diperiksa Penyidik Polres Jember danmembenarkan keterangan yang ada dalam Berita AcaraPemeriksaan (BAP) tersebut;Bahwa benar setahu saksi, peran terdakwa KASMARI berkenaandengan uang palsu tersebut adalah orang yang mengenalkan saksidengan AMAN, dan terdakwa KASMARI bersama ABDUL KHARIMjuga ke Jember guna transaksi uang palsu tersebut;Bahwa benar sekitar bulan Nopember 2014, terdakwa KASMARImenghubungi saksi dan menyampaikan jika dia mempunyaikenalan orang yaitu AMAN yang berasal dari Sumatera Selatanyang

yang tidak dapat dibantah kebenarannya, oleh karena itusangat beralasan apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatanmengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi dan dapat dijalankanterlebin dahulu walaupun ada bantahan, banding dan kasasi(uitvoerbaar bij vooraad).Dengan berdasarkan faktafakta yang benar dan dasar hukum yang kuatdan masih berlaku, sebagaimana telah diuraikan Penggugat IlRekonpensi tersebut di atas, sangatlah berdasarkan hokum kiranyabagi yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatanyang

TAHIR dengan Tanah Kas Desa milik Desa Sepaso Selatanyang disebutkan Penggugat dalam gugatannya, terlebih Penggugatdidalam tuntutannya tidak meminta untuk dinyatakan sebagai pemilik sahatas tanah sebagaimana dimaksud oleh Penggugat, sehingga gugatanyang demikian patut dianggap tidak jelas karena tidak menyebutkanhubungan kausalitas baik antara objek yang di persengketakan maupunantara subyek hukumnya, dan Penggugat pula tidak menerangkan letaktanah Kas Desa milik Desa Sepaso Selatan, apakah tanah

Selatan memanggil Kepala Bidang Koperasodan UKM pada Kantor Dinas Koperasi Perindustrian danPerdagangan Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu BAYO ANGIN,S.SOS untuk datang ke ruang kerjanya kemudian Terdakwamemberitahu BAYO ANGIN, S.SOS. tentang program Bantuan SosialRevitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi Tahun Anggaran2014 Tahap IV dari Kementerian Koperasi dan UKM RI oleh karenaitu Terdakwa memerintahkan kepada BAYO ANGIN, S.SOS untukmencari Koperasi yang ada di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatanyang

,Kesemuanya adalah Advokat / Penasihat Hukumpada Kantor Lembaga Bantuan Hukum PersatuanWartawan Indonesia (LBH PWI) Sumatera Selatanyang beralamat di Jalan Komp!

Balikpapan Tengah Kota Balikpapan PropinsiKalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada : LembagaPerlindungan konsumen Kalimantan (YLPKK) yang beralamat di JalanBumi Mas Raya Rt 06 Ruko No.5 Lt.2, Kelurahan Pemurus Baru,Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimanatan Selatanyang dalam hal ini diwakili oleh Direktur dan jajaran Pengurusnya yang namanamanya tersebut di bawah ini1. SEHATNO SAMIADOEN, jabatan sebagai Direktur YLPKK.2.

Bahwa Masih Pada Posita Penggugat angka 11 menyatakan SertifikatHak Milik No.22415 a quo yang terletak dikelurahan Bangkala,Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatanyang saat ini dalam penguasaan Tergugat V atau jaminan dari Hutangdari Tergugat II (vide dalil No. 11 gugatan) ;Selanjutnya angka 12 juga menyebutkan berdasarkan fakta perolehanHak Tergugat II atas SHM No.22415 a quo yang kemudian dijadikanjaminan atas hutang Tergugat II kepada Tergugat V merupakanPerbuatan Melawan

Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kota TangerangSelatan Nomor 810/0342.ADinkes/I/2012 tanggal 30 Januari 2012).BB No.143 : 1 (satu) lembar printout Dokumen yang berjudul : Struktur2012 yang di dalamnya terdapat nama Uraian Belanja Langsung denganjumlah nominal anggaran pada APBD 2012 sebesarRp.1.062.401.909.941 ,00.BB No.144 : 1 (satu) bundel foto copy dokumen Surat dari DinasKesehatan Nomor : 800/4852/ Dinkes/X/2011 tanggal 12 Oktober 2011perihal usulan APBD 2012 Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatanyang

Timur Medika Tehnik untuk Pengiriman barangbarang/Alat kesehatan kepada Puskesmas di Wilayah Tangerang Selatanyang tiap lembarnya telah dilegalisasi sesuai aslli.BB No.359 : 1 (satu) lembar print out email dengan subject: SuratDukungan Kedokteran Umum RSU Tangsel APBDP 2012 yangdikirimkan dari akun email Dwi Kurniati (dwisofia40@yahoo.com) kepada akun email alkestmt@yahoo.com tanggal 24 September 2012 beserta 1(satu) lembar print out lampiran email berupa tabel yang berisikan NamaPerkerjaan, Nama

Srg.Pemerintah Propinsi Banten maupun Pemerintah Kota Tangerang Selatanyang telah diPloting sesuai keinginan TUBAGUS CHAERI WARDANA aliasWAWAN, sehingga perusahaanperusahaan milik TUBAGUS CHAERIWARDANA alias WAWAN dan perusahaanperusahaan yang terafiliasidengan PT BPP menjadi pemenang proyeknya.Pada sekitar bulan Juli 2012, TUBAGUS CHAERI WARDANA alias WAWANyang merupakan suami AIRIN RACHMI DIANY (Walikota Tangerang Selatan)memanggil beberapa Kepala Dinas Kota Tangerang Selatan antara lainDADANG

ILHAM BISRI (panitiapengadaan) bertempat di Gudang Farmasi Dinas Kesehatan KotaTangerang Selatan, pada pertemuan tersebut Terdakwa menyerahkanflashdisk kepada MAMAK JAMAKSARI yang berisi data Rencana UmumPengadaan APBDP Tahun 2012 Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatanyang salah satunya pagu anggaran kegiatan pengadaan Alkes KedokteranUmum Puskesmas adalah sebesar Rp23.581.942.903,00 (dua puluh tigamilyar lima ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh duaribu sembilan ratus tiga rupiah

Penyimpangan dalam proses penyusunan anggaranPenyimpangan diawali dengan proses penyusunan anggaranAlkes Kedokteran Umum oleh Dinas Kesehatan dan Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Kota Tangerang Selatanyang dilakukan tanpa didukung rincian kebutuhan. Hal tersebutmenurut Sdr. Dadang (Sdr. D selaku Kepala Dinas Kesehatan)dilakukan sesuai arahan dari Sdr. Tubagus Chaeri Wardana (Sadr.TCW selaku Komisaris PT BPP dan suami Walikota TangerangSelatan). Sdr.

Sebab keberadaan dari Kantor Badan Pertanahan Tabalongmerupakan subordinasi dari BPN Pusat dan BPN Provinsi Kalimantan Selatanyang tidak akan melakukan pencatatan dan pendaftaran Obyek Gugatan dalamSertipikat Obyek Gugatan atas nama Tergugat II Intervensi tanpa adanyakeputusan dari BPN Pusat dan BPN Provinsi Kalimantan Selatan ;3.3 Bahwa dengan demikian maka jelas gugatan a quo kurang pihak dan haruslahdinyatakan error in persona, sebab tidak mencantumkan pihak lain yang jugaterkait dengan keberadaan

WERDININGSIH SUTOPO, SH, tetapikenyataannya dalam Pasal 1 sampai Pasal 6 di dalam akta tersebut samasekali tidak ada pencantuman harta bawaan karena memang pada saat itutidak ada harta bawaan dan semua harta didapat setelah perkawinan;Bahwa usaha INTI AC yang = dimaksud PENGGUGATKONPENSI/TERGUGAT INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENSI adalahusaha atas nama PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENSI sebelum perkawinan yang terletakdi Mampang Prapatan Raya No. 63A, Mampang Prapatan Jakarta Selatanyang

lurus, saudara lakilaki dan perempuanatau keluarga semenda yang sama pupunya, lagipula jika keduapihak masingmasing dikalahkan dalam beberapa perkara.Berdasarkan hal tersebut, oleh karena sudah selayaknya PENGGUGATdinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara perdata ini, makasudah sepatutnya pula jika PENGGUGAT yang dibebankan biaya perkaraperdata ini.Berdasarkan halhal yang telah diuraikan pada Bagian Eksepsi dan Bagian PokokPerkara di atas, kami mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta SelatanYang

SAKSI 1 TERMOHON, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1,Pekerjaan PNS, Tempat tinggal di Kabupaten Solok Selatanyang merupakan rekan kerja Termohon, di bawahsumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknyasebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon sejak tahun2014; Bahwa Termohon dan Pemohon tinggal di Kabupaten SolokSelatan; Bahwa dari perkawinan antara Termohon dengan Pemohonsudah dikaruniai 1 (Satu) orang anak; Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Termohon danPemohon

,Kesemuanya adalah Advokat / Penasihat Hukumpada Kantor Lembaga Bantuan Hukum PersatuanWartawan Indonesia (LBH PWI) Sumatera Selatanyang beralamat di Jalan Komp!

berdasarkan gugatan, jawab menjawab, buktibuktisurat dan keterangan saksisaksi, Pengadilan memperoleh faktafakta hukumsebagai berikut:Halaman 80 Putusan Nomor 31/G/2020/PTUN.PLGBahwa berdasarkan bukti T.2 berupa Keputusan Gubernur SumateraSelatan Nomor : 209/KPTS/DISKOMINFO/2019 tentang Pembentukan TimSeleksi Pemilihan Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera SelatanPeriode 20192023 tanggal 15 April 2019, Tergugat telah membentuk TimSeleksi Pemilihan Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatanyang

(tiga ratus meter persegi) yang mana dalam Surat Ukur tersebutdijelaskan bahwa keadaan tanah merupakan Sebidang Tanah PekaranganKosong Yang Telah Diberi TandaTanda Batas Sesuai Dengan KetentuanPMNA/Ka BPN No. 3 Tahun 1997, yang mana tanah tersebut telah dijelaskan sebagai Tanah Negara;Bahwa selain hal tersebut di atas, atas tanah tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara berkala dan disesuaikan dengan daftar di Kantor Pertanahan Badan Nasional Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatanyang mana

Sebab keberadaan dari Kantor Badan Pertanahan Tabalongmerupakan subordinasi dari BPN Pusat dan BPN Provinsi Kalimantan Selatanyang tidak akan melakukan pencatatan dan pendaftaran Obyek Gugatan dalamSertipikat Obyek Gugatan atas nama Tergugat II Intervensi tanpa adanyakeputusan dari BPN Pusat dan BPN Provinsi Kalimantan Selatan ;3.3 Bahwa dengan demikian maka jelas gugatan a quo kurang pihak dan haruslahdinyatakan error in persona, sebab tidak mencantumkan pihak lain yang jugaterkait dengan keberadaan

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;Atau apabila Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatanyang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya(ex aequo et bono) ;Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannyatelah mengajukan suratsurat bukti berupa fotocopy yang telah diberi materaicukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali surat bukti P15 (Foto CopyHal.53 dari 70 Hal Putusan No. 15/Pid/Prap/2016/PN.Jkt.Seldari salinan), P18,P19,

Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.Menimbang, bahwa Pengadilan mencermati objek sengketa dandihubungkan dengan beberapa ketentuan hukum di atas, Pengadilanberpendapat bahwa objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur KeputusanTata Usaha Negara karena merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan olehTergugat in casu Panitia Pemilihan Kepala Desa Raja Kecamatan Tanah AbangKabupaten Penungkal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatanyang berisitindakan hukum tata usaha negara berupa Berita

UndangUndangdianggap sebagai barang tidak bergerak, setempat dikenal sebagai RumahAdvokat Dr Iur Adnan Buyung Nasution SH, yang terletak di J PoncolLestari No 7, Lebak Bulus, Jakarta Selatan ;3 Barangbarang lain yang perinciannya menyusul kemudian ;TUNTUTAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD)1Bahwa karena gugatan ini diajukan dengan dasar hukum yang kuat dan disertaidengan buktibukti asli yang sah, maka Penggugat memohon kepada Ketua PNJakarta Selatan yang terhormat c.q Majelis Hakim Perdata PN Jakarta Selatanyang

tidak menjalankan isi putusanmenyampaikan Permintaan Maaf secara terbuka, maka Penggugat mohon agarYth Majelis Hakim PN Jakarta Selatan berkenan menghukum Para Tergugatuntuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 10.000.000, (sepuluh jutarupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam menjalankan Isi PutusanPernyataan Maaf dalam perkara aquo ;PETITUMBerdasarkan faktafakta hukum yang telah diuraikan diatas, Penggugat memohonkepada Ketua PN Jakarta Selatan yang terhormat c.q Majelis Hakim PN Jakarta Selatanyang

SARNO.Halaman 19 dari 63 Putusan Nomor 155/Pid.B/2016/PN.Rbg.Bahwa Setelah sampai dirumah ayah saksi, saksi melihat keadaanlampu listrik masih menyala dan pagar depan rumah terkunci dari dalamkemudian saksi menengok dari jendela kamar rumah sebelah selatanyang ditempati ayah saksi yang pada saat itu tidak terkunci tetapitertutup jaring nyamuk yang terbuat dari aluminium yang tidak terlihatdari luar rumah, selanjutnya saksi menuju utara rumah dan menyusutrirumah hingga ke bagian belakang sebelah utara