Menyatakan terdakwa PHAN BE selaku Nahkoda BV 5549 TS terbukti secarasah dan meyakinkan menurut hukum, bersalan melakukan perbuatanpidana*yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikanberbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memilikiSurat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) melanggar Pasal 93 ayat (2) Jo pasal 27ayat (2) UndangUndang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atasUndangUndang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 102 UndangUndang RI No.31 Tahun 2004 Tentang

LautChina Selatan pada posisi 061236 LU 107 30 30 BT yang merupakanwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikananpada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinyayang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbenderaasing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat IzinPenangkapan Ikan (SIPI) perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagaiberikut

Ulfan M, S.T, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa, Saksi bekerja sebagai Prajurit TNI Angkatan Laut yang bertugas diKRI Kapitan Patimura371;Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.SusPrk/2017/PN RanBahwa, tugas dan tanggung jawab Saksi di KRI Kapitan Patimura371 adalahsebagai Wakil Sementara Kepala Divisi Administrasi dan Logistik KRI KapitanPatimura371;Bahwa, pada hari Selasa tanggal 8 November 2016 pada saat KRI KapitanPatimura371 melaksanakan patroli sektor di ZEEI

Zona EkonomiEksklusif Indonesia (ZEEI) adalah jalur di luar dan berbatasan dengan lautteritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undangundangyang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil lautyang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia.

Laut Lepas adalahbagian laut yang tidak termasuk dalam ZEEI, laut teritorial Indonesia, perairankepulauan Indonesia dan perairan pedalaman Indonesia.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa VO VAN THE tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);

Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang memilikidan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asingmelakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat IzinPenangkapan Ikan (SIPI) sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal93 Ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 102 Undangundang No. 31 Tahun2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan UURI No.45Tahun 2009 tentang Perikanan sebagaimana Dakwaan Kedua;2.

) pada posisi 06 51 57 U 106 51 24 T yang merupakan wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidak tidaknya pada suatutempat di perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia yang masih masuk dalam daerahhukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenangmemeriksa dan mengadilinya, yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapalpenangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZonaEkonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat IzinHalaman 4 dari 42 Putusan

rohani sertabersedia untuk diperiksa;e Bahwa saksi penangkap tidak kenal dan tidak ada hubungan famili maupunhubungan kerja dengan terdakwa Vo Van The Nakhoda BV 95074 TS;e Bahwa Saksi penangkap bekerja sebagai Prajurit TNI Angkatan Laut yangbertugas di KRI Alamang644;e Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi penangkap di KRI Alamang 644adalah sebagai Kepala Divisi Navigasi dan Komunikasi;e Bahwa pada tanggal 29 April 2017, pukul 00.45 WIB, saat KRI Alamang 644melaksankan patroli diperairan Natuna ZEEI

200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garispangkal laut tertorial Indonesia, sedangkan Laut lepas adalah bagian laut yangtidak termasuk dalam ZEEI, laut teritorial Indonesia, perairan kepulauanIndonesia dan perairan pedalaman Indonesia;Bahwa sebagaimana ketentuan yang ada di dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang undang R.I.

Menyatakan Terdakwa VO VAN THE tersebut di atas, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengoperasikan kapalpenangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di ZonaEkonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat IzinPenangkapan Ikan (SIPI);2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa VO VAN THE, oleh karena itu denganpidana denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);3.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa NGUYEN DANG PHUNG, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
2. Menjatuhkan pidana kepada

bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:PERTAMA:Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 14/Pid.SusPrk/2019/PN RanBahwa ia terdakwa NGUYEN DANG PHUNG selaku Nahkoda KapalIkan Asing BL 93908 TS, pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul17.45 Wib atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2019 atausetidaktidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019bertempat di jalur Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI

) yaitu perairan lautNatuna pada posisi koordinat 06 02' 48" U 106 47' 17" T atau setidaktidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Wilayah PengelolaanPerikanan Republik Indonesia 711 (WPPRI711) atau setidaktidaknya padatempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan PerikananNatuna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini memilikidan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asingmelakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPIsebagaimana dimaksud

Unsur di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);5, Unsur tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan(SIPI);Menimbang, bahwa unsurunsur tersebut di atas akan dipertimbangkanberdasarkan faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimanayang diuraikan di bawah ini:Ad.1.

ZEEI, dan3.

Menyatakan Terdakwa Nguyen Dang Phung, terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengoperasikankapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikandi Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki SuratIzin Penangkapan Ikan (SIPI);Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 14/Pid.SusPrk/2019/PN Ran2.Menjatunkan pidana denda kepada Terdakwa sejumlahRp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);3.

YAYA3 diperairan Indonesia tepatmya di ZEEI Laut Sulawesidalam WPPRI 716, saudara JORGE QUISTO selaku Nakhodamenunjukkan dokumen yang semuanya berasal dari Filipina;Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.SusPRK/2021/PN BitBahwa pemeriksaan terhadap kapal F/BCA. YAYA3 tanggal 22 Juni2021 sekitar pukul 08.27 WITA di ZEEI Laut Sulawesi / WPP NRI 716pada Koordinat 06 22. 290 LU 127 51 109 BT;Bahwa saat dilakukan pemeriksaan, sekoci/pakura/ketinting milik kapalFIBCA.

YAYA3 yang salah satu pakuranyatertangkap diwilayah ZEEI, dianggap tidak memiliki perizinan/dokumenperikanan sesuai yang dipersyaratkan pemerintan Republik Indonesiaberdasarkan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan yaitu pasal 92 dan pasal 98; Bahwa Ahli menerangkan semua awak kapal/pumboat F/BCA. YAYA3yang tertangkap oleh KP.

Gampong;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti sertaketerangan saksisaksi yang diajukan dipersidangan, diperoleh faktafaktahukum sebagai berikut: Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 jam 06.40 wita saatmelakukan operasi pengawasan di perairan ZEEI Laut Sulawesi, KP>ORCA 04 melakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap Pakurayang ada tulisan YAYA3 pada posisi 06 24,272 LU 127 57,163 BT.Hasil pemeriksaan menunjukkan Pakura tersebut milik kapal PumboatF/IBCA.

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI); danc. Sungai, Waduk, dan Genangan Air lainnya yang dapat diusahakan sertalahan pembudidayaan ikan yang potensial diwilayah Republik Indonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Pakura milik kapal/oumboat F/BCA.

RepublikIndonesia (WPPRI);Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 21 Undangundang Nomor11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang perubahan atas Undang Undang RINomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan bahwa yang dimaksud denganZona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI!

SIDO TAMBAH SANTOSO01yaitu wilayah ZEEI Samudera Hindia (Selatan Jawa) dan ZEEI Samudera Hindia(Barat Sumatera) atau di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RepublikIndonesia (WPP NRI), namun berdasarkan analisa tracking Sistem PemantauanKapal Perikanan (SPKP)/VMS, KM.

SIDOTAMBAH SANTOSO 01 memasuki perairan ZEEI Samudera Hindia SelatanJawa, tanggal 07 November 2016 pukul 13.47 WIB KM. SIDO TAMBAHSANTOSO 01 terpantau sudah berada di Perairan Laut Lepas SamuderaHindia pada koordinat 114918, 12 LS 1114048 BT dan KM. SIDO TAMBAHSANTOSO 01 beroperasi di Perairan Laut Lepas sampai dengan tanggal 06Januari 2017 pukul 07.48 WIB.

Kemudian pada tanggal 06 Januari 2017 pukul08.48 WIB KM SIDO TAMBAH SANTOSO01 sudah berada di ZEEI SamuderaHindia sampai tanggal 27 Januari 2017 pukul 08.48 WIB KM. SIDO TAMBAHSANTOSO01 sudah berada di ZEEI Samudera Hindia sampai tanggal 27Februari pukul 21.55 WIB dan pada tanggal 01 Maret 2017 sekira pukul 08.55WIB KM.

SIDO TAMBAHSANTOSO01 sudah berada di ZEEI Samudera Hindia sampai tanggal 27 Februari2017 pukul 21.55 WIB dan pada tanggal 01 Maret 2017 sekira jam 08.55 WIB KM.SIDO TAMBAH SANTOSO01 terpantau berada di Pelabuhan PerikananSamudera Nizam Zachman (PPSNZ) Jakarta;Bahwa KM.

SIDO TAMBAH SANTOSO01 Nomor :26.16.0001.42.53048 tanggal 08 September 2016 daerah penangkapan ikan KM.SIDO TAMBAH SANTOSO01 yaitu wilayah ZEEI Samudera Hindia (SelatanHal. 5 Putusan No. 246/PID.SUS/2017/PT.DKIJawa) dan ZEEI Samudera Hindia (Barat Sumatera) atau di Wilayah PengelolaanPerikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI), namun terdakwa selakunahkoda KM.

TRUONG DINH THANH selaku Nakhoda KM.BV5333 TS bersama sama dengan PHAM DUC THINH selaku Nakhoda KM BV 5323TS (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari2012 sekitar jam 17.00 WIB atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulanPebruari tahun 2012 bertempat di Laut China Selatan/ZEEI pada Posisi 042 32, 79Lintang Utara 1102 19,17Bujur Timur atau 042 32 47 Lintang Utara 11021910 Bujur Timur (Nol empat derajad tiga puluh dua menit empat puluh tujuhdeik Lintang Utara seratus

TRUONG DINH THANH selaku Nakhoda KM.BV 5333 TSbersama sama dengan PHAM DUC THINH selaku Nakhoda KM BV 5323 TS(dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2012sekitar jam 17.00 WIB atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulanPebruari tahun 2012 bertempat di Laut China Selatan/ZEEI pada Posisi 042 32, 79Lintang Utara 1102 19,17Bujur Timur atau 042 32 47 Lintang Utara 110219 10 Bujur Timur (Nol empat derajad tiga puluh dua menit empat puluh tujuhdeik Lintang Utara seratus

Memiliki dan/atau mengoperasikan kapalpenangkapan ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI, telahterpenuhi secara sah menurutAd.3. Tidak memiliki SIPI Ssebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayatMenimbang, bahwa kapal KM.BV 5333 TS yang dinakhodai terdakwaadalah kapal penangkap ikan yang berasal dari Vietnam menggunakan benderaVietnam telah melakukan penangkapan ikan di Laut Cina Selatan/ZEEI ;Menimbang, bahwa ketika ditangkap dan diperiksa oleh KP.

tanpa memiliki SIUP dan Turut serta melakukanpengoperasian kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapanikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI dan Turut serta mengusai, membawa danmenggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusakkeberlanjutan sumber dayaiKan ; $222 222222 n nn nnn nena nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn neeMenimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangandalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan halhal yang dapatmelepaskan Terdakwa dari

sebagaimana tersebut NO.REG.PERK:PDM23/TBK/Eku.2/06/2021 tanggal 7 Juni 2021 sebagai berikut;KESATU:wonnnn nanan Bahwa terdakwa DANG VAN AN selaku Nakhoda KNF 7727 bersamasama dengan saksi DANG VAN BINH selaku Nahkoda KG 9307 TS (dilakukanpenuntutan secara terpisah) yang merupakan kapal penangkap ikan berbenderaVietnam pada hari Senin Tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 09.20 WIB atausetidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2021, bertempat di PerairanLaut Natuna, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI

merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan NegaraRepublik Indonesia (WPPNRI) atau pada suatu tempat di Perairan YurisdiksiNasional Indonesia yang masih termasuk dalam daerah Hukum PengadilanPerikanan pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksadan mengadilinya, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut sertamelakukan perbuatan, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikananNegara Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan ataupembudidayaan tkan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI

huruf b Jo Pasal 102UndangUndang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP ;ATAUKEDUA:Bahwa terdakwa DANG VAN AN selaku Nakhoda KNF 7727bersamasama dengan saksi DANG VAN BINH selaku Nahkoda KG 9307TS (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan kapalpenangkap ikan berbendera Vietnam pada hari Senin Tanggal 29 Maret 2021sekira pukul 09.20 WIB atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulanMaret 2021, bertempat di Perairan Laut Natuna, Zona Ekonomi EksklusifIndonesia (ZEEI

Indonesiayang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan padaPengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa danmengadilinya, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut sertamelakukan perbuatan, dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa,dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantupenangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutansumber daya ikan di kapal penangkap ikan diwilayah pengelolaanperikanan Negara Republik Indonesia Zona Ekonomi EksklusifIndonesia (ZEEI

Menyatakan Terdakwa DANG VAN BINH bersalah melakukan tindak pidanayang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukanperbuatan, dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/ataumenggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapanikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya itkandi kapal penangkap ikan diwilayah pengelolaan perikanan NegaraRepublik Indonesia Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI),Sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu melanggarmelanggar

Nomor 312/PID.SUS/2017/PTPBRtempat di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia yang masih termasuk dalamdaerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinangyang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja di WilayahPengelolaan perikanan Republik Indonesia ZEEI melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, danpemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan),perbuatan terdakwa dilakukan dengan sebagai berikut :

Bahwa Senin tanggal 17 April 2017 jam 12.15 Wib setelahterdakwa selesaimelakukan kegiatan penangkapan ikan pada koordinat 06 45911 oe41'888 BT di perairan ZEEI Laut Natuna yang merupakan Wilayah P. anPerikanan Republik Indonesia dengan menggunakan alat enatag RY eepancing cumi yakni alat tangkap yang bersifat pasif yang dio en satukapal cara pengoperasiannya 1 (satu) unit pancing sumi apat gulungan tersebut terdapat tali senar dengan panjang + 40 meter pada Ujung senar di beriumpan buatan berupa

Ap eesekira pukul 12.15 WIB atau setidaktidaknya dalam bulan April tbertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia atuna)pada posisi 06 45911 LU 106 41888 BT atau ae suatuStempat di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia yang ma rmasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilyang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Kodan/ atau mengoperasikan kapal penangkap wise endara asing melakukanPl (Surat Izin Penangkapanri Tanjung Pinangengaja yang memilikipenangkapan ikan di ZEEI

Menyatakan Terdakwa VO aN bersalah melakukan tindak pidana memiliki dan/atau mengope kapal penangkap ikan berbendera asingmelakukan rt di ZEEI yang tidak memiliki SIPI (Surat IzinPenangkapan Ikan) s imana yang didakwakan kepada terdakwa yaitumelanggar ow 2) Jo. Pasal 27 aayat (2) UndangUndang RI No. 45Tahun 2009 IN ponaren atas UndangUndang No. 31 Tahun 2004Noa eA n Jo. Pasal 5 ayat (1) huruf b Jo.