Ditemukan 32350 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-11-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 525 K/TUN/2015
Tanggal 19 Nopember 2015 — SINAH BINTI RIDAN, DKK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI, DKK
52 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 525 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 525 K/TUN/2015Propinsi Jawa Barat Cq.
    Putusan Nomor 525 K/TUN/20152.
    Putusan Nomor 525 K/TUN/20156.10.
    Putusan Nomor 525 K/TUN/2015 Apakah tanah yang dimohonkan sertipikat bebas dari sengketaatau tidak;10.
    Putusan Nomor 525 K/TUN/2015Panitera Pengganti,ttd./ Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 5.000,003. Administrasi Rp 489.000.00Jumlah Rp 500.000,00Untuk salinanMahkamah Agung RIatas nama PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP 19540827 198303 1 002 Halaman 58 dari 58 halaman. Putusan Nomor 525 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-01-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 452 K/TUN/2014
Tanggal 6 Januari 2015 — ZULHAN TONI, B.E, DKK VS KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT, DK
73 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 452 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 452 K/TUN/2014memiliki kKepentingan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 2398/Nagari KotoTangah, Gambar Situasi Nomor 412 tanggal 20 Maret 1981;5.
    Putusan Nomor 452 K/TUN/2014Keputusan Tata Usaha Negara Yang Disengketakan Patut Dinyatakan BatalAtau Tidak Sah:21.
    Putusan Nomor 452 K/TUN/2014dijadikan objek dalam Perkara Tata Usaha Negara, karena objek perkara aquo Tergugat terbitkan sebagai pelaksanaan dari apa yang telahdipertimbangkan oleh suatu putusan Pengadilan perdata yang telahberkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
    Putusan Nomor 452 K/TUN/2014adalah dalam rangka memperjuangkan hak keperdataan Ibunya dansekaligus merupakan wakil dari ibunya Kartina;Oleh karena dalam perkara tersebut Yunilma, Cs berada di pihak yangkalah, maka dengan sendirinya tidak dapat mempertahankan hakkeperdataan dari Kartina.
    Putusan Nomor 452 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 24-06-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 41 PK/TUN/2015
Tanggal 24 Juni 2015 — MAYADI SIKUMBANG vs. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT
68 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 41 PK/TUN/2015
    PUTUSANNomor 41 PK/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara:MAYADI SIKUMBANG, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal Komplek Polda Blok Nomor 2, Balai Baru Padang,pekerjaan Eks.
    Putusan Nomor 41 PK/TUN/2015menjadi siasia dan tidak berarti apabila kelak pengadilan mengabulkangugatan Penggugat, karena kesempatan Penggugat untuk berkarirsebagai Anggota Polri akan hilang;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohon kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Padang agar memberikan putusan sebagaiberikut:A.
    Putusan Nomor 41 PK/TUN/2015 Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor01/G.TUN/2008/PTUNPDG. tanggal 7 Mei 2008 yang dimohonkanbanding; danMengadili Sendiri : Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya; Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara padakedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesarRp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu Rupiah);Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 393K/TUN/2008, tanggal 12 Maret
    Putusan Nomor 41 PK/TUN/2015Peninjauan Kembali diberhentikan dari anggota Polri adalah dirinya, Mertuadari Pemohon Peninjauan Kembali, ST.
    Putusan Nomor 41 PK/TUN/2015Biayabiaya 1. Meterai ............... Rp 6.000,002. Redaksi .............. Rp 5.000,003. Administrasi PK .... Rp2.489.000,00Jumlah ................ Rp2.500.000,00Untuk salinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. ASHADI, S.H.NIP. 220000754Halaman 14 dari 14 halaman. Putusan Nomor 41 PK/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-03-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 121 PK/TUN/2014
Tanggal 4 Maret 2015 — MUHAMMAD ARDY SAID vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, DK
94 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 121 PK/TUN/2014
    /2012, Tanggal20 Februari 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalamperkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali , Ildahulu Termohon Kasasi, Turut Termohon Kasasi / Pembanding,Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi, dengan posita gugatansebagai berikut:halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 121 PK/TUN/20141.
    UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 ;Bahwa berdasarkan point 3.1 diatas Tergugat mempertegas haltersebut dengan mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RINomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang manamengatakan bahwa Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanyaSurat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebuthalaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 121 PK/TUN/2014menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatanatas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu
    Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam tingkatKasasi sebagaimana diuraiakan dalam putusan perkara ini pada halaman20 dari putusan Nomor : 500 K/TUN/2012.
    TUN/2012/PT.TUN. MKS. Tanggal 11 Juni 2012. Dengankeberatan dan argumentasi hukum pemohon yang cukup faktual untukmenunjukkan kelemahan para termohon akan tetapi tidak dipertimbangkanhal ini menunjukkan adanya suatu kehilafan dan kekeliruan Majelis Hakimdalam tingkat kasasi yang menangani perkara ini.b.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP. 220000754 halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 121 PK/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-02-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 112 PK/TUN/2014
Tanggal 27 Februari 2015 — NY. ROSLAILI vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA, DK
30 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 112 PK/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-10-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 61 K/TUN/2009
Tanggal 30 Oktober 2009 — SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN AGAMA RI ; MENTERI AGAMA RI, ; ALMA’ARIF SETAF, SH.,MH,
45 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 61 K/TUN/2009
    No. 61 K /TUN/ 2009dan subyektif, telah memutarbalikkan fakta, bahkan telah sama sekalimelampaui kewajaran akal sehat dan sekaligus bertentangan dengan prinsipkeadilan dalam sistem negara hukum pancasila.
    No. 61 K /TUN/ 2009Adhoc Penyusunan Program Studi Ekonomi dan PerbankanSyariah pada Fakultas Agama Islam (FAI) UniversitasMuhammadiyah Lampung (UML) .
    No. 61 K /TUN/ 2009d.
    No. 61 K /TUN/ 2009PHP.
    No. 61 K /TUN/ 2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-12-2011 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 109 PK/TUN/2010
Tanggal 7 Desember 2011 — GEREJA KRISTEN INDONESIA (GKI) JAWA TIMUR, BLIMBING, MALANG VS MAS KOESLAN, DKK
53 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 109 PK/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-01-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 462 K/TUN/2014
Tanggal 21 Januari 2015 — MUSTIKA HARTIANI, S.Pi. vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU, DK
96 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 462 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 462 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:MUSTIKA HARTIANI, S.Pi., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diJalan Kenanga Komplek Griya Sekumpul Raya I Blok A Nomor 7 Rt. 001,Rw. 001, Indrasari Martapura, pekerjaan Wiraswasta;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;melawan:1 KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU, tempatkedudukan di
    mengadili perkara ini, harus dinyatakan terlebihIl.dahulu siapa yang sah atas tanah sengketa sebelum mengajukan gugatan kePengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, sehingga dalam perkara ini telahterjadi pelanggaran kewenangan tentang juridiksi pengadilan dalam memeriksaperkara ini yang seharusnya pada Pengadilan Negeri Banjarbaru tempat dimanaobjek sengketa berada bukannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasinhal ini juga sesuai dengan yurisprudensi:Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 88/K/TUN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 11-02-2010 — Upload : 03-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 450 K/TUN/2009
Tanggal 11 Februari 2010 — PT. ANUGERAH INDAH, ; KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH,
29 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 450 K/TUN/2009
    PUTUSANNo. 450 K/TUN/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambilputusan sebagai berikut dalam perkara :PT.
    No. 450 K/TUN/2009m? yang di atas namakan PT. Anugerah Indah (Tergugat III) adalahsah dan berdasar hukum ;.
    No. 450 K/TUN/2009Untuk tanah yang terletak di Desa Madegondo Sertipikat Hak GunaBangunan No.72 dengan luas 128.765 m2: dipecah dibagi untuk di atasnamakan kepada Para Penggugat seluas 38.629, 50 m?
    No. 450 K/TUN/2009kasasi sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraSemarang pada tanggal 30 November 2009 No. 52/G/2008/PTUN. Smg.
    No. 450 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-02-2011 — Upload : 15-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29 K/TUN/2011
Tanggal 28 Februari 2011 — BOYKE HANDOKO vs. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH RIAU
33 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 29 K/TUN/2011
    PUTUSANNomor 29 K/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:BOYKE HANDOKO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal AsramaPolres Kuansing, pekerjaan Mantan Anggota POLRI;Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. Muskarbed Tujuh Delapan, S.H.,MH., 2.
    Putusan Nomor 29 K/TUN/2011dituduhkan kepada Penggugat dengan bukti atau saksi yang sebenar benarnyamenurut hukum;b) Bahwa atasan Penggugat dalam memutuskan hukuman disiplin adalah tanpamempertimbangkan situasi dan kondisi ketika pelanggaran itu terjadi dan tanpamenjunjung tinggi hak asasi kemanusiaan, yang sebenarnya sidang disiplintidak perlu dilakukan;15. Bahwa setelah terbitnya putusan Komisi Kode Etik Profesi POLRI No. Pol.
    Putusan Nomor 29 K/TUN/20114.3 Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanNO.Pol:Skep/243/I/2009 tertanggal 4 September 2009 tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas Boyke Handoko (Penggugat);Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan Penggugat padakedudukan semula atau yang setara dengan itu;5.
    Putusan Nomor 29 K/TUN/2011b Apabila ada keberatan dari terhukum, maka putusan hukuman mulaiberlakusejak tanggal putusan atas keberatan itu diputuskan."
    Putusan Nomor 29 K/TUN/2011
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-06-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 133 K/TUN/2011.-
Tanggal 21 Juni 2011 — AGUNG PAMBUDI, dkk vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO, dkk
45 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 133 K/TUN/2011.-
    No. 133 K/TUN/2011.hukum tindakan Tergugat telah memenuhi unsur Pasal 53 ayat 2 hurup(a) UndangUndang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara Jo.
    No. 133 K/TUN/2011.Bahwa oleh karena sengketa a quo merupakan kompetensi PengadilanNegeri, maka sudah selayaknya dan berdasar pada hukum gugatanPenggugat dan Il harus dinyatakan untuk tidak dapat diterima ;3.
    No. 133 K/TUN/2011.dan 2 UU. No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokokAgraria jo. Pasal 3 ayat 2 PP. No. 10 Tahun 1961 tentang PendaftaranTanah.
    No. 88 K/TUN/1993 tanggal 991994 dan No. 93 K/TUN/1996 tanggal 2421998 yang menjadi dasar PT.TUN Surabaya tersebut adalah tidak tepat dan tidak relevan untuk dijadikandasar dalam pertimbangan memutus perkara a quo.
    No. 133 K/TUN/2011.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 16-02-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 153 PK/TUN/2015
Tanggal 16 Februari 2016 — GUBERNUR ACEH vs. SYUKRI IBRAHIM
75 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 153 PK/TUN/2015
    ARTHA NUSA TRADA, Nomor FIN/DIR/03/XII/201 2,tanggal 3 Desember 2012, perihal Peningkatan Modal Saham, yangditujukan kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah PembangunanAceh ;Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 153 PK/TUN/2015h.
    Konsultan ;=Jasa/Tenaga Kerja dan Pengamanan ;Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 153 PK/TUN/201513.14.s. Pelabuhan dan Dermaga ;alPengadaan Barang dan Jasa ;u. Survey ;v. Jasa Pengiriman Barang ;w. Distributor ;x. Asuransi ;y. Garmen ;Geothermal Panas Bumi ;aa. Travel, dan ;bb.
    TUN Medan sebagaiPengadilan Tingkat Pertama untuk menyelesaikan perkara a quo.Dengan demikian pertimbangan Keputusan PTUN Banda Aceh yang diambilalih oleh PT TUN Medan ini merupakan Keputusan yang melampaui bataskewenangannya karena PTUN Banda Aceh bukan Pengadilan TingkatPertama untuk memeriksa dan memutuskan perkara sengketa bandingadministratif.4.
    /2015Peradilan TUN adalah merupakan keputusan yang tidak sesuai danbertentangan dengan hukum acara peradilan TUN sebagaimana telahdiuraikan diatas.Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim PTUN Banda Aceh padahal. 51 dan 52 yang berpendapat bahwa tidak adanya suratpemberhentian sementara dan sidang yang diadakan pada pengawasterhadapa Penggugat sehingga Majelis Hakim berkesimpulan penerbitanobjek sengketa A quo felah cacat prosedur.Pertimbangan Majelis Hakim tersebut bila dinubungkan dengan PeraturanDaerah
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SHNIP : 220 000 754Halaman 28 dari 28 halaman Putusan Nomor 153 PK/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 16-08-2022 — Upload : 10-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 154 PK/TUN/2022
Tanggal 16 Agustus 2022 — JUMAIYAH vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN
44 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 154 PK/TUN/2022
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 17-07-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 252 K/TUN/2014
Tanggal 17 Juli 2014 — PT. PAPUAN RIMBA NALIK VS BUPATI YAHUKIMO, DK
139 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 252 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 252 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PT.
    Putusan Nomor 252 K/TUN/201412930, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 188.55/88/BY/2014 tanggal 4 April 2014;Il. PT. OBIO INDO ENERGI, tempat kedudukan di The PlazaOffice Tower Lantai 38, Jalan M.H. Thamrin Kav. 2830,Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh:1.Ir.
    OBJEK SENGKETA;1.Bahwa gugatan Tata Usaha Negara (TUN) ini adalah mengenaiperbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Surat KeputusanBupati Nomor 129 Tahun 2012 bertanggal 4 Oktober 2012tentang Persetujuan lIzin Usaha Pertambangan Eksplorasikepada PT.
    Putusan Nomor 252 K/TUN/2014melewati batas waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan kePengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);Terdapat perbedaan yang nyata mengenai luas areal pertambanganPenggugat antara apa yang ditetapbkan dalam Keputusan BupatiKabupaten Yahukimo Provinsi Papua Nomor 500/042kRek/2010,tanggal 12 Oktober 2010 dengan apa yang dalilkan dalam Gugatan;.
    Putusan Nomor 252 K/TUN/2014Menolak permohonan penundaan Penggugat;DALAM EKSEPSI:Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA:1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-10-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 108 PK/TUN/2011
Tanggal 12 Oktober 2011 — PT. PERTAMINA (PERSERO), vs PT. SONATI CONTRACTORS Ltd,
104 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 108 PK/TUN/2011
    PUTUSANNo. 108 PK/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam Peninjauan Kembali telah mengambilputusan sebagai berikut dalam perkara :PT.
    No. 108 PK/TUN/201112prosedurial maupun substansial, sehinggakarenanya harus dinyatakan batal.
    No. 108 PK/TUN/2011telah dengan jelas dan tegas memberikan pertimbangantentang fakta hukum mengenai peralihan hak atas tanahSHGB Nomor 263/Kuningan Barat dari TERMOHON PKkepada PEMOHON PK.
    No. 108 PK/TUN/20112020memproses penerbitan Sertifikat Hak Milik yang telahdimohonkan TERMOHON PK.Bahwa dengan amar Putusan TUN seperti itu, Judex Factiedan Judex Juris telah memberi hak atas tanah kepadaTERMOHON PK melebihi luas tanah yang dimohon dalamgugatannya, in casu setidaknya Putusan TUN memberi dasaryuridis bagi TERMOHON PK untuk memproses pendaftaranhak atas tanahnya yang hanya seluas 3.935 M?
    No. 108 PK/TUN/201122221213141516Bahwa mengenai hal itu telah menjadi Yurisprudensi tetap MARI (vide: PutusanMARI Nomor 84K/TUN/1999 bertanggal 14 Desember 2000), bahwa :"Sertifikat GB dinyatakan batal karena disebabkan ketidaktelitianketidakcermatan Tergugat ... waktu menerbitkan Gambar Situasi sebagaipenerbitan HGB dimaksud. Demikian pula hasil pemeriksaan setempat ternyatatanah sengketa dibatasi oleh milik PT. X dan masih digarap oleh Penggugat danpajaknya dibayar oleh Penggugat.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-12-2014 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 101 PK/TUN/2014
Tanggal 4 Desember 2014 — BUPATI WAKATOBI vs. HUSMA, S.Pd, DKK
95 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 101 PK/TUN/2014
    Putusan Nomor 101 PK/TUN/20147.
    Putusan Nomor 101 PK/TUN/2014penilai terdiri dari Pengawas Sekolah/Madrasah dibentuk oleh Diknas(Vide Keterangan Saksi 1(satu) Tergugat) ;3.
    Bahwa berdasarkan uraian Pemohon tersebut diatas, maka terbukti MajelisHakim Agung yang memutus perkara dalam tingkat Kasasi No. 225K/TUN/2013 tanggal 10 Juni 2013 telah terjadi kekhilafan atau suatuHalaman 14 dari 16 halaman.
    Putusan Nomor 101 PK/TUN/2014kekeliruan yang nyata sebagaimana diatur dalam Pasal 67 huruf f UndangUndang Nomor. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung untuk ituberalasan hukum menyatakan mengabulkan Permohonan PemohonPeninjauan kembali dan membatalkan putusan Kasasi No. 225 K/TUN/2013,tanggal 10 Juni 2013 (Vide Yuris Prudensi MA No. 28 PK/TUN/2005) ;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat
    Putusan Nomor 101 PK/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 09-06-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 143 K/TUN/2016
Tanggal 9 Juni 2016 — Drs. M.T. SYAHLAN S SARANANI. S.H., M.Si vs. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI TENGGARA, DKK
68 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 143 K/TUN/2016
    PUTUSANNomor 143 K/TUN/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:Drs. M.T. SYAHLAN S SARANANI.
    Putusan Nomor 143 K/TUN/2016Dalam Eksepsi : Menerima Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat tersebut;Dalam Pokok Perkara:1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;2.
    Putusan Nomor 143 K/TUN/2016Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari.
    Putusan Nomor 143 K/TUN/2016dengan tanah miliknya, sedangkan Termohon Kasasi Ill menyatakansebaliknya, bahwa tanah pada sertifikat objek sengketa adalah miliknya;Bahwa sebelum menguji objek sengketa perlu terlebin dahulu kejelasantentang kepemilikan lahan objek sengketa.
    Putusan Nomor 143 K/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 11-05-2011 — Upload : 07-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 344 K/TUN/2009
Tanggal 11 Mei 2011 — SIKAYAH, S.Pd, ; BUPATI KENDAL,
39 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 344 K/TUN/2009
    No. 344 K/TUN/2009Duduk Perkara1.Bahwa Penggugat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Tengah No.813.2/10279/1985 tanggal 25 Juni 1985 sebagai Guru Sekolah Dasar NegeriDalam Kabupaten Kendal, dengan Surat Keputusan Gubernur KDH Tk.
    No. 344 K/TUN/2009melanggar AAUPB yaitu azas kesewenangwenangan tidak cermat, untuk ituputusan Bupati Kendal dibatalkan;8.
    No. 344 K/TUN/20095. Menghukum Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkaraini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata UsahaNegara Semarang telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 21 Januari2009 Nomor : 42/G/2008/PTUN.SMG, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;2.
    No. 344 K/TUN/2009UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 jo.
    No. 344 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-02-2011 — Upload : 11-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 10 K/TUN/2011
Tanggal 22 Februari 2011 — IDA BAGUS GEDE ARTHANA, vs KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BALI, dkk
30 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 10 K/TUN/2011
    PUTUSANNomor 10 K/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :IDA BAGUS GEDE ARTHANA, Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Seniman, bertempat tinggal di Jalan Veteran Nomor 69, KotaDenpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada : INYOMAN JAYA, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Advokat/PenasihatHukum, berkantor di Jalan Tukad Yeh Aya Nomor 129 B, Renon, KotaDenpasar
    Nomor 10 K/TUN/20115 Bahwa bila mengacu pada Asas Kepatutan dan rasa keadilan semestinya TergugatI dan Tergugat II seharusnya wajib mengikuti perkembangan perkara sertabagaimana status tanah sengketa dengan Sertipikat Hak Milik (SHM ) Nomor9160/Kelurahan Jimbaran tertanggal 30 Mei 2002, Surat Ukur Nomor2815/2002, tanggal 20 Mei 2002, Luas : 26.240 M?
    Nomor 10 K/TUN/20111414mengadili, serta memutus perkara tersebut.
    Nomor 10 K/TUN/20111616tentang Pendaftaran Tanah, yang telah secara tegas dikatakanbahwa Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukanpendaftaran peralihan hak ataupembebanan hak, jika salah satu syarat di bawah ini tidakdipenuhi : yaitu tanah yang bersangkutan merupakan obyeksengketa di Pengadilan.
    Nomor 10 K/TUN/20112020
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-02-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 418 K/TUN/2010
Tanggal 23 Februari 2011 — MAULI HUTAGAOL, dkk vs BUPATI ROKAN HILIR,
38 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 418 K/TUN/2010
    No. 418 K/TUN/2010Kepala DesaKesumbo Ampai Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalisdengan Reg.
    No. 418 K/TUN/201013.
    No. 418 K/TUN/20102009 tentang perubahan kedua Undang Undang PengadilanTata Usaha Negara yang kemudian pertimbangan hukum inidiambil alih dan menjadikan pertimbangan hukum MajelisHakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan.
    No. 418 K/TUN/20102.
    No. 418K/TUN/2010Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.H. Imam Soebechi, S.H., M.H.ttd. Dr.Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A.Biaya BiayaPanitera Pengganti,1M ie t e r BO fo xsmesoetseummee Rp. 6.000, ttd.2R@ ad a K Soil O eitisssess wisn ms Rp. 5.000, Subur MS, S.H., M.H.3. AdministraSi ...........4. Rp. 489.000, Jumlah = Rp. 500.000, Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.1I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. 220000754Hal. 12 dari 9 hal. Put. No. 418K/TUN/2010