Majalan Varia Peradilan Tahun XlNomor 144 September 1997, h. 5062); (hal 17 dan 18)Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dinyatakan terbuktidan perbuatan Terdakwa a quo bukan merupakan tindak pidana, makaTerdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum sebagaimana diaturPasal 191 ayat (2) Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KitabHukum Acara Pidana (KUHAP); (Hal 18)Tanggapan Penuntut Umum:Hal. 4 dari 9 hal. Put.

telah kami buktikan bahwa putusanyang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo adalah putusanbebas yang tidak murni, untuk itu adalah tepat kami menempuh upaya hukumkasasi.Berdasarkan uraianuraian kami pada butir dan Il di atas telah menjadijelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah tidak menerapkanatau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dan mengadilitidak dilaksanakan sebagaimana cara yang ditentukan oleh Undangundang,sehingga menyebabkan Terdakwa dilepaskan

diterapkansebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurutketentuan Undangundang, dan apakah Pengadilan telah melampaui bataswewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat 1 UndangUndang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan

tunduk pada peradilan perdata dan tidak dapat diperiksasecara pidana dan untuk menyelesaikannya seharusnya para pihak yang merasakepentingan hukumnya dirugikan oleh pihak lain mengajukan Gugatan Perdata kepengadilan ;Bahwa ternyata pula bahwa terhadap perkara a quo belum pernah diajukan GugatanPerdata ke pengadilan ;Menimbang, bahwa karena pokok sengketa perkara ini tidak dapatdiselesaikan secara pidana maka meskipun Terdakwa terbukti melakukan perbuatanyang didakwakan kepadanya namun Terdakwa harus dilepaskan

dari segala tuntutanhukum (onslag van alle rechtvervolging) ;Menimbang, bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum,maka hak Terdakwa harus dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan dan harkatserta martabatnya seperti sedia kala sehingga adalah patut dan berdasarkan hukumjika biaya perkara a quo dibebankan kepada negara yang besarnya sebagaimanadalam diktum putusan ini ;Mengingat, ketentuan pasal Pasal 2 jo Pasal 6 ayat (1) huruf b dari PerpuNomor 51/PRP/1960 tentang Larangan Pemakaian

;Bahwa tugas pokok dan fungsi Panitia Pengadaan Tanah sesuai dengan SKBupati Kapuas Hulu Nomor 24 Tahun 2006 tanggal 15 Februari 2006 adalahsebagai berikut :1.Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan,tanaman, dan bendabenda lain yang ada kaitannya dengan tanah yanghak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan ;Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang hak atasnyaakan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya ;Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti kerugian

atas tanah yang hakatasnya akan dilepaskan atau diserahkan ;Hal. 6 dari 64 hal.

Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan,tanaman, dan bendabenda lain yang ada kaitannya dengan tanah yanghak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan ;2. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang hak atasnyaakan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya ;3. Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti kerugian atas tanah yang hakatasnya akan dilepaskan atau diserahkan ;4.

tugastugas Panitia Pengadaan Tanah sesuai dengan ketentuanPerpres Nomor 36 Tahun 2005 tanggal 03 Mei 2005 tentang PengadaanTanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, adalah :12.Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan,tanaman, dan bendabenda lain yang ada kaitannya dengan tanah yanghak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan ;Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang hak atasnyaakan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya ;Hal. 20

Bahwa Panitia Pengadaan Tanah Pememerintah Daerah KabupatenKapuas Hulu tidak melaksanakan tugas menaksir dan mengusulkanbesarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan ataudiserahkan.

Menetapkan Tanah Sengketa telah dilepaskan oleh Penggugat untuk kepentingan fasilitas umum (Fasum ) berupa halaman sekolah SMP Negeri 1 Sukodono-Lumajang dengan di ganti secara di bawah tangan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan Tanah Ganjaran Kades sebagai Tanah Pengganti terletak di Kabupaten Lumajang Kecamatan Sukodono, Desa Karangsari, dengan ciri ciri : - C Desa nomor: 1 a.n. Tanah Ganjaran Kades yang terletak pada Persil 64 Klas. S. 1.

Abdulah Fatah yang berasal dari almSINGOLEKSONO ;4 Menetapkan Tanah Sengketa telah dilepaskan oleh Penggugat untukkepentingan fasilitas umum ( FASUM ) berupa halaman sekolah SMPNegeri 1 Sukodono Lumajang dengan di ganti secara di bawah tangan14oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan TANAH GANJARANKADES sebagai TANAH PENGGANTI terletak di Kabupaten LumajangKecamatan Sukodono, Desa Karangsari, dengan ciri ciri : C Desa nomor: 1 a.n. Tanah Ganjaran Kades yang terletak pada Persil 64Klas. S. 1.

Abdullah Fatah yang dilepaskan haknya oleh Penggugat sudahdiganti secara dibawah tangan dengan Tanah Ganjaran Kades Karangsari, akantetapi hingga saat ini Pemerintah Desa Karangsari belum menerima ganti tanahsawah dengan luas dan klas tanah yang sama dengan Tanah Ganjaran DesaKarangsari.4 Bahwa Tanah Pengganti yakni Tanah Kas Kepala Desa Karangsari hingga saatini dikuasai dan dikerjakan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IIberdasarkan atas hibah dari P darmo H.

S.Iluas 2.500 M2, hak milik tanah tersebut dilepaskan dan menjadi tanah yang langsungdikuasai oleh Negera, dan selain bukti tersebut dipersidangan saksi yang diajukan olehTergugat I, yaitu saksi Bronto Susanto, Aptnh dan Saksi Teguh Sentosa, yang keduanyaadalah pegawai di BPN Lumajang, dipersidangan telah menerangkan bahwa tanahobyek sengketa telah dilepaskan haknya oleh Penggugat dan tanah obyek sengketatersebut sekarang telah dipergunakan untuk menjadi Halaman Sekolah SMP Negeri ISukodono dan tanah

Abdurochman.Menimbang, bahwa Tanah Ganjaran Kepala Desa atau Tanah Pengganti tersebutmerupakan tanah yang semestinya menjadi hak milik dari Penggugat sebagai penukaratas tanah hak miliknya yang telah dilepaskan kepada Pemerintah Kabupaten Lumajanguntuk digunakan sebagai fasilitas umum yaitu halaman sekolah SMP Negeri 1 Sukodonoternyata dikuasai dan dikerjakan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IIberdasarkan Hibah dari Almarhum P. Darmo H.

Abdulah Fatah yang berasal dari AlmSingoleksono.4 Menetapkan Tanah Sengketa telah dilepaskan oleh Penggugat untuk kepentinganfasilitas umum (Fasum ) berupa halaman sekolah SMP Negeri 1 SukodonoLumajang dengan di ganti secara di bawah tangan oleh Pemerintah KabupatenLumajang dengan Tanah Ganjaran Kades sebagai Tanah Pengganti terletak diHalaman 55 dari 58 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2014/PN.Lmj56Kabupaten Lumajang Kecamatan Sukodono, Desa Karangsari, dengan ciri cirl : C Desa nomor: a.n.

Menetapkan Anak yang bernama LODEWIJK RAYNOLD LATURIUW yang diasuh Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 sudah diambil alih oleh pihak keluarga Tergugat, maka pihak Penggugat dilepaskan tanggung jawab dan hal apapun yang akan timbul di masa depan termasuk di dalamnya Hak Waris;

Sehubungan Anak pertama (LODEVVUK RAYNOLD LATURIUW)sudah diambil alin oleh pihak keluarga Tergugat, maka pihakPenggugat dilepaskan tanggung jawab dan hal apapun yang akantimbul di masa depan termasuk di dalamnya Hak Waris;.

danKutipan Akta Kelahiran Nomor : 3310/PC/V2008 dan ELSHADAIDORKAS EUFENIA LATURIUW Bekasi pada tanggal 29 Juli 2008 danKutipan Akta Kelahiran Nomor : 3275LU290420130094 yangdikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi,berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku lbukandungnya.Menetapkan Anak yang bernama LODEWNK RAYNOLD LATURIUWyang diasuh Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2008 sampai dengantahun 2010 sudah diambil alih oleh pihak keluarga Tergugat, maka pihakPenggugat dilepaskan

perouatan menggarap tanahsawah tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa secara terusmenerus sejaktahun 1994 dengan mengatakan tanah tersebut adalah tanah miliknya,sedangkan saksi pelapor Warni Huluhati menyatakan hak kepemilikannya atastanah tersebut dengan cara membeli pada tahun 2012;Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang terbuktimengarap tanah sawah tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana,sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP, Terdakwaharuslah dinyatakan dilepaskan

dari segala tuntutan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan dilepaskan darisegala tuntutan hukum, maka dalil Penuntut Umum dalam Memori bandingnyatentang penerapan pemidanaan bersyarat, untuk selanjutnya tidak akandipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusanPengadilan Negeri Gorontalo tanggal 24 Juni 2019 Nomor 12/Pid.B/2019/ PNGto., tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggiakan mengadili sendiri perkara ini

yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini;Menimbang,bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segalatuntutan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Ayat (1), (2) KUHAP,hakhak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat sertamartabatnya haruslah dipulinkan dan biaya perkara dibebankan kepada Negara;Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 34/PID/2019/PT GTOMenimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, akandinyatakan dikembalikan darimana barang bukti tersebut disita.Memperhatikan

Menyatakan Terdakwa RISDIANTO dilepaskan dari Dakwaan Primair tersebut ;3. Menyatakan terdakwa RISDIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;4.

Menyatakan Terdakwa RISDIANTO, dilepaskan dari Dakwaan Primairtersebut;3. Menyatakan Terdakwa RISDIANTO, terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam 3 Jo.Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang didakwakan padaDakwaan Subsidiair;4.

Menyatakan Terdakwa RISDIANTO dilepaskan dari Dakwaan Primairtersebut ;3. Menyatakan terdakwa RISDIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaanSubsidair ;4.

dalam memori kasasi selengkapnya sebagaimanaterlampir dalam berkas perkara;Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukanPemohon' Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agungberpendapat sebagai berikut:Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karenaJudex Facti Pengadilan Negeri menyatakan Terdakwa terbukti secara sahdan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakankepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidanaoleh karena itu Terdakwa dilepaskan

mestinya, atau apakah benar caramengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undangundang, danapakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya,sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a, b, c KitabUndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP);Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyatapula putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebutdinyatakan ditolak;Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan

kemudian Terdakwa menghidupkan mesinsepeda motor lalu membawanya ke arah Bumiayu sedangkan Saudara Ivanmengikutinya dari belakang;Bahwa, perbuatan Terdakwa bersama Saudara Irfan yang telah mengambilsepeda motor tersebut adalah tanpa seizin dan sepengetahuan dari SaudaraSartono selaku pemiliknya;Bahwa, sebenarnya tidak lama setelah Terdakwa melakukan pencuriantersebut, Terdakwa bersama dengan Saudara Irfan sudah ditangkap danditahan selama 2 (dua) hari di Polsek Ajibarang, namun kemudian SaudaraIrfan dilepaskan

dan Terdakwa juga menyusul dilepaskan, selanjutnya setelahTerdakwa keluar dari Lapas Brebes sekira tahun 2016 karena sebelumnyaditangkap melakukan pencurian sepeda motor juga, tibatiba Terdakwaditangkap oleh petugas Polsek Ajibarang dengan tuduhan mencuri motor diTerminal Ajibarang sekira tahun 2012;Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;Bahwa, Terdakwa pernah dihukum karena kasus pencurian;Bahwa, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;Menimbang, bahwa dalam persidangan diajukan

Nomor 71/Pid.B/2016/PN Pwt.sepeda motor lalu membawanya ke arah Bumiayu sedangkan Saudara Ivanmengikutinya dari belakang;e Bahwa, perbuatan Terdakwa bersama Saudara Irfan yang telah mengambilsepeda motor tersebut adalah tanpa seizin dan sepengetahuan dari SaudaraSartono selaku pemiliknya;e Bahwa, sebenarnya tidak lama setelah Terdakwa melakukan pencuriantersebut, Terdakwa bersama dengan Saudara Irfan sudah ditangkap danditahan selama 2 (dua) hari di Polsek Ajibarang, namun kemudian SaudaraIrfan dilepaskan

dan Terdakwa juga menyusul dilepaskan, selanjutnya setelahTerdakwa keluar dari Lapas Brebes sekira tahun 2016 karena sebelumnyaditangkap melakukan pencurian sepeda motor juga, tibatiba Terdakwaditangkap oleh petugas Polsek Ajibarang dengan tuduhan mencuri motor diTerminal Ajibarang sekira tahun 2012;Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di muka persidangansebagaimana tersebut diatas, maka yang menjadi persoalannya apakah Terdakwadapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana

sengketa suatu kepemilikan dalam penyelesaianperkara ini oleh karena itu dirasa tepat dan adil apabila sengketa suatukepemilikan ini hanya dapat diselesaikan menurut caracara keperdataansecara Hukum Perdata, supaya dapat lebih jelas terlinat kepemilikan atas tanahtersebut, sehingga saat ini perbuatan Terdakwa tidak dapat dikategorikansebagai perbuatan pidana;Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa bukanmerupakan suatu kejahatan maupun pelanggaran dalam pengertian pidana,maka Terdakwa harus dilepaskan

dari tuntutan hukum serta dipulinkan pulahakhaknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari tuntutanhukum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;Memperhatikan, ketentuan Pasal 6 UndangUndang No. 51 Prp Tahun1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa ljin Yang Berhak atauKuasanya, dan peraturan perundangundangan lain yang berkaitan;MENGADILI:Halaman 4 dari 5 Catatan Putusan Nomor 7/Pid.C/2019/PN Dpu1.

Bahwa disamping tanah Penggugat tersebut telah bersertifikat, tanahdimaksud juga dikuatkan dengan Surat Keterangan Bukti Pemilikan HakAtas Tanah Adat Nomor 78/02/SKET/TA/LMAMAS/IV/2003 dan SuratPernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Nomor 77/01/SPPH/TA/LMAMS/IV/2003 yang dilepaskan oleh Tergugat II dan bukti surat dimaksuddikeluarkan oleh Turut Tergugat I;4.

Bahwa seiring berjalannya waktu Tergugat telah menempati tanahmilik Penggugat dengan tanpa jjin dan melawan hukum denganmembangun rumah yang terbuat dari kayu dan seng dengan dalih telahmemiliki bukti kepemilikan berupa Surat Pernyataan Pelepasan Hak AtasTanah Adat dengan Nomor 118/01/SPPH/TA/LMAMS/2007 dan SuratKeterangan Bukti Pemilikan Hak Atas Tanah Adat Nomor120/02/SKET/TA/LMAMS/V/2007 yang dilepaskan oleh Tergugat II dan buktisurat dimaksud dikeluarkan pula oleh Turut Tergugat I:5.

Bahwa di atas obyek sengketa yang merupakan milik dari Penggugattelah dikeluarkan 2 (dua) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adatyang dilepaskan oleh orang yang sama yakni Tergugat II dan dikeluarkan olehlembaga yang sama yakni Turut Tergugat I, akan tetapi berbeda tanggal, bulandan tahun dikeluarkannya suratsurat dimaksud, dimana Surat KeteranganBukti Pemilikan Tanah Adat dan Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas TanahAdat Milik Penggugat dikeluarkan lebih dahulu yakni pada tanggal 23 April2003

;Bahwa selanjutnya Posita angka 3 (tiga) lebin menegaskan lagi bahwaasal muasal obyek sengketa awalnya adalah berasal dari tanah adatyang dilepaskan dari Tergugat Il dan dikuatkan oleh Turut Tergugat ,quod non.

Menyatakan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat denganNomor 118/01/SPPH/TA/LMAMS/2007 dan Surat Keterangan BuktiPemilikan Hak Atas Tanah Adat Nomor 120/02/SKET/TA/LMAMS/V/2007yang dilepaskan oleh Tergugat II dan dikeluarkan oleh Turut Tergugat kepada Tergugat tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat;7.

Selama pembakaran telah dilepaskan 3,375 ton karbon; 1,18 tonCO; 0,012 ton CH,; 0,0054 ton NOx; 0,015 ton NHs ; 0,0125 tonO:dan 0,22 ton CO serta 0,225 ton partikel.

Selama pembakaran telah dilepaskan 3,375 ton karbon; 1,18 ton COz;0,012 ton CHa; 0,0054 ton NOx; 0,015 ton NHz ; 0,0125 ton Ozsdan 0,22 tonCO serta 0,225 ton partikel.

Selama pembakaran telah dilepaskan 3,375 ton karbon; 1,18 ton COz;0,012 ton CH,; 0,0054 ton NOx; 0,015 ton NHz ; 0,0125 ton Ozdan 0,22 tonCO serta 0,225 ton partikel. Gasgas rumah kaca yang dilepaskan selamakebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinyapencemaran yang berarti bahwa gasgas yang dihasilkan selamapembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dansekitarnya, selain itu gambut yang terbakar tidak mungkin kembali lagikarena telah rusak.4.

terbakar dan tidakkembali lagi sehingga akan mengganggu kesetimbangan ekosistem di lahanbekas terbakar tersebut;Selama pembakaran telah dilepaskan 3,375 ton karbon; 1,18 ton COz; 0,012ton CH,; 0,0054 ton NOx; 0,015 ton NH3 ; 0,0125 ton Osdan 0,22 ton COserta 0,225 ton partikel.

Gasgas rumah kaca yang dilepaskan selamakebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinyapencemaran yang berarti bahnwa gasgas yang dihasilkan selamapembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dansekitarnya, selain itu gambut yang terbakar tidak mungkin kembali lagikarena telah rusak;Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli Dr.