Ditemukan 31847 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 24-08-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 358 K/TUN/2015
Tanggal 24 Agustus 2015 — PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA I, DK vs. M. NADJIB ZEIN BADJABIR,Ir. atau disebut juga MOHAMAD bin ZEIN bin ALI BADJABIR
69 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 358 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 358 K/TUN/20154.
    danmenyelesaikan sengketa TUN di tingkat pertama (Pasal 50 UndangUndang tentang PERATUN).5.
    Putusan Nomor 358 K/TUN/2015Kasasi/Terbanding/Penggugat adalah Zein bin Ali Badjabir.
    Putusan Nomor 358 K/TUN/2015d. Dalam buku Hukum Acara Perdata Indonesia, karangan Prof.
    Dengan demikianTermohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak memilikikepentingan untuk menggugat di Pengadilan TUN Surabaya(tidak memiliki Persona Standi In Judicio)halaman 54 dari 63 halaman. Putusan Nomor 358 K/TUN/2015h.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-01-2012 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 389 K/TUN/2011
Tanggal 12 Januari 2012 — FRANSISCA TUWAIDAN, dkk vs KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA, dkk
45 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 389 K/TUN/2011
    No.389 K/TUN/201 118.19.20.dukungan bersama pasangan Fransisca M. Tuwaidan dan Ir.
    No.389 K/TUN/201 12.
    No.389 K/TUN/201 1b.
    No.389 K/TUN/201 1Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sehingga penetapanpasangan Drs.
    No.389 K/TUN/201 1
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 16-06-2022 — Upload : 11-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 88 PK/TUN/2022
Tanggal 16 Juni 2022 — IKHSAN, S.H, Dkk vs KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Dkk
94 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 88 PK/TUN/2022
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-03-2015 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 46 K/TUN/2015
Tanggal 30 Maret 2015 — KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA vs. ISKANDAR A. GANI, SE, DKK
25 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 46 K/TUN/2015
    PUTUSANNomor 46 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,kedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat;Dalam hal ini memberi kuasa kepada:1.De3.10.11.12.Ida Budhiati, SH., MH., jabatan Anggota Komisi Pemilihan Umum;Sigit Pamungkas, SIP., MA., jabatan Anggota Komisi Pemilihan Umum;Nur Syarifah, SH., LLM., jabatan
    Putusan Nomor 46 K/TUN/2015Hari : Jumat.Tanggal : 23 Agustus 2013.Pukul : 10.00 WIB.Tempat : Ruang sidang A gedung Serbaguna di Idi.Acara : Rapat Paripurna Khusus.Dalam rangka penetapan anggota KIP KabupatenAceh Timur Periode 20132018.2 Demikian dan terima kasih.Tertanda :Ketua DPRK.Tgk. Alauddin, S.E.Bahwa dalam Rapat Paripurna yang dihadiri Bupati dan Wakil Bupati dariPartai Aceh (PA) serta anggota DPRK Aceh Timur pada tanggal 23 Agustus2013.
    Putusan Nomor 46 K/TUN/2015Lulus :Tentang Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan(KIP) Kabupaten Aceh Timur Periode 20132018mengusulkan dan menetapkan 5 (lima) Calon AnggotaKomisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten AcehTimur Periode 20132018 kepada Tergugat antara lainsebagai berikut :1Iskandar A Gani, S.E.2 Mulia Karim, S.Ag., M.H.3Drs. Ridwan Suud.4Tarmizi, S.Sos., MA.5Sofyan.Cadangan :1 Ismail, S.E.na FF W WNIsmail, S.Ag.Drs.
    Putusan Nomor 46 K/TUN/20155 Sdr.
    Putusan Nomor 46 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-07-2022 — Upload : 12-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 351 K/TUN/2022
Tanggal 19 Juli 2022 — H. SOEHARYONO vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN, DK
72 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 351 K/TUN/2022
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-06-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50 PK/TUN/2013
Tanggal 25 Juni 2013 — ELMIDAWATI SIREGAR, DKK vs. BUPATI LABUHANBATU, DKK
47 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 50 PK/TUN/2013
    PUTUSANNomor 50 PK/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah mengambil putusansebagai berikut dalam perkara :1.ELMIDAWATI SIREGAR, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan CalonPegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, alamatJalan T. Baja Purba Gg.
    kewarganegaraan Indonesia, Para Advokad dan Konsultan Hukumpada ND SOLICITOR Counsellor & Attorney at Law, beralamat di Jalan BonangNo. 23, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22Oktober 2012.Pemohon Peninjauan Kembali I, I, If1 dan IV, dahulu Para TermohonKasasi/ Terbanding/ Penggugat II, III, V dan VI.melawan :BUPATI LABUHANBATU, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja No. 60Rantau Prapat dalam hal ini memberi kuasa kepada :Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 50 PK/TUN
    Amalia/ Gg Kop Kecamatan Rantau Selatan Rantau Prapat.Para Turut Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Para Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat I, IV, VII.Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata Para Pemohon PeninjauanKembali dahulu sebagai Para Termohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat II, Il, V, VItelah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah AgungNomor 25 K/TUN/2011 tanggal 21 April 2011 yang telah
    Bahwa dasar pemberhentian Para Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipilsebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Objek Sengketa adalah tidak cukupHalaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 50 PK/TUN/2013beralasan menurut hukum, sebab pada waktu Para Penggugat menjalankan tugassebagai Tenaga Honorer maupun sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil telah bekerjadengan baik dan menunjukkan disiplin serta mempunyai integritas yang tinggi danuntuk lebih jelasnya akan dibuktikan pada persidangan berikutnya
    Sugiatik tersebut ;Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 50 PK/TUN/2013Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkarapada semua tingkat dan dalam Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,(dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung padahari Selasa, tanggal 25 Juni 2013 oleh Marina Sidabutar, S.H., MH. Hakim Agung yangditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 15-09-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 93 PK/TUN/2016
Tanggal 15 September 2016 — INDAH DIANA vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG, DK
35 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 93 PK/TUN/2016
    Putusan Nomor 93 PK/TUN/2016Petugas Juru Sita Pengadilan Negeri Palembang di dalam PetaDasar Pertanahan;15.
    Putusan Nomor 93 PK/TUN/2016merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan TataUsaha Negara.
    Putusan Nomor 93 PK/TUN/2016dihadapan Drs. K.
    Putusan Nomor 93 PK/TUN/2016SH.
    Putusan Nomor 93 PK/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 20-11-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 402 K/TUN/2014
Tanggal 20 Nopember 2014 — PT. MULTI HARAPAN UTAMA vs. CAMAT LOA KULU
66 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 402 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 402 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:PT. MULTI HARAPAN UTAMA, suatu Perseroan Terbatas yang anggarandasarnya dimuat dalam Akta tanggal 30 Desember 1986 Nomor 60 dibuatdihadapan Nyonya Soenardi Adisasmito, Notaris di Jakarta dan telah mendapatpengesahan Menteri Kehakiman RI sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 2Mei 1987 Nomor C23464HT.01.01.
    Putusan Nomor 402 K/TUN/2014Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. Devy Yanuar, S.H., M.H., 2. RudyMuliadi, S.H., dan 3. Simon Sinambela, S.H., masingmasing kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Advokat, beralamat kantor di Gedung Citylofts SudirmanLantai 18 Ruang 1805, Jalan K.H.
    Putusan Nomor 402 K/TUN/2014antara Syaiful Anwar, S.Sos., dan Reza Pribadi dengan Aji Indrawati, sehingga untukmenyelesaikannya bukanlah kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Samarindatelah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 27/G/2013/PTUNSMD.
    Putusan Nomor 402 K/TUN/2014KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, KECAMATAN LOA KULU.alamat kantor Jl. Mulyopranoto Telp. (0541) 661689 Kode Pos 75571;2 Bahwa surat dimaksud, bertanggal, Tenggarong 8 Mei 2013,bernomor593.8 1/630/CLK/V/2013, serta maksud dari surat dimaksud, perihal: pencabutansekaligus Pembatalan Tanda tangan atas Surat Pernyataan Pemilikan/penguasaantanah atas nama Syaiful Anwar,S.Sos tertanggal 27 Desember 2010 dan SuratPernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dari Syaiful Anwar,S.Sos.
    Putusan Nomor 402 K/TUN/2014Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkatkasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung padahari Kamis, tanggal 20 November 2014 oleh H. Yulius, SH., MH., Hakim Agung yangditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung R.I. sebagai Ketua Majelis, Dr. IrfanFachruddin, SH., CN. dan Dr. H.M.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 31-07-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 304 K/TUN/2015
Tanggal 31 Juli 2015 — BAMBANG HERYANTO, DK VS GUBERNUR RIAU
85 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 304 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 304 K/TUN/2015Provinsi Riau;8. ANDERINA SEPTIANI, S.H., Staf Sub bagian Bantuan HukumSekda Provinsi Riau;9. M.
    Putusan Nomor 304 K/TUN/2015Pasal 11 ..Gubernur dapat Menetapkan Upah Minimum Sektor Provinsidan/ atau Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota atas kesepakatanorganisasi perusahaan dengan Serikat Pekerja di sektor yangbersangkutan..
    Putusan Nomor 304 K/TUN/2015Dalam Konpensi:Dalam Pokok Perkara:1.Bahwa keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, diMedan tentang Kuasa Khusus semana mestinya tidak menyampingkan Butirke 3 adanya pemberian Kuasa Khusus Kepada Penerima Kuasa melakukanBanding.
    Putusan Nomor 304 K/TUN/20157.
    Putusan Nomor 304 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-02-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 480 K/TUN/2013
Tanggal 12 Februari 2014 — Hj. EUIS SOLIHAH BINTI H.S. KARMAWIJAYA vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA CIMAHI
43 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 480 K/TUN/2013
    Putusan Nomor 480 K/TUN/2013Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi.Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :1. ANDI ROHANDI,SH;2. DENI HIDAYATULOH,SH ;3.
    Putusan Nomor 480 K/TUN/20133.
    Putusan Nomor 480 K/TUN/2013sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo.
    Putusan Nomor 480 K/TUN/2013Ke Sertipikat semula yaitu Sertipikat Hak Milik No. 139 BlokPasantren, terbit tanggal 21 Oktober 1974, Gambar Situasi No.1059/1974, Luas 6.440 M2, atas nama H. Sopandi Karmawijaya ;4.
    Putusan Nomor 480 K/TUN/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 15-03-2010 — Upload : 10-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 430 K/TUN/2009
Tanggal 15 Maret 2010 — YAYASAN AL DJAMIN, ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA SELATAN,
58 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 430 K/TUN/2009
    No. 430 K/TUN/2009Bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah bekasEigendom Verponding Nomor 8361 karena bekas Eigendom Verponding Nomor8361 sudah terkena ketentuan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1958, tentangpenghapusan tanahtanah partikelir.
    No. 430 K/TUN/20092.
    No. 430 K/TUN/2009Menimbang, bahwa dari uraian gugatan pada halaman 3, Penggugatmendalilkan pemilik atas sebidang tanah Ex Eigendom Verponding Nomor8361 seluas 4.545 m?
    No. 430 K/TUN/20094.
    No. 430 K/TUN/2009Hal. 20 dari 19 hal. Put. No. 430 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 20-10-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 94 PK/TUN/2015
Tanggal 20 Oktober 2015 — FRANCIS EDDY CHANDRA, DKK vs. LILI TARYADI, DK
110 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 94 PK/TUN/2015
    Putusan Nomor 94 PK/TUN/2015Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
    Putusan Nomor 94 PK/TUN/2015Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 8 Februari 2000 Nomor 98K/TUN/1998;DALAM PENUNDAAN;Bahwa Penggugat mengajukan permohonan penundaan pelaksanaanobjek gugatan agar diputus lebih dahulu dari pokok perkara selamapemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai adanyaputusan Pengadilan yang telah memiliki Kekuatan hukum tetap.
    Putusan Nomor 94 PK/TUN/20152011 seluas 3.421 m2, Nomor 00319 tanggal 04 Mei 2011 seluas 1.083 m?,Nomor 00320 tanggal 04 Mei 2011 seluas 215 m?, dan Nomor 00321tanggal 04 Mei 2011 seluas, 15.322 m?
    Putusan Nomor 94 PK/TUN/2015Gunawan, Antonius Adrian, Linda Tjandra, Kristina Tjandra, StellaLatina Tjandra, Ir.
    Putusan Nomor 94 PK/TUN/2015Panitera Pengganti,ttd./ Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 5.000,003. Administrasi Rp 2.489.000,00Jumlah Rp 2.500.000,00Untuk salinanMahkamah Agung RIatas nama PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP 19540827 198303 1 002 Halaman 50 dari 50 halaman. Putusan Nomor 94 PK/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 10-01-2012 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 59 PK/TUN/2011
Tanggal 10 Januari 2012 — ZULFAN IRWIN VS MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
26 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 59 PK/TUN/2011
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-06-2010 — Upload : 21-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 421 K/TUN/2009
Tanggal 21 Juni 2010 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG BARAT vs BRAYAT ARININGTYAS
49 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 421 K/TUN/2009
    PUTUSANNo. 421 K/TUN/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNGBARAT, berkedudukan di Jalan Raya Batujajar Cimareme No.1383 Desa Laksanamekar Kecamatan Padalarang KabupatenBandung Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :1. Yana Rismayadi, SH, Kewarganegaraan Indonesia.2.
    Padahal faktanya hingga saat ini AktaJual Beli tersebut adalah sah secara hukum;Bahwa untuk itu mohon perhatian terhadap Putusan Mahkamah AgungR. didalam perkara Namar 302/K/TUN/1999, tertanggal 8 Februari 2000, yangtelah menjadi Yurisprudensi, sebagai berikut;"PPAT adalah Pejabat Tata Usaha Negara, karena melaksanakan urusanpemerintahan, berdasarkan peraturan perundangundangan (Pasal 1 ayat (2)UndangUndang Nomor. 5 Tahun 1986 Jo.
    Nomor.302/K/TUN/1999 tertanggal 08 Februari 2000, disebutkan :"......akta jual beli yang dibuat oleh PPAT bukan merupakan KeputusanTata Usaha Negara karena bersifat bilateral tidak bersifatunilateral yang merupakan sifat Keputusan Tata Usaha Negara";3.2 Bahwa berdasarkan uraian dalil tersebut diatas yang demikian jelasmenerangkan bila gugatan a quo seharusnya diperiksa dan diadilioleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, maka selanjutnyacukup beralasan menurut hukum bila gugatan Penggugat dinyatakanditolak
    patut disesalkan Judex Factie justru seolah olah sengaja menutup11mata terhadap prinsip prinsip hukum yang mendasar ini, Majelis HakimTingkat Pertama maupun Tingkat Banding mengesampingkan perbuatanhukum yang menjadi dasar dari proses penerbitan/pencatatan sertifikatnya.Padahal Jual Beli merupakan perbuatan hukum dalam ruang lingkupperjanjian yang merupakan kompetensi dari Pengadilan Negeri (Umum) ;.Bahwa untuk menjadi perhatian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I.didalam perkara Nomor 302 K / TUN
    Hal inisebagaimana Yurisprudensi dalam putusan Mahkamah Agung No.302K/TUN/1999 tertanggal 08 Februari 2000, yang berbunyi :"akta jual beli yang dibuat oleh PPAT bukan merupakan Keputusan TataUsaha Negara karena bersifat bilateral tidak bersifat universal yangmerupakan sifat Keputusan Tata Usaha Negara":Bahwa Termohon Kasasi (semula Terbanding/Penggugat) dalam suratgugatannya tanggal 25 September 2008 pada halaman 2 Butir Il.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 17-06-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 119 K/TUN/2007
Tanggal 17 Juni 2009 — BUPATI BUTON, KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SULAWESI TENGGARA, ;NINAWARTI BERLINA, FARIS LIE, dkk.
46 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 119 K/TUN/2007
    No. 119 K/TUN/2007.Kepala Kantor Pertanahan Kota BauBau (Zaetu Ampo, SH) telah pulamenandatangani peralihan hak tersebut didalam sertifikat hak guna bangunan ;.
    No. 119 K/TUN/2007.Sertipikat Hak Guna Bangunan oleh Ninawarti Berlina pada Tahun 1999 adalahtanah Swapraja Buton yang telah menjadi Asset Pemerintah Daerah KabupatenButon dimana pada saat dimohonkan Sertipikat Hak Guna Bangunan tanpapersetujuan Pemerintah Kabupaten Buton sebagai Pemilik Asset (Tanah Eks BioskopAnda).Pemohon Kasasi II :1.
    No. 119 K/TUN/2007.Nomor.
    No. 119 K/TUN/2007.HakimHakim Anggotattd.Widayatno Sastrohardjono, SH.MScttd.Ketuas:ttd.Marina Sidabutar, SH.MH.Prof. DR. H.Ahmad Sukardja, SH.Biayabiaya :1. Meterai2. Redaksi ..............08.3. Administrasi TUN ....Panitera Pengganti :ttd.Benar Sihombing, SH.MH.Rp. 6.000,Rp. 5.000,.Rp. 489.000,Rp. 500.000,Untuk SalinanMahkamah Agung RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADJI, SH.NIP. 220.000.754. Hal. 20 dari 19 hal. Put. No. 119 K/TUN/2007.Hal. 21 dari 19 hal. Put.
    No. 119 K/TUN/2007.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-04-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 35 PK/TUN/2015
Tanggal 22 April 2015 — PT SAILENDRA HAKIKI SENTOSA VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI, DKK
46 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 35 PK/TUN/2015
    Putusan Nomor 35 PK/TUN/2015dalam keputusan tersebut jelas diperuntukkan kepada nama yangtertera dalam sertifikat tersebut :c.
    Putusan Nomor 35 PK/TUN/2015b) Pengujian yang bersifat formal, yaitu yang berkaitan dengan soalapakah pembentukan keputusan tersebut telah menurut prosedur yangtelah ditentukan atau tidak;C) ...
    Putusan Nomor 35 PK/TUN/20152. Menyatakan bahwa keputusan Tergugat berupa:Sertifikat Hak Milik Nomor 16852/Kelurahan Duren Jaya, tanggal 16November 2010, seluas + 3.400 m?
    Putusan Nomor 35 PK/TUN/2015f. Kesalahan subyek dan/atau obyek hak; dang.
    Putusan Nomor 35 PK/TUN/2015Biayabiaya:1. Meterai .........2. Redaksi ........3. AdministrasiJumlah ...............Rp 6.000,00Rp 5.000,00Rp2.489.000,00Rp2.500.000,00Untuk salinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. ASHADI, S.H.NIP. 220000754Halaman 46 dari 46 halaman. Putusan Nomor 35 PK/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-09-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 399 K/TUN/2015
Tanggal 7 September 2015 — DASAR HARIADJI, S.Pd. vs. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SURABAYA
35 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 399 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 399 K/TUN/20153.
    Putusan Nomor 399 K/TUN/2015Yayasan Perguruan Jaya Sakti yang dibuat oleh kantor Notaris danPPAT A. Kohar, S.H.
    Putusan Nomor 399 K/TUN/2015operasional kepada Tergugat.
    Putusan Nomor 399 K/TUN/2015Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan PenggugatPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan olehPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor22/B/2015/PT.TUN.SBY.
    Putusan Nomor 399 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 11-11-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 323 K/TUN/2010
Tanggal 11 Nopember 2010 — SRI SUHARTATI, vs REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,
34 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 323 K/TUN/2010
    No. 323K/TUN/2010Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya pada pokoknya atas dalil dalil1.Bahwa Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri MalangtentangPencabutan Izin Penghunian Rumah Negara di JalanSimpang Bogor Nomor 27 Kota Malang diterima olehPenggugat pada tanggal 12 Mei 2009.
    No. 323K/TUN/2010menyebabkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasionaltersebut menggugurkan semua Keputusan Tata Usaha Negaradi tingkat lebih bawah (Keputusan Rektor) yang telahditerbitkan sebelumnya.
    No. 323K/TUN/2010Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional sejak 3Desember 2008 = dan setelahnya.
    No. 323K/TUN/2010Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;Dalam Pokok Perkara1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2.
    No. 323K/TUN/2010Hal. 21 dari 15 hal. Put. No. 323K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-10-2009 — Upload : 10-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 319 K/TUN/2009
Tanggal 30 Oktober 2009 — P.T. PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERUSAHAAN SUSU BARU ADJAK (P.T. BARU ADJAK), ;. P.T. PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERUSAHAAN SUSU BARU ADJAK (P.T. BARU ADJAK), ; DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
61 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 319 K/TUN/2009
    PUTUSANNomor : 319 K/TUN/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara :P.T. PERTANIAN, PETERNAKAN DANPERUSAHAAN SUSU BARU ADJAK (P.T. BARUADJAK), dalam hal ini diwakili oleh : DJODYSUBIANTORO, Direktur Utama P.T.
    No.319 K/TUN/2009melanggar Pasal 10 ayat (8) jo 28 UndangUndang No.40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas ;18.
    No.319 K/TUN/2009akta/suratdokumen tersebut terbukti dari pengakuan pelakunyasendiri di depan persidangan Pengadilan Negeri Bandung, yaituNoormansyah dalam perkara pidana No.332/Pid/B/1998/PN.Bdg.
    No.319 K/TUN/2009Akta Pernyataan No.1 tanggal 1 Agustus 2001 ;(selanjutnya disebut sebagai SuratSurat) ;26.
    No.319 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-12-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 113 PK/TUN/2015
Tanggal 8 Desember 2015 — HJ. ILAH ROHILAH VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG, DK
66 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 113 PK/TUN/2015
    Putusan Nomor 113 PK/TUN/2015Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 251/Lontar Baru, Luasnya 1205 m2,pecahan dari SHM dari Nomor 106, akan tetapi dalam Sertifikat Induktidak ada Luasnya;Bahwa dalam Buku Tanah Hak Milik Nomor 106/Kagungan, DalamKolom Pendaftaran Pertama nama Pemegang Hak H.
    Putusan Nomor 113 PK/TUN/20158. Bahwa berdasarkan Warkah yang terdapat di Kantor PertanahanKabupaten Serang, SHM Nomor 461, SHM Nomor 462 dan SHM Nomor463 sebelum diterbitkan, terlebih dahulu dilengkapi dengan suratsuratyaitu:a).
    Putusan Nomor 113 PK/TUN/2015+ 423 m? terletak di Desa Lontar, Kecamatan Serang, tanahtersebut adalah kepunyaan H.
    Putusan Nomor 113 PK/TUN/2015danMENGADILI SENDIRI: Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima; Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yangtimbul pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkansebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 75 K/TUN/2011 tanggal 31 Maret 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebutadalah sebagai berikut: Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi
    Putusan Nomor 113 PK/TUN/2015