tersebut,Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak Nomor Put25618/PP/M.IV/04/2010 tanggal 30 Agustus 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalamperkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding denganposita perkara sebagai berikut :Bahwa Pemohon mengajukan permohonan banding atas Surat KeputusanTerbanding Nomor 973/1025/02/Dipenda

Sanksi Administrasi Jumlah3.474.000,00 0,00 3.474.000,00 Bea Balik Nama579.000,00 0,00 579.000,00 Pajak KendaraanBermotor4.053.000,00 0,00 4.053.000,00 Jumlah Bahwa lebih lanjut, pada tanggal 5 Februari 2008, Pemohon Banding telahmengajukan Surat Keberatan dengan surat Nomor 098/KPDPJH/NNT/ 1/2008 kepadaTerbanding sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah tersebut diatas;Bahwa menanggapi Surat Keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkanSurat Keputusan Nomor 973/1025/02/Dipenda

Kendaraan Bermotor tidakdapat dikenakan kepada Pemohon Banding dan seharusnya Terbanding menerbitkanSurat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang memuat perincian sebagai berikut : Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah) 10PokokSanksi AdmJumlah BBNKB PKB Jumlah Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put 25618/PP/M.IV/04/2010 tanggal 30 Agustus 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebutadalah sebagai berikut :Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor973/1025/02/Dipenda

Putusan Nomor 967/B/PK/PJK/2013Bahwa lebih lanjut, pada tanggal 10 November 2010, Pemohon Bandingtelah mengajukan surat keberatan dengan Surat Nomor : MHsaw/NNTPKBBBNKB/XI/10083 kepada Terbanding sehubungan dengan diterbitkannyaSKPD tersebut di atas;Bahwa menanggapi surat keberatan tersebut, Terbanding telahmenerbitkan Surat Keputusan Nomor : 073/3516/02/Dipenda tertanggal 21Oktober 2011 yang menyatakan bahwa permohonan keberatan PemohonBanding tidak dapat dipertimbangkan dengan alasan dan pertimbangansebagai

Bandingberpendapat bahwa PKB dan BBNKB tidak dapat dikenakan kepadaPemohon Banding dan seharusnya Pemerintah Daerah Nusa TenggaraBarat menerbitkan SKPD NIHIL yang memuat perincian sebagai berikut : Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah BBNKB PKBJumlah Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Pult42365/PP/M.XV/04/2012, tanggal 19 Desember 2012 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Membatalkan Keputusan Terbanding Nomor : 073/3516/02/Dipenda

Putusan Nomor 1145/B/PK/PJK/2014 912.800,00 912.800,00 PKB912.800,00 912.800,00 Jumlah Bahwa lebih lanjut, pada tanggal 25 Januari 2012, Pemohon Banding telahmengajukan surat keberatan dengan Surat Nomor MH:saw/NNT/01121320kepada Terbanding sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan PajakDaerah tersebut di atas;Bahwa menanggapi surat keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkanSurat Keputusan Nomor 973/1866/02/Dipenda tanggal 3 Desember 2012 yangmenyatakan bahwa permohonan keberatan Pemohon

Putusan Nomor 1145/B/PK/PJK/2014 PKB Jumlah Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.48539/PP/M.XII/04/2013, tanggal 28 November 2013 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor973/1866/02/Dipenda tanggal 3 Desember 2012 mengenai Surat KetetapanPajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama KendaraanBermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun Pajak 2011 Nomor 230/XI/AB/07Etanggal 16 Nopember

Putusan Nomor 1145/B/PK/PJK/2014ALASAN PENINJAUAN KEMBALIMenimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukanalasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:ileBahwa pada tanggal 28 November 2013, Pengadilan Pajak telahmengucapkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48539/PP/M.XII/04/2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:MENGADILIMenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: 973/1866/02/DIPENDA tanggal 03 Desember 2012 mengenai SuratKetetapan Pajak Daerah

Putusan Nomor 1145/B/PK/PJK/20148.2.Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulanbahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon Banding baik dalambantahan tertulis maupun dalam persidangan tidak didasarkan kepadalandasan yuridis yang kuat, sehingga Keputusan Terbanding Nomor:973/1866/02/DIPENDA tanggal 03 Desember 2012 tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor JenisAlatalat Berat dan Besar Tahun 2011 sudah sesuai ketentuanUndangUndang Nomor 28 Tahun

Bahwa, bapak Adi Sumarto Tugiman yang merupakan ayah dari EllErcahmafati semasa hidupnya bekerja di Dipenda kabupaten Cilacap;3. Bahwa, pada Tanggal 17 Desember 2011 bapak Adi Sumarto TugimanMeninggal dunia berdasarkan Surat Kematian Nomor: 475/ De/ VIII/ 2015yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Widarapayung Wetan, KecamatanBinangun, tertanggal 21 Agustus 2015 dan mendapatkan hak Pensiunyang kemudian di berikan kepada istrinya yang bernama Rasem;4.

Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Terbanding,namun yang dipermasalahkan adalah dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor,sehingga Majelis tidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil yangdisampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulis maupun dalampersidangan tidak didasarkan kepada landasan yuridis yang kuat, sehingga KeputusanTerbanding Nomor : 973/1847/02/Dipenda

Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Terbanding,namun yang dipermasalahkan adalah dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor,sehingga Majelis tidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil yangdisampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulis maupun dalampersidangan tidak didasarkan kepada landasan yuridis yang kuat, sehingga KeputusanTerbanding Nomor : 973/1921/02/Dipenda

Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Terbanding,namun yang dipermasalahkan adalah dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor,sehingga Majelis tidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil yangdisampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulis maupun dalampersidangan tidak didasarkan kepada landasan yuridis yang kuat, sehingga KeputusanTerbanding Nomor : 973/1924/02/Dipenda

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkanputusan dalam perkara gugatan cerai antara :YYY binti YYY, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaanMengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun YYY RT.01RW. 01 Desa YYY Kecamatan YYY Kabupaten Purworejo,sebagai "Penggugat";MELAWANYYY bin YYY, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaanPensiunan Dipenda

Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Terbanding,namun yang dipermasalahkan adalah dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor,sehingga Majelis tidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil yangdisampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulis maupun dalampersidangan tidak didasarkan kepada landasan yuridis yang kuat, sehingga KeputusanTerbanding Nomor : 973/1903/02/Dipenda

Menyatakan demi hukum, Penggugat diberi hak prioritas untuk membelitanah pertapakan objek perkara (Sertifikat Hak Milik Nomor 1047) denganharga sebesar 50% (lima puluh persen) dari NJOP (Nilai Jual ObjekPajak) sebagaimana yang ditentukan oleh SPPT PBB tahun 2014 yangditerbitkan DIPENDA Kota Medan;.

Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Terbanding,namun yang dipermasalahkan adalah dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor,sehingga Majelis tidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil yangdisampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulis maupun dalampersidangan tidak didasarkan kepada landasan yuridis yang kuat, sehingga KeputusanTerbanding Nomor : 973/1914/02/Dipenda

Foto copy Surat pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2012 Nomor Objek Pajak12.75.040.007.0060151.0 yang diterbitkan oleh Dipenda (Dinas PendapatanKota Medan) tertanggal 13 September 2012 yang telah diberi materai cukupserta dinazegelen dan dilegalisir untuk selanjutnya disebutSCDAQAL oo. .eeeeeceessecesneeceseeeceeeeecseceeceeeeeceeeeecseeeeesteeeeeaeeees Bukti P5;6.

Foto copy Surat pembertahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2015 Nomor objekPajak 12.75.040.007.0060151.0 yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan( Dipenda) tertanggal 13 Januari 2015, yang telah diberi materai cukup sertadinazegelen dan dilegalisir untuk selanjutnya disebutSCDAQAL oo... eeeeeesseceescecsseecesaeeceeaceceeaeeceeneecseeeeeseeeeeeteeeees Bukti P7 ;8.

Periode 01 Januari 2005 s/d 31 Desember 2005, ditandatanganipada tanggal 31 Desember 2005.4. 1 (satu) eksemplar legalisir Laporan Triwulan tentang Penerimaan danPengeluaranBarang (pakai habis) Tahun 2005.5. 1 (satu) eksemplar legalisir Buku Pengeluaran Barang Tahun 2005.6. 1 (satu) bundellegalisir Bukti Pengeluaran Benda Berharga DIPENDA Tahun2005.Le 1 (satu) bundellegalisir Permintaan Blangko KTP Tahun 2005.8. 1 (satu) bundel legalisir Laporan Persediaan Benda Berharga dan BarangCetakanTahun 2006.9

. 1 (satu) bundellegalisir Laporan Triwulan tentang Penerimaan dan PengeluaranBarangCetakan Tahun 2006.10. 1 (satu) eksemplar legalisir Buku Pengeluaran Barang dari bulan Januari 2006sidNopember 2006.11. 1 (satu) bundellegalisir Bukti Pengeluaran Benda Berharga DIPENDA Tahun2006.12. 1 (satu) lembar legalisir Permohonan Barang Cetakan Formulir dan BlangkoTahun2006.5813. 1 (satu) eksemplar legalisir Laporan Persediaan Barang Berharga dan BarangCetakanTahun 200714. 1 (satu) eksemplar legalisir Laporan

Triwulan tentang Penerimaan danPengeluaranBarang Cetakan Tahun 2007.15. 1 (satu) eksemplar legalisir Buku Pengeluaran Barang Bulan Januari 2007sampaidengan Desember 2007.16.1 (satu) lembar legalisir Bukti Pengeluaran Benda Berharga DIPENDA Tahun 2007.17. 1 (satu) lembar legalisir Permohonan Blangko Kartu Keluarga Tahun 2007.18. 1 (satu) eksemplar legalisir Daftar Laporan Realisasi Penerimaan PendapatanAsliDaerah, Dana Perimbangan dan Lainlain Pendapatan Daerah yang sah Kota CimahiMinggu KeIV Tanggal

26 sid 30 Desember 2005 Tahun Anggaran 2005 Tanggal 30Desember 2005.19. 1 (satu) eksemplar legalisir Daftar Laporan Realisasi Penerimaan PendapatanAsliDaerah yang Melalui Bendaharawan Khusus Penerima PAD DIPENDA Minggu KeIVTanggal 26 sid 29 Desember 2006 Tahun Anggaran 2006 Tanggal29 Desember 2006.20. 1 (satu) eksemplar legalisir Daftar Realisasi Pendapatan Daerah Kota CimahiSetelahPerubahan Minggu KeIV Tanggal 27 sid 28 (akhir) Desember 2007 Tahun Anggaran2007 Tanggal28 Desember 2007.21. 1 (satu

Menyatakan barang bukti berupa:741) 2 (dua) lembar legalisir Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala DaerabTingkat Jawa BaratNomor: 813/SK2792BlPeg/1986, Tanggal15 Agustus 1986.2) 2 (dua) lembar legalisir Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala DaerahTingkat Jawa Barat Nomor: 8211SK.4241BlPeg/1987, Tanggal30 Nopember 1987.3) (satu) eksemplar legalisir Laporan Persediaan Benda Berharga & BarangCetakan Gudang DIPENDA Periode 01 Januari 2005 sid 31 Desember 2005,ditandatangani pada tanggal31 Desember

.414.000,00 dan diperinci sebagai berikut : Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah0,00 0,00 BBNKB414.000,00 414.000,00 PKB414.000,00 414.000,00 Jumlah Bahwa lebih lanjut, pada tanggal 25 Januari 2012, Pemohon Banding telahmengajukan surat keberatan dengan Surat Nomor: MH:saw/NNT/01121334kepada Terbanding sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan PajakDaerah tersebut di atas;Bahwa menanggapi surat keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkanSurat Keputusan Nomor: 973/1880/02/Dipenda

dapat dikenakan kepada PemohonBanding dan seharusnya Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat menerbitkanSurat Ketetapan Pajak Daerah nihil yang memuat perincian sebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah BBNKB PKB Jumlah Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.48553/PP/M.XII/04/2013, Tanggal 28 Nopember 2013 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor:973/1880/02/Dipenda

Put.48553/PP/M.XII/04/2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:Halaman 18 dari 45 Halaman Putusan Nomor 10 /B/PK/PJK/2015MENGADILIMenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: 973/1880/02/DIPENDA tanggal 03 Desember 2012 mengenaiSurat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraaan Bermotor dan Bea BalikNama Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun Pajak 2011Nomor: 260/XI/AB/07E tanggal 16 November 2011, atas nama PTNewmont Nusa Tenggara, NPWP: 01.061.573.0091.000, alamat

ketetapanPajak Kendaaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotoryang ditetapkan oleh Terbanding, namun yang dipermasalahkan adalahdasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, sehingga Majelistidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwadalil yang disampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahantertulis maupun dalam persidangan tidak didasarkan kepada landasanyuridis yang kuat, sehingga Keputusan Terbanding Nomor:973/1880/02/DIPENDA

Putusan Nomor 975/B/PK/PJK/2013Bahwa lebih lanjut, pada tanggal 10 November 2010, Pemohon Bandingtelah mengajukan surat keberatan dengan Surat Nomor : MHsaw/NNTPKBBBNKB/XI/10457 kepada Terbanding sehubungan dengan diterbitkannyaSKPD tersebut di atas;Bahwa menanggapi surat keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkanSurat Keputusan Nomor : 073/3890/02/Dipenda tertanggal 21 Oktober 2011yang menyatakan bahwa permohonan keberatan Pemohon Banding tidakdapat dipertimbangkan dengan alasan dan pertimbangan

Bandingberpendapat bahwa PKB dan BBNKB tidak dapat dikenakan kepadaPemohon Banding dan seharusnya Pemerintah Daerah Nusa TenggaraBarat menerbitkan SKPD NIHIL yang memuat perincian sebagai berikut : Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah BBNKB PKBJumlah Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor42379/PP/M.XV/04/2012, tanggal 19 Desember 2012 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Membatalkan Keputusan Terbanding Nomor : 073/3890/02/Dipenda

SalinanPENETAPANNomor : 0132/Pdt.P/2014/PA.Pt.earl yor sll Ul auDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentupada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana berikut di bawah ini dalamperkara Permohonan Perubahan Biodata yang diajukan oleh :PEMOHON 1, Umur : 66 tahun, agama Islam, Pekerjaan : Pensiunan PNS Dipenda,Tempat kediaman di RT.001 RW.006, Desa XXX, Kecamatan XXX,Kabupaten Pati, sebagai Pemohon I ;PEMOHON

Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Terbanding,namun yang dipermasalahkan adalah dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor,sehingga Majelis tidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil yangdisampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulis maupun dalampersidangan tidak didasarkan kepada landasan yuridis yang kuat, sehingga KeputusanTerbanding Nomor : 973/1860/02/Dipenda

Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Terbanding,namun yang dipermasalahkan adalah dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor,sehingga Majelis tidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil yangdisampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulis maupun dalampersidangan tidak didasarkan kepada landasan yuridis yang kuat, sehingga KeputusanTerbanding Nomor : 973/1901/02/Dipenda

Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Terbanding,namun yang dipermasalahkan adalah dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor,sehingga Majelis tidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil yangdisampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulis maupun dalampersidangan tidak didasarkan kepada landasan yuridis yang kuat, sehingga KeputusanTerbanding Nomor : 973/1840/02/Dipenda

Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Terbanding,namun yang dipermasalahkan adalah dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor,sehingga Majelis tidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil yangdisampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulis maupun dalampersidangan tidak didasarkan kepada landasan yuridis yang kuat, sehingga KeputusanTerbanding Nomor : 973/1904/02/Dipenda