Ditemukan 150357 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Tenaga kerja Pengawasan tenaga kerja Perlindungan tenaga kerja Upah Hak tenaga kerja Ketenagakerjaan
Pengadilan PN KOTAMOBAGU Perdata Tanah
Register : 10-07-2017 — Putus : 17-05-2018 — Upload : 31-05-2018
Putusan PN KOTAMOBAGU Nomor 52/Pdt.G/2017/PN Ktg
Tanggal 17 Mei 2018 — Subari Mokoginta,dkk lawan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sulut
209 — 297
  • Subari Mokoginta,dkk lawan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sulut
    Menteri Tenaga Kerja dan Menteri DesaPembangunan Daerah Tetinggal & Transmigrasi Republik Indonesia, Cq. GubernurSulawesi Utara, Cq. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Utara,berkedudukan di Jalan 17 Agustus Manado, Sulawesi Utara :wane nn nnn nn anna untuk selanjutnya disebut TERGUGATDalam perkara ini diwakili oleh Elric R.
    Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi, berkedudukan di Desa Lolak Kabupaten Bolaang Mongondowwane nenen anna an untuk selanjutnya disebut TURUTTERGUGATDalam perkara ini diwakili oleh Tulus E.
    Departemen Tenaga Kerjadan Trasmigrasi pada tahun 1972 s/d tahun 1975 kepada Eks Trasmigrasi asalpulau Jawa dan pulau Bali, dengan rincian luas hekto area setiap desa yaitu :1.1.
    Kementerian Tenaga Kerjadan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan TransmigrasiRepublik Indonesia, Cq. Gubernur Sulut Cq Dinas Tenaga Kerja dan TrasmigrasiSulawesi Utara, sesuai permintaan tergugat ;3.
    Mokoagowtanggal 18 Februari 1972 Nomor.6/1972 itu ternyata bermasalah secara hukummaka yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah pemerintah kabupatenBolmong dan bukan Pemerintah Provinsi sulawesi Utara cq Dinas Tenaga kerjaProvinsi Sulawesi Utara apalagi kementerian tenaga kerja dan transmigrasi,sebab sekali lagi tergugat tekankan tanpa disediakan areal transmgrasi olehpemerintah setempat pemerintah kabupaten bolmong tidak akan mungkin adaHalaman 111 dari 172 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pat.G
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 13-06-2013 — Putus : 12-09-2013 — Upload : 27-09-2013
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 97/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 12 September 2013 — SINERGI BINA KARYA;MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,
34 — 16
  • SINERGI BINA KARYA;MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,
    Gatot SubrotoKav. 51, Jakarta Selatan ; RADEN SOES ~ HINDHARNO, SH., = KasubditPerlindungan Tenaga Kerja Indonesia Direktorat JenderalPembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja,Kemnakertrans, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 51,Jakarta Selatatit ss2esessenseseeseessseeeeeeeeeeeaeeeeeeaeOSCAR ABDURACHMAN, S.Sos., Kepala SeksiAdvokasi dan Kepulangan Direktorat Jenderal Pembinaandan Penempatan Tenaga Kerja Kemnakertrans, JalanJend.
    Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 70 tahun2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Pencabutan Surat Izin PelaksanaPenempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) PT.
    KEP.180/MEN/VIII/2008 tanggal 26Agustus 2008 tentang Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga KerjaIndonesia an. PT.
    GEMA GELGANA BETE ; 22722n2nnnnnn nnnBahwa setelah Penggugat mencari nama Tenaga Kerja Indonesiatersebut ternyata Tenaga Kerja Indonesia tidak ditempatkan Penggugattetapi oleh pihak lain sesuai Pernyataan Tenaga Kerja Indonesiadisaksikan orang tuanya tanggal 7 Maret 2012. Hal ini sesuai denganSurat Pernyataan Kepala Cabang PT.
    PER.10/MEN/V/2009tentang Tatacara Pemberian, Perpanjangan dan Pencabutan Surat IzinPelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ; Bahwa peraturan yang dijadikan dasar penerbitan obyek sengketa olehTergugat adalah Permenakertrans No. PER.10/MEN/V/2009 tentangTatacara Pemberian, Perpanjangan dan Pencabutan Surat IzinPelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-10-2006 — Upload : 24-10-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 116K/TUN/2004
Tanggal 6 Oktober 2006 — Perseroan Terbatas (PT) Tanjung Mahligai Abadi ; Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo
29 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perseroan Terbatas (PT) Tanjung Mahligai Abadi ; Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 09-04-2013 — Putus : 09-07-2013 — Upload : 15-07-2013
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 48/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 9 Juli 2013 — SINAR INSANI BAROKAH;MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
109 — 76
  • SINAR INSANI BAROKAH;MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
    kegiatan Usaha Penempatan Tenaga Kerja R.
    Bahwa berdasarkan Pasal 12 UndangUndang Nomor 39 Tahun 2004tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di LuarNegeri bahwa setiap perusahaan Pelaksana Penempatan Tenaga KerjaIndonesia (PPTKIS) untuk dapat menempatkan Tenaga Kerja Indonesia(TKI) wajid mendapat izin tertulis dari Menteri berupa Surat Izin PelaksanaPenempatan TKI (SIPPTKI) (Bukti T2).b.
    ) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuaiketentuan Pasal 14 UndangUndang Nomor 39 Tahun 2004 tentangPenempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (BuktiT2) dan telah di perpanjangan masa berlakunya SIPPTKI melalui KeputusanMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 698 Tahun 2012 tentangPerpanjangan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja IndonesiaPada PT.
    BuktiP.1.: Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan transmigrasi RepublikIndonesia Nomor 74 Tahun 2013, Tentang Pencabutan Surat izin Pelaksanapenempatan Tenaga Kerja Indonesia PT. Sinar Barokah Indonesia (fotokopi sesuai dengan Aslinya);2. Bukti P.2.: Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan transmigrasi RepublikIndonesia Nomor 698 Tahun 2012, Tentang Perpanjangan Surat izinPelaksana Penempatan Tenaga kerja Indonesia Pada PT. Sinar BarokahIndonesia (foto kopi sesuai dengan Aslinya);3.
    Karena, Penggugat sebagai PelaksanaPenempatan Tenaga Kerja Indonesia telah dicabut izinnya oleh Tergugat.Sehingga,Penggugat tidak dapat lagi menempatkan Tenaga Kerja Indonesia keLuar Negeri.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 23-03-2018 — Putus : 26-07-2018 — Upload : 07-08-2018
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 11/G/2018/PTUN.SMD
Tanggal 26 Juli 2018 — Penggugat:
Sugiharto
Tergugat:
1.Direktur Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
2.Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
3.Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara
182 — 141
  • Penggugat:
    Sugiharto
    Tergugat:
    1.Direktur Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
    2.Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
    3.Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara
    Kepala BidangPembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (MediatorHubungan Industrial) pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja KabupatenKutai Kartanegara, Alamat kantor di Jalan APT.
    Produk final dari penetapanpengawas ketenagakerjaan adalah Penetapan Ulang PengawasKetenagakerjaan pada Kementerian Ketenagakerjaan RI, dan bukanPenepatan Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara atau Penetapan PengawasKetenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ProvinsiKalimantan Timur.
    Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara Tanggal 18 April 2016 NomorKEP. 568/495/1.6/IV/2016 tentang Penetapan Kekurangan Upah Lemburan.
    Bahwa sejak 1 Januari 2017 Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang ada diDinas Tenaga dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara telah ditarik keDinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur, sehinggasejak 1 Januari 2017 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigarasi Kabupaten KutaiKartanegara sudah tidak mempunyai Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan;Berdasarkan halhal yang diuraikan oleh Tergugat Ill di atas, Tergugat Illmemohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraSamarinda
    Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara,melainkan ada pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi KalimantanTimur.
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 06-04-2016 — Putus : 15-06-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 102 / B / 2016 / PT.TUN.SBY
Tanggal 15 Juni 2016 — SYAIFUDIN TOHARI vs KEPALA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SIDOARJO
25 — 14
  • SYAIFUDIN TOHARI vs KEPALA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SIDOARJO
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 02-08-2013 — Putus : 04-09-2013 — Upload : 28-11-2013
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 138/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 4 September 2013 — DRAEGER MEDICAL INDONESIA;MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
72 — 34
  • DRAEGER MEDICAL INDONESIA;MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
    PENGGUGAT;MELAWANMENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 51Jakarta Selatan, selanjutnya disebutSCDAQGAL eecececceeeceeeeeee eee e eee e eee e ttt ee te teeeteeeeeeaaaaaaaaaaeaaaaeaTERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut diatas ;Setelah membaca :1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 138 /PENDIS / 2013 / PTUN.JKT, tanggal 12 Agustus 2013 tentang LolosDissmisal ;2.
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 15-10-2015 — Putus : 19-01-2016 — Upload : 04-02-2016
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 42/G/2015/PTUN-Pbr
Tanggal 19 Januari 2016 — SEWANGI SEJATI LUHUR KADIS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KAB KAMPAR
41 — 22
  • SEWANGI SEJATI LUHURKADIS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KAB KAMPAR
    KEPALA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KAMPARBerkedudukan di Jalan Tuanku Tambusai BangkinangRiau;Dalam hal inimemberikan Kuasa Kepada : 1. SURYA BUDHI, SH2aKHAIRUMAN, SH 3. AHMAD SYUKRI, SH4. SUSILAWATI, SH. 5. Drs.
    ., Kesemuanyaberkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri SipilPada Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar,Alamat di Kantor Bupati Kampar Jalan Lingkar Bangkinang,Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.1/DSTKSKK/2721, tanggal 20 Nopember2015; 222222 nnn ne nnn ne ene n nenSelanjutnya disebut sebagai.............eee TERGUGAT I;2.
    KEPALA DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKANPROVINSI RIAU;Berkedudukan di Jalan Pepaya No. 5759 Pekanbaru:;Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada 1. IKHWANRIDWAN, SH., M.Si 2. ARDIS HANDAYANI, MZ., SH.,MH., 3. YAN DHARMADI, SH., MH., 4. M. ERY SANDY,SS., 5. M. IRSADUL AFKARI, SH., 6. APRIANSYAH, SH.
    ,Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PegawaiNegeri Sipil Pada Kantor Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi danKependudukan Provinsi Riau, Alamat di Jalan Pepaya No.5759 Pekanbaru, Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 180/DISNAKERTRANDUK.PK/2248, tanggal 10 DesemberSelanjutnya disebut sebagal..............ee eee TERGUGAT I;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca;1 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 42/PENMH/2015/PTUN.Pbr tanggal 6 Juli 2015 tertanggal
    DUDUKNYA SENGKETAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2015telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraPekanbaru pada tanggal 15 Oktober 2015 dengan Register Perkara Nomor : 42/G/2015/PTUN.Pbr, dan telah diperbaiki pada tanggal 17 Nopember 2015; Bahwa maksud dantujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar dinyatakan batal atau tidak sah SuratKeputusan Tata Usaha Negara berupa: Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 29-10-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1108 K/Pdt/2014
Tanggal 29 Oktober 2014 — DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN OGAN ILIR, ; PT. ARGO LESTARI, DKK
28 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN OGAN ILIR, ; PT. ARGO LESTARI, DKK
    PUTUSANNomor 1108 K/Pdt/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikutdalam perkara:1 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATENOGAN ILIR, berkedudukan di Jalan Raya Lintas Timur km. 35Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan;2 BUPATI OGAN ILIR, berkedudukan di Jalan Raya Lintas Timurkm. 35 Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, dalam halini keduanya memberi kuasa kepada Ahmad
    tidakberwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalamPasal 30 UndangUndang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan JudexFacti/Pengadilan Tinggi Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para PemohonKasasi Dinas Tenaga
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 16-07-2014 — Putus : 03-12-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 140/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 3 Desember 2014 — DWIYONO SOEYONO, dkk;KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
169 — 183
  • DWIYONO SOEYONO, dkk;KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
    Kerja Luar Negeri : Indonesian (KTKLN) Bagi Tenaga.
    Penyiapan penyusunan petunjuk teknis dan petunjukpelaksanaan fasilitasi perangkat kartu tenaga kerja luar negeridan monitoring pelaksanaan kartu tenaga kerja luar negeri;c.
    Sesuai dengan Pasal 77 UndangUndang Nomor 39 Tahun2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga KerjaIndonesia di Luar Negeri yang menyatakan bahwa SetiapCalon Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Indonesiamempunyai hak untuk memperoleh perlindungan sesuai denganperaturan perundangundangan dan mengingat tenaga kerjapelaut merupakan bagian dari Tenaga Kerja Indonesia, makapara tenaga kerja pelaut ini wajib dilindungi ;Berdasarkan uraian di atas, tujuan diterbitkannya Dokumen lIdentitasPelaut adalah
    Bahwa Sub Direktorat Kartu Tenaga Kerja Luar, Negeri.dan...
    pelaut Indonesia yang merupakan bagiandari Tenaga Kerja Indonesia.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 01-10-2020 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 08-03-2021
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 12/G/2020/PT.TUN.JKT
Tanggal 25 Februari 2021 — Ph.D; BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN; BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR.
321 — 238
  • Ph.D; BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN; BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR.
    D terhadap Keputusan Kepala0556/K/III/2018 tanggal 14 Badan Pengawas Tenaga Suki Nomor :Maret 2018 tidak dapatditerima. ee2.
    No. 12/G(2020/PT.TUN.JKTb) Dalam hal PNS: tidak melapor kepada Pejabat Pembina& Ya WaA ofAAyYYSyss > ~> Qe ApeSy S4) 4Y awe Adevyhnerima Keputusan Kepala Badan Pengawas" Tenaga NuktlirAgama,a Nomor : 0556/K/III/2018 tanggal 14 Maret2018, namun yangSP bersangkutan tidak hadir pada anggeryang ditentukan untuko penyampaian Keputusan tersebut, , we& 5) Bahwa karena Penggugat tidal Shadir pada saat penyampaian> hukuman disiplin, maka BirosUmum Badan Pengawas Tenaga Nuklir juga telah mengirimkan Keputusan
    Kepala Badan Pengawas Tenaga Nukiir Nomor : 0556/K/III/2018 tanggal 14SS Maret 2018 melalui jasa pengiriman PT.
    Bukti T.13 : Surat Sretars Badan Pertimbangan KepegawaianNomor 049/BAPEK/S/2020 tanggal 29 April 2020. yangditujukan kepada Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir= u.p. Kepala Biro Umum dan Organisasi. (totdcopy dariast C4se oS4.
    NIP. 197805252005012002.pegawai pada BadanPengawas Tenaga Nuklir (fotocopy dari Asli).Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas TenagaNuklir Nomor oaeiKyiti2016 tanggal 31 Maret 2016tentang pemberian tugas belajar untuk mengikutipendidikan pr6gram studi postdoctoral nuclearoengineering,e KAISTKorea sejak tanggal 1 April ad2016 sampai dengan 31 Maret 2017, Surat KeputusanKepala Badan Pengawas Tenaga NuklirNemorS70/K/VIN2013 tanggal 9 Juli 2013 tentang Perpabjangan>* Masa Tugas Belajar Penggugat sejak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 21-09-2022 — Upload : 08-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 977 PK/Pdt/2022
Tanggal 21 September 2022 — MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR SULAWESI UTARA CQ. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI SULAWESI UTARA, CQ. BUPATI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW, CQ. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW Lawan SADIN POBELA, Dkk
93 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR SULAWESI UTARA CQ. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI SULAWESI UTARA, CQ. BUPATI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW, CQ. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW tersebut;
    MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR SULAWESI UTARA CQ. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI SULAWESI UTARA, CQ. BUPATI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW, CQ. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOWLawanSADIN POBELA, Dkk
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 16-07-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1014 K/Pdt/2018
Tanggal 16 Juli 2018 — EDDY SOFYAN lawan PT JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (JAMSOSTEK)/ BPJS KETENAGAKERJAAN
129 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • EDDY SOFYANlawanPT JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (JAMSOSTEK)/BPJS KETENAGAKERJAAN
    EDDY SOFYAN, bertempat tinggal di Desa Kamarung,Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang;Pemohon Kasasi;LawanPT JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (JAMSOSTEK)/BPJS KETENAGAKERJAAN, yang diwakili oleh DirekturUtama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, berkedudukandi Jalan Jend. Gatot Subroto Nomor 79, Jakarta, dalam hal inimemberi kuasa kepada: Iwan Setiawan, S.H., M.M. dan kawankawan, Para Karyawan pada Divisi Kepatuhan dan HukumBPJS Ketenagakerjaan, beralamat di Jalan Jend.
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Perijinan
Register : 29-10-2013 — Putus : 25-03-2014 — Upload : 09-06-2014
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 17/G/2013/PTUN-TPI
Tanggal 25 Maret 2014 — PARTNER USAHA BERSAMA; MELAWAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM;
119 — 41
  • PARTNER USAHA BERSAMA; MELAWAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM;
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 10-05-2013 — Putus : 08-10-2013 — Upload : 29-10-2013
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 77/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 8 Oktober 2013 — AWWAN BINA INSANI;MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
33 — 18
  • AWWAN BINA INSANI;MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
Pengadilan PN SUBANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-11-2016 — Putus : 17-05-2017 — Upload : 23-01-2018
Putusan PN SUBANG Nomor 52/Pdt.Bth/2016/PN SNG
Tanggal 17 Mei 2017 — JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (JAMSOSTEK) / BPJS KETENAGAKERJAAN
201 — 0
  • JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (JAMSOSTEK) / BPJS KETENAGAKERJAAN
Pengadilan PN BENGKAYANG Perdata
Register : 05-08-2019 — Putus : 29-01-2020 — Upload : 05-02-2020
Putusan PN BENGKAYANG Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bek
Tanggal 29 Januari 2020 — GCL INDO TENAGA
84 — 0
  • GCL INDO TENAGA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 09-04-2015 — Upload : 18-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 75 K/TUN/2015
Tanggal 9 April 2015 — KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM, VS PT. PARTNER USAHA BERSAMA,
58 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM tersebut
    KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM,VSPT. PARTNER USAHA BERSAMA,
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 29-09-2017 — Putus : 12-10-2017 — Upload : 09-02-2018
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 4/P/FP/2017/PTUN.PBR
Tanggal 12 Oktober 2017 — MONGOLOI MANULANG, DKK MELAWAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN ROKAN HILIR
138 — 70
  • MONGOLOI MANULANG, DKK MELAWAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN ROKAN HILIR
    Telp.(0761) 8408165, Email:fspppriau@yahoo.co.id, berdasarkan Pasal 18 Anggaran Dasar FederasiHal. 2 Penetapan Pencabutan No.4/P/FP/2017/PTUN.PBRSerikat Pekerja Pertanian dan PerkebunanSerikat Pekerja SeluruhIndonesia serta Pasal 3, Pasal 16 dan Pasal 17 Akta Pendirian PerkumpulanSerikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja SeluruhIndonesia (SPPPSPS)), yang untuk selanjutnya disebutSODAGAI... 2... ee eee cee cee tee esses eee ssssstessess ses ees es ARA PEMOHON;MELAWAN:KEPALA DINAS TENAGA
    juga dalamAcaraPemeriksaan Pokok Permohonan, 020rnc nce nnen cenceTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa pada persidangan Hari Selasa Tanggal 10Oktober 2017, dalam acara Pemeriksaan Pokok Permohonan, Majelis Hakimtelah menerima Surat Pernyataan Pencabutan Permohonan Nomor:4/P/FP/2017/PTUN.PBR tertanggal 10 Oktober 2017 yang diajukan olehPara Pemohon); 2222 222 nnn nnn nnn non nen non on nnn nnn ne oneMenimbang, bahwa alasan Pencabutan Permohonan ParaPemohon adalah karena Termohon (Kepala Dinas Tenaga
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 22-09-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 816 K/Pdt/2014
Tanggal 22 September 2015 — Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, cq. Gubernur Sulawesi Utara, cq. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sulawesi Utara, cq. Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow, cq. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bolaang Mongondow ; Dade Manoppo., dkk
164 — 161 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, cq. Gubernur Sulawesi Utara, cq. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sulawesi Utara, cq. Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow, cq. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bolaang Mongondow ; Dade Manoppo., dkk
    Menteri Tenaga Kerjadan Transmigrasi Republik Indonesia, cq. GubernurSulawesi Utara, cq. Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiPropinsi Sulawesi Utara, cq. Bupati Kabupaten BolaangMongondow, cq. Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Bolaang Mongondow, berkedudukan di JalanTrans Sulawesi, Desa Lalow, Kecamatan Lolak, KabupatenBolaang Mongondow;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;melawan1. Dade Manoppo, bertempat tinggal di Desa Komangaan,Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow;2.
    Bahwa gugatan Penggugat masih kurang pihak karena tidak menarikPemerintah Republik Indonesia Cq Kementrian Tenaga Kerja danTransmigrasi RI, Gubernur Sulawesi Utara Cq Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Provinsi Sulawesi Utara sebagai Instansi Teknis sebagai pihakdalam perkara a quo. Di sini lebin kabur lagi gugatan Penggugat;3. Bahwa gugatan Penggugat tidak merinci secara jelas luas lahan masingmasing Penggugat sehingga gugatan Penggugat tidak sempurna;4.
    waktu itu diPulau Bali terjadi bencana alam yaitu meletusnya Gunung Agung, sertapopulasi kepadatan penduduk di pulau Jawa;Bahwa dalil Penggugat tidak ada kaitannya dengan Tergugat oleh karena itugugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat tidak beralasan danharus dikesampingkan;Bahwa proses tuntutan ganti rugi eks Transmigrasi UPT Tumokang,Mopugad dan Mopuya Kecamatan Dumoga Utara yang mana lokasi tersebutsebagian sudah direalisasikan/dikompensasi oleh Pemerintah Pusat dalamhal ini Kementrian Tenaga
    Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RepublikIndonesia, cq. Gubernur Sulawesi Utara, cq. Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Propinsi Sulawesi Utara, cq. Bupati Kabupaten BolaangMongondow, cq.
    Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten BolaangMongondow tersebut tidak dapat diterima;Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkaradalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agungpada hari Selasa, tanggal 22 September 2015 oleh H. Djafni Djamal, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr.