Ditemukan 983 data
15 — 3
atashutang yang ada; 17.Bahwa untuk mengurangi hutanghutang kartu kredittersebut pada bulan Mei 2009 Penggugat merelakansatusatunya sepeda motor pemberian orang tuanyadijual oleh Tergugat seharga Rp. 4.500.000, namun akhirnya uang hasil penjualan sepeda motortersebut tidak disetorkan untuk membayar kartukredit, tetapi diberikan kepada Penggugat sebesarRp. 500.000, dan sisanya tidak diketahui10keberadannya, malahan belakangan Tergugat kreditsepeda motor baru tanpa seijin Penggugat denganalasan untuk mobilitas
46 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Seharusnya yang dijadikan pedomanpenyelesaian perselisihan ini adalah PeraturanPerusahaan yang berlaku pada saat kejadian ;Memperhatikan pertimbangan pertimbangan hukum MajelisHakim Tingkat Pertama tersebut di atas, maka mohon MajelisHakim Agung mencermati akan hal hal yang kurangdiperhatikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaiberikut: Peraturan Perusahaan berdasarkan Surat Pengesahaan dariDinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota SurabayaNo.560/2/6/436.4.14/PP 33/2004 dengan masa berlaku
20Oktober 2004 s/d 20 Oktober 2006:e Pasal 9 ayat 1 huruf (f) angka 8 berbunyi:Pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan dapatdilakukan karena hal hal sebagai berikut:Sebagai tindakan disiplin:Pekerja yang dengan sengaja atau karena kecerobohannyamerusak alat perlengkapan, hasil produksi perusahaanatau kendaraan perusahaan atau mengetahui hal hal yanggenting tapi membiarkannya; Peraturan Perusahaan berdasarkan Surat Pengesahaan dariDinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota SurabayaNo.560/8297
109 — 22
denganDokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPASKPD) Dinas Pendidikan Kota Bontang Tahun Anggaran 2010 Nomor:1.01.1.01.01.17.22.5.2 tanggal O08 November 2010 menjadi sebesar Rp.1.696.745.600, (Satu Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh RatusEmpat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah) dengan Kode Rekening 5 23 05 01.Bahwa terkait dengan Kegiatan Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah berupa KapalLath SMKN 2 Bontang tersebut, sebelum Saksi Drs.
BAKHRUL ULUM (Anggota);b) Surat Keputusan Nomor: 420/016/SK/DISDIK tanggal 25 Februari 2010tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di LingkunganDinas Pendidikan Kota Bontang Tahun Anggaran 2010 yang menunjuk SaksiANWAR SANUSI, M.Pd (Kepala Bidang Pendidikan Menengah) sebagaiPPTK dalam kegiatan Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah berupa Kapal LatihSMKN 2 Bontang;c) Surat Keputusan Nomor: 135 Tahun 2010 tanggal O01 Juli 2010 tentangPengangkatan Panitia/Gugus Tugas Pengadaan (GTP)
Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.Bahwa sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPASKPD) Dinas Pendidikan Kota Bontang Tahun Anggaran 2010Nomor: 1.01.1.01.01.17.22.5.2 tanggal 11 Februari 2010 tersedia anggaran untukProgram Pendidikan Menengah yaitu Kegiatan Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolahberupa Kapal Lath SMKN 2.
Kepala Dinas KotaBontang menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 420/182/SK/DISDIK tanggal 19Agustus 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) diLingkungan Dinas Pendidikan Kota Bontang Tahun Anggaran 2010 yang menunjukTerdakwa ILHAM GANI, M.Pd (Kepala Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah)sebagai PPTK dalam kegiatan Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah berupa KapalLath SMKN 2 Bontang menggantikan saksi ANWAR SANUSI, M.Pd;Bahwa saksi ANWAR SANUSI, M.Pd selaku Plt.
Nyoman Bela P. Atmaja, SH.
Terdakwa:
1.I Gusti Arya Dirawan
2.Hartono
105 — 101
- 1 (satu) buah Spanduk/Banner warna merah yang bertulikan PEMBERHENTIAN AKTIVITAS MOBILITAS PEKERJAAN PROYEK DILUAR LINGKUNGAN BANJAR SUWUNG BATAN KENDAL DAN JALAN MINA UTAMA BERDASARKAN RAPAT WARGA YANG KEBERATAN SILAHKAN HUB KUASA HUKUM WARGA I MADE SUDANA SH. MH ( KRISNA LAW OFFICE ) Jl.
PertemuanKelompok Warga Mina Utama pada tanggal 15/ 28 Juli 2018mengatasnamakan Kelompok Warga Mina Utama dan di cap basahdengan cap Kelompok Warga Mina Utama tanggal 28 Juli 2018.1 (satu) lembar Daftar Hadir Pertemuan Warga Mina Utama tanggal15 Juli 2018.1 (satu) lembar Daftar Hadir Pertemuan Warga Mina Utama tanggal28 Juli 2018.1 (Satu) lembar tanda terima surat undangan tanggal 26 Juli 2018.Dikembalikan kepada KADEK YULIASTAWA.1 (satu) buah Spanduk/Banner warna merah yang bertulikan"PEMBERHENTIAN AKTIVITAS MOBILITAS
ketika mobil dari perusahaan yang akanmelintas di jalan mina utama yang diikuti oleh GUST NGURAHWINDA ARIKA di stop oleh 3 (tiga) orang yang tidak dikenal danmengatakan agar tidak lagi membawa bahan material melintasi jalanmina utama untuk masuk ke dalam proyek dilanjutkan denganpenutupan portal jalan mina utama oleh tiga orang tersebut dan diatasportal pada waktu itu terpasang banner berwarna merah.Bahwa tulisan banner diatas portal penutup jalan mina utama tersebutadalah PEMBERHENTIAN AKTIVITAS MOBILITAS
Sebagaimana surat Kesepakatanterlampir,Bahwa Terdakwa Il mengetahui tentang tentang Bannner yangbertuliskan pemberhentian aktivitas mobilitas pekerjaan proyek diluarlingkungan banjar suwung batan kendal dan ajaln mina uatamaberdasarkan rapat warga yang keberatan silahkan hub kuasa hukumwarga MADE SUDANA SH, MH (KRISNA LAW OFFICE 0O JL.DIPONOGORO NO. 47 HP 08133771845.Bahwa Banner yang isinya pemberhentian aktivitas mobilitas pekerjaanproyek diluar lingkungan banjar Suwung batan kendal dan jalan minauatama
Warga Mina Utama pada tanggal 15/ 28 Juli 2018mengatasnamakan Kelompok Warga Mina Utama dan di cap basahdengan cap Kelompok Warga Mina Utama tanggal 28 Juli 2018. 1 (Satu) lembar Daftar Hadir Pertemuan Warga Mina Utama tanggal15 Juli 2018. 1 (Satu) lembar Daftar Hadir Pertemuan Warga Mina Utama tanggal28 Juli 2018. 1 (Satu) lembar tanda terima surat undangan tanggal 26 Juli 2018.Dikembalikan kepada KADEK YULIASTAWA. 1 (satu) buah Spanduk/Banner warna merah yangbertulikan"PEMBERHENTIAN AKTIVITAS MOBILITAS
47 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
keuangan meliputi :a) Uang Representasi, b) Uang Kehormatan, c) UangKehormatan, d) Tunjangan Kesehatan / Pengobatan, e) UangPaket Sidang, j) Uang Duka, g) Biaya Perjalanan Dinas, h)Biaya Pemeriksaan Kesehatan Tahunan, i) Biaya PenunjangKegiatan ;(2) Disamping hak keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dandisesuaikan dengan PADS dapat disediakan dana untukpembiayaan :a) Pakaian Dinas, b) Tunjangan lainnya Anggota DPRD, c) Lainlain Biaya Pendidikan, d) Dana Asuransi, e) Tunjangan PurnaBhakti, J) Sarana Mobilitas
Biaya Penunjang Kegiatan ;2) Di samping hak keuangan anggota DPRD disediakan dana untukpembiayaanpembiyaan, antara lain :Pakaian Dinas ;Tunjangan Lainnya anggota DPRD ;Lainlain biaya Pendidikan ;Dana Asuransi ;Tunjangan Purna Bhakti ;~ 929 5 DpSarana Mobilitas untuk Pimpinan, Fraksi dan Komisi ;Tunjangan Rumah dinas jabatan Pimpinan DPRD ;soTunjangan Perumahan ;b.
keuangan meliputi :a) Uang Representasi, b) Uang Kehormatan, c) Uang Kehormatan,d) Tunjangan Kesehatan/Pengobatan, e) Uang Paket Sidang, J)Uang Duka, g) Biaya Perjalanan Dinas, h) Biaya PemeriksaanKesehatan Tahunan, i) Biaya Penunjang Kegiatan ;(2) Di samping hak keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dandisesuaikan dengan PADS dapat disediakan dana untukpembiayaan :a) Pakaian Dinas, b) Tunjangan lainnya Anggota DPRD, c) LainlainBiaya Pendidikan, d) Dana Asuransi, e) Tunjangan Purna Bhakti, f)Sarana Mobilitas
ANDI IRMA PURNAMA SARI, SH
Terdakwa:
Fimus Bifel
22 — 11
karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindakpidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpaldengan perbuatannya;Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 ( satu ) Unitsepeda motor Honda Revo tanpa TNKB, 1 (satu) Unit sepeda dayung (Fotosebagaimana dalam berkas Penyidik) oleh karena berdasarkan fakta hukumdipersidangan telah diketahui status kepemilikannya dan selain itu sangat diperlukansebagai sarana untuk bekerja dan mencari nafkah dan juga sebagai mobilitas
SUMINI
14 — 3
maksud Pasal 277 ayat (1) KUHPidana oleh karenanya cukup beralasan dan perlu ada penetapanPengadilan, sehingga Hakim berpendapat patut dan sah untuk mengabulkanpetitum nomor 2 (dua) dari permohonan Pemohon tersebut denganpertimbangan sebagai berikut : Terhadap kebutuhan persesuaian identitas dalam Paspor Pemohonharus segera dilakukan demi terwujudnya tertib administrasi dan agartidak terdapat lagi perbedaan identitas yang berkelanjutan atas diriPemohon di kemudian hari ; Demi mendorong meningkatnya mobilitas
SAMSUL
14 — 3
beralasan dan perlu ada penetapanPengadilan, sehingga Hakim berpendapat patut dan sah untuk mengabulkanpetitum nomor 2 (dua) dari permohonan Pemohon tersebut denganpertimbangan sebagai berikut : Terhadap kebutuhan persesuaian identitas dalam Paspor Pemohonharus segera dilakukan demi terwujudnya tertib administrasi dan agartidak terdapat lagi perbedaan identitas yang berkelanjutan atas diriPemohon di kemudian hari ;Halaman ke 10 dari 12 Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2019/PN Tlg Demi mendorong meningkatnya mobilitas
17 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Wisnu Haryonomelaporkan masalah PHK atas dirinya kepada Dinas Tenaga Kerja danMobilitas Penduduk Kota Surabaya, tidak belum terdapatnya kesepakatanbersama di dalam perundingan di Perantara, kemudian Pegawai PerantaraDinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Surabaya, Propinsi JawaTimur mengeluarkan anjuran atas perkara ini sebagai berikut :1.
28 — 8
Majelis menandatangani danmemberi tanda pada surat bukti tersebut dengan Pm.8 .9 Foto Copi Daftar gaji Pemohon I pada Badan Penanggulangan BencanaDaerah Kota Langsa bulan Mei 2014 sebesar Rp. 2.767.900, yangdikeluarkan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana KotaLangsa pada tanggal 07 Mei 2014, tanpa materai, kemudian Ketua Majelismenandatangani dan memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan Pm.910 Surat Rekomendasi No. 460/576/2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Mobilitas
117 — 41
Objek tanah yang dimaksud PENGGUGAT24dalam Gugatan a quo adalah merupakan hamparan rawa yang memisahkan DesaPematang Lumut dan Desa Pematang Buluh.Sebelumnya rencana pembangunan jalan di lokasi rawa tersebut sangat disambutbaik oleh penduduk sekitar, tokoh masyarakat dan Bapak Sudirman yang pada saatitu sebagai Kepala Desa Pematang Lumut dikarenakan sangat membantu wargasekitar dalam mobilitas sehariharinya.
Merespon sambutan hangat wargasekitar dan untuk mobilitas Pertamina Santa Fe Energy Resources Jabung, Ltd.dalam mencapai lokasi NEB #4, disepakati antara warga sekitar dengan KepalaDesa Pematang Lumut (Bapak Sudirman) dengan Pertamina Santa Fe EnergyResources Jabung, Ltd. secara verbal bahwa hamparan rawa tersebut dapatdibangun jalan yang merupakan jalan desa (fasilitas umum) demi kepentingankedua belah pihak.Bahwa atas sambutan baik tersebut maka pada tahun 1997 dibangun jalan denganmenimbun rawa
WKSdengan masyarakat sekitar serta kelompok tani, maka jalan desa tersebut dilakukan28pelebaran oleh dozer milik WKS di mana PENGGUGAT pada saat itu sebagai salahsatu penunjuk jalan untuk menuntun dozer tersebut, di mana kebutuhan pelebaranjalan ini adalah untuk mobilitas truk logging WKS dalam distribusi kayu hasil mitrakerja sama tersebut, maka bagaimana mungkin jalan yang dibuka oleh PT.
Bahwa sejak awal dibangunnya jalan yang dimaksud adalah sebagaibentuk kesepakatan antara Pertamina Santa Fe Energy Resources Jabung, Ltd.dengan tokoh masyarakat, warga Dusun Gunung Mas serta warga Desa PematangBuluh dan Kepala Desa Pematang Lumut yaitu Bapak Sudirman, dimanakeberadaan jalan ini sangat menopang mobilitas masyarakat sekitar dalam kegiatansehariharinya dan jalan tersebut adalah merupakan fasilitas desa, sejak awalsedangkan untuk jalan diatasnya yang bukan merupakan rawa memang jalantersebut
Gani bin Ainimenyetujuinya dan menyepakatinya begitu juga dengan warga yang terkena jalantersebut ;e Bahwa, weenBahwa, pada tahun 1997 Santa Fe datang mengajukan izin untuk dapatmembangun akses jalan menuju NEB #$ dengan menimbun rawa ;Bahwa, saksi menyambut baik maksud Santa Fe dan mengijinkan Santa Femenimbun rawa tersebut agar terdapat akses antara Gunung Mas denganPematang Buluh ;Bahwa, pada saat itu saksi mengajukan syarat jalan tersebut dapat digunakanoleh warga sekitar dalam mobilitas seharihari
93 — 30
Bahwa untuk mendukung aktifitas dan mobilitas Penggugat dalammenjalankan usaha, Penggugat berkepentingan membeli 4 (empat) unitmobil dengan fasilitas pembiayaan dari Perusahaan Tergugat selakuKreditor.
119 — 74
2000, terdiri dari :Ayat (1) Dalam rangka penyelenggaraan Kegiatan DPRD atas bebananggaran pendapatan dan Belanja Daerah disediakan pembiayaan DPRDsebagai berikut: Uang Representasi Tunjangan Kehormatan Uang Paket Biaya Perjalanan Dinas Pakaian Dinas Biaya Kesehatan Uang DukaAyat (2) Disamping pembiayaan sebagaimana tersebut pada ayat (1)sesuai kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan yang berlakudisediakan pembiayaan untuk :# Dana Penunjang# Tunjangan Kesejahteraan# Rumah Jabatan Pimpinan# Sarana Mobilitas
Kegiatan DPRD atas bebananggaran pendapatan dan Belanja Daerah disediakan pembiayaan DPRDsebagai berikut :oe ofa2 9@Uang RepresentasiTunjangan KehormatanUang PaketBiaya Perjalanan DinasPakaian DinasBiaya KesehatanUang DukaHal 12 dari 30 Halaman Put.No. 45/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.Ayat (2) Disamping pembiayaan sebagaimana tersebut pada ayat (1)sesuai kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan yang berlakudisediakan pembiayaan untuk :# Dana Penunjang# Tunjangan Kesejahteraan# Rumah Jabatan Pimpinan# Sarana Mobilitas
66 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemegang Kas/Bendaharawan agar mengeluarkan Dana Belanja Tidak TersangkaSPMU Nomor 1424/D/RS, tanggal 8 Agustus 2003 untuk panjarpengadaan sarana komunikasi/mobilitas dan penerangan jalan tahun2003, yaitu untuk pengadaan handphone, kendaraan roda dua, saranalampu jalan sebesar Rp. 1.507.000.000,00. Pengeluaran atas dasarSKO Nomor 921/R/229/2003, tanggal 6 Agustus 2003, SPP nomortidak tercantum, tanggal 7 Agustus 2003 diberikan kepada saksiHal. 9 dari 78 hal. Put.
No. 12 PK/Pid.Sus/2007(31)(32)(33)Chandradinata, setelan mendapatkan anggaran mobilitas danpenerangan jalan dana tersebut dikembalikan oleh Bendaharawansebesar Rp. 1.507.000.000,00, tanggal 31 Oktober 2003 ;Terdakwa memerintahkan secara lisan dan berjenjang kepada saksiDrs. Sudirman Majid Sekretaris Daerah, dan kepada saksi Drs. Muh.Irwan Kepala Bagian Keuangan agar saksi Ridwan S. Sos.
PemegangKas/Bendaharawan untuk mengeluarkan Dana Belanja TidakTersangka dengan SPMU Nomor 885/D/RS, tanggal 27 April 2004,untuk biaya pengadaan mobilitas dokter spesialis RSU Dompu,Hal. 17 dari 78 hal. Put. No. 12 PK/Pid.Sus/200710)sejumlah Rp.150.000.000,00. Pengeluaran atas dasar SKO Nomor921/R/181/2004, tanpa tanggal, SPP nomor tidak tercantum, tanggal 20April 2004, dilakukan pengalihan ayat ;Terdakwa memerintahkan Sekretaris Daerah saksi Drs.
Pemegang Kas/Bendaharawan, mengeluarkan Dana Belanja Tidak Tersangka SPMUNomor 1424/D/RS, tanggal 8 Agustus 2003 untuk panjar pengadaansarana komunikasi/mobilitas dan penerangan jalan tahun 2003, yaituuntuk pengadaan handphone, kendaraan roda dua, sarana lampu jalan,sebesar Rp.1.507.000.000,00.
Pemegang Kas/Bendaharawan untuk mengeluarkan Dana Belanja Tidak Tersangkadengan SPMU Nomor 885/D/RS, tanggal 27 April 2004, untuk biayapengadaan mobilitas dokter spesialis RSU Dompu sejumlahRp.150.000.000,00. Pengeluaran atas dasar SKO Nomor 921/R/181/2004, tanpa tanggal, SPP nomor tidak tercantum, tanggal 20 April2004, dilakukan pengalihan ayat ;Hal. 45 dari 78 hal. Put.
Terbanding/Penuntut Umum : AMALIA SARI, SH
95 — 34
Materai dan 6.000.000,00Benda Pos Lainnya4 5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersiahan 3.600.000,00dan Bahan Pembersih 5 5.2.2.01.06Belanja Bahan BakarMinyak/Gas dan Pelumas42.000.000,00 6 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 195.750,007 5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/ Majalah 250.000,008 5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 9.000.000,009 5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku 10.500.000,00Cadang 10 5.2.2.06.01Belanja Cetak30.000.000,00 11 5.2.2.06.02Belanja Penggandaan11.850.000,00 12 5.2.2.08.01Belanja Sewa Mobilitas
, yaitu sebagai berikut : Nilai SPJ Kegiatan Rp.380.721.900,00Nilai Realisasi Belanja Riil Rp.113.447.900,00Selisih Rp.267.274.000,00Selisih tersebut yaitu atas pos pos belanja :KodeNo ; Pos Belanja SelisihRekening1 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3.980.000,002 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai 1.000.000,00dan Benda Pos Lainnya3 5.2.2.03.12 Belanja Dokumentasi 11.200.000,004 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 46.500.000,005 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 7.050.000,006 5.2.2.08.01 Belanja Sewa Mobilitas
Darat 1.000.000,007 5.2.2.08.02 Belanja Mobilitas Air 12.800.000,008 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan 6.000.000,00Minuman Rapat9 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas 163.264.000,0Dalam Daerah 010 5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar 14.480.000,00Daerah267.274.000,0Jumlah 5 Saksi DUDY ISNANDAR selaku PPTK tidak mengetahui adanya kegiatandan tidak pernah saksi DUDY ISNANDAR buat namun uraian kegiatantersebut ada dalam BKU Gabungan aplikasi Simda.
Realisasi Belanja Riil Rp.53.581.500,00Selisih Rp.116.956.500,00Selisih tersebut yaitu atas pospos belanja :Halaman 21 dari 158 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUSTPK/2019/PT PBR Kode ; .No ; Pos Belanja Selisih (Rp)Rekening1 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2.500.000,002 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai 1.800.000,00dan Benda Pos Lainnya3 5.2.2.03.12 Belanja Dokumentasi 8.500.000,004 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 3.675.000,005 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2.500.000,006 5.2.2.08.02 Belanja Mobilitas
Darat 1.000.000,007 5.2.2.08.02 Belanja Mobilitas Air 12.800.000,008 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman 6.000.000,00Rapat9 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam 163.264.000,00Daerah10 5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar 14.480.000,00Daerah Jumlah 267.274.000,00 Saksi DUDY ISNANDAR selaku PPTK tidak mengetahui adanya kegiatan dantidak pernah saksi DUDY ISNANDAR buat namun uraian kegiatan tersebut adadalam BKU Gabungan aplikasi Simda.
33 — 6
Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1104LT170920130039atas nama yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kabupaten Aceh Tengah bertanggal 17, telahbermaSeptember 2013, telah bermaterai cukup, telah dicocokkandengan aslinya di muka sidang dan cocok dengan aslinya,selanjutnya diberi tanda bukti P.3;Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 250/IST/2006 atas nama , yang dikeluarkan olehKepala Dinas Tenaga Kerja Mobilitas Penduduk danPemberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Tengah
37 — 5
Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan seberang Ulu INomor : 137/137/ITV/2000 Tanggal 24 April 2000, bermeterai cukup dan sesuaidengan aslinya (bukti P.2);Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1110/AKUM/CSOKI/2001, yangdikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan KomeringIlir, tanggal 24 Oktober 2001, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 662/AKUM/CSOI/2006, yang dikeluarkanoleh Kantor Catatan Sipil dan Mobilitas
PT. LINTAS BANGUN PERSADA JAVA
Tergugat:
1.PT. INDOMIX SAKTI
2.MASRI HANDAYANI, ISYANA MIFTAKHUL ESA LIIDZILFITRI dan, JACYNDA VALIANT MASYITA
3.OMAR SYARIF selaku Komisaris PT. INDOMIX SAKTI
85 — 17
Perseroan memiliki tiga karakteristikdominan yakni: a) Pertanggungjawaban hanya sebatas sampai pada hartakekayaan asosiasi, b) sifat mobilitas atas hak penyertaan, dan c) prinsippengurusan oleh Organ.3. Bahwa, Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang diberikankedudukan secara mandiri terlepas dari orang perorangan yang ada dalam PTtersebut, PT berkarakteristik sama dengan subjek hukum dalam wujud manusiaalamiah.
86 — 14
denganDokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPASKPD) Dinas Pendidikan Kota Bontang Tahun Anggaran 2010 Nomor:1.01.1.01.01.17.22.5.2 tanggal O08 November 2010 menjadi sebesar Rp.1.696.745.600, (Satu Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh RatusEmpat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah) dengan Kode Rekening 5 23 05 01.Bahwa terkait dengan Kegiatan Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah berupa KapalLath SMKN 2 Bontang tersebut, sebelum Saksi Drs.
BAKHRUL ULUM (Anggota);b) Surat Keputusan Nomor: 420/016/SK/DISDIK tanggal 25 Februari 2010tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di LingkunganDinas Pendidikan Kota Bontang Tahun Anggaran 2010 yang menunjuk SaksiANWAR SANUSI, M.Pd (Kepala Bidang Pendidikan Menengah) sebagaiPPTK dalam kegiatan Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah berupa Kapal LatihSMKN 2 Bontang;c) Surat Keputusan Nomor: 135 Tahun 2010 tanggal 01 Juli 2010 tentangPengangkatan Panitia/Gugus Tugas Pengadaan (GTP)
Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.Bahwa sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPASKPD) Dinas Pendidikan Kota Bontang Tahun Anggaran 2010Nomor: 1.01.1.01.01.17.22.5.2 tanggal 11 Februari 2010 tersedia anggaran untukProgram Pendidikan Menengah yaitu Kegiatan Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolahberupa Kapal Lath SMKN 2. Bontang dengan pagu anggaran sebesarRp.1.870.000.000,.
Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.Bahwa sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPASKPD) Dinas Pendidikan Kota Bontang Tahun Anggaran 2010Nomor: 1.01.1.01.01.17.22.5.2 tanggal 11 Februari 2010 tersedia anggaran untukProgram Pendidikan Menengah yaitu Kegiatan Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolahberupa Kapal Lath SMKN 2.
Kepala Dinas KotaBontang menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 420/182/SK/DISDIK tanggal 19Agustus 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) diLingkungan Dinas Pendidikan Kota Bontang Tahun Anggaran 2010 yang menunjukTerdakwa ILHAM GANI, M.Pd (Kepala Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah)sebagai PPTK dalam kegiatan Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah berupa KapalLath SMKN 2 Bontang menggantikan saksi ANWAR SANUSI, M.Pd;Bahwa saksi ANWAR SANUSI, M.Pd selaku Plt.
PT. Alps Putra Mulia, diwakili oleh Nurdin Hasjim Johanes
Tergugat:
1.Arifin Siregar
2.Aprianto
59 — 46
Kerugian Materil yang sudah dikeluarkan Penggugat, yaitu: akibatkerusakan kendaraan Penggugat sampai dengan saat ini belum bisa dipergunakan/di pakai sejak tanggal 28 Juli 2018 sampai saat ini kuranglebih 11 (Sebelas) bulan, Penggugat harus menyewa mobil untukkeperluan mobilitas pekerjaan, dalam 1 (satu) hari menyewakendaraan adalah sebesar Rp.500.000,(Lima Ratus Ribu Rupiah) x30 hari x 11 (Sebelas) bulan maka menjadi Rp.165.000.000,(SeratusEnam Puluh Lima Juta Rupiah) ditambah dengan biaya perkara