Ditemukan 583726 data
359 — 313 — Berkekuatan Hukum Tetap
3278K/PDT/2000
.: 3278 K / Pdt / 2000.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusansebagai berikut dalam perkara :ISWANDAR RIANTO, beralamat di Jalan BalongsariBlok 1 H/ 1 Surabaya, Pemohon Kasasi, dahuluPenggugat Pembanding ;melawan :NY.
Pemohon Kasasi diajukanpermohonan kasasi pada tanggal 21 Desember 1999 sebagaimana ternyata dariakte pernyataan kasasi No.291/Pdt.G/1996/PN.Surabaya yang dibuat olehPanitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan mana kemudian disertai olehmemori kasasi yang diajukan secara tertulis yang memuat alasanalasan yangditerima...........diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Desember1999 ;Bahwa setelah itu oleh Tergugat Terbanding / Termohon Kasasi yangpada tanggal 18 Januari 2000
17 — 0
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun /6 Januari 2000 ;4. Jenis kelamin : Laki-laki ;5. Kebangsaan : Indonesia ;6. Tempat tinggal : Desa Bangun Sari Baru Dusun V Gang Mawar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang7. Agama : Kristen 8. Pekerjaan : Mahasiswa
109 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
1720K/PDT/2000
31 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
2289K/PDT/2000
59 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
05G/HUM/2000
11 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
1828K/PDT/2000
27 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
1385K/PDT/2000
35 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
460K/TUN/2000
Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkaraini sebesar Rp. 90.000, (sembilan puluh ribu rupiah) ;Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat telah dibatalkan olehPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan putusannya tanggal 9 Agustus2000 No. 09/BDG.G.JB/PTTUNMDN/2000 yang amarnya berbuntyi sebagai berikut :Memutuskan Menerima permohonan banding dari Tergugat Pembanding ;Mengadili Sendiri : Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi No.06/G/TUN
/1999/ P.TUNJBI tanggal 20 Desember 1999 ; Menolak gugatan Penggugat Terbanding untuk seluruhnya ; Membebankan biaya sengketa kepada Penggugat Terbanding padakedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah) ;Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak padatanggal 26 September 2000 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraankuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 September 1999 diajukanpermohonan kasasi
secara lisan pada tanggal 5 Oktober 2000 sebagaimana ternyata dariakte permohonan kasasi No. 04/K/TUN/2000/PTUN.JBI (06/G/TUN/1999/PTUN.JBDyang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, permohonan manakemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasanalasan yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 18 Oktober 2000 ;Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 19 Oktober 2000telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Penggugat
/Terbanding kemudian diajukanjawaban memori kasasi pada tanggal 19 Nopember 2000 ;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telahdiberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dandengan cara yang ditentukan dalam undangundang, maka oleh karena itu permohonankasasi dari Pemohon Kasasi tersebut formal dapat diterima ;Menimbang.....6Menimbang, bahwa keberatankeberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalammemori kasasinya tersebut pada pokoknya
) Surat KeputusanWalikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Jambi Nomor 37 tahun 1998tentang izin trayek angkutan kota yang tergabung dalam PO.Neltha PrimaUtama;Bahwa untuk dapat melaksanakan/merealisasikan izin trayek harus didahuluidengan adanya surat izin pembelian kendaraan, jadi bagaimana dapatmelaksanakan izin trayek jika izin pembelian kendaraan dicabut (dalam halini Pemohon kasasi telah ajukan keberatan /gugatan dan telah sampai padatahap kasasi yaitu perkara kasasi register Nomor 136 K/TUN/2000
47 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
586K/Pdt/2000
36 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
552PK/PDT/2000
April 1999 No.2064K / Pdt / 1997 diberitahukan kepada Pemohon peninjauankembali dahuluPemohon Kasasi pada tanggal 3 Nopember 1999 kemudian terhadapnya olehPemohon Peninjauankembali dahulu Pemohon Kasasi, berdasarkan surat kuasakhusus tanggal 25 Nopember 1999 diajukan permohonan peninjauankembalisecara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 8 April 2000kemudian disusul dengan memori alasanalasannya yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 April 2000
89 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
172K/TUN/2000
- Tentang : Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
17 Tahun 2000
Pembangunan dimulai padabulan Oktober 2000 dan selesai untuk digunakan pada bulan Maret 2001. Penyusutan atas harga perolehan bangunangedung tersebut dimulai pada bulan Maret tahun pajak 2001.Contoh 2.Sebuah mesin yang dibeli dan ditempatkan pada bulan Juli 2000 dengan harga perolehan sebesar Rp 100.000.000,00.Masa manfaat dari mesin tersebut adalah 4 (empat) tahun.
Perkebunan tersebut mulaimenghasilkan (panen) pada tahun 2000.
, misalnya sebesar Rp 1.000.000,00.Apabila dalam bulan September 2000 diterbitkan keputusan pengurangan angsuran pajak menjadi nihil, sehinggaangsuran pajak sejak bulan Oktober sampai dengan Desember 2000 menjadi nihil, maka besarnya angsuran pajakyang harus dibayar Wajib Pajak setiap bulan untuk bulan Januari dan Pebruari 2001 tetap sama dengan angsuranbulan Desember, yaitu nihil.Ayat (3)Cukup jelasAyat (4)Apabila dalam tahun berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu
dan pajak yangdibayar atau terutang di luar negeri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 24, maka besarnya angsuran pajak bulananPT X tahun 2001 = 1/12 x Rp 11.000.000,00 = Rp 916.666,67 (dibulatkan Rp 916.666,00).Contoh 2:Penghasilan teratur Wajib Pajak A dari usaha dagang dalam tahun 2000 Rp 48.000.000/00 dan penghasilan tidakteratur dari mengontrakkan rumah selama 3 Giga) tahun yang dibayar sekaligus pada tahun 2000 sebesar Rp72.000.000,00.
PT Byang bergerak di bidang produksi benang dalam tahun 2000 membayar angsuran bulanan sebesar Rp 15.000.000,00.Dalam bulan Juni 2000 pabrik milik PT B terbakar, oleh karena itu berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajakmulai bulan Juli 2000 angsuran bulanan PT B dapat disesuaikan menjadi lebih kecil dari Rp 15.000.000,00.Sebaliknya apabila PT B mengalami peningkatan usaha, misalnya adanya peningkatan penjualan dan diperkirakanPenghasilan Kena Pajaknya akan lebih besar dibandingkan denga'n tahun
21 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
3721K/PDT/2000
17 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
3498K/PDT/2000
- Tentang : Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
18 Tahun 2000
Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telahdiubah terakhir dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);3.
Undangundang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, TambahanLembaran Negara Nomor 3985);4.
tidak dapat diketahui dengan pasti, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan unluk penyerahanyang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Pengusaha yang dikenakan Pajak Penghasilan denganmenggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Nomor 8Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 17Tahun 2000
Perubahan Kedua Undangundang Pajak Pertambahan NilaiTahun 1984.PASAL IIIUndangundang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undangundang ini dengan penempatannya dalamLembaran Negara Republik Indonesia.Disahkan di Jakartapada tanggal 2 Agustus 2000PRESIDEN REPUBUK INDONESIA,ttdABDURRAHMAN WAHIDDiundangkan di Jakartapada tanggai 2 Agustus 2000SEKRETARIS NEGARAREPUBLIK INDONESIA,ttdDJOHAN EFFENDILEMBARAN NEGA RA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000
kewajibannya,d. kurang memberikan kepastian hukum serta kurang sederhana.Untuk itu dalam rangka menampung perkembangan dunia usaha dipandang perlu penyempurnaan peraturanperundangundangan perpajakan dengan menitikberatkan pada peningkatan :a. asas keadilan,b. asas kepastian hukum,c. asas legalitas, dand. asas kesederhanaan.Berlandaskan pada halhal tersebut di atas, maka sasaran yang ingin diwujudkan dalam pelaksanaan perubahanUndangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Tahun 2000
- Tentang : Rahasia Dagang
30 Tahun 2000
sidang dilakukan secara tertutup.BAB XIKETENTUAN PENUTUPPasal 19Undangundang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undangundang ini denganpenempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.Disahkan di Jakartapada tanggal 20 Desember 2000PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,ttdABDURRAHMAN WAHIDDiundangkan di Jakartapada tanggal 20 Desember 2000SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,ttdDJOHAN EFFENDILEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000
156 — 140 — Berkekuatan Hukum Tetap
510K/PDT/2000
24 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
2424K/PDT/2000
52 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
13PK/TUN/2000
memuat alasanalasan yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 22Nopember 1999 (hari itu juga) ;bahwa setelah itu oleh Para Termohon Kasasi/Tergugat dan Tergugat IIIntervensi/para Pembanding yang pada tanggal 2 Desember 1999 telahdiberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Permohon Kasasi/Penggugat /Terbanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masingmasing pada tanggal 3 Januari 2000
dan 4 Januari 2000 ;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebutformal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali/ Penggugat /Terbanding dalam memori peninjauan kembalitersebut pada pokoknya ialah:1.
No. 13 PK/TUN/2000
82 — 12
Lahir : 17 Tahun / 01 Agustus 2000;Jenis Kelamin : Laki-laki;Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat Tinggal : Jalan Masda Adi Sucipto Rt/Rw 020/006 Kel. Parit Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung;Agama : Islam;Pekerjaan : Belum Bekerja;Pendidikan : SD (belum tamat);
Lahir : 17 Tahun /01 Agustus 2000;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kebangsaan /Kewarganegaraan =: Indonesia;Tempat Tinggal : Jalan Masda Adi Sucipto Rt/Rw 020/006Kel. Parit Kecamatan TanjungpandanKabupaten Belitung;Agama : Islam;Pekerjaan : Belum Bekerja;Pendidikan : SD (belum tamat);Anak ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sejaktanggal 15 Oktober 2017 sampai dengan sekarang;Dimuka persidangan anak didampingi oleh Penasehat Hukum denganpenetapan Nomor :15/Pid.SusAnak/2017/PN Tdn Sdr.
memperhatikan Pembelaan ataupun permohonan dariAnak/Penasehat Hukum Anak dipersidangan secara lisan yang menyatakanmohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perobuatannya danberjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;Menimbang, bahwa anak diajukan kedepan persidangan olehPenuntut Umum dengan didakwa melakukan tindak pidana dalam suratdakwaannya, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :Dakwaan:mannan Bahwa ia Anak RIZKI BIN YUSPENDIselaku anak sebagaimanakutipan akta Kelahiran Nomor : 1469/UM/2000