X5 Kav.49Kuningan Jakarta Selatan ; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari MenteriKesehatan Republik Indonesia, Nomor: HK/MENKES/118/IIV2014., tertanggal O03 Maret2014., memberi kuasa dengan hak subsitusi2.R. BIMO SATRIO RAHARDJO., S.H.,M.Kes.,. PURWATA., S.H., M.H., 3 . RAHMAT., S.H., 3 nnnnanenene enn. NOVICA MUTIARA., S.H., 5 =. HENDARA NORMANSYAH., S.H., 5 ==. AMIEN GEMAYEL., S.H., 3 . NINA ARYANL, S.H., 5 =9. FITRIANADINARWATI., S.H., 3 ==10..SRI HASTUTIK EKOWATL, S.H., ; ~11.

EKO FERY PRASETYO, S.Si denganKesimpulan sebagai berikut:Barang bukti nomor 652/201 7/NNF milik terdakwa setelah dilakukan pemeriksaansesuai dengan Berita Acara Labkrim No.Lab :302/NNF/2017 tanggal 17 Pebruari2017 berupa 20 (dua puluh) linting rokok berisi irisan daun didapat kandungan ABFUBINACA terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 87 Peraturan Menkes RINo. 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 ttg Narkotika; Perbuatan ia terdakwa tersebut

EKO FERY PRASETYO, S.Si denganKesimpulan sebagai berikut:Barang bukti nomor 652/201 7/NNF milik terdakwa setelah dilakukan pemeriksaansesuai dengan Berita Acara Labkrim No.Lab :302/NNF/2017 tanggal 17 Pebruari2017 berupa 20 (dua puluh) linting rokok berisi irisan daun didapat kandungan ABFUBINACA terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 87 Peraturan Menkes RINo. 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 ttg Narkotika;Perbuatan ia terdakwa tersebut

IBNU SUTARTO, ST 3.EKO FERY PRASETYO, S.Si dengan Kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 652/2017/NNF milik terdakwa setelah dilakukanpemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Labkrim No.Lab : 302/NNF/2017tanggal 17 Pebruari 2017 berupa 20 (dua puluh) linting rokok berisi irisan daundidapat kandungan ABFUBINACA terdaftar dalam Golongan (satu) Nomorurut 87Peraturan Menkes RI No. 2 Tahun 2017 tentang perubahanpenggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tigNarkotika;Menimbang,

EKO FERY PRASETYO, S.Sidengan Kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 652/2017/NNF milik terdakwa setelah dilakukanpemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Labkrim No.Lab302/NNF/2017 tanggal 17 Pebruari 2017 berupa 20 (dua puluh) lintingrokok berisi irisan daun didapat kandungan ABFUBINACA terdaftardalam Golongan (satu) Nomor urut 87Peraturan Menkes RI No. 2 Tahun2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RINo. 35 Tahun 2009 ttg Narkotika;Menimbang, bahwa Penuntut Umum di

EKO FERY PRASETYO, S.Si dengan Kesimpulan sebagaiberikut Barang bukti nomor 652/2017/NNF milik terdakwa setelah dilakukanpemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Labkrim No.Lab : 302/NNF/2017 tanggal 17Pebruari 2017 berupa 20 (dua puluh) linting rokok berisi irisan daun didapatkandungan ABFUBINACA terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut87Peraturan Menkes RI No. 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolonganNarkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 ttg Narkotika;Menimbang, bahwa adapun di dalam

No 38/Pid.Sus/2021/PN Ambpotongan dan serbuk Kristal, dengan berat total 0,12 gram (nol koma duabelas gram), yang digunakan untuk pengujian laboratorium.Berdasarkan Surat keputusan Mentri Kesehatan RI No.194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang penunjukanlaboratorium pemeriksaan narkotika, laboratorium balai POM di Ambon telahmelakukan pengujian terhadap contoh barang bukti dengan cara reaksi warnaKramotografi Lapis Tipis, dan uji Spektrofotometri dengan hasil pengujiansebagai berikut:Pemerian

Hariani, Apt selakuKepala Balai POM di Ambon menerangkan bahwa :telah menerima contohbarang bukti dengan nomor 20.119.11.16.05.0114.K. contoh barang buktitersebut diterima dalam plastic klip yang dibungkus amplop coklat berisikanpotongan dan serbuk Kristal, dengan berat total 0,12 gram (nol koma duabelas gram), yang digunakan untuk pengujian laboratorium.Berdasarkan Surat keputusan Mentri Kesehatan RI No.194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang penunjukanlaboratorium pemeriksaan narkotika

Hariani, Apt selaku Kepala Balai POM di Ambonmenerangkan bahwa :telah menerima contoh barang bukti dengan nomor20.119.11.16.05.0114.K. contoh barang bukti tersebut diterima dalam plasticklip yang dibungkus amplop coklat berisikan potongan dan serbuk Kristal,dengan berat total 0,12 gram (nol koma dua belas gram), yang digunakanuntuk pengujian laboratorium.Berdasarkan Surat keputusan Mentri Kesehatan RI No.194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang penunjukanHalam 11 dari halaman 20 pts.

Hariani, Apt selakuKepala Balai POM di Ambon menerangkan bahwa : telah menerima contohbarang bukti dengan nomor 20.119.11.16.05.0114.K. contoh barang buktitersebut diterima dalam plastic klip yang dibungkus amplop coklat berisikanpotongan dan serbuk Kristal, dengan berat total 0,12 gram (nol koma duabelas gram), yang digunakan untuk pengujian laboratorium.Berdasarkan Surat keputusan Mentri Kesehatan RI No.194/Menkes/SK/V1I/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang penunjukanlaboratorium pemeriksaan narkotika

Hariani, Apt selakuKepala Balai POM di Ambon menerangkan bahwa : telah menerima contohbarang bukti dengan nomor 20.119.11.16.05.0114.K. contoh barang buktitersebut diterima dalam plastic klip yang dibungkus amplop coklat berisikanpotongan dan serbuk Kristal, dengan berat total 0,12 gram (nol koma duabelas gram), yang digunakan untuk pengujian laboratorium.Berdasarkan surat keputusan Mentri Kesehatan RI No.194/Menkes/SK/V1I/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang penunjukanlaboratorium pemeriksaan narkotika

; Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti nomor : BB 4854/2019/NNF sisanya berupa kertas punting rokok sedangkan irisan daun habisdalam pemeriksaan Barang bukti disita dari terdakwa FERYKURNIAWAN Bin HERU PURWNOMO; Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris KriminalistikDisimpulkan : BB 4854/2019/NNF berupa irisan daun dalam putungrokok tersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 118 (seratusdelapan belas) dalam Peartuan Menkes

Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti nomor : BB 4854/2019/NNF sisanya berupa kertas punting rokok sedangkan irisan daun habisdalam pemeriksaan Barang bukti disita dari terdakwa FERYKURNIAWAN Bin HERU PURWNOMO; Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris KriminalistikDisimpulkan : BB 4854/2019/NNF berupa irisan daun dalam putungrokok tersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 118 (seratusdelapan belas) dalam Peraturan Menkes

dalamnya terdapat 3(tiga) putung rokok berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisandaun 0,00619 gram dan Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti nomor: BB 4854/2019/ NNF sisanya berupa kertas punting rokok sedangkan irisandaun habis dalam pemeriksaan Barang bukti disita dari terdakwa FERYKURNIAWAN Bin HERU PURWNOMO ternyata putung rokok tersebut diatasadalah mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalamGolongan 1 (satu) Nomor Urut 118 (seratus delapan belas) dalamPeraturan Menkes

EKO FERY PRASETYO,S.Si, ternyataterhadap barang bukti yang disita dari terdakwa FERY KURNIAWAN BinHERU PURWNOMO adalah mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 118 (seratusdelapan belas) dalam Peraturan Menkes RI No. 50 tahun 2018 tentangPerubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang UndangRepublik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Test Urinalisis NarkotikaNomor : Rik/13/IX/ 2019/ Dokkes

EKO FERY PRASETYO,S.Si,ternyata terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa FERY KURNIAWANBin HERU PURWNOMO adalah mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 118 (seratusdelapan belas) dalam Peraturan Menkes RI No. 50 tahun 2018 tentangPerubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang UndangRepublik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa demikian juga dari hasil berita acara pemeriksaanTest Urinalisis Narkotika Nomor : Rik

Laboratorium penguji sampel Narkoba danpsikotropika yang di tujukan sesuai dengan Keputusan Mentri KesehatanRepublik Indonesia Nomor 1173/Menkes/ SK/1998 antara lain Lab. BNN,Lab. BPOM, Labkesda dan Laboratorium Polri.

di aula Makodim 0317/TBK yang dikuatkan di dalam berkas acarapemeriksaan Terdakwa tidak disertai dengan test urine hasil ujilaboratorium yang menyatakan urine Terdakwa positif (+) mengandungNarkotika dan perkara Terdakwa baru dilimpahkan kepada penyidik PolisiMiliter 3 (tiga) bulan setelah pemeriksaan tes urine dilakukan di aulaMakodim 0317/TBK karena menurut Saksi1 Terdakwa sudah dianggaptidak loyal lagi.Bahwa ditegaskan juga melalui Surat Keputusan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor 522/Menkes

Dimanasampel urine yang digunakan adalah sebanyak 25 ml, aturan hukumyang kami maksud adalah Keputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika danPsikotropika Projustisia.

menunjukkanbahwa pengambilan sampel urine yang dilakukan terhadap Terdakwaadalah sebesar 25 ml.Dan sangat ironis bahwa Judex Facti mengabaikan dan tidakmenganggap mengenai jumlah sampel tes urine tersebut, berarti dalamhal ini sama saja Majelis Hakim mengabaikan aturan hukum yangmengatur tentang pengambilan sampel urine atau dengan kata lain tidakmau tahu mengenai bagaimana tata cara pengambilan urine tersebut,aturan hukum yang kami maksud adalah Keputusan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor 923/Menkes

Dan Judex Facti menganggap hal initidak penting.PADAHAL Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor923/Menkes/SK/X/ 2009 tanggal 19 Oktober 2009 dijadikan DASAR BAGISEMUA Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropika termasukPuslabfor Polri Cabang Medan bahkan Badan Narkotika Nasional (BNN)dalam melaksanakan test urine.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor : 325/Menkes/SK/I/2011 tanggal 16 Februari 2011 tentangpenerimaan Dana Tahap I (pertama) penyelenggaraan jaminankesehatan masyarakat Tahun 2011 sebesar Rp. 2.383.078.000, (duamilyar tiga ratus delapan puluh tiga juta tujun puluh delam ribu rupiah),2.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor : 1783/Menkes/SK/VIIV2011 tanggal 19 Agustus 2011 tentangHalaman 5 Putusan No. 04/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdgpenerimaan Dana Tahap Ill (KeTiga) penyelenggaraan jaminankesehatan masyarakat Tahun 2011 sebesar Rp. 10.717.186.000,(sepuluh milyar tujuh ratus tujun belas juta seratus delapan puluhenam ribu rupiah),Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor : 1937/Menkes/SK/IX/2011 tanggal 13 September 2011 tentangpenerimaan

puluh delapan juta delapan ratus tujuh riburupiah),Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor : 1783/Menkes/SK/VIIV2011 tanggal 19 Agustus 2011 tentangpenerimaan Dana Tahap Ill (KeTiga) penyelenggaraan jaminankesehatan masyarakat Tahun 2011 sebesar Rp. 10.717.186.000,(sepuluh milyar tujuh ratus tujuh belas juta seratus delapan puluhenam ribu rupiah),Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor : 1937/Menkes/SK/IX/2011 tanggal 13 September 2011

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Tahun 2011RSUD Arjawinangun menerima dana penyelenggaraanJamkesmas sebesar Rp.25.018.946.000, sbb: NO NOMOR DAN TANGGAL TAHAP JUMLAH PERIHALSURAT KEPUTUSAN (Rp)1 325/MENKES/SK/II/201 1 Pertama 2.383.078.000 Penerima danaTanggal 16 Februari 2011 Tahap2 1036/MENKES/SK/VW/201 1 Kedua 3.928.807.000 Pertama/KeduakKTanggal 30 Mei 2011 etiga/ Halaman 63 Putusan No. 04/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg 3 1783/MENKES/SK/VIII/201 1 Ketiga 10.717.186.000 Keempat/KelimaTanggal

19 Agustus 2011 penyelenggaraan4 1937/MENKES/SK/X/20 Keempat 6,227 .827.000 jaminan11 kesehatanTanggal 13 September 2011 masyarakat5 2365/MENKES/SK/XI/201 1 Kelima 1.762.048.000 tahun 2011Tanggal 22 Nopember 2011 RSUDArjawinangunKabupatenCirebon PropinsiJawa BaratJUMLAH 25.018.946.000b.

Bertentangan dengan Peraturan Menteri kesehatan RI Nomor755/Menkes/Per/IV/2011 tentang penyelenggaraan Komite MedikRumah Sakit.Halaman 5 dari27 halaman. Putusan Nomor 109 K/TUN/2013.3. Bertentangan dengan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RINomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang penyelenggaraan KomiteMedik Rumah Sakit.4. Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.5.

Bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI No.755/Menkes/Per/IV/2011 tentang penyelenggaraan KomiteMedik Rumah Sakit, ketentuan yang dilanggar adalah Pasal1 angka 1 Peraturan tersebut yang kaedah hukumnya Komite Medik adalah perangkat rumah sakit untukHalaman 6 dari27 halaman.

Bahwa Pejabat Tata Usaha Negara dalam perkara a quo diangkatberdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.886/MENKES/SK/VII/2010 tanggal 13 Juli 2010 tentang Pengangkatan,Pemindahan dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Struktural diLingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Bahwa untuk menindaklanjuti PP No. 23 Tahun 2005 tersebut, makaditerbikan Surat Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.861/Menkes/VI/2005 tanggal 16 Juni 2005 yang menetapkan bahwa 13(tiga belas) Rumah Sakit Perjan menjadi Badan Layanan Umumtermasuk RS. Dr. M. Djamil Padang.

BahwaPasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNo. 1681/MENKES/PER/XII/2005 tanggal 27 Desember 2005 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. DjamilPadang menyebutkan : Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. DjamilPadang yang selanjutnya disebut RSUP Dr. M. Djamil Padang adalahunit pelaksana teknis di lingkungan Departemen Kesehatan yang beradadibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal BinaPelayanan Medik.

Pengetahuan dankehendak dalam hal ini adalah untuk mengedarkan obatobatan dengan tanpain;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1)UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 disebutkan sediaan farmasi dan alatkesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar;Menimbang, bahwa sesuai Surat Keputuasan Menkes No. 1332 /Menkes / SK / X / 2002 dan Peraturan Menkes No. 1448 / Menkes / Per / VI /2011 yang diberi ijin untuk mendistribusikan / menjual / menyerahkan obatobatkhususnya daftar

perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiranUndangundang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika /Bahwa Rudi Revo dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkanNarkotika Golongan berupa Tembakau Gorillatersebut tanpa disertai surat ijin dari pihak yang berwenang.Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.SusAnak/2018/PN SmnPerbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal pasal114 ayat (1) UU RI No.35 th 2009 Jo Per Menkes

terdaftar dalamGolongan 1 (satu) No.urut 88 (delapan puluh delapan) dalam Permenkes RINo.7 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiranUndangundang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika /Bahwa Rudi Revo dalam memiliki, menyimpan, menguasai ataumenyediakan Narkotika Golongan I, bukan tanaman, yaitu Tembakau Gorillatersebut tanpa disertai surat ijin dari pihak yang berwenang.Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112ayat (1) UU RI No.35 th 2009 Jo Per Menkes

tembakau Gorillatersebut.Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikanfaktafakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaanalternatif kKedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 th2009 Jo Per Menkes

Peraturan Permenkes RI No.35 tahun 2019tentang Narkotika dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasaiatau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman.Menimbang, bahwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataumenyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman tersebut Anak RudiRevotidak memiliki izin dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.SusAnak/2018/PN SmnMenimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat(1) UU RI No.35 th 2009 Jo Per Menkes

telahdititipkan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR)Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk dilakukan pembinaan danpengawasan maka masa penitipan yang telah dijalanai anak Rudi Revotersebutpatutlah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan kepada Rudi Revo;Menimbang, bahwa pengurangan tersebut dilakukan sematamata demimasa depan dan kepentingan yang terbaik bagi Anak Rudi RevoBin WuhanaJunaedi (Alm);Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 112 ayat (1) UU RI No.35tahun 2009 Jo Per Menkes

Bahwa terdakwa tidak memilik izin edar sesuai dengan Permenkes RI no.917/ Menkes / Per / X / 1993 yang telah di perbaiki dengan Permenkes RINo. 949 / Menkes / Per / VI / 2000 tentang penggolongan obat yangbertujuan untuk meningkatkan keamanan dan ketetapan pengunaanserta pengmanan Distribusi dalam membeli dan menjual obat Merk Y(obat Yesus).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 196 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.ATAU:Kedua:Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.Sus

Bahwa terdakwa tidak memilik izin edar sesuai dengan Permenkes RI no.917/ Menkes / Per / X / 1993 yang telah di perbaiki dengan Permenkes RINo. 949 / Menkes / Per / VI / 2000 tentang penggolongan obat yangbertujuan untuk meningkatkan keamanan dan ketetapan pengunaanserta pengmanan Distribusi dalam membeli dan menjual obat Merk Y(obat Yesus).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum

daftar G dan sejak tahun 1995 PT Learderle tidakmemperpanjang ijin edar di Badan POM berarti tablet double L yangdiedarkan oleh Anak adalah obat jenis tablet yang tidak diproduksi olehpabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsu; Bahwa perbuatan Anak yang telah melakukan kegiatan kefarmasianmenjual obat daftar G adalah tidak dibenarkan dan melanggar aturanhukum sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang No.36 Tahun 2009Tentang Kesehatan; Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/VI/2011 bahwa yang diberi yin untukHalaman 9 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.SusAnak/2019/PN Tlg.mendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas; Bahwa sesuai dengan UndangUndang No.36 Tahun 2009 TentangKesehatan semua sediaan farmasi sebelum diedarkan harus mempunyainomor pendaftaran/ijin edar dan diproduksi oleh industri farmasi denganmenerapkan cara

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/VI/2011 bahwa yang diberi jin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas;> Bahwa benar Anak tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi untukmenjual pil double L kepada orang lain dan Anak juga tidak memiliki ijin daripihak/pejabat yang berwenang;> Bahwa benar ketentuan penggunanan obat yang termasuk dalam daftarG yakni obat keras harus ada

berkas Penyidik);Menimbang, bahwa pil dobel L adalah tablet putih berlogo LL yang diijinkan resmi BPOM adalah obat dengan merk dagang ARTANE yangdiproduksi oleh PT Learderle masuk kategori obat keras atau daftar G dan sejaktahun 1995 PT Learderle tidak memperpanjang ijin edar di Badan POM, yangberarti tablet double L yang diedarkan oleh Anak adalah obat jenis tablet yangtidak diproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsu dan sesuaidengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes

/SK/X/2002 danPeraturan Menteri Kesehatan Nomor 1448/Menkes/Per/VI/2011 bahwa yangdiberi ijin untuk mendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnyadaftar G adalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas dan ketentuan penggunaan obat yang masuk daftar G tersebutharus dengan Resep dokter, sedangkan Anak tidak mempunyai jjin untukmenjual atau mengedarkan pil LL tersebut;Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.SusAnak/2019/PN Tlg.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta

Sehingga secaraharfiah yang disalahgunakan adalah Narkotika Golongan bukan yang lain, sedangkan cara membuktikanseseorang telah menyalahgunakan Narkotika Golongan ,adalah secara limitatif telah ditentukan dalam peraturanperundangundangan dengan melalui Uji Laboratorium incasu Keputusan Menteri Kesehatan Nomor =:923/MENKES/SK/X/2009 tentang Petunjuk = TeknisLaboratorium Pemeriksaan Narkotika dan PsikotropikaPro Justitia juncto Keputusan Menteri Kesehatan Nomor :194/MENKES/SK/VV/2012 tentang PenunjukanLaboratorium

Bahwa laboratorium mempunyai standar masingmasing dan menurutKeputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 194/Menkes/SK/VV2012 tanggal15 Juni 2012 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotikadan Psikotropika.9.

Bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Rl Nomor:194/Menkes/SK/VV2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang PenunjukanLaboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika menunjuklaboratorium yang berwenang melakukan pengujian narkotika danpsikotropika dalam rangka proses penyidikan tindak pidana narkotika danpsikotropika.Halaman 17 dari 30 halaman Putusan Nomor: 292K/PM II08/AD/X1/201610.

Bahwa sampai saat ini Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor:194/Menkes/SK/VV2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang PenunjukanLaboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika masih relevandigunakan untuk penyidikan Narkotika.11. Bahwa Clinic Indosehat 2003 Medical Centre Maritime adalah tidakbukan termasuk yang ditunjuk dalam Keputusan Menteri Kesehatan RlNomor: 194/Menkes/SK/VV2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang PenunjukanLaboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika.12.

Bahwa benar Terdakwa didakwakan dengan tindak pidanapenyalahgunaan Narkotika Golongan bagi diri sendiri, tidak didukungdengan alat bukti pendukungnya berupa hasil pemeriksaan laboratoris darilembaga yang telah ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RINomor: 194/Menkes/SK/VV2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang PenunjukanLaboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika, sebaliknyaberdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris dari Badan Narkotika Nasionalberkesimpulan bahwa urine, rambut, dan

Izin sebagai Apotek yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kab/Kota(Permenkes No 922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan TataHalaman 40 dari 77 Putusan Nomor 1505/Pid.Sus/2016/PN BksCara Pemberian Izin Apotik sebagaimana telah diubah pada KepmenkesNo 1332/MENKES/SK/X/2002).c. lIzin sebagai Pedagang Eceran obat yang dikeluarkan oleh DinasKesehatan Kab/Kota (Permenkes No. 167/Kab/B.VIII/1972 tentangPedagang Eceran Obat sebagaimana telah diubah dengan Kepmenkes1331/Menkes/SK/X/2002).d. lIzin sebagai

Selain melalui PBF, industri farmasi dapatmenyalurkan hasil produksinya langsung kepada apotek, instalasi farmasirumah sakit, pusat Kesehatan masyarakat, klinik dan toko obat sesuai denganPermenkes No. 1799/MENKES/PER/X1V2010 sebagaimana telah diubahdengan Permenkes No. 16 tahun 2013.

Memiliki izin industri farmasi dari Kementerian Kesehatan, sebagaimanadiatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan RI No.1799/Menkes/Per/X1V2010 tentang Industri Farmasi sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2013.b.

Bahwa Memiliki sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dariBadan Pengawas Obat dan Makanan, sebagai bukti pemenuhanpersyaratan CPOB, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan MenteriKesehatan RI No. 1799/Menkes/per/Xl/2010 tentang Industri Farmasisebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor16 Tahun 2013 dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat danMakanan RI No.

Persyaratan industri farmasitercantum dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor245//Menkes/SK/V/199.Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan peredaran sediaanfarmasi adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran ataupenyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan,bukan perdagangan, atau pemindahtanganan.

No. 34 tahun 2014).49b Izin sebagai Apotek yang dikeluarkan oleh Dinas KesehatanKab/Kota (Permenkes No 922/MENKES/PER/X/1993 tentangKetentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik sebagaimanatelah diubah pada Kepmenkes No 1332/MENKES/SK/X/2002).c Izin sebagai Pedagang Eceran obat yang dikeluarkan olehDinas Kesehatan Kab/Kota (Permenkes No. 167/Kab/B.VIII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat sebagaimana telahdiubah dengan Kepmenkes 1331/Menkes/SK/X/2002).d Izin sebagai Rumah Sakit yang dikeluarkan oleh

Selain melaluiPBF, industri farmasi dapat menyalurkan hasil produksinya langsung kepadaapotek, instalasi farmasi rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, klinik dan tokoobat sesuai dengan Permenkes No. 1799/MENKES/PER/XII/2010 sebagaimanatelah diubah dengan Permenkes No. 16 tahun 2013.

, sebagai bukti pemenuhan persyaratan CPOB,sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Kesehatan RI No.1799/Menkes/per/XII/2010 tentang Industri Farmasi sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2013 danPeraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No.

Persyaratan industri farmasi tercantum dalam Surat Keputusan MenteriKesehatan RI Nomor 245//Menkes/SK/V/1990.Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan peredaran sediaan farmasiadalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasidan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, ataupemindahtanganan.

Pengertian Obat sendiri adalah bahan ataupaduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi ataumenyelidiki sistem fisiologi atau keadaan payologi dalam rangka penetapan diagnosis,pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untukmanusia;Menimbang, bahwa menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No 1010/MENKES/PER/XI/2008 Tentang Registrasi Obat.

Pengetahuan dankehendak dalam hal ini adalah untuk mengedarkan obatobatan dengan tanpaijin;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 disebutkan sediaan farmasi dan alat kesehatanhanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar;Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2017/PN SdaMenimbang, bahwa sesuai Surat Keputuasan Menkes No. 1332 / Menkes/ SK / X / 2002 dan Peraturan Menkes No. 1448 / Menkes / Per / VI/ 2011 yangdiberi ijin untuk mendistribusikan

Laboratorium pengujui sampel Narkoba danpsikotropika yang di tujukan sesuai dengan Keputusan Mentri KesehatanRepublik Indonesia Nomor 1173/Menkes/SK/1998 antara lain Lab. BNN,Lab. BPOM, Labkesda dan Laboratorium Polri.

Putusan No.66 K/MIL/2017Bahwa ditegaskan juga melalui Surat Keputusan Mentri KesehatanRepublik Indonesia Nomor 522/Menkes/Sk/2008 tentang PenunjukanLaboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psiko Tropika Projustitia,dimana laboratorium yang ditunjuk untuk melaksanakan tes Narkotikaadalah sebagai berikut: Unit Pelaksana Tehnis Laboratorium ForensikCabang, 4 Balai Besar Laboratorium Kesehatan, Rumah Sakit Ketergantungan Obat, 22 Balai Laboratorium Kesehatan dan LaboratoriumKesehatan Daerah Provinsi Derah

Dimana sampel urineyang digunakan adalah sebanyak 25 ml, aturan hukum yang kami maksudadalah Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Petunjuk TeknisLaboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropika Projustisia.

Putusan No.66 K/MIL/2017ambilan sampel urine atau dengan kata lain tidak mau tahu mengenaibagaimana tata cara pengambilan urine tersebut, aturan hukum yang kamimaksud adalah Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Petunjuk TeknisLaboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropika Projustisia.

Dan JudexFacti menganggap hal ini tidak penting;Padahal Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 dijadikan dasar bagi semuaLaboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropika termasuk PuslabforPolri Cabang Medan bahkan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalammelaksanakan test urine.

Nadia Dina, Apt.Pengendalian danLegalisasi ResepRawat Inap dan Surya PratiwiAnggota : Admiwarti, Sri Haryani Harahap Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RINomor : 157/MENKES/SK/I/2010 pada tanggal 28 Januari 2010 tentangPenerima Dana Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)Tahun 2010, telah dialokasikan dana luncuran untuk biaya pelayanan kesehatanyang diberikan kepada peserta Jamkesmas melalui Rumah Sakit/PPK (PemberiPelayanan Kesehatan) dan Dana Jamkesmas

Djoelham juga mendapat alokasi DanaLuncuran Program Jamkesmas tahap lanjutan yaitu : berdasarkan SuratKeputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 542/MENKES/SK/V/2010 padatanggal 03 Mei 2010 Dana Tahap Kedua sebesar Rp.1.142.100.000, (satumilyar seratus empat puluh dua juta seratus ribu rupiah), lalu berdasarkan SuratKeputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1145/MENKES/SK/VIII/2010 padatanggal 19 Agustus 2010 Dana Tahap Ketiga sebesar Rp.1.138.935.000, (satumilyar seratus tiga puluh delapan juta sembilan

tentang Pedoman Pelaksanaan APBN Pasal12 ayat (2) : belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukanberdasarkan atas hak dan buktibukti yang sah untuk memperolehpembayaran.Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah pada Bagian Ketiga Ketentuan Umum Pasal 3 yangmenyebutkan : Pengadaan Barang/Jasa wajib menerapkan prinsipprinsipefesien, efektip, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif danakuntabel.Keputusan Menteri Kesehatan RI No.686/Menkes

Husein Kausaha, M.Kes selaku Kuasa pengguna Anggarandengan Nomor : 835/MENKES/SK/VV/2005 tanggal 2 Juni 2005 ;1 (satu) Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesiaan.

., M.Kes, selaku Pimpinan Kegiatan denganNomor : 835/Menkes/SK/VV2005 tanggal 2 Juni 2005 ;1 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan PropinsiMaluku Utara Nomor : 027/588/ tanggal 25 Mei 2005 tentangpenunjukan Salim Lamidi, S.Sos., selaku Ketua Panitia PemeriksaBarang TA 2005 ;Surat Perintah Membayar Nomor : 00689/SP2K/KU.530/X1V/2005,CV.

Husein Kausaha, M.Kes selaku Kuasa PenggunaAnggaran dengan Nomor : 835/MENKES/SK/VI/2005 tanggal 2Juni 2005 ;1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia an.

Husein Kausaha, M.Kes selaku Kuasa PenggunaAnggaran dengan Nomor : 835/MENKES/SK/VV/2005 tanggal 02Juni 2005 ;1 (satu) lembar Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesiaatas nama Radjagau, SKM., M.Kes, selaku Pimpinan KegiatanNomor : 835/MENKES/SK/VV/2005 tanggal 2 Juni 2005 ;1 (satu) lembar Keputusan Kepala Dinas Kesehatan PropinsiMaluku Utara Nomor : 027/588/ tanggal 25 Mei 2005 tentangPenunjukan Salim Lamidi, S.Sos., selaku Ketua PemeriksaanBarang Tahun Anggaran 2005 ;Surat Perintah Membayar

Husein Kausaha, M.Kes selaku Kuasa PenggunaAnggaran dengan Nomor : 835/MENKES/SK/VV/2005 tanggal 02Juni 2005 ;1 (satu) lembar Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesiaatas nama Radjagau, SKM., M.Kes, selaku Pimpinan KegiatanNomor : 835/MENKES/SK/VV/2005 tanggal 2 Juni 2005 ;1 (satu) lembar Keputusan Kepala Dinas Kesehatan PropinsiMaluku Utara Nomor : 027/588 tanggal 25 Mei 2005 tentangPenunjuka Salim Lamidi, S.Sos., selaku Ketua PemeriksaanBarang Tahun Anggaran 2005 ;Surat Perintah Membayar

No. 08 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen, dan Kep Menkes No. 59 / Menkes / Per / II /1982 tentang larangan Peredaran, produksi dan mengimpor minumankeras yang tidak terdaftar pada Departemen Kesehatan, dan KepMenkes No. 86 / Menkes / Per / TV / 1977 tentang Minuman Keras;Bahwa benar saksi menerangkan, setiap orang dalam melakukanusaha tersebut persyaratan yang harus dimilikinya yaitu berdasarkanPermenkes RI No. 86 / Menkes / Per / IV / 1977 tentang MinumanKeras pada : Bab II Syarat syarat umum

Produsen minuman keras hanya bolehmenjual minuman keras kepada pedagang besar minuman keras, Pasal14 ayat (1) pedagang besar minuman keras hanya boleh menjualminuman keras kepada penyalur minuman keras dan Pasal 15Penyalur minuman keras hanya boleh menjual minuman keras kepadapengecer minuman keras atau penjual minuman keras;Bahwa benar saksi menerangkan, berdasarkan dengan Undang Undang Pangan maupun kesehatan bahwa setiap minuman yangberalkohol tidak diperbolehkan sesuai dengan Permenkes No. 59 /Menkes

dapatmenyebabkan kerusakan pada organ atau bagian tubuh peminumnyaseperti kerusakan jaringan lunak di rongga mulut, tenggorokan, sistempencernaan, otak dan organ hati dan bisa menimbulkan penyakitpengeroposan tulang, mempercepat fase Menofos, bagi wanita hamilbayi yang akan dilahirkan mempunyai resiko keterbelakangan mental;Bahwa benar saksi menerangkan, terhadap minuman keras yang tidakterdaftar dan tidak memiliki izin edar tersebut tidak dapatdiperdagangkan berdasarkan dengan PERMENKES RI No. 86 /Menkes

Sedangkan BerdasarkanPeraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentangNotifikasi Kosmetik, Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkanuntuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia ( epidermis, rambut, kuku,bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membrane mukosa mulutterutama untuk membersihkan, mewangian, megubah penampilan dan ataumemperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh padakondisi baik; Bahwa yang dimaksud kosmetika tanpa izin edar adalah

Sedangkan Permenkes No.1176/Menkes/Per/VIII/2010 pada Pasal 2berbunyi setiap kosmetika yang beredar wajib memenuhi standar dan/ataupersyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan sesuai dengan peraturanperundangundangan. Pada Pasal 3 ayat (1) setiap kosmetika hanya dapatdiedarkan setelah mendapat izin edar dari menteri. Ayat (2) izin edarsebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa notifikasi, jadi dapat dijelaskambahwa kosmetika yang beredar harus mendapat izin notifikasi terlebihdahulu.

Sedangkan BerdasarkanPeraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentangNotifikasi Kosmetik, Kosmetik adalan bahan atau sediaan yangdimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia ( epidermis,rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membranemukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangian, megubahpenampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi ataumemelihara tubuh pada kondisi baik; Bahwa benar untuk menentukan suatu kosmetika ada

Sedangkan Permenkes No.1176/Menkes/Per/VIII/2010 pada Pasal 2berbunyi setiap kosmetika yang beredar wajid memenuhi standar dan/ataupersyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan sesuai dengan peraturanperundangundangan. Pada Pasal 3 ayat (1) setiap kosmetika hanya dapatHalaman 17 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Mkmdiedarkan setelah mendapat izin edar dari menteri.

, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yangdigunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankanpenyakit, merawat orang sakit, memulinkan kesehatan pada manusia, dan/ataumembentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh (vide pasal 1 angka 5UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);Menimbang, bahwa berdasarkan UndangUndang No. 36 Tahun 2009tentang Kesehatan Kosmetik adalah sediaan farmasi dan berdasarkan Pasal 1angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1176/Menkes