Mandiri Perdesaan dan laporanpenggunaan dana kepada masyarakat melalui papan informasi.Memperbarui informasi dan laporan penggunaan dana yang ditempel dalampapan informasi.Mengadministrasikan dan mengarsipkan seluruh dokumen danberkasadministrasi PNPM Mandiri Perdesaan.Menghitung HOK dan besarnya insentif berdasarkan daftar hadir pekerja darimandor atau kepala kelompok.Membantu Ketua TPK dalam pengisian format Laporan Bulanan.Memelihara/menjaga semua arsip.Mengikuti pelatihanpelatihan yang diberikan

oleh Fasilitator Kecamatan.Membuat catatan seluruh aktifitas dan administrasi yang berkaitan dengankegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.Bahwa terdakwa Saryoto, Spd Bin Karyo Utomo selaku Sekretaris TPK, telahmenyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan, dengan membuat laporan pertanggungjawabanpenggunaan dana sarana prasarana PNPMMP bersamasama dengan saksi17Suyadi, S.Ag dengan cara menyesuaikan RAB yang ada, tanpa mendasarkan padarealisasi sesungguhnya

Menyatakan barang bukti berupa :1). 1 (satu) Bendel Nota Penjualan Toko Mengger Dua ;2). 1 (satu) Buah Buku Kas TPK Desa Pengkol Warna Ungu Batik ;3). 5 (lima) Bendel Berita Acara dan Kwitansi Penerimaan Dana PNPM ;4). 1 (satu) Buah Buku Dokumen Lelang Material PNPM Mandiri ;5). 1 (satu) Buah Buku Dokumen SPPB PNPM Mandiri ;6). 2 (dua) buah Buku Kwitansi Merk Sinar Dunis sebagai Tanda BuktiPengeluaran Uang Dana Anggaran Program PNPM ;7). 1 (satu) Buah Buku Kas Pribadi Merk Glatik Kembar ;8). 1 (satu

Memerintahkan barang bukti, No. urut 1 sampai dengan 23, sebagaimana tertera,dibawah ini :1). 1 (satu) Bendel Nota Penjualan Toko Mengger Dua ;2). 1 (satu) Buah Buku Kas TPK Desa Pengkol Warna Ungu Batik ;3). 5 (lima) Bendel Berita Acara dan Kwitansi Penerimaan Dana PNPM ;4). 1 (satu) Buah Buku Dokumen Lelang Material PNPM Mandiri ;5). 1 (satu) Buah Buku Dokumen SPPB PNPM Mandiri ;6). 2 (dua) buah Buku Kwitansi Merk Sinar Dunis sebagai Tanda BuktiPengeluaran Uang Dana Anggaran Program PNPM ;7). 1

(satu) Buah Buku Kas Pribadi Merk Glatik Kembar ;8). 1 (satu) buah buku proposal Kegiatan Sarana dan Prasarana Hasil MusdesPerencanaan PNPM ;259). 1 (satu) buah buku Proposal Kegiatan Sarana dan Prasarana HasilMusyawarah Khusus Perempuan (MKP) ;10). 1 (satu) buku berita Acara Warna Biru ;11). 1 (satu) buah buku Laporan Pengggunaan Dana Tahap 2 (Talud Pasang) ;12). 1 (satu) buah buku Laporan Penggunaan Dana Tahap 3 (Talud Pasang) ;13). 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

Menyatakan Barang Bukti berupa : 1 (Satu) buku Laporan akhir (As Build Drawing) perintisan jalan PNPM untuk lingkungan Cappadang, Kel. Doping, Kec. Penrang, Kab. Wajo Tahun 2010, dikembalikan kepada Kelurahan Doping melalui Terdakwa HASANUDDIN DAUDA, SE Bin DAUDA; ----------------------------------------------------5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Dan BAKRI, SHAdvokat / Penasihat Hukum / Koordinator Advokasi RBM PNPM MP, Kabupaten Wajo,beralamat di Kantor Jl. Bau Baharuddin, No. 2 Sengkang, Kec. Tempe, Kab. Wajo,berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 31 Oktober 2011; Pengadilan Negeri tersebut : Putusan Nomor: 210/Pid.B/2011/PN.Skg Page I Setelah Membaca :a Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama TerdakwaHASANUDDIN DAUDA, SE Bin DAUDA, No.

Rusli selaku bendaharaTim Pelaksana Kegiatan (TPK) Kelurahan Doping, Kecamatan Penrang tidak pernahmengikuti kegiatan PNPM Mandiri (Tidak pernah aktif) sehingga Terdakwa selakuKetua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Kelurahan Doping, Kecamatan Penrang akanmembuat proposal untuk pencairan dana PNPM Mandiri (Program NasionalPemberdayaan Masyarakat) untuk Kelurahan Doping, Kecamatan Penrang, kabupatenWajo serta membuat Laporan Akhir Perintisan Jalan Lingkungan Cappadang,Kelurahan Doping, Kecamatan Penrang

Dopingtertanggal 13 Oktober 2010;e Pada halaman 81 yaitu : Daftar hadir rapat pertanggungjawaban PNPM MP tahun 2010, Kel. Doping, Kec. Penrang, Kab. Wajo;e Pada halaman 110 yaitu : Daftar hadir Rapat Pertanggungjawaban PNPMMP tahun 2010, Kel. Doping, Kec. Penrang, Kab. Wajo, tertanggal 27Oktober 2010;e Pada halaman 121 yaitu : Daftar hadir Tanda terima Intensif pekerjatertanggal 20 s/d 28 September 2010;Bahwa Pr. Siti Rosnah Rusliadi Alias Sitti Rosnah Binti Muh.

Rusli tidak pernah menerima honor selaku bendahara PNPM Kel.Doping, Kec. Penrang, Kab. Wajo dan namanya telah tercemar dalam Lingkunganmasyarakat telah mencairkan dana PNPM tersebut ; Bahwa dari hasil Labfor Cab. Makasar No.

Dopingtertanggal 13 Oktober 2010;e Pada halaman 81 yaitu : Daftar hadir rapat pertanggungjawaban PNPM MP tahun 2010, Kel. Doping, Kec. Penrang, Kab. Wajo;e Pada halaman 110 yaitu : Daftar hadir Rapat Pertanggungjawaban PNPMMP tahun 2010, Kel. Doping, Kec. Penrang, Kab.

Hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahunsebagaimana yang dijatuhkan oleh majelis hakim tersebuttidaklah memberikan efek jera dan tidak mengakomodirrasa keadilan masyarakat karena uang Negara yang telahdi korupsi oleh terdakwa adalah uang dari pengelolaandana PNPM mandiri Perdesaan yang mana program PNPMMandiri Perdesaan tersebut diadakan oleh pemerintahdengan tujuan untuk memberdayakan rumah tanggamiskin sebagaimana dalam petunjuk teknis operasionalPelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri perdesaan

JULIUS PODE, MM dengan berbagai cara sebagimanayang terbukti didepan persidangan dan diuraikan secaralengkap dalam surat tuntutan kami sehingga ia menikmatidana PNPM mandiri perdesaan yang seharusnya dinikmatioleh rumah tangga miskin tersebut tersebut bukan hanyatidak memenuhi tujuan dari diadakannya program PNPMMandiri Perdesaan akan tetapi sangat bertentangan dengantujuan dari program tersebut yang pada pokoknya bertujuanuntuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerjamasyarakat miskin diperdesaan

, selaku yang paling berhakatas dana PNPM Mandiri perdesaan tersebutBahwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun ( Ancamanminimal yang diatur dalam pasal 3 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor20 Tahun 2001, tentang perubahan UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi ) adalah pidana yang sangat rendah dan sangattidak sesuai dengan perbuatan terdakwa yang telahmenikmati uang Negara yang

diperuntukan untuk Rumahtangga miskin sebagaimana yang diatur dalam PetunjukOperasional pelaksananaan program PNPM MandiriPerdesaan, dan pidana tersebut tidak memberikan efek jeraserta efek pencegahan sebagaimana yang dikehendaki daritujuan pemidanaan itu sendiri2.

Mandiri Perdesaaan secara terpisah dari danasewa alat berat yang diterima oleh terdakwa, sehingga uangNegara yang bersumber dari dana PNPM Mandiri Perdedsaanyang telah diterima oleh terdakwa yakni sebesar Rp67.295.000, (Enam puluh tujuh juta dua ratus Sembilanpuluh lima ribu rupiah) diyakini talah dinikmati secarakeseluruhan oleh terdakwa sehingga sudah seharusnyaterdakwa dijatuhi pidana denda dan membayar uangpengganti sebagai pemulihan keuangan Negara yang telahdinikmati oleh terdakwa tersebutOleh

mandiri Perdesaan kepada pemerintah daerah,DPRD, Pelaku PNPM Mandiri perdesaaan kabupaten lainnya .2 Memberikan bantuan teknis kepada TK PNPM mandiri perdesaan kabupatendalam pelaksanaan PNPM Mandiri perdesaan di Kabupaten3 Melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses kegiatanserta pengelolaan keuanga UPK dan TPK .47Melakukan kunjungan lapangan untuk supervisi dan monitoring , untukmemastikan penerapan prinsipprinsip PNPM Mandiri perdesaan sertakebijakan dalam setiap tahapan, PNPM

Pejabat yang berwenang mengeluarkan/menerbitkan surat permintaanpembayaran (SPP), dana kegiatan Program PNPM Mandiri Pedesaan KabupatenSitubondo dan ; 292 222 ===2. Bertanggung jawab atas penyelenggaraan operasional kegiatan dan keberhasilanseluruh kegiatan PNPM di Kecamatan Bahwa yang dimaksud dengan PNPM.

Selanjutnya dilakukan Musyawarah desa (MD) untuk menginformasikanrencana kegiatan PNPM kepada masyarakat. ; 5. Baru kemudian dilakukan pelaksanaan kegiatan PNPM.; Bahwa proses pencairan dana PNPM yaitu : Berdasarkan surat penetapan camat Sumbermalang sesuai hasil Musyawarah anatrdesa (MAD) Prioritas, kemudian UPK mengajukan permohonan pencairan danamelalui BPMP ( Badan pemberdayaan masyarakat dan perempuan) KabupatenSitubondo dengan administrasi : 1.

Sumber malang jugamemiliki rekening lain yaitu : Rekening nomor : 0542060557, Bank Jatim, atas namaUPK PNPM PPK SPP Sumbermalang, Specimen : Ketua UPK dan Bendahara UPK.; e Bahwa Rekening nomor : 0542059036, Bank Jatim, atas nama UPK PNPM PPKKecamatan Sumbermalang, Specimen : Ketua UPK dan Bendahara UPK.

Tahun 2009 : 272 22222 nnn none nn nnn Pernyataan tanggung jawab belanja nomor : 036/051020/BLM PNPM MP/X/2009, tgl.28 September 2009.

M E N G A D I L I :DALAM KONPENSI :DALAM EKSEPSI : Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya ;DALAM POKOK PERKARA : Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; Menyatakan Para Tergugat I, II, III, IV, V, VIII, IX bertanggung jawab secara organisasi dalam pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM-MPd) di Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso ; Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;DALAM REKONPENSI :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum; Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kepada UPK melalui Para Penggugat uang dana PNPM-MPd Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso sebesar Rp. 444.502.350,- (empat ratus empat puluh empat juta lima ratus dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah); Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : Menghukum Penggugat

Bahwa sesuai dengan petunjuk Teknis Operasional PNPMMP dalampelaksanaannya telah dilakukan pemantauan dan pemeriksaan karenadana PNPM Mandiri Pedesaan adalah bagian dari anggaran belanjaNegara dan daerah, sehingga pemerintah bertanggung jawab untukmemastikan bahwa PNPM Mandiri Pedesaan berjalan sesuai prinsip danprosedur serta dipakai sebagaimana mestinya, Semua pegawaipemerintah yang terlibat dalam PNPM Mandiri Pedesaan ( TimKoordinasi, Bupati, Camat, Kepala Desa, PJOK dan lain lain )mempunyai tugas

Sidig :Bahwa di Kecamatan Jambesari ada program PNPM;Bahwa dalam PNPM ada kepengurusan PNPM yang terdiri dari :e Ketua : Ahmadie Sekretaris : Bahrain Maulinae Bendahara: Nurun NafisaBahwa tugas dari bendahara adalah mengurusi keuangan (keluarmasuknya uang) dan menerima angsuran dari kelompok;Bahwa program dari PNPM mandiri tersebut adalah simpan pinjam;Bahwa program PNPM mandiri ada di Kecamatan Jambesari tersebutsejak tahun 1989 sampai sekarang;Bahwa saksi tahu sekarang ada permasalahan di PNPM

Saksi Hakimah :Bahwa di Desa Jambesari ada kegiatan PNPM tersebut sejak tahun2009, 2010 dan 2011 ada permasalahan;Bahwa saksi berada di kelompok Desa Grujugan Lor;Bahwa program di PNPM mandiri tersebut adalah program simpanpinjam;Bahwa saksi tahu di PNPM mandiri ada permasalahan yaitu adanyapenimpangan dana pinjaman;Bahwa saksi tahu yang melakukan penimpangan dana pinjamantersebut adalah penggugat sebagai bendahara di UPK tersebut;41Bahwa saksi pernah menanyakan tentang penyimpangan danatersebut

Jalil :e Bahwa saksi sebagai Kasubdit motivasi dan gotong royong;e Bahwa adanya PNPM di Bondowoso sejak tahun 2006;e Bahwa saksi kaitannya dengan PNPM adalah sebagai leading sektor;e Bahwa saksi pernah hadir saat klarifikasi tanggal 4 April 2012 untukmenyaksikan apakah di PNPM tersebut benar ada penyimpangan;e Bahwa Saksi tidak ada jabatan apapun di PNPM;e Bahwa yang hadir saat itu adalah Nurun Nafisah, P. Kun. P. Edi,Bahrain, Anmadi dan P.

Saksi Anang Bachtiar :Bahwa adanya PNPM di Bondowoso sejak tahun 2006;Bahwa saksi pernah hadir saat klarifikasi tanggal 4 April 2012 untukmenyaksikan apakah di PNPM tersebut benar ada penyimpangan;Bahwa saksi tidak ada jabatan apapun di PNPM;Bahwa yang hadir saat itu adalah Nurun Nafisah, P Kun, P. Edi,Bahrain, Anmadi, P.

Asli Keputusan Bupati OKU Selatan Nomor : 220 / KPTS / PMPD / 2010, tentang Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Sebagai Pengelola Desa Bantuan Langsung Mayarakat (BLM) PNPM-Mandiri Perdesaan (PNPM-Mandiri Perdesaan) Kab. Oku Selatan Tahun Anggaran 2010, tanggal 3 Agustus 2010.2.

Asli Lampiran keputusan Bupati OKU Selatan Nomor : 220 / KPTS / PMPD / 2010 Tanggal 3 Agustus 2010, Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM-Mandiri Perdesaan (PNPM-Mandiri Perdesaan) Kabupaten OKU Selatan tahun 2010.3. Asli 1 (satu) buku Rekening pada bank Sumsel Babel Cabang Pembatu Muaradua atas nama SPP Kec. Buay Pemaca dengan Nomor Rekening 154-09-09940, tahun 2010.4.

Fotocopy dilegalisir Buku Laporan Bulanan PNPM-Mandiri Perdesaan Kec. Buay Pemaca Kab. Oku Selatan bulan Januari 2011.8. Fotocopy dilegalisir Buku Laporan Bulanan PNPM-Mandiri Perdesaan Kec. Buay Pemaca Kab. Oku Selatan bulan Februari 2011.9. Asli 1 (satu) buah Buku Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir (Petunjuk Teknis Operasional) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.10.

Asli 1 (satu) buah Buku Penjelasan (Petunjuk Teknis Operasional) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.11. Asli 1 (satu) buku Rekening pada bank Sumsel Babel Cabang Pembatu Muaradua atas nama BLM Kec. Buay Pemaca dengan Nomor Rekening 154-09-09608, tahun 2010.12. Fotocopy dilegalisir 1 (satu) buah Buku Standar Operasional Prosedur (SOP) Unit Pengolah Kegiatan (UPK) PNPM-Mandiri Perdesaan Kecamatan. Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan tahun 2010.

Dikembalikan kepada pengurus UPK PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan..8. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 5.000- (lima ribu rupiah) ;

Dengan Maksud dan Tujuan adalah meningkatnya kesejahteraan dankesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalampengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan, yang sumber dananya berasaldari APBN dan APBD, swadaya masyarakat serta partisipasi dunia usaha, dan Dasar hukumpelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan diatur dalam : Petunjuk Teknis OperasionalProgram Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan PeraturanMENDAGRI Nomor : 414.2/3717/PMD tanggal 5

sejaktanggal 29 Agustus 2009 ;Bahwa PNPM ada 2 kegiatan yaitu simpan pinjam dan pembangunan;Bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini simpan pinjam perempuan(SPP);Bahwa Terdakwa menjadi bendahara UPK sampai tanggal 12 Maret 2012 di take overke sekretaris ;Bahwa bendahara di take over ke sekretaris karena Terdakwaterindikasimenyalahgunakan dana simpan pinjam ;Bahwa PNPM mendapatkan dana dari pusat 80% dan dana dari daerah 20% ;Bahwa jumlah dana seluruhnya yang diterima PNPM Rp. 2.000.000.000

Bahwa bermula dalam rangka mempersiapkan Musyawarah Antar Desa (MAD) tanggal16 Pebruari 2012 untuk mendapatkan dana PNPM tetapi syaratnya harus sudah lunassimpan pinjam, yang mana di desa Grujukan Lor banyak tunggkan SPP;2.

.- 1 (satu) bendel administrasi pencairan Dana Bantuan Sosial Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (PNPM-P2KP) Tahun 2008 sejumlah Rp. 860.000.000,- (delapan ratus enam puluh juta rupiah) untuk dibayarkan kepada 25 BKM di wilayah Kec. Karanganyar dan Kec. Gombong Kab. Kebumen, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab.

Kegiatanekonomi.Bahwa dana (BLM) yang diterima BKM Gotong RoyongKel.Karanganyar pada tahun 2005 dan 2008 yang digunakan untukkegiatan P2KP dan PNPM MP pada komponen kegiatan ekonomisebesar Rp. 125.625.000, (seratus dua puluh lima juta enam ratusdua puluh lima ribu rupiah) dengan perincian berikut:a. Dari APBN tahun sebesar Rp. 96.625.000,b. Dari APBD sebesar Rp. 29.000.000,Bahwa berdasarkan keterangan dari BKM Gotong Royong danfasilitator ekonomi PNPM MP Kec.Karanganyar Sdri.

Bahwa dana (BLM) yang diterima BKM Gotong RoyongKel.Karanganyar pada tahun 2005 dan 2008 yang digunakan untukkegiatan P2KP dan PNPM MP pada komponen kegiatan ekonomisebesar Rp. 125.625.000, (seratus dua puluh lima juta enam ratusdua puluh lima ribu rupiah) dengan perincian berikut:a. Dari APBN tahun sebesar Rp. 96.625.000,b. Dari APBD sebesar Rp. 29.000.000, Bahwa berdasarkan keterangan koordinator kabupaten PNPM MPKab.Kebumen Sdri.

Kebumen, sejak bulan Januari 2011 sampai dengan bulanOktober 2011 telah melaksanakan pengelolaan pmjaman dana bergulir P2KPdan PNPM MP pada (BKM) Gotong Royong Kel Karanganyar Kec.Karanganyar Kab.

Karanganyar Kab.Kebumen, sejak bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Oktober 2011 telahmelaksanakan pengelolaan pinjaman dana bergulr P2KP dan PNPM MP pada(BKM) Gotong Royong Kel. Karanganyar Kec. Karanganyar Kab.

Kebumen, sejak bulan Januari 2011 sampaidengan bulan Oktober 2011 telah melaksanakan pengelolaan pinjaman dana bergulirP2KP dan PNPM MP pada (BKM) Gotong Royong Kel. Karanganyar Kec.Karanganyar Kab.

Berita Acara Penanganan masalah Penyelewengan Dana SPKP / UEP PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Tempellemahbang, Kecamatan Jepon, Kab.Blora ; -----------------------------------------------------------------------------------f. Rekap sementara Penyimpangan Dana PNPM Mandiri,Kecamatan Jepon.g.

MAHA ESA Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara pidana pada peradilan tingkat banding telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam i perkaraterdakwaTempat lahir : Blora ; Umur/tanggal lahir : 50 tahun /05 Maret 1961 ; Jenis kelamin : Lakilaki ; Kebangsaan : Indonesia ; Tempat tinggal : Desa Tempel Lemah Abang Lemahbang RT 03/RW 01Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora ; Agama : Islam ; Pekerjaan : Swasta (Ketua Tim Pengelola Kegiatan PNPM

Blora dibentuk kepengurusan / kepanitian PNPMmandiri yaitu membentuk Pengurus Tim Pengelola Kegiatan (TPK) melalui MusyawarahDesa Sosialisasi (MUSDES Sosialiasai) yang dihadiri oleh Tokoh Masyarakat, BadanPerwakilan Desa (BPD), RT, RW, Perangkat Desa, Unit Pengelola Kecamatan (UPK)Jepon serta Fasilitator Kecamatan, dari hasil Musyawarah Desa Sosialisasi tersebutterbentuk susunan pengurus untuk mengelola kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan diDesa Tempellemahbang, Kec. Jepon, Kab.

Jepondan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa menyimpang dari Petunjuk TeknisOperasional PNPM Mandiri Perdesaan sebagai berikut ;1 Penjelasan Buku IV ;e Tersedianya dana kegiatan SPP / UEP yang produktif dan bertambah jumlahnyauntuk penyediaan kebutuhan pendanaan masyarakat miskin ;e Adanya pelestarian prinsip PNPM Mandiri Perdesaan terutama keberpihakankepada orang miskin dan transparansi ;e Dana bergulir adalah dana yang berasal dari dana BLM Program (PPK, PNPMPPK, PNPM Mandiri Perdesaan

Blora dibentuk kepengurusan / kepanitianPNPM mandiri yaitu membentuk Pengurus Tim Pengelola Kegiatan (PK) melaluiMusyawarah Desa Sosialisasi (MUSDES Sosialiasai) yang dihadiri oleh TokohMasyarakat, Badan Perwakilan Desa (BPD), RT, RW, Perangkat Desa, Unit PengelolaKecamatan (UPK) Jepon serta Fasilitator Kecamatan, dari hasilMusyawarah Desa Sosialisasi tersebut terbentuk susunan pengurus untuk mengelolakegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Tempellemahbang, Kec. Jepon, Kab.

Mandiri Perdesaan sebagai berikut ;1 Penjelasan Buku IV ;e Tersedianya dana kegiatan SPP / UEP yang produktif dan bertambahjumlahnya untuk penyediaan kebutuhan pendanaan masyarakat miskin.e Adanya pelestarian prinsip PNPM Mandiri Perdesaan terutamakeberpihakan kepada orang miskin dan transparansi ; 2 Penjelasan Buku IX ;e Dana bergulir adalah dana yang berasal dari dana BLM Program (PPK,PNPMPPK, PNPM Mandiri Perdesaan) yang telah dikembalikan ke UPKsebagai pengelola dan digulirkan kembali ke masyarakat

Nomor : 99/HK/KEP/2008 tanggal 05 Mei 2008 Tentang Penetapan UnitPengelola Kegiatan (UPK) dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaandi Kabupaten Alor Tahun 2008.b. Nomor : 1022/HK/KEP/2009 tanggal 05 Mei 2009 Tentang Penetapan UnitPengelola Kegiatan (UPK) sebagai pengelola dana Bantuan LangsungMasyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)Mandiri Perdesaan di Kabupaten Alor Tahun 2009.c.

Nomor : 95/HK/KEP/2010 tanggal 06 Mei 2010 Tentang Penetapan UnitPengelola Kegiatan (UPK) dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaandi Kabupaten Alor Tahun 2010.d.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwadengan cara sebagai berikut := Pada tahun 2009, 2010 dan 2011, Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu SungaiUtara mendapatkan alokasi dana PNPM Mandiri Perdesaan yang berasal daridana APBN 80 % (delapan puluh persen) dan APBD Kabupaten Hulu SungaiUtara 20 % (dua puluh persen) yang digunakan sebagai dana kegiatan bidangsarana prasarana dan bidang ekonomi.

Hal tersebut dapat dengan mudah dilakukanTerdakwa karena sejak awal pembentukan UPK buku rekening SPP Paminggirdipegang oleh Terdakwa (seharusnya oleh Bendahara) dan penyetoran uangpengembalian dari kelompok masyarakat selalu dilakukan oleh Terdakwasendiri.= Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas bertentangan dengan berbagaiaturan pelaksanaan pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan yaitu :1 Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dari

Hal tersebut dapatdengan mudah dilakukan Terdakwa karena sejak awal pembentukan UPK bukurekening SPP Paminggir dipegang oleh Terdakwa (seharusnya oleh Bendahara )dan penyetoran uang pengembalian dari kelompok masyarakat selalu dilakukanoleh Terdakwa sendiri.= Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas tidak sesuai dengan berbagaiaturan pelaksanaan pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan yaitu :1 Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dariDirektorat

(Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) tahunanggaran tahun 2009 sampai dengan 2011 yang tidak sesuai dengan peruntukkannya,bertentangan dengan Petujuk Teknis Operasional (PTS) Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dari Direktorat JenderalPemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri ;Bahwa perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan penjelasan 1 X angka 9.31tentang Pendanaan dan Administrasi Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, danpenjelasan 1 X angka 10.11

Kec.ATU/IV/2014 tanggal 5 Mei 2014, kepada KepalaKejaksaan Negeri Kalabahi, perinal mohon proses hukum pelakupenyelewengan dana SPP Kecamatan Alor Tengah Utara (fotokopi);1 (satu) bendel surat dari Bupati Alor Nomor 412.2/259/BPMPD/2014 tanggal 1 Juli 2014, kepada Dirjen PMD Kementrian DalamNegeri Republik Indonesia, perihal pencabutan status lokasikecamatan potensi masalah PNPMMPd tahun 2014 (fotokopi);1 (satu) lembar berita acara kKesepakatan bersama penalangan danaoleh suplier pemenang TA 2014 PNPM

Mandiri Perdesaan KecamatanAlor Tengah Utara tanggal 19 Mei 2014 (fotokopi);1 (satu) bendel Keputusan Bupati Alor Nomor 99/HK/KEP/2008tanggal 5 Mei 2008 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan(UPK) Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan diKabupaten Alor tahun 2008 (fotokopi);1 (satu) bendel Keputusan Bupati Alor Nomor 1022/HK/KEP/2009tanggal 5 Mei 2009 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan(UPK) Dana Bantuan Langsung Masyarakat

(BLM) ProgramHalaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 2802 K/Pid.Sus/201711.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan diKabupaten Alor tahun 2009 (fotokopi);1 (satu) bendel Keputusan BupatiAlor Nomor 95/HK/KEP/2010tanggal 26 April 2010 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan(UPK) Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan diKabupaten Alor tahun 2010 (fotokopi);1 (satu) bendel Keputusan

Bupati Alor Nomor 93/HK/KEP/2011tanggal 3 Mei 2011 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan(UPK) Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan diKabupaten Alor tahun 2011 (fotokopi);1 (satu) buah buku tabungan dana SPP Kecamatan Alor Tengah UtaraLembur Barat Kalabahi, Bank Pembangunan Daerah Cabang KalabahiNusa Tenggara Timur, Nomor Rekening 013 02.01.1121001 (asli);1 (satu) jilid laporan bulanan Juli tahun 2012 PNPMMP KecamatanAlor Tengah

(BLM) ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan diKabupaten Alor tahun 2009 (fotokopi);Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 2802 K/Pid.Sus/201711.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.1 (satu) bendel Keputusan Bupati Alor Nomor 95/HK/KEP/2010tanggal 26 April 2010 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan(UPK) Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan diKabupaten Alor tahun 2010 (fotokopi):1 (satu) bendel Keputusan

Pamukan Utara BLM PNPM M.3. 2 (dua) buah buku tabungan Bank Kalsel Cab. Kotabaru No. Rek. 003.03.01.19018.1 an. UPK Kec. Pamukan Utara DOK KEGATAN.4. 4 (empat) buku kas SPP.5. Laporan Bulanan SPP UPK Tahun 2011.6. Laporan Bulanan SPP UPK Tahun 2012.7. Laporan Bulanan SPP UPK Tahun 2013.8. 1 (satu) berkas proposal dan kartu kredit fiktif tahun 2011.9. 1 (satu) berkas proposal dan kartu kredit fiktif tahun 2012.10. 1 (satu) berkas proposal dan kartu kredit fiktif tahun 2013.

Bahwa maksud dan tujuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat(PNPM) Mandiri Pedesaan (MPD) Kec. Pamukan Utara Kab. Kotabaru Tahun2011 sampai dengan tahun 2013 adalah mengentaskan kemiskinan untukmensejahterakan masyarakat.Bahwa sistem pelaksanaan program yaitu Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan (MPD) Kec.

Bahwa maksud dan tujuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat(PNPM) Mandiri Pedesaan (MPD) Kec. Pamukan Utara Kab. Kotabaru Tahun2011 sampai dengan tahun 2013 adalah mengentaskan kemiskinan untukmensejahterakan masyarakat.Bahwa sistem pelaksanaan program yaitu Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan (MPD) Kec. Pamukan Utara Kab.Kotabaru Tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, masyarakat membuatPutusan No. : 59 /Pid.SusTPK/2014/PN.

Bahwasaksi tidak mengetahui mengapa saksi bisa ditunjuk sebagai ketuaUPK PNPM MPD Kecamatan Pamukan Utara. Bahwa saksi ditunjuk sebagai ketua UPK PNPM MPD KecamatanPamukan Utara dasarnya yaitu Surat Keputusan Bupati KabupatenKotabaru. Bahwa sepengetahuan saksi tugas saksi selaku ketua UPK yaitu :membukukan rekening, membuat administrasi dan pelaporan dana,membuat laporan pertanggungjawaban dana. Bahwa sepengetahuan saksi uang yang keluar harus sepengetahuansaksi selaku Ketua UPK.

AHMAD AZRAI, S.Sos, PJO ( Penanggung Jawab Operasional )PNPM MPD Kab.

Bim 36Bahwa terdakwa menjabat sebagai Fasilitator Kecamatan pada UPK PNPMSPP Kecamatan Pamukan Utara sejak tahun 2009.Bahwa terdakwa menjabat sebagai Fasilitator Kecamatan (FK) ada SuratKeputusannya (Sk) dari Propinsi Kalimantan Selatan.Bahwa pada tahun 2009 sampai 2010 pada UPK PNPM SPP KecamatanPamukan Utara tidak ada masalah.Bahwa Herlinda sebagai bendahara UPK PNPM SPP Kecamatan PamukanUtara sejak tahun 2010 dan Ketua UPKnya adalah Sadr.

Mamasa, nomor : 414/spt-27.01.006/pnpm-mpd/i/2014, tanggal 02 januari 2014.

1. Surat permohonan pencairan dan blm pnpm-mpd pola khusus mp3ki t.a 2014 nomor : 06/pnpm-mp/kt/vii/2014 tanggal 03 juli 2014.
2. Surat perjanjian pendanaan (sp2) nomor : 005/pnpm-mp/upk/kt/iv/2014, tanggal 03 april 2014.
3. Berita acara penggunaan dana (bapd) nomor : 009/pnpm-mp/kt/ix/2014, tanggal 25 september 2014.

   faskab pnpm-mpd mamasa arman arsyad/arno marzuki/haris nomor 25/pnpm-mp/mms/ix/2014 tanggal 31 agustus 2015 tentang pengendalian kegiatan fk/ft tidak maksimal di lokasi tugasnya masing-masing.

4. 1 (satu) lembar copy surat teguran keras tim faskab pnpm-mpd mamasa arman arsyad/arno marzuki/haris/m.iqbal kepada saudara surak lembang, st (ft kec. Tabulahan) dengan nomor 26/mms/pnpm-mpd/ix/2015 tanggal 08 september 2015.
5. 1 (satu) lembar copy surat teguran i tim faskab pnpm-mpd mamasa arman arsyad/arno marzuki/haris/m.iqbal kepada saudara surak lembang, st (ft kec. Tabulahan) dengan nomor 27/mms/pnpm-mpd/x/2015 tanggal 08 september 2015.

muda,berjanji akan memperbaiki sikap dan tingkah lakunya dikemudian hari sertamasih berkeinginan untuk melanjutkan sekolahnya;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalamsurat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDM.28/BRBAI/01/2012 tanggal 18Januari 2012 sebagai berikut :PRIMAIR : Bahwa terdakwa PAHRIADI Als GONOK Bin HASAN pada hari Kamis tanggal01 Desember 2011 sekira jam 14.00 Wita atau setidaktidaknya pada waktu laindalam bulan Desember 2011, bertempat di pinggir jalan PNPM

Saksi YAN KRISTI Bin AGUNG :Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2011 sekira jam 14.00 Witabertempat di pinggir jalan PNPM di Desa Batang Bahalang Rt. 03 / Kec.LAS Kab.

Saksi RAHMAN BIN H.IDEHAM CHALID :Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2011 sekira jam 14.00 Witabertempat di pinggir jalan PNPM di Desa Batang Bahalang Rt. 03 / Kec.LAS Kab.

Saksi AHMAD RIADI Als ERI Bin JUMBERI :e Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;e Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2011 sekira jam 14.00 Witabertempat di Pinggir jalan PNPM di Desa Batang Bahalang Rt. 02 / Kec.LAS Kab.

Moeljatno,SH, AsasAsas Hukum Pidana, Hal.171172);Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkapselama di persidangan, terdakwa telah melakukan permainan judi jenis kartubesanga bersamasama dengan saksi AHMAD pada hari Kamis tanggal 1Desember 2011 sekira jam 14.00 Wita di pinggir jalan PNPM di Desa Batangbahalang Rt. 03 Rw. Kec. Labuan Amas Selatan Kab.

tersebut memang benar, tetapi yangkami buat dan kami manfaatkan untuk jalan PNPM hanya di tanah parapembakal (di tanah masyarakat) kami selaku LKD Suka Maju;4 Tanah yang kami manfaatkan untuk jalan PNPM tersebut panjangnya + 60 meterlebar 1,20 meter itu memang benar tapi jalan tersebut di tanah para pembakal(masyarakat);5 Kami para tergugat tidak pernah merugikan si penggugat dan kami pun tidakpernah melawan hukum;6 Kami para tergugat tidak pernah merendahkan harga diri si penggugat dankehormatannya

Kemudian pada bulan November 2014tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat, di sebagian tanah milik Penggugattersebut, tepatnya dari arah sebelah Selatan menuju arah sebelah Utara dimanfaatkandibuat jalan PNPM sepanjang 60 meter dan lebar 1,20 meter oleh LKD Pelaksana SukaMaju, dengan susunan Ketua HADERI (Tergugat I), Sekretaris Abdul Wahid (TergugatII) dan Bendahara ALI BADERUN (Tergugat III).

Tanah yang ditanami pohonkaret oleh si penggugat, tanah tersebut adalah hak milik para Pembakal (masyarakat).Para Tergugat membuat jalan PNPM tersebut memang benar, tetapi yang kami buat dankami manfaatkan untuk jalan PNPM hanya di tanah para pembakal (di tanahmasyarakat) kami selaku LKD Suka Maju. Tanah yang kami manfaatkan untuk jalanPNPM tersebut panjangnya + 60 meter lebar 1,20 meter itu memang benar tapi jalantersebut di tanah para pembakal (masyarakat).

2 Apakah benar Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum karena membuat jalan PNPM dengan panjang + 60meter lebar 1,20 meter di tanah milik Penggugat tanpa sepengetahuan dan tanpaseizin Penggugat ?

di sebagiantanah milik Penggugat yang terletak di Desa Batu Tangga Rt. 05 Kecamatan BatangAlai Timur Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanpa sepengetahuan dan tanpa izinPenggugat adalah suatu perbuatan yang melawan hukum maka Penggugat berhakmenuntut ganti kerugian yang seimbang dengan kerugian yang diakibatkan pembuatanjalan setapak PNPM oleh Tergugat I, Tergugat IJ dan Tergugat II;Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat HI dalam jawabannyamembenarkan membuat jalan PNPM tersebut panjangnya

Menetapkan barang bukti berupa ;
1. 1 (satu) Lembar Berita Acara Musyawarah (BKAD) tanggal 04 Juni 2016;
2. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah Antar Desa hari Jumat tanggal 13 Februari 2015;
3. 2 (Dua) Lembar Memorandum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNM) Mandiri Pedesaan Fasilitator Kabupaten Aceh Singkil Nomor : 047/Faskap/ PNPM MPd /AS/VI/2014 tanggal 8 Juni 2014 Perihal Target Pelaksanaan kebijakan baru

MPd Kecamatan Suro tanggal 20 - 09 - 2016 yang bertanda tangan diterima oleh saudara IDAN;
24. 1(satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima No 3 dari saudara SALAHUDDIN sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Setoran Bulanan SPP PNPM Kecamatan Suro untuk bulan sepuluh (10) 2016 tanggal 20 Nop 2016 yang bertanda tangan diterima oleh saudara IDAN;
25. 1(satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima No 4 dari saudara SALAHUDDIN sebesar Rp. 1.500.000

,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setoran SPP/Pinjaman modal usaha dari PNPM Perguliran tanggal 20 / 01 2017 yang bertanda tangan diterima oleh saudara IDAN;
26. 1(satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima No 01 dari saudara Rizki Dederifa Pohan sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) untuk pembayaran Cicilan 1 uang pinjaman dari Ramli Manik / PNPbb tanggal 16 08 - 2016 yang bertanda tangan diterima oleh saudara RAMLI MANIK /PNPBB;
27. 1(satu

) Lembar Kwitansi Tanda Terima No 02 dari saudara Rizki Dederifa Pohan sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) untuk pembayaran Cicilan ke 02 uang pinjaman dari Ramli Manik / PNPM tanggal 16 09 - 2016 yang bertanda tangan diterima oleh saudara RAMLI MANIK /PNPM;
28. 1(satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) tanggal

ratus ribu rupiah) untuk pembayaran modal usaha dari PNPM Perguliran tanggal 16 - 08 - 2016 yang bertanda tangan diterima oleh saudara IDAN;
42. 1(satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima No 02 dari saudara JALI MAHARAJA sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setoran pembayaran SPP yang ke dua (2) Perguliran tanggal 21 - 09 - 2016 yang bertanda tangan diterima oleh saudara RAMLI MANIK;
43. 1(satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima No 1 dari

.: Islam;: Wiraswasta/ Sekretaris UPK PNPM MPdKecamatan Suro;: SMAHalaman 1 Putusan Nomor 11/PID.SUS.TIPIKOR/2018/PT BNATerdakwa IllNama Lengkap : MUKTAR B Alias UNYIL Bin (Alm)KASIPON;Tempat Lahir : Deli Serdang ;Umur/Tanggal Lahir : 54 Tahun /10 Juni 1963;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat Tinggal : Desa Siompin Kecamatan Suro KabupatenAceh Singkil;Agama : Islam;Pekerjaan : Petani/Ketua Tim Pendanaan PNPM MPdKecamatan Suro;Pendidikan : SMP;Terdakwa di tahan dalam tahanan Rumah

Jumlah dana yang tidak seharusnyRp 698.000.000,disalurkan kepada lakilaki/perorangan/pengurus PNPM Kec. Suro(ab).d. Jumlah pengembalian dana ke PNPMMPd&p 123.500.000,UPK Kecamatan Suro.e. Jumlah kerugian keuangan negara (cd).

Perguliran tanggal16 08 2016 yang bertanda tangan diterima oleh saudara IDAN;1 (Satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima No 02 dari saudara NYAK LAINsebesar Rp. 2.500.000, (Dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setoranbulanan modal usaha dari spp kec suro/PNPM Mpd tanggal 27 09 2016 yang bertanda tangan diterima oleh saudara IDAN;1 (satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima No 1 dari saudara JALIMAHARAJA sebesar Rp. 1.500.000, (Satu juta lima ratus ribu rupiah)untuk pembayaran modal usaha dari PNPM Perguliran

Cicilan 1 uang pinjaman dari Ramli Manik / PNPbbtanggal 16 08 2016 yang bertanda tangan diterima oleh saudaraRAMLI MANIK /PNPBB;27.1(satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima No O2 dari saudara RizkiDederifa Pohan sebesar Rp. 14.000.000, (Empat belas juta rupiah)untuk pembayaran Cicilan ke 02 uang pinjaman dari Ramli Manik /PNPM tanggal 16 09 2016 yang bertanda tangan diterima olehsaudara RAMLI MANIK /PNPM;28.1(satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimoke Rek No : 7035139502 Nama

Setoran angsuran Pinjaman SPP PNPM Kec.

Nomor : 99/HK/KEP/2008 tanggal 05 Mei 2008 Tentang PenetapanUnit Pengelola Kegiatan (UPK) dana Bantuan LangsungMasyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat(PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Alor Tahun 2008.b. Nomor : 1022/HK/KEP/2009 tanggal 05 Mei 2009 TentangPenetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai pengelola danaBantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan diKabupaten Alor Tahun 2009.c.

ATAPAY tersebut merupakanperbuatan melawan hukum karena telah bertentangan denganPetunjuk Teknis Operasional (PTO) Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dariKementerian Dalam negeri Tertanggal 5 Nopember 2008 yangtercantum dalam Kode Etik PNPMMP poin, yang melarang untuk:a. Membantu atau menyalahgunakan dana PNPM untukkepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok;b. Meminjam dana PNPM dengan alasan apapun baik atasnama pribadi, keluarga, atau kelompok;c.

Nomor : 99/HK/KEP/2008 tanggal 05 Mei 2008 Tentang PenetapanUnit Pengelola Kegiatan (UPK) dana Bantuan Langsung Masyarakat(BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) MandiriPerdesaan di Kabupaten Alor Tahun 2008.b. Nomor : 1022/HK/KEP/2009 tanggal 05 Mei 2009 Tentang PenetapanUnit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai pengelola dana BantuanLangsung Masyarakat (BLM) Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Alor Tahun2009.c.

peminjam melaluiterdakwa ke Kas PNPM dengan rincian sebagai berikut : No Jenis dana Nilaipenyimpangan(Rp)1.

Membantu atau menyalahgunakan dana PNPM untukkepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok;b. Meminjam dana PNPM dengan alasan apapun baik atasnama pribadi, keluarga, atau kelompok;c. Memalsukan arsip, tanda tangan, atau laporan yangmerugikan masyarakat, baik secara langsung maupun tidaklangsung;d.

Mandiri Perdesaan Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung tahun 2010, 2011, 2014 dan 2015;

Effendi Patintingan tersebutjuga tidak sesuai dengan Pedoman Umum PNPM MandiriPerdesaan yang mempunyai prinsip atau nilainilai dasaryang selalu menjadi landasan atau acuan dalam setiappengambilan keputusan maupun tindakantindakan dalampelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, sehinggatujuan PNPM Mandiri Perdesaaan yakni untuk meningkatkankesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin diPerdesaan dengan mendorong kemandirian dalampengambilan keutusan dan pengelolaan pembangunantidak tercapai

Efendi Patintingan tersebutjuga tidak sesuai dengan Pedoman Umum PNPM MandiriPerdesaan yang mempunyai prinsip atau nilainilai dasar66yang selalu menjadi landasan atau acuan dalam setiappengambilan keputusan maupun tindakantindakan dalampelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, sehinggatujuan PNPM Mandiri Perdesaaan yakni untuk meningkatkankesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin diPerdesaan dengan mendorong kemandirian dalampengambilan keutusan dan pengelolaan pembangunantidak tercapai

Buku Kas Harian PNPM:1. Buku Kas Harian PNPM Tahun 2007;2. Buku Kas Harian PNPM Tahun 200820093. Buku Kas Harian PNPM Tahun 200920104. Buku Kas Harian PNPM Tahun 20105. Buku Kas Harian PNPM Tahun 20116. Buku Kas Harian PNPM Tahun 201241. Buku Kas Harian UEP :1. Buku Kas Harian UEP Tahun 20072. Buku Kas Harian UEP Tahun 20083. Buku Kas Harian UEP Tahun 20094. Buku Kas Harian UEP Tahun 20105. Buku Kas Harian UEP II Tahun 20106. Buku Kas Harian UEP Tahun 20117. Buku Kas Harian UEP Tahun 201242.

Buku Kas Harian PNPM:1. Buku Kas Harian PNPM Tahun 2007;2. Buku Kas Harian PNPM Tahun 200820093. Buku Kas Harian PNPM Tahun 200920104. Buku Kas Harian PNPM Tahun 20105. Buku Kas Harian PNPM Tahun 20116. Buku Kas Harian PNPM Tahun 201243. Buku Kas Harian UEP:1. Buku Kas Harian UEP Tahun 20072. Buku Kas Harian UEP Tahun 20083. Buku Kas Harian UEP Tahun 20094. Buku Kas Harian UEP Tahun 20105. Buku Kas Harian UEP II Tahun 20106. Buku Kas Harian UEP Tahun 20117. Buku Kas Harian UEP Tahun 201244.

Buku Kas Harian PNPM:1. Buku Kas Harian PNPM Tahun 2007;2. Buku Kas Harian PNPM Tahun 200820093. Buku Kas Harian PNPM Tahun 200920104. Buku Kas Harian PNPM Tahun 20105. Buku Kas Harian PNPM Tahun 20116. Buku Kas Harian PNPM Tahun 201243. Buku Kas Harian UEP :1521. Buku Kas Harian UEP Tahun 20072. Buku Kas Harian UEP Tahun 20083. Buku Kas Harian UEP Tahun 20094. Buku Kas Harian UEP Tahun 20105. Buku Kas Harian UEP II Tahun 20106. Buku Kas Harian UEP Tahun 20117. Buku Kas Harian UEP Tahun 201244.