VII/99/2013Gugatan2008bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor : KEP1020/WPJ.29/2012 tanggal 05 Oktober 2012, tentangPembatalan Surat Tagihan Pajak Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 14 Yang Tidak BenarAtas STP PPN Nomor : 00014/107/08/735/11 tanggal 08 Maret 2011 Masa Pajak November2008;bahwa dalam persidangan Tergugat juga menyampaikan mengenai materi yang disampaikanoleh Penggugat terkait dengan SKPKB PPN Masa Januari s.d

UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualanatas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 42Tahun 2009;bahwa sehingga Surat Keputusan Pembatalan atas STP PPN tersebut "CACAT HUKUM;bahwa menurut Penggugat terdapat kesalahan/kekeliruan dalam penerapan dasar hukum sesuaiperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku pada bagian konsideran "Mengingat"angka 1 dan 2 dari Surat Keputusan Tergugat Nomor : KEP1020/WPJ.29/2012 tertanggal

Apabila dibandingkan dengan Undang~Undang Nomor 28 Tahun 2007Perubahan Ketiga Atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum DanTata Cara Perpajakan, maka UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 hanya merubah satu pasal saja dari UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 28Tahun 2007, yaitu Pasal 37A ayat (1) sedangkan atas Pasal 36 ayat (1) huruf c tidak adaperubahan;bahwa Penggugat dikenai STP

atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhirdengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000;bahwa berdasar uraian di atas, Majelis berpendapat dasar hukum yang digunakan Tergugatsudah tepat;bahwa yang diajukan dalam gugatan ini adalah Penerbitan Surat Keputusan Tergugat Nomor :KEP1020/WPJ.29/2012 tanggal 05 Oktober 2012 tentang Pembatalan Surat Tagihan PajakSebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 14 Yang Tidak Benar Atas STP PPN Nomor:00014/107/08/735/11 tanggal 08 Maret 2011 Masa Pajak November 2008 yang

yang ditolak oleh Tergugat tidakmengajukan upaya mengajukan kembali permohonan pembatalan STP ke Tergugat tetapilangsung mengajukan ke Pengadilan Pajak, sedangkan atas SKPKBnya yang ditolak olehTergugat, Penggugat mengajukan upaya kembali permohonan pengurangan dan pembatalanMenimbangMengingatMemutuskanSKPKBnya yang sampai saat ini belum ada keputusan dari Tergugat;bahwa STP Nomor : 00014/107/08/735/11 tanggal 08 Maret 2011 Masa Pajak November 2008adalah STP Pasal 14 ayat (4) yang mengikuti pokoknya

Membatalkan keputusan Tergugat NomorKEP02886/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 7 November 2017 tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas STP PPN Nomor00304/107/13/059/16 tanggal 9 September 2016 untuk Masa PajakDesember 2013 berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c;2.

Tanggapan tanggal 29 Desember 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.118372.99/2013/PP/M.XVB Tahun 2018, tanggal 6 Juni 2018 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor KEP02886/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 7 November 2017 tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf ckarena Permohonan Wajib Pajak untuk STP

Membatalkan STP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa00304/107/13/059/16 tanggal 9 September 2016 Masa Pajak Desember2013;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Juni 2018, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak padatanggal 17 September 2018 dengan disertai alasanalasannya yang diterimadi Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada

(1) huruf ckarena Permohonan Wajib Pajak untuk STP Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00304/107/13/059/16 tanggal 9 September 2016Masa Pajak Desember 2013, atas nama Penggugat, NPWP01.002.221.8059.000, dengan membatalkan Keputusan Tergugat NomorKEP02886/ NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 7 November 2017 tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf ckarena Permohonan Wajib Pajak untuk STP Pajak Pertambahan

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara aquo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) dengan membatalkan KeputusanTergugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) NomorKEP02886/NKEB/WP4J.07/2017 tanggal 7 November 2017 tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa berdasarkan Pasal 36 ayat (1)huruf c karena Permohonan Wajib Pajak untuk STP Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa

)Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember2008 sebesar Rp605.540.073,00, maka Penggugat mengajukan gugatanatas Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP453/vVPJ.05/2012 Tanggal 04Juni 2012 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atasSurat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januarisampai dengan Desember 2008, dengan rincian sebagai berikut:.

Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Masa Januari sampaidengan Desember 2008: Uraian Semula (Rp) Dikurangkan (Rp) Menjadi (Rp) Pajak yang kurang (lebih bayar) Sanksi administrasi 1. Sankdi Denda Pasal 7 UU KUP 6.000.000,0 6.000.000,02. Sanksi bunga Pasal 9 ayat 500.549.873 500.549.873(2a) UU KUP3.

Surat Tagihan Pajak (STP);b. Surat ketetapan pajak kurang bayar atau;c. Surai ketetapan pajak kurang bayar tambahan;2.

Sanksi administrasi yang dapat dikurangkan otau dihapuskanmeliputi sanksi administrasi yang antara tain tercantum dalam SuratTagihan Pajak (STP);Bahwa permohonan Penggugat telah direspon dengan baik olehTergugat.

Sanksi administrasi yang dapat dikurangkan atau dihapuskan meliputisanksi administrasi yang antara lain tercantum dalam Surat TagihanPajak (STP);Permohonan Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Penggugat) telahdirespon dengan baik oleh Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala KPPMadya Jakarta Barat (semulaTergugat).

Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.68495/PP/M.IIA/99/2016, tanggal 24 Februari 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Bahwa sesuai dengan penjelasan Penggugat diatas, maka dengan iniPenggugat berpendapat bahwa Penggugat/PHE ONWJ dapat mengajukanpembetulan atas STP

S4964/WPJ.07/KP.10/2014tanggal 26 September 2014 yang dikeluarkan oleh KPP Minyak dan GasBumi yang menyatakan bahwa Permohonan Pembetulan STP PPN JKPNo.00002/177/07/071/12 yang Penggugat ajukan tidak memenuhi ketentuansesuai Peraturan Menteri Keuangan No.11/PMK.03/2013 ("PMK11/2013").Penggugat berpendapat bahwa permohonan pembetulan yang Penggugatajukan telah memenuhi ketentuan perpajakan dan seharusnya dapatdiproses oleh KPP Minyak dan Gas Bumi;Bahwa sehingga berdasarkan perhitungan Penggugat apabila

KPP Minyakdan Gas Bumi melakukan proses pembetulan terhadap STP PPN JKPtersebut maka seharusnya Penggugat dapat memperoleh kelebihanpembayaran atas STP PPN JKP yang tidak seharusnya terutang.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo, yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) atas penerbitan Surat Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor: S4964/WPJ.07/KP.10/2014 tanggal 26 September 2014 PermohonanPembetulan Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean (STP PPN)Masa Pajak JanuariDesember 2007 oleh Majelis Hakim PengadilanPajak dapat dibenarkan

Putusan Nomor 1240/B/PK/Pjk/2018telah sesuai dengan kewenangan dan prosedur hukum dan terbuktiPenggugat menyetujui secara diamdiam dengan telah menandatanganiRisalah Pembahasan Hasil Pemeriksaan terhadap DPP PPN JKPsebagai landasan yuridis atas penerbitan STP PPN Pasal 14 ayat (4) UUKUP yang bersifat erga omnes dan olehkarenanya koreksi Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku

Bahwa terkait penerbitan STP PPN tersebut, Pemohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) dapat menjelaskan sebagai berikut: Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat)menerbitkan STP PPN Masa Pajak Januari s.d.

PutusanMajelis yang membatalkan STP PPN dengan alasan karenapenerbitan Surat Tagihan Pajak tersebut tidak diatur dalam Pasal 14UU KUP sehingga STP tersebut cacat hukum adalah tidak tepat,karena dasar penerbitan STP PPN tidak hanya berdasar padaketentuan Pasal 14 UU KUP, namun juga di pasalpasal lain UUKUP, yaitu Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (3), dan juga Pasal19 ayat (1) UU KUP;c) Bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU KUP yang berkaitan denganpenerbitan STP PPN tersebut sebenarnya hanya

Putusan Nomor 722/B/PK/PJK/2013d) Bahwa penggunaan kata "dapat" dalam kalimat Direktur JenderalPajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana bunyiketentuan Pasal 14 ayat (1) UU KUP mengandung pengertian bahwaketentuan Pasal 14 ayat (1) UU KUP hanya merupakan salah satudasar penerbitan STP PPN, namun bukan merupakan satusatunyadasar penerbitan STP PPN, mengingat dasar penerbitan STP PPNjuga diatur dalam Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (3), danjuga Pasal 19 ayat (1) UU KUP sebagaimana

Desembertahun 2003 Nomor: 01300/107/03/613/08 tanggal 14 Maret 2008yang diajukan oleh Penggugat, bukan STP PPN Nomor:01300/107/03/613/08 tanggal 14 Maret 2008 yang telah diterbitkantersebut.

PPN yang diajukanoleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat), dan bukanmembatalkan STP PPN yang bersangkutan.

Putusan Nomor 1501/B/PK/Pjk/2019PUT118371.99/2013/PP/M.XVB Tahun 2018, tanggal 6 Juni 2018, yangtelan berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Bahwa Penggugat memohon agar Majelis Hakim membatalkankeputusan Tergugat Nomor KEP02900/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 7November 2017 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas STP PPNNomor 00302/107/13/059/16 tanggal 9 September 2016 untuk Masa PajakNovember 2013 berdasarkan Pasal 36 Ayat

Membatalkan STP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa00302/107/13/059/16 tanggal 9 September 2016 Masa Pajak November2013;Halaman 2 dari 8 halaman.

) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasaberdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajakuntuk STP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00302/107/13/059/16 tanggal 9 September 2016 Masa Pajak November2013 atas nama Penggugat, NPWP 01.002.221.8059.000, denganmembatalkan Keputusan Tergugat Nomor KEP02900/NKEB/WP4J.07/2017tanggal 7 November 2017 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas SuratHalaman 4 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 1501/B/PK/Pjk/2019Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasaberdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajakuntuk STP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00302/107/13/059/16 tanggal 9 September 2016 Masa Pajak November2013; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :a.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) dengan membatalkan KeputusanTergugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) NomorKEP02900/NKEB/ WPJ.07/2017 tanggal 7 November 2017 tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) hurufc karena Permohonan Wajib Pajak untuk STP Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa

Jumlah yang masih harus dibayar (3+4) 0 10.493.418.433 Bahwa atas STP a quo, Penggugat mengajukan Permohonan Penguranganatau Pembatalan STP yang Tidak Benar atas STP PPN Barang dan Jasadengan surat nomor: 006/FI/IX/2010 tanggal 17 September 2010 yang telahditolak oleh Tergugat dengan Surat Keputusan Nomor: KEP293/WPJ.07/201 1tanggal 7 Februari 2011, sehingga dengan surat Nomor: 003/FI/TAX/IIV/2011tanggal 4 Maret 2011 Penggugat mengajukan Gugatan;Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan Nomor: 003/FVTAX

Putusan Nomor 438 /B/PK/PJK/2013Bahwa atas penerbitan STP tersebut di atas, Penggugat selaku Wajib Pajakyang sekarang sebagai Penggugat mengajukan Permohonan PenghapusanSanksi Administrasi Pasal 14 ayat (4) UU KUP dalam STP PPN Masa Januaris.d November 2008 melalui surat No.

OO6/FIIX/2010 tanggal17 September 2010 yang disampaikan kepada KPP PMA Dua pada tanggal17 September 2010;Bahwa atas Permohonan tersebut, pada tanggal 7 Februari 2011, DirekturJenderal Pajak yang sekarang sebagai Tergugat menerbitkan Surat KeputusanNomor KEP293/WPJ.07/2011 yang isinya Menolak PermohonanPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas STP PPN yangPenggugat ajukan, dengan perincian sebagai berikut: Semula Bitambali? MenjadiUraian (Dikurangi)(Rp.) (Rp.)

Bahwa STP sebesar Rp.9.585.339.892,00 (setelah dilakukan pembetulanbesarnya sanksi administrasi berupba denda Pasal 14 ayat (4) KUP menjadisebesar Rp10.490.918.433,00) terhadap Faktur Pajak yang tidak sah atau tidakbenar dengan penjelasan sebagai berikut:a. Bahwa berdasarkan Akta Notaris Hendra Karyadi, S.H Nomor 1 tanggal14 November 2005 tentang Akta Perubahan Anggaran Dasar PT.

Bahwa dengan demikian penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP293/WPJ.07/2011 tanggal 7 Februari 2011, tentang PermohonanPengurangan atau Pembatalan STP yang Tidak Benar atas STP PPN Barangdan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan November 2008 Nomor:00165/107/08/055/10 tanggal 18 Juni 2010 sebagaimana telah dibetulkanbeberapa kali terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP00216/WPJ.07/KP.0303/2010 tentang Pembetulan atas Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: KEP00189

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Almarhumah Rakhmi Malha, STP binti Drs. Mallabasa yang meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2022, Lingkungan Balang Loe, Kelurahan Balang Toa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Rakhmi Malha, STP binti Drs. Mallabasa adalah :

• Nurwahidah Malha, S. Si binti Drs. Mallabasa (Pemohon I);
• Nurjohra M, S. Km binti Drs.

Putusan Nomor 1384/B/PK/Pjk/2019peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT118373.99/2014/PP/M.XVB Tahun 2018, tanggal 6 Juni 2018, yangtelan berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Bahwa Penggugat memohon agar Majelis Hakim membatalkankeputusan Tergugat nomor KEP02871/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 6November 2017 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas STP PPNnomor 00292/107/14/059/16 tanggal 8 September 2016

Membatalkan STP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa00292/107/14/059/16 tanggal 8 September 2016 Masa Pajak Maret2014.Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Juni 2018, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak padatanggal 17 September 2018 dengan disertai alasanalasannya yang diterimadi Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada

Putusan Nomor 1384/B/PK/Pjk/2019karena Permohonan Wajib Pajak untuk STP Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00292/107/14/059/16 tanggal 8 September 2016Masa Pajak Maret 2014, atas nama Penggugat, NPWP01.002.221.8059.000, dengan membatalkan Keputusan Tergugat NomorKEP02871/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 6 November 2017 tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf ckarena Permohonan Wajib Pajak untuk

STP Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor : 00292/107/14/059/16 tanggal 8 September 2016Masa Pajak Maret 2014; adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan :a.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) dengan membatalkan KeputusanTergugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) NomorKEP02871/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 6 November 2017 tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) hurufc karena Permohonan Wajib Pajak untuk STP Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa

;Bahwa adapun dasar hukum dan alasanalasan yang membuktikanbahwa STP yang diterbitkan oleh Penggugat tidak benar adalahsebagai berikut:I.2.A.

Sesuai dengan pasal tersebut seharusnya TERMOHON PKHalaman 18 dari 33 halaman Putusan Nomor 700/B/PK/PJK/2016tidak mempunyai dasar hukum untuk menerbitkan STP No.00004/106/08/092/13 tanggal 11 Juni 2013 untuk Masa Pajak Juni2008, karena:e Pasal 14 ayat (1) huruf a UU KUP yang merupakan dasar hukumpenerbitan STP menyatakan sebagai berikut:(1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat TagihanPajak apabila:a.

Bahwa berkaitan dengan filosofi pengaturan penerbitan STP,PEMOHON PK berpendapat bahwa filosofi mendasar sehubungandengan adanya ketentuan bahwa STP tidak dapat diterbitkan jikaWajib Pajak telah memasukkan SPT Tahunan PPh Badan, adalahkarena penyampaian SPT Tahunan PPh Badan mencerminkan faktabahwa seluruh kewajiban Pajak Penghasilan atas Badan yangbersangkutan telah dilunasi.

Dengan deimikian tidak ada lagiHalaman 20 dari 33 halaman Putusan Nomor 700/B/PK/PJK/2016keperluan untuk menerbitkan suatu STP atas PPh Pasal 25 yangmerupakan kredit pajak PPh Badan;. Bahwa sesuai dengan butir a d di atas, PEMOHON PKberkesimpulan bahwa STP No. 00004/106/08/092/13 untuk masapajak Juni 2008 tanggal 11 Juni 2013 tidak seharusnya diterbitkankarena PEMOHON PK telah menyampaikan SPT Tahunan PPhBadannya untuk tahun pajak 2008 jauh sebelum penerbitan STPtersebut..

Bahwa alasanalasan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara aguo yaitu Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP)Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak,terhadap Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Penghasiian Pasal 25 MasaPajak Juni 2008 Nomor 00004/106/08/092/13 tanggal 11 Juni 2013 dapatdibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalildalil yangdiajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon PK dihubungkandengan Kontra Memori PK dapat

PT.Utepe Indonesia), NPWP: 01.083.292.1651.000 (01.083.292.1624.000)telah dilakukan pemeriksaan pajakoleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) dan berdasarkanlaporan Pemeriksaan Pajak Nomor LAP03/WPJ.12/ RP.02/2007 tanggal10 Januari 2007 Surat Tagihan Pajak (STP) PPN Masa Pajak Januari s.d.Desember 2005 Nomor008 12/107/05/624/07 tanggal 10 Februari 2007;156.2.6.3.6.4.6.5.Bahwa atas STP tersebut di atas Termohon Peninjauan Kembali (semulaPenggugat) yaitu PT.

UtepeIndonesia), NPWP: 01.083.292.1651.000 (01.083.292.1624.000)mengajukan kembali permohonan pengurangan atau penghapusan sanksiadministrasi atas STP PPN melalui SuratHalaman 15 dari 62 halaman. Putusan No mor 473/B/PK/PJK/2013166.6.6.7.Nomor 003/DirUKSMNI/2009 tanggal 10 Juni 2009 dengan alasan bahwakoreksi DPP PPN yang mendasari pengenaan sanksi dalam STP PPN telahdibatalkan oleh Pengadilan Pajak berdasarkan Putusan Pengadilan PajakNomor Put.17636/PP/M.

Bahwa berdasarkan faktafakta dan fundamentum petendi tersebut di atas, makadapat diketahui secara jelas halhal sebagai berikut :7.1.7.2.7.3.Bahwa telah jelas dan nyatanyata bahwa atas STP PPN Masa PajakJanuari s.d.

Putusan No mor 473/B/PK/PJK/2013346.6.6.7.6.8.administrasi atas STP PPN melalui Surat Nomor 003/DirUKSMNI/2009tanggal 10 Juni 2009 dengan alasan bahwa koreksi DPP PPN yangmendasari pengenaan sanksi dalam STP PPN telah dibatalkan olehPengadilan Pajak berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut. 17636/PP/M.

Bahwa berdasarkan faktafakta dan fundamentum petendi tersebut di atas, makadapat diketahui secara jelas halhal sebagai berikut:7.1.TesBahwa telah jelas dan nyatanyata bahwa atas STP PPN Masa PajakJanuari s.d.

dan setelah saksikorban Roni Syahwandi STP mengetahui perbuatan dari terdakwa 2. terhadap saksi korbanTeguh Zulinar Harahap lalu saksi korban Roni Syahwandi STP pergi menemui terdakwa 2. dansesampainya ditempat kejadian terdakwa 1. dan terdakwa 2. langsung memukuli bagian tubuhsaksi korban Roni Syahwandi STP yang mana terdakwa 1. memukul bagian kepala atas saksikorban Roni Syahwandi STP dengan menggunakan (satu) buah bed tenis meja .Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1. bersama dengan terdakwa 2. tersebut

saksi korban RoniSyahwandi STP mengalami lukaluka sesuai dengan Visum Et Repertum Projustita RumahSakit Umum Daerah Padangsidimpuan No. 440/064/VL/II/2013 tanggal 26 Maret 2013 yangditandatangani oleh dr.

Pemeriksaan :e Luka gores pada bahu kanan diameter satu centimetere Luka gores pada dada atas diameter lima centimetere Luka lecet yang tidak beraturan seluruh punggung belakange Luka lecet pada siku tangan kanan diameter setengah centimetere Luka memar pada lengan bawah kanan diameter dua centimetere Luka lecet pada lengan kiri atas diameter satu centimeterKesimpulan : Luka disebabkan ruda paksa tumpulBahwa akibat perbuatan terdakwa 1. bersama dengan terdakwa 2. tersebut saksi korban RoniSyahwandi STP

adalah sebesar Rp77.307.353;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 3 Juli 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut48968/PP/M.V/99/2013, tanggal 6 Desember 2013, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadapKeputusan Tergugat Nomor : S2444/WPJ.12/KP.09/2013 tanggal 15 April2013, tentang Imbalan Bunga Sehubungan dengan Keputusan Penguranganatau Pembatalan STP

Yang Tidak Benar Atas STP PPN Masa PajakNovember 2008 Nomor: 00022/107/08/651/10 tanggal 12 Februari 2010 atasNama: PT Scandinavian Tobacco Group Indonesia d/h PT Swedish MatchCigars Indonesia, NPWP: 01.083.277.2651.000, beralamat di: JI.

Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP1390/WPJ.12/2011 tanggal 5 Oktober 2011 tentangPengurangan atau Pembatalan STP Yang Tidak Benar Atas STPHalaman 3 dari 7 halaman.

) Yang Tidak Benar atas Surat Tagihan Pajak(STP) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak November 2008 Nomor:00022/107/08/651/10 tanggal 12 Februari 2010, atas nama Penggugat,NPWP: 01.083.277.2651.000, dan menetapkan Imbalan Bunga menjadiRp/7.307.353,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dasar dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) atas Penerbitan Surat Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor: S2444/WPJ.12/KP.09/2013 tanggal 15 April 2013 tentang Imbalan Bunga sehubungandengan Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak(STP) yang Tidak Benar atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakHalaman 4 dari 7 halaman.

Ghafur49.Satu) bendel Proposal Permohonan Surat TandaPendaftaran (STP) tanggal 16 Februari 2006Nomor : 04/Y.1D/5.04/11/200650.Satu lembar foto copy Susunan Pengurus PantiAsuhan ANATUD DHUAFA ;51.Satu lembar foto copy Surat Tanda PendaftaranNomor : 460/4218/110.009/STP/ORS/2006 tanggal13 Juli 2006 ;52. Satu Buku = Rekening No. Rek. Giro Pos6930000993 atas nama Yayasan NURUL JADID Dsn.Sakaddu, Ds. Bungbaruh, Kec.

Satu bendel Proposal Permohonan Surat TandaPendaftaran (STP) tanggal 26 Mei 2006 Nomor16/Y.NJ/23.05/V/2006 ;45.Satu lembar foto copy Susunan Pengurus Panti Asuhan20NURUL JADID ;46.Satu. lembar foto copy Surat Tanda PendaftaranNomor : 460/4699/110.009/STP/ORS/2006 tanggal 22Agustus 2006 ;47. Satu Buku Rekening No. Rek. Giro Pos 6930000993 atasnama Yayasan NURUL JADID Dsn. Sakaddu, Ds.Bungbaruh, Kec. Kadur, Kab.

Satu bendel Proposal Permohonan Surat TandaPendaftaran (STP) tanggal 16 Februari 2006 Nomor04/Y.1D/5.04/11/2006 ;50.Satu lembar foto copy Susunan Pengurus Panti AsuhanlANATUD DHUAFA ;51.Satu. lembar foto copy Surat Tanda PendaftaranNomor : 460/4218/110.009/STP/ORS/2006 tanggal 13Juli 2006 ;52. Satu Buku Rekening No. Rek. Giro Pos 6930000993 atasnama Yayasan NURUL JADID Dsn. Sakaddu, Ds.Bungbaruh, Kec. Kadur, Kab. Pamekasan ;53.

Satu bendel Proposal Permohonan Surat TandaPendaftaran (STP) tanggal 26 Mei 2006 =Nomor16/Y.NJ/23.05/V/2006 ;45.Satu lembar foto copy Susunan Pengurus Panti AsuhanNURUL JADID ;46.Satu lembar foto copy Surat Tanda Pendaftaran Nomor :460/4699/110.009/STP/ORS/2006 tanggal 22 Agustus 200647. Satu Buku Rekening No. Rek. Giro Pos 6930000993 atasnama Yayasan NURUL JADID Dsn. Sakaddu, Ds. Bungbaruh,Kec. Kadur, Kab.

Satu bendel Proposal Permohonan Surat TandaPendaftaran (STP) tanggal 16 Februari 2006 Nomor04/Y.1ID/5.04/11/2006 ;50.Satu lembar foto copy Susunan Pengurus Panti AsuhanANATUD DHUAFA ;51.Satu lembar foto copy Surat Tanda Pendaftaran Nomor :460/4218/110.009/STP/ORS/2006 tanggal 13 Juli 2006 ;52. Satu Buku Rekening No. Rek. Giro Pos 6930000993 atasnama Yayasan NURUL JADID Dsn. Sakaddu, Ds. Bungbaruh,Kec. Kadur, Kab.

MAHENDRA YUDA PALAPI Als YUDA bin) MARLANSYAH~ denganmenggunakan kendaraan roda 4 (empat) Daihatsu Grand Max warna putih No.Pol BG 611 HR melewati sebuah Tower STP (Solusi Tunas Pratama) PT.

Indosat padahari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di sebuahsebuah Tower STP ( Solusi Tunas Pratama ) PT. Indosat OOREDOO Desa. KaceKec. Mendo Barat Kab.

Indosat padahari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di sebuahsebuah Tower STP ( Solusi Tunas Pratama ) PT. Indosat OOREDOO Desa. KaceKec. Mendo Barat Kab. Bangka bersama dengan terdakwa ;3.

Indosat pada hari Sabtu tanggal 22Juli 2017 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di sebuah sebuah Tower STP ( Solusi TunasPratama ) PT. Indosat OOREDOO Desa. Kace Kec. Mendo Barat Kab.

Apabila dibandingkan dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007Perubahan Ketiga Atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KetentuanUmum Dan Tata Cara Perpajakan, maka UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 hanyamerubah satu pasal saja dari UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang Nomor 28 Tahun 2007, yaitu Pasal 37A ayat(1) sedangkan atas Pasal 36 ayat (1) huruf c tidak ada perubahan;bahwa Penggugat dikenai STP

UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilaidan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangUndang Nomor 18 Tahun 2000;bahwa berdasar uraian di atas, Majelis berpendapat dasar hukum yang digunakanTergugat sudah tepat;bahwa yang ~~ diajukan dalam gugatan ini adalah Penerbitan Surat KeputusanTergugat Nomor : KEP1028/WPJ.29/2012 tanggal 05 Oktober 2012 tentangPembatalan Surat Tagihan Pajak Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 14 YangTidak Benar Atas STP

dalamketentuan peraturan perundangundangan perpajakan;hanya dapat diajukan kepada Badan Peradilan Pajak;bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (1a) Undangundang Nomor : 6 Tahun 1983tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kaliMenimbangMengingatMemutuskandiubah dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 : permohonan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c hanya dapat diajukan olehWajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali;bahwa Penggugat atas permohonan pembatalan STP

yang ditolak oleh Tergugattidak mengajukan upaya mengajukan kembali permohonan pembatalan STP keTergugat tetapi langsung mengajukan ke Pengadilan Pajak, sedangkan atasSKPKBnya yang ditolak oleh Tergugat, Penggugat mengajukan upaya kembalipermohonan pengurangan dan pembatalan SKPKBnya yang sampai saat ini belumada keputusan dari Tergugat;bahwa STP Nomor : 00006/107/08/735/11 tanggal 08 Maret 2011 Masa Pajak Maret2008 adalah STP Pasal 14 ayat (4) yang mengikuti pokoknya yaitu SKPKB yangmasih dalam

gugatan Penggugat tidak dapatdipertimbangkan lebih lanjut dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima;: Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuanperundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yangberkaitan dengan perkara ini;: Menyatakan permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor : KEP1028/WPJ.29/2012 tanggal 05 Oktober 2012 tentangPembatalan Surat Tagihan Pajak Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 14 YangTidak Benar Atas STP

Namun, tanpaterlebin dahulu) menyelesaikan dan menyimpulkan hasilpemeriksaan pajak yang sedang dilakukan oleh Tergugat terhadapPenggugat, Tergugat telah menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP)Nomor 00003/106/08/092/13 tanggal 11 Juni 2013 (salinandilampirkan sebagai bukti 1);g. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2013, Penggugat telah mengajukanpermohonan untuk pembatalan penerbitan STP sesuai denganPasal 36 ayat (1) UU KUP.

STP yangtidak benar tersebut juga telah mengenakan sanksi yang seharusnyatidak dikenakan terhadap Penggugat;Bahwa adapun dasar hukum dan alasanalasan yang membuktikanbahwa STP yang diterbitkan oleh Penggugat tidak benar adalahsebagai berikut:I.2.A.

Sesuai dengan pasal tersebut seharusnya TERMOHON PKtidak mempunyai dasar hukum untuk menerbitkan STP No.00003/106/08/092/13 tanggal 10 Juni 2013 untuk Masa Pajak Agustus2008, karena:Pasal 14 ayat (1) huruf a UU KUP yang merupakan dasar hukumpenerbitan STP menyatakan sebagai berikut:(1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat TagihanPajak apabila:a.

Bahwa berkaitan dengan filosofi pengaturan penerbitan STP,PEMOHON PK berpendapat bahwa filosofi mendasar sehubungandengan adanya ketentuan bahwa STP tidak dapat diterbitkan jikaWajib Pajak telah memasukkan SPT Tahunan PPh Badan, adalahkarena penyampaian SPT Tahunan PPh Badan mencerminkan faktabahwa seluruh kewajiban Pajak Penghasilan atas Badan yangbersangkutan telah dilunasi.

Dengan deimikian tidak ada lagikeperluan untuk menerbitkan suatu STP atas PPh Pasal 25 yangmerupakan kredit pajak PPh Badan;. Bahwa sesuai dengan butir a d di atas, PEMOHON PKberkesimpulan bahwa STP No. 00003/106/08/092/13 untuk masapajak Agustus 2008 tanggal 11 Juni 2013 tidak seharusnya diterbitkankarena PEMOHON PK telah menyampaikan SPT Tahunan PPhBadannya untuk tahun pajak 2008 jauh sebelum penerbitan STPtersebut..

Menyatakan penguasaan tanah dan bangunan objek sengketa yang terletak di Jalan Buludua Stp. 2 Nomor 17 RT. 8/RW. 3, Kelurahan Laringbangi, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 468/Kelurahan Lariangbangi tanggal 30 September 1987, Surat Ukur Sementara Nomor 115 tanggal 9-1-1986, oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum; 3.

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan dan menyerahkan kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun, tanah seluas 42 m2 (empat puluh dua meter persegi) beserta bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Buludua Stp. 2 Nomor 17 RT. 8/RW. 3, Kelurahan Laringbangi, Kecamatan Makassar, Kota Makassar dengan batas-batas: - Sebelah Utara : Rumah Mas Yance; - Sebelah Selatan : Rumah Hendra; - Sebelah Timur : Lorong; - Sebelah Barat : Rumah

PUTUSANNomor 581 K/Pdt/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagaiberikut dalam perkara antara:1.NUR AISYAH, bertempat tinggal di Jalan Buludua Stp. 2Nomor 17 RT. 8/RW. 3, Kelurahan Laringbangi, KecamatanMakassar, Kota Makassar:ACHMAD S, bertempat tinggal di Jalan Buludua Stp. 2 Nomor17 RT. 8/RW. 3, Kelurahan Laringbangi, Kecamatan Makassar,Kota Makassar:NURHAYATI, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Raya VINomor

MAMANG JOHAR, bertempat tinggal diJalan Buludua Stp. 2 Nomor 17, RT. 8/RW. 3, KelurahanLaringbangi, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 581 K/Pdt/20192. KHAIRIL ANWAR, bertempat tinggal di Jalan Buludua Stp. 2Nomor 17, RT. 8/RW. 3, Kelurahan Laringbangi, KecamatanMakassar, Kota Makassar:dalam hal ini masingmasing memberi kuasa kepada ErniRahmawati M.

Menyatakan penguasaan tanah dan bangunan objek sengketa yangterletak di Jalan Buludua Stp. 2 Nomor 17 RT. 8/RW. 3, KelurahanLaringbangi, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, sebagaimanadiuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 468/Kelurahan Laringbangi,tanggal 30 September 1987, Surat Ukur Sementara Nomor 115 tanggal911986, oleh Tergugat dan Tergugat Il adalah perbuatan melawanhukum:;3.

(empat puluh dua meter persegi) beserta bagunan diatasnya yangterletak di Jalan Buludua Stp. 2 Nomor 17 RT. 8/RW. 3, KelurahanLaringbangi, Kecamatan Makassar, Kota Makassar dengan batasbatas: Sebelah Utara : Rumah Mas Yance; Sebelah Selatan : Rumah Hendra;Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 581 K/Pdt/2019 Sebelah Timur : Lorong; Sebelah Barat : Rumah Embang dan Rumah SyamsulBachri;4.

(empat puluh dua meter persegi) beserta bangunan diatasnya yangterletak di Jalan Buludua Stp. 2 Nomor 17 RT. 8/RW. 3, KelurahanLaringbangi, Kecamatan Makassar, Kota Makassar dengan batasbatas: Sebelah Utara : Rumah Mas Yance; Sebelah Selatan : Rumah Hendra; Sebelah Timur : Lorong; Sebelah Barat : Rumah Embang dan Rumah SyamsulBachri:4.

Tahun 2002tentang Pengadilan Pajak;Aspek Materialbahwa Tergugat melalui surat nomor: S310/WPJ.19/KP.0208/2012 tanggal 11September 2012 perihal Penjelasan tentang Permohonan Imbalan Bunga, tidakdapat mengabulkan Surat Penggugat Nomor: 1998/LGEIN/TAX/VIII/2012tanggal 27 Agustus 2012 perihal Permohonan Pemberian Imbalan Bunga atasKelebihan Pembayaran Pajak sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP1133/WPJ.19/2012 tanggal 13 Agustus 2012 tentang Pembatalan/Pengurangan Sansksi Administrasi STP

laUndangundang tentang Ketentuan Umum Perpajakan di atas, jelaslahbahwa setiap pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yangkeputusannya mengabulkan sebagian atau seluruhnya, yangmenyebabkan kelebihan pembayaran pajak akan dikembalikan denganditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan denganmaksimum 24 bulan";bahwa Pasal 27A ayat la huruf c beserta penjelasan ayat la Undangundang tentang Ketentuan Umum Perpajakan, tidak sekalikalimembedakan dan menyebutkan Surat Tagihan Pajak (STP

) yangditerbitkan dengan dasar hukum apapun, termasuk STP yang diterbitkandengan dasar Pasal 8 ayat 2a Undangundang tentang Ketentuan UmumPerpajakan.

Sehingga STP yang dimaksudkan dalam pasal27A ayat 1 a huruf c beserta penjelasan ayat la Undangundang tentangKetentuan Umum Perpajakan adalah semua STP;bahwa Pasal 27A ayat 2 beserta penjelasan ayat 2 UndangUndang Nomor 6Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, imbalan bunga juga diberikan ataspembayaran lebih Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan dengan dasar

NomorPut.46196/PP/M.1I/99/2013, Tanggal 11 Juli 2013, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 592 B/PK/PJK/2015Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Surat Direktur JenderalPajak Nomor: S310/WPJ.19/KP.0208/2012 tanggal 11 September 2012perihal Penjelasan Tentang Permohonan Imbalan Bunga atas KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP1133/WPJ.19/2012 tanggal 13 Agustus2012 tentang Pembatalan/Pengurangan Sanksi Administrasi STP

1. Barang bukti disita dari Saksi NURDIN sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 11 Agustus 2020 dan Surat Tanda Penerimaan STP/46/VIII/2020/Tipidkor tanggal 11 Agustus 2020 berupa 1(satu) Unit Telepon Genggam (Smart Phone) SM-J330G/DS, merk Samsung Warna Gold dengan IMEI 1 359755/08/411009/3 dan IMEI 2 359756/08/411009/1. SIM Card terpasang dengan nomor 0821-2309-3989. Tanpa Charger.

TOMMY SUMARDI sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 11 Agustus 2020 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/47/VIII/2020/Tipidkor tanggal 11 Agustus 2020 berupa 1(satu) unit Telepon Genggam merk Iphone 7 Plus dengan IMEI 355345080079387 tanpa simcard, dengan password 123478 dan nomor WhatsApp 081905103777. Tanpa charger.

1. Barang bukti disita dari Saksi BARTHOLOMEUS I MADE OKA PUTRA PRAMONO, SIK sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Agustus 2020 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/43/VIII/2020/Tipidkor tanggal 10 Agustus 2020 berupa :