Ditemukan 32351 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 09-09-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 297 K/TUN/2014
Tanggal 9 September 2014 — FADLY A. SAGAF, S.Sos vs.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGGAI, DK
67 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 297 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 297 K/TUN/2014.menyelesaikan keseluruhan biaya administrasi yang dibutuhkan dalampendaftaran tanah.
    Putusan Nomor 297 K/TUN/2014.menjadi jelas secara hukum tentang pemilik atau yang berhak sebenarnyaatas lokasi tanah tersebut;Bahwa dari hasil pemeriksaan pihak kepolisian ternyata kedua belah pihak,masingmasing Fadly A.
    Putusan Nomor 297 K/TUN/2014.4. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor2151/Simpong, tanggal 9 Nopember 2012, Surat Ukur, Nomor 462 /Simpong / 2012, tanggal 08 Nopember 2012, atas nama Pemegang HakYUNLIE DG. TAHA, YANTO ROMPAS, ONGKY ROMPAS;5.
    Putusan Nomor 297 K/TUN/2014.Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 11 Maret 2014, sedangkanpemberitahuan isi putusan yang dimohonkan kasasi in casu PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor116/B/2013/PT.TUN.MKS. tanggal 3 Desember 2013 pada tanggal 18 Februari2014.
    Putusan Nomor 297 K/TUN/2014.dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H. M.H. Panitera Pengganti dengan tidakdihadiri oleh para pihak;Anggota Majelis: Ketua Majelis,Biayabiaya : Panitera Pengganti,1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 5.000,003. Administrasi Rp489.000,00Jumlah Rp500.000,00Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 297 K/TUN/2014.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-09-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 351 K/TUN/2013
Tanggal 30 September 2013 — PENGURUS KOPERASI TANI HUTAN BINJAI GROUP vs. MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA, DK
70 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 351 K/TUN/2013
    Putusan Nomor 351 K/TUN/2013b.
    Putusan Nomor 351 K/TUN/20139.10.4.
    Putusan Nomor 351 K/TUN/201310.11.12.13.14.15."
    Putusan Nomor 351 K/TUN/2013B.
    Putusan Nomor 351 K/TUN/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-12-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 521 K/TUN/2015
Tanggal 8 Desember 2015 — BAHRI, DKK vs. MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, DK
171 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 521 K/TUN/2015
    dan layak untuk mengajukanGugatan TUN dalam perkara ini;Bahwa dalam mengajukan Gugatan TUN, Para Penggugat wajibmembuktikan halhal sebagai berikut:a) Apakah terdapat peristiwa hukum dalam perkara ini yaitu peristiwayang didasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku?
    Dengan tidak adanyaHalaman 27 dari 52 halaman Putusan Nomor 521 K/TUN/2015uraian pemenuhan atas hal tersebut di atas, maka Gugatan TUN ParaPenggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;C.
    Para Penggugat terhadap Objek Gugatan TUN yangdikeluarkan oleh Tergugat.
    Gugatan TUN Para Penggugat ini disinyalir ditujukan hanya untukmendapatkan keuntungan finansial semata;42.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SHNip. 220000754 Halaman 52 dari 52 halaman Putusan Nomor 521 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 21-04-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 93 K/TUN/2011
Tanggal 21 April 2011 —
30 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 93 K/TUN/2011
    No. 93 K/TUN/20114 Januari 2008 Surat Ukur Nomor : 01731/2007 tanggal 10 Oktober2007 dengan Nomor Induk Bidang (NIB) 20.01.13.07.01613 seluas 312M?
    No. 93 K/TUN/20113. Bahwa Penggugat salah dalam mengajukan gugatan3.1.
    No. 93 K/TUN/2011terperinci maupun secara tersirat, diamdiam serta tidak merugikanTergugat Il Intervensi 1 ;.
    No. 93 K/TUN/2011sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 UndangUndang No. 5Tahun 1986 jo.
    No. 93 K/TUN/2011
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 20-11-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 383 K/TUN/2014
Tanggal 20 Nopember 2014 — YAYASAN TA’MIRUL MASJID KEMAYORAN SURABAYA vs. KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF KECAMATAN KREMBANGAN, DKK
90 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 383 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 383 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:YAYASAN TAMIRUL MASJID KEMAYORAN SURABAYA, berkedudukandi Jl.
    Achmad Syaiful Halim4HA Gozali MochamadHalaman 3 dari 32 halaman Putusan Nomor 383 K/TUN/20145 M. Solahuddin Azmiberdasarkan surat pengesahan Nadzir KUA/Pejabat Pembuat Akta Ikrar WakafWilayah Kecamatan Krembangan Tanggal 15 Rabiul Tsani 1491 H, 31 Maret 2010 MNo. KK13.36.03/01/M1.
    H Bambang Sukarsono.Halaman 7 dari 32 halaman Putusan Nomor 383 K/TUN/201410Kesemuanya bertindak untuk dan atas nama Badan Hukum Yayasan.Bahwa Nadzir di atas tidak dapat dibaca sebagai Nadzir perseorangan karenabertentangan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor Tahun 1978 Pasal 6 ayat(1) huruf f yang mengharuskan Nadzir bertempat tinggal di Kecamatan tempattanah wakaf berada.
    No.126 K/TUN/2010 jo.No.166 PK/TUN/2011 sebagaimana dalil gugatan Penggugatpada poin 2.a halaman 6 dan poin 2.e halaman 7 yangmenjelaskan adanya perkara di Pengadilan Negeri Surabayaperkara No.615/Pdt.G/2009/PN.Sby. jo.
    Nomor 01/PK/TUN/1994) yang menyatakan :Halaman 25 dari 32 halaman Putusan Nomor 383 K/TUN/2014Bagi pihak atau orang yang tidak dituju secara langsung (bagi pihak ketiga)tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung secara kasuistis, yaitu sejakkapan pihak ketiga merasakan kepentingannya dirugikan oleh surat keputusan yangmenjadi obyek sengketa atau sejak kapan pihak ketiga mengetahui surat keputusanyang menjadi Obyek Sengketa tersebutJadi, pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 20-07-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 204 K/TUN/2011
Tanggal 20 Juli 2011 — SRI REJEKI, S.E.,dkk vs DIREKTUR UTAMA PT. ANGKASA PURA I (PERSERO),
58 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 204 K/TUN/2011
    Nomor 204 K/TUN/20118. INDRA YULIANSYAH SIREGAR ;9.
    Nomor 204 K/TUN/2011IV.
    Nomor 204 K/TUN/2011 Menerima eksepsi Tergugat/Terbanding ;I.
    Nomor 204 K/TUN/2011ll.
    Nomor 204 K/TUN/2011Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat selaku Direksi PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 05-09-2022 — Upload : 10-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 169 PK/TUN/2022
Tanggal 5 September 2022 — NELCY YAKOBET BEKAK, DKK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG, DK
52 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 169 PK/TUN/2022
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 11-11-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 322 K/TUN/2010
Tanggal 11 Nopember 2010 — Drs. H. SOEKARTO INDRAFACHRUDI, vs REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM),
33 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 322 K/TUN/2010
    No. 322 K/TUN/2010Nomor 26 Kota Malang diterima olen Penggugat pada tanggal 12 Mei2009.
    No. 322 K/TUN/2010pencabutan KeputusanKeputusan Rektor sebelumnya.
    No. 322 K/TUN/20102.2.
    No. 322 K/TUN/20105.
    No. 322 K/TUN/2010Hal. 16 dari 15 hal. Put. No. 322 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-10-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 371 K/TUN/2019
Tanggal 8 Oktober 2019 — Ir. SABRI., M.MP vs. BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
63 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 371 K/TUN/2019
    This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.PUTUSANNomor 371 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:Ir.
    . & Rekan, beralamat di KabupatenTanjung Jabung Barat, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 13/Tun/Adv/IX2018, tanggal 26 September 2018;Pemohon Kasasi;LawanBUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR, tempat Kedudukan diKomplek Perkantoran Bukit Menderang, Kelurahan Rano,Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung JabungTimur, Propinsi Jambi;Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Taufik, S.H.
    Putusan Nomor 371 K/TUN/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.
    Putusan Nomor 371 K/TUN/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima padatanggal 10 Mei 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusanini, Pemohon Kasasi meminta agar:1.
    Putusan Nomor 371 K/TUN/2019
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 03-09-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 80 PK/TUN/2008
Tanggal 3 September 2009 — MOECHTAR EFFENDI, SUYONO, ; BUPATI PATI,
23 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 80 PK/TUN/2008
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 24-08-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 355 K/TUN/2015
Tanggal 24 Agustus 2015 — FREDDY HOLONG MAROJAHAN SITORUS, DK vs. RUMONDANG SITORUS
73 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 355 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 355 K/TUN/2015peraturan perundangundangan yang berlaku.
    Putusan Nomor 355 K/TUN/2015Penggugat.
    Putusan Nomor 355 K/TUN/2015Demikian juga pada saat pernikahan Tergugat II Intervensi(Freddy Holong Marojahan Sitorus) dengan Susanti Br.
    Putusan Nomor 355 K/TUN/2015c. Raya Sitorus : Perempuan (masih hidup);d. Maria M. Pungu R. Sitorus : Perempuan (masih hidup);e.
    Putusan Nomor 355 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 24-11-2009 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 242 K/TUN/2009
Tanggal 24 Nopember 2009 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P), vs PT. ATEPINDO PRATAMA MANDIRI,
17 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 242 K/TUN/2009
    PUTUSANNoMOR : 242 K/TUN/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P), berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot SubrotoKav. 51 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada :HARDI SETYAWAN, S.
    No. 242 K/TUN/2009melalui Surat Keputusan Nomor 2016/1671/381 6/X/PHK/112003 tertanggal 3November 2003 telah mengeluarkan keputusan yang dirasakan oleh Penggugattidak adil. Adapun isi putusan P4P tersebut adalah sebagai berikut :Vi.Vil.Menyatakan hubungan kerja antara Pengusaha PT. Atepindo PratamaMandiri Jalan Terusan Kopo, Desa Cilampeni Nomor 132 A, Bandungdengan Pekerja Sdr.
    No. 242 K/TUN/2009 Memberikan ijin pemutusan hubungan kerja kepada PT. AtepindoPratama Mandiri dengan Pekerja Sdr. Asep Soleh dkk (249 orang)terhitung mulai 25 Juni 2003 dengan pembayaran uang penghargaanmasa kerja dan ganti kerugian sesuai dengan ketentuan UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 juncto Kepmenaker 150/Men/2000 ;4.
    No. 242 K/TUN/2009.
    No. 242 K/TUN/2009Biaya Biaya: Panitera Pengganti :1.Meterai................ Rp. 6.000, ttd.2.RedaksSi............... Rp. 1.000, Subur MS, S.H., M.H.3. Administrasi ............... Rp. 493.000,Jumlah = Rp. 500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. 220000754Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 242 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-08-2014 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 12 PK/TUN/2014
Tanggal 14 Agustus 2014 — A.B. GUNAWAN vs. BUPATI SUKOHARJO
76 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 12 PK/TUN/2014
    PUTUSANNomor 12 PK/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara:A.B.
    Putusan Nomor 12/PK/TUN/2014Surat Keputusan Bupati Sukoharjo tanggal 4 Oktober 2012 Nomor:503/786/2012 Tentang Pembongkaran Bangunan Milik Saudara AB.
    Putusan Nomor 12/PK/TUN/201414.15.alamat Penggugat di Ds Karangmojo RT 01 RW 01, Kecamatan Weru,Kabupaten Sukoharjo, bukan Ds. Ngreco, Kecamatan Weru, KabupatenSukoharjo, tetapi dialamatkan ke Ds.
    Putusan Nomor 12/PK/TUN/2014objek sengketa a quo yang dikeluarkan olehTergugat.
    Putusan Nomor 12/PK/TUN/2014Bahwa di Desa Cikeusik, Cibeo, & Cikatawa, kabupaten Lebak, Banten,disana tinggal Suku Asli Badui, dengan berpakaian serba Putih, dan yangterkenal kalau Orang dari Suku Badui, tidak ada satupun yang memilikiKartu Tanda Penduduk (KTP), hal ini dikarenakan orang Suku Baduisangat Tabu apabila diFoto.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Putus : 15-12-2009 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 146 K/TUN/2009
Tanggal 15 Desember 2009 — BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN, ; RASMISAL DANI,
58 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 146 K/TUN/2009
    No. 146 K/TUN/2009poin ketiga biaya pemindahan ini ditanggung oleh yang bersangkutankarena atas permohonan sendiri ;. Dengan telah diterbitkannya surat tersebut Penggugat mengalamikevakuman dan identitas dengan masa transisi, sehingga masalahabsen menjadi sumber masalah bagi Penggugat yang pada akhirnyadipersalahkan dan pada akhirnya sebagai alasan untuk menghukumPenggugat ;.
    No. 146 K/TUN/20099.
    No. 146 K/TUN/20093. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baruyang berisi : Merubah Keputusan Pemberhentian tidak dengan hormat menjadiPenurunan Pangkat pada tingkat yang setingkat lebih rendah selama 1(satu) tahun terhadap Penggugat ;4.
    No. 146 K/TUN/2009Wilayah Departemen Agama Provinsi Sumatera Barat, hal ini tidaklahsalah karena telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun2003 tentang = wewenang ' = pengangkatan, pemindahan, danpemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
    No. 146 K/TUN/2009Hal. 14 dari 13 hal. Put. No. 146 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 17-11-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 35 K/TUN/2009
Tanggal 17 Nopember 2009 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR, ; TAUFIK HIDAYAT, ABDUL AZIS BATHEFF,
49 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 35 K/TUN/2009
    PUTUS ANNomor. 35 K/TUN/2009.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusansebagai berikut :KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR,berkedudukan di Jalan Pudak No. 7, Denpasar, dalam hal inimemberikan kuasa kepada : Christo Imanuel Dugis, SH.MHum,Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukumyang berkantor di Jalan Teuku Umar Nomor. 220 Gedung DewataCentro Lantai II Kav.
    No. 35 K/TUN/2009.yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara ini berkenan menjatuhkanputusan sebagai berikut :1. Mengabulkan gugagan Penggugat untuk seluruhnya ;2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milk Nomor. 4380 atas nama AbdulAziz Batheff lokasi di Jalan Tukad Batanghari, Desa Panjer, Kecamatan DenpasarSelatan Kodya Denpasar, Luas tanah 4230 M2, tertanggal 31 Agustus 2007 gambarsituasi Nomor. 4739/1996, luas 4230 m2 tertanggal 27 Maret 1996 ;3.
    No. 35 K/TUN/2009.2.
    No. 35 K/TUN/2009.Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agungpada hari: SELASA, TANGGAL 17 NOPEMBER 2009 oleh Prof. DR. Paulus E.Lotulung, SH. Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata UsahaNegara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. ImamSoebechi, SH.MH., dan Prof. DR. H.
    No. 35 K/TUN/2009.Hal. 12 dari 11 hal. Put. No. 35 K/TUN/2009.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-07-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 77 K/TUN/2010
Tanggal 28 Juli 2010 — Ir. AMIEN ABDURACHMAN, vs DIREKSI PT. KERETA API INDONESIA (Persero),
72 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 77 K/TUN/2010
    No. 77 K/TUN/2010puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannyaKeputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;.
    No. 77 K/TUN/20102007 tentang Penyesuaian Pensiun Eks Pegawai Negeri SipilDepartemen Perhubungan Pada PT.
    No. 77 K/TUN/2010c. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian,Pengurusan, Pengawasan Dan Pembubaran BUMN.
    No. 77 K/TUN/2010 Bahwa selain tunduk pada ketentuan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1995,PT.
    No. 77 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-10-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 351 K/TUN/2016
Tanggal 18 Oktober 2016 — ROMLAH alias ARMINA Binti PRAYUDI, DK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PROBOLINGGO, DK
44 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 351 K/TUN/2016
    Putusan Nomor 351 K/TUN/2016SUGIARDI mengajukan Permohonan Penerbitan Sertipikat Hak Milikatas Tanah Pekarangan yang telah dijadikan sebagai Objek PerkaraNo.77/Pdt.G/2000/PN.Kab.Prob. Dimana Putusan Perkara tersebutsudah mempunyai Kekuatan Hukum tetap;.
    Putusan Nomor 351 K/TUN/201610.Probolinggo, Surat Ukur tanggal 24102013 No. 02/Sumberbulu/2013 luas748 M?
    Putusan Nomor 351 K/TUN/20162.
    Putusan Nomor 351 K/TUN/2016berkesimpulan bahwa Para Penggugat/Terbanding mengetahuikeberadaan Sertipikat Hak Milik Nomor 648/Desa Sumberbulu, Tanggal 18Nopember 2013, luas 748 M?
    Putusan Nomor 351 K/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-07-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 53 PK/TUN/2010
Tanggal 14 Juli 2010 — WAWAN SUDIRO, vs KEPALA DESA BALEADI,
36 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 53 PK/TUN/2010
    No. 53 PK/TUN/2010d. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan ;e. Tidak melaksanakan kewajiban perangkat desa lainnya dan atau ;f. Melanggar larangan bagi perangkat desa lainnya ;(3). Perangkat desa lainnya yang berhenti sebagaimana dimaksud padaayat (1) ditetaokan dengan keputusan Kepala Desa ;Pasal 21 ;(1).
    No. 53 PK/TUN/2010Be23.24.maupun Susana) menjadi Staf Seksi Pembangunan ;Bahwa sejak Penggugat dilantik sebagai Staf Seksi Pembangunan padatanggal 12 November 2007, sejak itu pulalah secara hukum Penggugat sahmenjadi Staf Seksi Pembangunan di Desa Baleadi.
    No. 53 PK/TUN/2010.
    No. 53 PK/TUN/2010(2).(3).Perangkat desa lainnya diberhentikan sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf c karena :a. Berakhir masa jabatannya ;b.
    No. 53 PK/TUN/2010Biaya Biaya: Panitera Pengganti,1.Meteral................ Rp. 6.000, ttd.2.RedaksSi............... Rp. 5.000, Subur MS., S.H., M.H.3. Administrasi PK ......... Rp. 2.489.000.Jumlah = Rp. 2.500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP. 220000754Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 53 PK/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 24-08-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 312 K/TUN/2015
Tanggal 24 Agustus 2015 — PEMERINTAH KABUPATEN GARUT UNIT KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PENGELOLAAN PASAR vs. GARUT GOVERNANCE WATCH (GGW), diwakili oleh DEDI ROSADI
39 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 312 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 312 K/TUN/2015Kabupaten Garut, beralamat di Jalan PembangunanNomor 185, Garut;8. CEPY FARDINA, S.H., jabatan Fungsional Umum padaBagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah KabupatenGarut, beralamat di Jalan Pembangunan Nomor 185,Garut;9.
    Putusan Nomor 312 K/TUN/2015b.
    Putusan Nomor 312 K/TUN/2015antara H. Asep Maryanto, dkk. melawan Kepala Badan PenanamanModal dan Perizinan Terpadu) Kabupaten Garut sebagaiTergugat dengan Tergugat Intervensi yaitu PT.
    Putusan Nomor 312 K/TUN/2015Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan.
    Putusan Nomor 312 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-05-2014 — Upload : 15-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 43 K/TUN/2014
Tanggal 21 Mei 2014 — Plt. KETUA PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS SIMALUNGUN, DK vs. Prof. Dr. AMRIN SARAGIH, M.A
58 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 43 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 43 K/TUN/20146.
    Putusan Nomor 43 K/TUN/201410.11.diangkatnya Tergugat menjadi Plt.
    Putusan Nomor 43 K/TUN/201412.
    Putusan Nomor 43 K/TUN/20144.
    Putusan Nomor 43 K/TUN/2014