Kutai Kartanegara tersbut, selanjutnya Kepala Dinas Cipta KaryaKabupaten Kutai Kartanegara dengan surat nomor: 600494.A/593.82/UM/1X/2003 tanggal 30 September 2003 mengajukan permohonan pembebasan HakAtas Tanah di lokasi Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang seluas 50Ha kepada Bupati Kutai Kartanegara.Bahwa dalam rangka pembebasan tanah tersebut dilakukan rapatpermulaan pada tanggal 02 Oktober 2003 di Kantor Dinas Pertanahan untuksosialisasi, yang dihadiri oleh , Asisten Pemerintahan dan Hukum

Kutai Kartanegara tersbut, selanjutnya Kepala Dinas Cipta KaryaKabupaten Kutai Kartanegara dengan surat nomor : 600494.A/593.82/UM/IX/2003 tanggal 30 September 2003 mengajukanpermohonan pembebasan Hak Atas Tanah di lokasi Desa Perjiwa KecamatanTenggarong Seberang seluas 50 Ha kepada Bupati Kutai Kartanegara.Bahwa dalam rangka pembebasan tanah tersebut dilakukan rapatpermulaan pada tanggal 02 Oktober 2003 di Kantor Dinas Pertanahan untuksosialisasi, yang dihadiri oleh, terdakwa sebagai Asisten I Pemerintahan

Kutai Kartanegara tersbut, selanjutnya Kepala Dinas Cipta KaryaKabupaten Kutai Kartanegara dengan surat nomor : 600494.A/593.82/UM/IX/2003 tanggal 30 September 2003 mengajukanpermohonan pembebasan Hak Atas Tanah di lokasi Desa Perjiwa KecamatanTenggarong Seberang seluas 50 Ha kepada Bupati Kutai Kartanegara.Bahwa dalam rangka pembebasan tanah tersebut dilakukan rapatpermulaan pada tanggal 02 Oktober 2003 di Kantor Dinas Pertanahan untuksosialisasi, yang dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Hukum

Selanjutnya ditindaklanjuti dengan Surat Pernyataan Pelepasan HakAtas Tanah Nomor 593.82/1048 tanggal 20 Desember 2006 yangintinya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melepas tanah SertifikatHak Pakai Nomor 1/ Desa Batursari seluas + 44.873 kepadaPerumnas dan berdasarkan SK Kakanwil BPN Jawa Tengahtertanggal 07022013.Bahwa terkait dengan pemanfaatan sekolah dan fasilitas lainnyamerupakan lahan pengganti yang diserahkan oleh Perumnas padaPemerintah Provinsi Jawa Tengah..

dipergunakan untukTower PLN (T.48 T.49).Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 031/08/2004 danSurat Pernyataan Pelepasan Hak Nomor 593.82/1048 tanggal 20 Desember2006, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melepas sebagian tanah SertifikatHak Pakai No. 1/Desa Batursari seluas + 44.873 M?

Selanjutnya ditindaklanjuti dengan Surat Pernyataan Pelepasan HakAtas Tanah Nomor 593.82/1048 tanggal 20 Desember 2006 yangintinya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melepas tanah SertifikatHak Pakai Nomor 1/ Desa Batursari seluas + 44.873 kepadaPerumnas dan berdasarkan SK Kakanwil BPN Jawa Tengahtertanggal 07022013.Bahwa kemudian selanjutnya Tergugat VI membeli sebagian tanahmilik Perumnas, yang sekarang telah displit (dipecah) menjadibeberapa sertipikat untuk digunakan perumahan maupun ruko;Bahwa

Bahwa Judex Facti tersebut tidak memperhatkan fakta yundis yang disampaikanoleh Pemohon Kasasi/Pembanding (dahulu Tergugat Il) melalui buktibukt tertulisyang disampaikan di persidangan yaitu bukti T.IK5 dan bukti T.l7 ;Bahwa berdasarkan Keputusan Gubemur Kepala Daerah Tingkat Jawa BaratNomor 593.82/SK216.S/AGRDA/17786 Tentang Persetujuan Lokasi dan lnTanah Seluas + 5 Ha terletak di Desa Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kotif Depok,Kabupaten Daerah Tingkat I Bogor untuk Pembangunan Pasar Depok LamaPetamburan

menuruthukum, karenanya beralasan untuk diabaikan dalam perkara ini;Menimbang, bahwa selain tidak memiliki nilai atau kekuatan pembuktianmenurut hukum, ternyata pula sidik jari cap jempol dari saudari Ny.NGATMINAH yang terdapat pada Daftar Penerimaan Uang Ganti Rugi tanah yangterletak di Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Karang Pilang Kotamadya DaerahTK II Surabaya yang dibebaskan oleh Komando Wilayah Pertanahan II KomandoUdara IV sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Panitia Pembebasan TanahNomor : PPT/593.82

copy Surat Lurah Liliba, Nomor : Kel.LLB.300/05/2016 tertanggal 07 Januari2016, selanjutnya diberi tanda P9;10.Foto copy Surat Camat Oebobo, Nomor : Kec.Oeb.648/011//2016 tertanggal 05Januari 2016, selanjutnya diberi tanda P10;11.Foto copy Surat Penggugat kepada Camat Oebobo tertanggal 09 November2015, selanjutnya diberi tanda P11;12.Foto copy Surat Camat Oebobo, Nomor : Kec.Oeb.005/3968/2015 tertanggal 29Okober 2015, selanjutnya diberi tanda P12;13.Foto copy Surat Kantor Agraria Kupang, Nomor : 593.82

Foto Copy Surat dari BUPATI KEPALA DAERAHTINGKAT II BULUNGAN Nomor.593.82/316/AGR,tertanggal 19 Maret 1987, yang ditujukan kepadaCamat Tarakan Barat dan tembusannya disampaikankepada Mochtar Idris (Penggugat) tentang keberatanatas bangunan Pabrik Es PT.Samarinda Cendana ColdStorage Cabang Tarakan diatas lahan milik ParaPenggugat, (bukti P17, Foto Copy sesuai dengan aslinya);118.19.Foto Copy Surat No. 593.82/162/CTB/EK/1987,tertanggal 18 Mei 1987, dari Camat Tarakan Barat yangditujukan kepada Bupati

XIII, XV, XVI, XVI dimuka persidangan Pengadilan Negeri Bekasi pada pokoknya atas dalildalil:1.Bahwa Penggugat adalah perusahaan pengembang yang bergerak di bidangpembangunan perumahan, untuk kebutuhan pembangunan perumahandimaksud, Penggugat membutuhkan lahan yang sangat luas, untukpembangunan tahap awal Penggugat merencanakan akan membangunperumahan di daerah Bekasi, Kecamatan Jati Asih, Kelurahan Jatiluhur;Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Prinsip dari Kepala Daerah Tingkat IIBekasi Nomor 593.82

peraturanperundangundangan dan data kepemilikan tanah milik Satia M.Marpaung telah diverifikasi oleh Kantor Pertanahan KabupatenBogor yang merupakan salah satu Panitia Pengadaan Tanah dantelah dinyatakan clean and clear sehingga layak untuk dilakukanpembayaran, maka pada tanggal 29 Nopember 2013 KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku Pengguna Anggarandihadapan Panitia Pengadaan Tanah melakukan pembayaran terhadaptanah tersebut yang dituangkan dalam Surat Pernyataan PelepasanHak Atas Tanah Nomor 593.82

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan UntukKepentingan Umum, menyatakan dengan tegas :Yang berhak atas ganti rugi bertanggungjawab atas segalakerugian dan tuntutan hukum terhadap kebenaran dokumensebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).Bahwa ketentuan sebagaimana tersebut diatas kemudian ditegaskanpula dalam angka 13 Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas TanahNomor 593.82/73/P2T

Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala DaerahTingkat Kalimantan Tengah Nomor: 593.82/295/Pem.Um. tanggal 7Desember 1990 tentang Ijin Lokasi dan Pembebasan Tanah/PembelianUntuk Pembangunan Jalan dan Tapak Pelabuhan oleh Perum TambangBatubara di Kecamatan Benua Lima, Kecamatan Dusun Timur danKecamatan Dusun Hilir Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan, danHal. 9 dari 34 hal. Put.

Tenggarong Seberang Kab.Kutai Kartanegara tersbut, selanjutnya Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten KutaiKartanegara dengan surat nomor : 600494.A/593.82/UM/IX/2003 tanggal 3015September 2003 mengajukan permohonan pembebasan Hak Atas Tanah di lokasi DesaPerjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang seluas 50 Ha kepada Bupati KutaiKartanegara.Bahwa dalam rangka pembebasan tanah tersebut dilakukan rapat permulaanpada tanggal 02 Oktober 2003 di Kantor Dinas Pertanahan untuk sosialisasi, yangdihadiri oleh , Asisten

Tenggarong Seberang Kab.Kutai Kartanegara tersbut, selanjutnya Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten KutaiKartanegara dengan surat nomor : 600494.A/593.82/UM/IX/2003 tanggal 30September 2003 mengajukan permohonan pembebasan Hak Atas Tanah di lokasi DesaPerjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang seluas 50 Ha kepada Bupati KutaiKartanegara.Bahwa dalam rangka pembebasan tanah tersebut dilakukan rapat permulaanpada tanggal 02 Oktober 2003 di Kantor Dinas Pertanahan untuk sosialisasi, yangdihadiri oleh , Asisten

A/593.82/UM/IX/2003 tanggal 30 September 2003mengajukan permohonan pembebasan Hak Atas Tanah di lokasi Desa PerjiwaKecamatan Tenggarong Seberang seluas 50 Ha kepada Bupati Kutai Kartanegara;Bahwa dalam rangka pembebasan tanah tersebut dilakukan rapat permulaan padatanggal 02 Oktober 2003 di Kantor Dinas Pertanahan untuk sosialisasi, yangdihadiri oleh, Asisten Pemerintahan dan Hukum Setkab Kukar, Drs.

tersebutyakni dan ada yang dilakukan diluar pengadilan Bahwa pasal1925 KUH Perdata berbunyi Pengakuan yang dilakukandimuka hakim memberikan suatu bukti yang sempurnaterhadap siapa yang melakukannya baik sendiri maupundengan perantara seorang yang khusus dikuasakan untuk itu Bahwa Mejelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki telah salahpenerapan dan pertimbangan hukumnya, tidak cermat dan telitimemeriksa dan menilai berkas perkara a quo.Bahwa bukti yang ditandai T.1 Surat Pernyataan Kepala DesaWerwaruNo.593.82

Surat tidak silang sengketa No. 593.82/52 tanggal 22 Januari1987 yang di keluarkan oleh Lurah keluarahan Kesawand.

tanda Bukti T22);Buktibukti mana telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup kecual buktiT6, T7, T14,T15, T16, T17, T20, dan T22 copy dari copy ;Menimbang, bahwa dahulu Tergugat sekarang Pelawan untuk menguatkan dalildalilperlawanannya telah mengajukan suratsurat bukti berupa fotocopy surat yang telah diberimaterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan yaitu :1.Fotocopy Surat Kepala Daerah Tingkat II Bekasi , perihal Persetujuan prinsip perumahan an.PT.Karina Buana No.593.82

TIPIKOR No. 23/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn19.20.21.22.23.24.25.tumbuh dan bangunan dalam rangka pengadaan tanah bagipelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di KabupatenToba Samosir Tahun 2011.1 (satu) lembar surat Kepala Dinas Bina Marga Provinsi SumateraUtara Nomor : 593.82 / DBH PE / 5797 / 2010, tanggal 1 Oktober2010 perihal Dukungan Untuk Pembebasan Tanah di Kab. Tobasa.1 (satu) expl surat Direktur Keuangan PT.

TIPIKOR No. 23/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdnmengirimkan surat kepada Bupati Toba Samosir Nomor 593.82/DBHPE/5747/2010 Perihal Dukungan untuk Pembebasan Tanah di KabupatenTobasa. Surat tersebut menyatakan bahwa Dinas Bina Marga ProvinsiSumatera Utara : Memberikan rekomendasi untuk Pelaksanaan Peningkatan Jalan danJembatan pada ruas jalan PorseaTanggaBandar PulauPulau Rakyat diKabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Asahan sepanjang 13,4 KMdengan lebar perkerasan 6 M.

Marapinta Harahap,MM, MAP selaku Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utaramengirimkan surat kepada Bupati Toba Samosir Nomor 593.82/DBHPE/5747/2010 Perihal Dukungan untuk Pembebasan Tanah di KabupatenTobasa.

Marapinta Harahap, MM, MAPselaku Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara mengirimkansurat kepada Bupati Toba Samosir Nomor 593.82/DBHPE/5747/2010Perihal Dukungan untuk Pembebasan Tanah di Kabupaten Tobasa.

Samosir Nomor : 16.a Tahun2011 tentang pembentukan panitia pengadaan tanah bagipelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di KabupatenToba Samosir Tahun 2011.18.1 (satu) Expl Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor: 16.6 Tahun2011 tentang pembentukan tim penilai harga tanah, tanamantumbuh dan bangunan dalam rangka pengadaan tanah bagipelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di KabupatenToba Samosir Tahun 2011.19.1 (satu) lembar surat Kepala Dinas Bina Marga Provinsi SumateraUtara Nomor : 593.82

., yang diberi tanda bukti T.I 14 ;15.Photo Copy surat Bupati kepala Daerah Tingkat IIBadung Nomor: 593.82/3949/T.Pem tanggal 20 Juni1996, yang diberi tanda bukti T.I 15;16.Photo Copy Surat Keputusan Kepala KantorPertanahan Kabupaten Badung Nomor:410.61156/IL/1996, yang diberi tanda bukti T. 16 ;17.Photo Copy surat Perusahaan Air Minum PT. TirtaArtha Buana Mulia No.

Pengadaan/pembebasan tanah untuk pembangunan rumah potong unggas di kelurahan karang joang kecamatan balikpapan utara nomor 593.82/1519/Sekre/2015, tanggal 16 September 2015, riwayat asal usul penguasaan tanah atas nama SELAMAT, surat pernyataan an. SELAMAT tanggal 16 September 2015, berita acara pelepasan hak an. SELAMAT tanggal 17 September 2015;

tanggal 30 Agustus 2013 Perihal TindakLanjut Laporan Rapat Dengar Pendapat Komisi A BidangPemerintahan DPRD Kota Makassar, ditujukan ke WalikotaMakassar: Surat Pemerintah Kota Makassar Sekretarisat Daerah Kota Nomor592.2/842/PTNH/VI/2014 tanggal 10 Juni 2014, Perihal TindakLanjut Permohonan Ganti Rugi Tanah dari ahliwaris Almarhum AndiTau, yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Selatan dan KepalaKantor Pertanahan Kota Makassar; Surat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Sekretaris DaerahNomor 593.82

Tenggarong Seberang Kab.Kutai Kartanegara tersebut, selanjutnya Kepala Dinas Cipta Karya KabupatenKutai Kartanegara dengan surat Nomor : 600494.A/593.82/UM/IX/2003 tanggal30 September 2003 mengajukan permohonan pembebasan Hak Atas Tanah dilokasi Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang seluas 50 Ha kepadaBupati Kutai Kartanegara;Bahwa dalam rangka pembebasan tanah tersebut, pada tanggal 02 Oktober2003 bertempat di Dinas Pertanahan Kab.

Kutai Kartanegara tersebut, selanjutnya Kepala Dinas Cipta KaryaKabupaten Kutai Kartanegara dengan surat Nomor =: 600494.A/593.82/UM/IX/2003 tanggal 30 September 2003 mengajukanpermohonan pembebasan Hak Atas Tanah di lokasi Desa Perjiwa KecamatanTenggarong Seberang seluas 50 Ha kepada Bupati Kutai Kartanegara; Bahwa dalam rangka pembebasan tanah tersebut, pada tanggal 02 Oktober2003 bertempat di Dinas Pertanahan Kab.

Kutai Kartanegara tersebut, selanjutnya Kepala Dinas Cipta KaryaKabupaten Kutai Kartanegara dengan surat nomor =: 600494.A/593.82/UM/IX/2003 tanggal 30 September 2003 mengajukanpermohonan pembebasan Hak Atas Tanah di lokasi Desa Perjiwa KecamatanTenggarong Seberang seluas 50 Ha kepada Bupati Kutai Kartanegara;Bahwa dalam rangka pembebasan tanah tersebut, pada tanggal 02 Oktober2003 bertempat di Dinas Pertanahan Kab.

Bukti T6 Surat Keterangan No. 593.82/306 tanggal 11 Oktober 1994 ;Putusan Perkara Nomor : 144/G/2018/PTUNMDN Halaman 347. Bukti T78. Bukti T89. Bukti T910. Bukti T1011. Bukti T1112. Bukti T1213. Bukti T1314. Bukti T1415. Bukti T1516. Bukti T1617.

Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum 3 (tiga) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHAT) Untuk Kepentingan Swasta yang merupakan alas kepemilikan Penggugat atas hamparan di atas tanah objek perkara dengan rincian sebagai berikut:
   1. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta (berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 03 Desember 1975, Nomor : Ba. 12/10812/75) Nomor 593.82

/817/PHT/1993 tertanggal 28 Januari 1993 atas nama Djamhari/Odah, yang diketahui oleh Nurhasim selaku Kepala Desa Sukamaju Baru dan Yus Ruswandi selaku Camat Cimanggis serta diketahui Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor;