif bahwa arahannya adalahuntuk menambah modal kemudian juga bahwa kami sebagai Bu Kamisebagai perusahaan juga berupaya mencari investor waktu itu karenakesempatan untuk menambah modal tidak hanya bagi pemegang sahamyang sudah ada tapi juga terbuka kepada calon investor lainnya jika adaJadi kami juga sebagai perusahaan mencoba mencari statistik

YAN HENDRI ALE,MT Bin YUEL UMBING, di bawah sumpah11.pada pokoknya menerangkan;Bahwa saksi selaku Kepala Bappeda Kabupaten Kapuas, kenal denganterdakwa sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Priode 2014sampai 2019, tapi terdakwa tidak ada hubungan darah maupun hubungankeluarga karena perkawinan;Bahwa Tugas saksi selaku Kepala Bappeda antara lain melaksanakanurusan Pemerintah Daerah di bidang perencanaan pembangunandaerah, statistik, dan penanaman modal, sehingga fungsinya adalahpenyusunan pola dasar

~u/vey, ~ellal u:>llyar CI U bul"Barang menggunakan acuan yang ditetapkan oleh KementrainKesehatan atau HPS dihitung dengan Jasa Tenaga Ahli / Konsultansesuai dengan penjelasan Pasal 13 ayat 91) Kepres Nomor : 80 tahun2003; Bahwa benar selama ini sepengetahuan Saksi , Panitia dan PPK tidaktahu ada standar harga yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatanatau sesuai dengan Kepres 80 tahun 2003 dan tidak adanya informasiharga dari Badan Pusat Statistik; Bahwa benar ada 2 (dua) Perusahaan yang menjadi

Infomrasi harga satuan yang di pulikasaikan secara resmi oleh BadanPusat Statistik (BPS) Badan/Instansi lainnya dan media cetak yangdatanya dapat diertanggung jawabkan ;f. Harga taruf barang/jasa ang dikeluarkan oleh pabrikan/agen tunggalatau lembaga independent;g. Daftar harga standar/tarid biaya yang dileuarkan oleh instansi yangberwenang;h.

Kaltim;j) Kabid Statistik dan Pengendalian PembangunanBappeda Prov. Kaltim;k) Kabid Pengkajian dan Pembiayaan PembangunanDaerah Bappeda Prov. Kaltim;l) Kabag Anggaran Biro Keuangan Setda Prov. Kaltim;m) Kabag Akuntansi Biro Keuangan Setda Prov. Kaltim;n) Kabid Pajak Daerah Dispenda Prov. Kaltim;0) Kabid Retribusi dan Pendapatan lainlain DispendaProv. Kaltim;p) Kabid Dana Perimbangan Dispenda Prov. Kaltim;q) Kabid Pengembangan Pendapatan Dispenda Prov.Kaltim;r) Sekretaris Dispenda Prov.

hukum positif Indonesia itu memangdiakomodasi merupakan salah satu produk pembiayaan, yang itu diaturbaik dalam Undangundang Nomor 21 tahun 2008 tentang PerbankanSyariah maupun berbagai macam peraturan turunannya, termasuk di OJKtentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah, itu disebutkanbahkan portofolio Pembiayaan Murabahah itu paling mendominasipembiayaan perbankan, jadi untuk Bank Syariah / Bank Umum Syariahmaupun khusus itu sampai 60 %, pembiayaan itu skemanya Murobahah.Kalau di BPR data statistik

menginformasikan bahwa MARIAELIZABETH LIMAN telah memasukkan permohonan penambahan kuotaimpor daging sapi sebanyak 8.000 (delapan ribu) ton dan akan memberikankomisi/fee sebesar sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) perkilogram atauseluruhnya sebesar Rp.40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah), ataspertanyaan dan informasi dari Terdakwa tersebut LUTHFI HASAN ISHAAQmeminta Terdakwa agar memberitahu MARIA ELIZABETH LIMAN untukmempersiapkan data yang dapat meyakinkan Menteri bahwa data BadanPusat Statistik

menginformasikan bahwa MARIAELIZABETH LIMAN telah memasukkan permohonan penambahan kuotaimpor daging sapi sebanyak 8.000 (delapan ribu) ton dan akan memberikankomisi/fee sebesar sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) perkilogram atauseluruhnya sebesar Rp 40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah), ataspertanyaan dan informasi dari Terdakwa tersebut LUTHFI HASAN ISHAAQmeminta Terdakwa agar memberitahu MARIA ELIZABETH LIMAN untukmempersiapkan data yang dapat meyakinkan Menteri bahwa data BadanPusat Statistik

PAIMIN, di bawahsumpah pada pokoknya menerangkan;Bahwa saksi, tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan darahmaupun hubungan keluarga karena perkawinan;Bahwa saksi selaku penyuluh pertanian di desa Makarti Jaya KecamatanPangkal Lada sejak tanggal 20 April 2010 sampai dengan sekarang,dengan tugas antara lain; membina kelompok tani dan anggotanya secarateknis budidaya pertanian secara luas dan membuat laporan bulanan;Bahwa selaku PPL yang dilaporkan adalah tentang pencaiapn luas tanamdan statistik

Ada pengeluaran yang tidak dapatdipertanggungjawabkan.Bahwa keuntungan penyedia 15% dari harga yang wajar sesuaiPeraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 TentangPengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.Bahwa ahli memperoleh keyakinan harga dilihat dari : a. informasi resmiBadan Pusat Statistik dan instansi perdagangan b. memanggilperusahaan yang bersangkutan c. auditor berhak merubah angkakerugian keuangan negara dilihat dari pemeriksaan.Bahwa temuan Badan Pemeriksa Keuangan tetap diperhatikan

Danny Sudarsono dipersidangan menerangkanbahwa cara penentuan harga rata rata yang disampaikan oleh tim auditor BPKP SumateraBarat tersebut hanya dipakai dalam statistik dan tidak bisa dipakai untuk menghitungkerugian negara ;Menimbang, majelis tidak sependapat dengan keberatan Penasihat Hukum terdakwatersebut, karena menurut majelis BPKP merupakan lembaga yang oleh Undangundangdiberi kewenanagan untuk mengaudit maupun untuk menghitung kerugian keuanganNegara, dan antara BPKP dengan apihak kejaksaan

tertekan;Bahwa dalam psikologi sebuah prilaku itu bisa dikatakan wajar ada beberapaaspek yaitu :1 Idealkah orang melakukan itu;2 Sehatkah orang yang melakukan perbuatan tersebut;Kalau catatan seperti yang ada pada diri terdakwa maka bisa sayakatakan ideal, karena ada psikodinamika yang kemudianmembentuk mekanisme perlawanan dimana dalam kasus ini melaluibentuk teks dengan kesan hentikanlah perbuatan tersebut;Dari sisi hukum mungkin dianggap lain tapi saya juga akanmengemukakan bahwa dari sisi Normatif Statistik

umum Kontrak;4) syaratsyarat khusus Kontrak;5) daftar kuantitas dan harga;6) spesifikasi teknis, KAK dan/atau gambar;7) bentuk surat penawaran;8) rancangan Kontrak;9) bentuk Jaminan; dan10) contohcontoh formulir yang perlu diisi.Pasal 66 ayat 7: Penyusunan HPS didasarkan pada data hargapasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil surveimenjelang dilaksanakannya pengadaan, denganmempertimbangkan informasi yang meliputi:1) informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmioleh Badan Pusat Statistik

Sulawesi Tenggaradane Surat persetujuan RKAB dari Perusahaan yang mengajukan persetujuan;e Instansi yang biasa meminta data Daftar IUP Perusahaan di ProvinsiSulawesi Tenggara adalah:e Kantor Pelayanan Pajak;e Bank Indonesia;e Pangkalan TNI Angkatan Laut Kendari;e Pemerintah Kabupaten/Kota;e Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RIe Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara.Bahwa DR. BUHARDIMAN, ST. ,MS. saat itu selaku Plt. Kepala Dinas ESDMProp.

dokumendokumentersebut hanya terkait dengan:e Surat permintaan data Daftar IUP Perusahaan di Provinsi Sulawesi Tenggara;Halaman 324/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.SusTPK/2021/PN.kKdie Surat persetujuan RKAB dari Perusahaan yang mengajukan persetujuan;e Instansi yang biasa meminta data Daftar IUP Perusahaan di Provinsi SulawesiTenggara adalah:o Kantor Pelayanan Pajak;Oo Bank Indonesia;o Pangkalan TNI Angkatan Laut Kendari;Oo Pemerintah Kabupaten/Kota;o Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI;0 Statistik

ZAKARIA11.12.13.14.15.16.17.Kabid Infrastruktur dan LH namanya lupaKa Sumber Aparatur Bappeda namanya lupaKabid Ekonomi dan SDA namanya lupa.Kabid Bid Lit dan kerma pembangunan Bappeda namaya lupaKabid Statistik Pelaporan dan Evaluasi Bappeda namanya lupaKabid Sosbud BappedaSekretaris Bappeda sdr. RAHMATHal 51Putusan Pengadilan TIPIKORNo.62/Pid.Sus.TP K/2016/PN.Pbr18.

meliputi:1 spesifikasi teknis Barang/Jasa;2 Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan3 rancangan Kontrak.Pasal 66 ayat (7) Perpres 70 Tahun 2012 jo Perpres 54 Tahun 2010 menyebutkan:Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapatdipertanggung jawabkan meliputi:aHarga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasadiproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannyaPengadaan Barang/Jasa.informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh BadanPusat Statistik

;daftar kuantitas dan harga;spesifikasi teknis, KAK dan/atau gambar;bentuk surat penawaran;rancangan Kontrak;bentuk Jaminan; dancontohcontoh formulir yang perlu diisi.Hal 124 dari 224 Putusan Nomor 13/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mks.d)Pasal 66 ayat 7: Penyusunan HPS didasarkan pada data hargapasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil sSurveimenjelang dilaksanakannya pengadaan, denganmempertimbangkan informasi yang meliputi:1) informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmioleh Badan Pusat Statistik

Sulawesi Tenggaradane Surat persetujuan RKAB dari Perusahaan yang mengajukan persetujuan;e Instansi yang biasa meminta data Daftar IUP Perusahaan di ProvinsiSulawesi Tenggara adalah:e Kantor Pelayanan Pajak;e Bank Indonesia;e Pangkalan TNI Angkatan Laut Kendari;e Pemerintah Kabupaten/Kota;e Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RIe Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara.Bahwa DR. BUHARDIMAN, ST. ,MS. saat itu selaku Plt. Kepala Dinas ESDMProp.

dokumendokumentersebut hanya terkait dengan:e Surat permintaan data Daftar IUP Perusahaan di Provinsi Sulawesi Tenggara;Halaman 324/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.SusTPK/2021/PN.kKdie Surat persetujuan RKAB dari Perusahaan yang mengajukan persetujuan;e Instansi yang biasa meminta data Daftar IUP Perusahaan di Provinsi SulawesiTenggara adalah:o Kantor Pelayanan Pajak;Oo Bank Indonesia;o Pangkalan TNI Angkatan Laut Kendari;Oo Pemerintah Kabupaten/Kota;o Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI;0 Statistik

Membuat laporan produksi, akseptasi asuransi kredit.e Menyusun data statistik akseptasi asuransi kredit.e Melakukan data entry atas setiap akseptasi asuransi kredit.e Melakukan penyimpanan jaminan / dokumen milik pelanggan.e Membantu penyusunan rencana kerja dan anggaran bagian.e Menyusun laporan berkala bagian.e Melaksanakan tugastugas lain yang ditetapkan atasanlangsung;Bahwa berkaitan dengan posisi sebagai staf underwriting saksimemiliki tugas dan fungsi menganalisa permohonan asuransi kredityang

Denganuraian tugas sebagai berikut :e Penetapan target dan pencapaian underwriting asuransi eksport ;e Analisa, rekomendasi serta memutuskan akseptasi sSesuaikewenangan ;e Melakukan atau mengawasi pelaksanaan Survey resiko ;e Bekerjasama dengan pihak terkait lainnya, mengevaluasi danmenyempurnakan produk sesuai dengan tuntutan pasar ;e Monitoring pencapaian hasil underwriting asuransi eksport ;e Monitoring akumulasi resiko akseptasi asuransi eksport ;e Penanggungjawab pengolahan data statistik akseptasi

KODE INDIKATOR20, LEMBAGA DEMOKRASI (DEMOKRATIC INSTITUTIONS), 3.2PERAN DPRD, 3.2.1 Persentase Alokasi Anggaran Pedidikan danKesehatan terhadap total APBD.1 (satu) lembar Surat ber kop BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSISUMATERA UTARA Nomor : B099/BPS/1252/07/2015 tanggal 06 Juli2015 Perihal Wawancara mendalam data Indeks Demokrasi Indonesia(IDI) 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pusat StastistikProvinsi Sumatera Utara Wien Kusdiatmono.1 (satu) lembar copy dokumen yang berjudul Dana AlokasiBagi

KODE INDIKATOR 20,LEMBAGA DEMOKRASI (DEMOKRATIC INSTITUTIONS), 3.2 PERANDPRD, 3.2.1 Persentase Alokasi Anggaran Pedidikan dan Kesehatanterhadap total APBD.229.5 1 (satu) lembar Surat ber kop BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSISUMATERA UTARA Nomor : B099/BPS/1252/07/2015 tanggal 06 Juli 2015Perihal Wawancara mendalam data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2014yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pusat Stastistik Provinsi SumateraUtara Wien Kusdiatmono.229.6 1 (satu) lembar copy dokumen yang berjudul Dana

Sulawesi Tenggaradane Surat persetujuan RKAB dari Perusahaan yang mengajukan persetujuan;e Instansi yang biasa meminta data Daftar IUP Perusahaan di ProvinsiSulawesi Tenggara adalah:e Kantor Pelayanan Pajak;e Bank Indonesia;e Pangkalan TNI Angkatan Laut Kendari;e Pemerintah Kabupaten/Kota;e Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RIe Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara.Bahwa DR. BUHARDIMAN, ST. ,MS. saat itu selaku Plt. Kepala Dinas ESDMProp.

dokumendokumentersebut hanya terkait dengan:e Surat permintaan data Daftar IUP Perusahaan di Provinsi Sulawesi Tenggara;Halaman 324/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.SusTPK/2021/PN.kKdie Surat persetujuan RKAB dari Perusahaan yang mengajukan persetujuan;e Instansi yang biasa meminta data Daftar IUP Perusahaan di Provinsi SulawesiTenggara adalah:o Kantor Pelayanan Pajak;Oo Bank Indonesia;o Pangkalan TNI Angkatan Laut Kendari;Oo Pemerintah Kabupaten/Kota;o Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI;0 Statistik