Ditemukan 3981 data
13 — 1
Sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenarterdapat tandatanda bagi orangorang yang mengetahul;6 Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu. mengetengahkandalil/nujah syar'iyyah dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz Il halaman 290 yangselanjutnya diambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :7Hal. 13 dari 16 halaman Nomor 0093/Pdt.G/2017/PA.MtpIg to Hl is lLiclglarmg Jl aw wo lal lis oJ la Ig do is 5 198ve uve La Lacy log) Lio I Qu dps I lao aro Us, VlLoosl x VioBas L aalle lgalle gin z Meo i910
15 — 7
/TUADA.MA/X/2002 tanggal 2 Oktober2002 maka Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timuruntuk mengirimkan salinan putusan kepada PPN KUA Kecamatan SerpongTangerang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, biaya yang timbul dalamperkara ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dankaidah syar'iyyah
12 — 7
Agama Kecamatan Air Batu untuk dicatat perceraianPenggugat dengan Tergugat pada daftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan AgamaKisaran Nomor WAA11/233/HK.05/II/2016 tanggal 11 Pebruari 2016, semua biayayang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA PengadilanAgama Kisaran Tahun 2016, sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum amarputusan ini;Mengingat, segala ketentuan peraturan dan perundangundangan yangberlaku serta hujjah syar'iyyah
11 — 2
Hukum Islam tidak mungkin lagi dapat terwujud dalam rumah tanggaa quo;Menimbang, bahwa dalam sidang tahap perdamaian yang dihadiri olehPenggugat dan Tergugat, Penggugat telah menunjukkan sikap kebenciannyayang sangat mendalam kepada Tergugat serta kebulatan tekadnya untukbercerai dengan Tergugat, sehinggga telah menjadi fakta tersendiri yangsemakin mempertajam tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaranitu sendiri, dan untuk hal mana Majelis Hakim sependapat dan mengambil alihhujjah syar'iyyah
9 — 7
berpikir;Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelisberpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak darikemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharatkepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetapdipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidahfighiyah yang berbunyi sebagai berikut:Jliz sollArtinya: Kemudharatan harus disingkirkaMenimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/nujah syar'iyyah
61 — 14
(rumahtangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibatnegatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, olehkarena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengankaidah figh yang berbunyi sebagai berikut:had ule Ws prio sla .Artinya: Menolak kesusahan (madiarat) itu harus didahulukan (diutamakan)daripada mengambil kemaslahatan;Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/nujah syar'iyyah dariKitab Ghayatul Maram hal.
170 — 28
agar aqad dibatalkan sedangkan klausul mana yang dilanggar tidak dijelaskan olehPenggugat sehingga gugatan Penggugat tidak jelas (obscuur libel) :Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut maka syarat syarat formal surat gugatan tidak terpenuhi sehingga gugatan Penggugat yang demikian itu tidakdapat diterima ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 HIR, maka Penggugat dihukum untukmembayar biaya perkara ini; Mengingat segala ketentuan perundangundang yang berlaku dan Hujjah syar'iyyah
12 — 9
beragama Islam;Menimbang, bahwa terkait ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas,Hakim Tunggal menilai bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2, 3, 6 dan 7 yangterungkap dalam pemeriksaan perkara aquo, ternyata antara Pemohon danPemohon Il tidak terdapat halangan secara hukum untuk melangsungkanpernikahan sebagaimana diatur dalam ajaran agama Islam sebagai agama yangdianut oleh Pemohon dan Pemohon II;Menimbang, bahwa dalam mengabulkan perkara aquo, Hakim Tunggalperlu juga mengemukakan dalil/hujjah syar'iyyah
15 — 12
berdasarkan dari apa yang telah diuraikan di atas,maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkanpara pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akanmembawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabilarumah tangga keduanya tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harusdisingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut :JL wallArtinya : Kemudharatan harus disingkirkan ;Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/nujah syar'iyyah
13 — 8
seorang wanita yangtidak beragama Islam;Menimbang, bahwa terkait ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas,Hakm Tunggal menilai bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2, 3, 6 dan 7 yangterungkap dalam pemeriksaan perkara aquo, ternyata antara Pemohon danPemohon Il tidak terdapat halangan secara hukum untuk melangsungkanpernikahan sebagaimana diatur dalam ajaran agama Islam yang dianut oleh paraPemohon;Menimbang, bahwa dalam mengabulkan perkara aquo, Majelis Hakimperlu juga mengemukakan dalil/hujjah syar'iyyah
11 — 1
berpikir;Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelisberpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak darikemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharatkepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetapdipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidahfighiyah yang berbunyi sebagai berikut:Jliz solArtinya: Kemudharatan harus disingkirkanMenimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/nujah syar'iyyah
12 — 2
berpikir;Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelisberpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak darikemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharatkepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetapdipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidahfighiyah yang berbunyi sebagai berikut:Jliz solArtinya: Kemudharatan harus disingkirkanMenimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/nujah syar'iyyah
11 — 2
Sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenarterdapat tandatanda bagi orangorang yang mengetahul;5 Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu. mengetengahkandalil/nujah syar'iyyah dari Kitab Fiqghus Sunnah Juz Il halaman 290 yangselanjutnya diambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :6wYVlo S49 to Hl oeliclglarg Jl din wo ld 15 UJ Ioe 9 wits 5 87login 7 Moo VI QS Wo LJ Ipacg log) lic Kw 6 prs polar azo ( Ley Y loo SIWau lb aslb alb89 Artinya : Apabila Hakim telah menemukan bukti bukti
13 — 7
Penetapan No.251/Pdt.P/2021/PA.Kagpernikahan sebagaimana diatur dalam ajaran agama Islam yang dianut oleh paraPemohon;Menimbang, bahwa dalam mengabulkan perkara aquo, Majelis Hakimperlu juga mengemukakan dalil/hujjah syar'iyyah sebagaimana terdapat dalamKitab kitab Bughyatul Musytarsyidin, halaman 298 yang selanjutnya diambil alihsebagai pendapat Majelis yang sebagai berikut:VyVlq arg slArtinya: Maka jika telah ada saksisaksi yang menerangkan atas perempuan ituyang sesuai dengan gugatannya, maka
14 — 13
suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selamalamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islammenyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanitadilarang : 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda,3. karena pertalian Sesusuan;Hal 11 dari 15 hal, Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2020/PA.AGMMenimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengemukakan dalil/huyah syar'iyyah
22 — 17
memenuhi Pasal 149 dan150 R.Bg sehingga permohonan Pemohonan dapat diterima dan dikabulkandengan verstek;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;Memperhatikan pasalpasal dari peraturan perundangundangan yangberlaku dan huyah syar'iyyah
14 — 7
dikabulkan untuk sebagian danmenolak untuk selebihnya;Dalam Konvensi Dan RekonvensiMenimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang PeradilanAgama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/TergugatRekonvensi;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku serta hukum syar'iyyah
37 — 12
itu benarbenar terdapat tandatanda bagi kaum yang berfikir ;Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelisberpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak darikemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepadakehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan,sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fighiyah yangberbunyi sebagai berikut:Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/hujah syar'iyyah
20 — 4
menyelamatkan perkawinan mereka yang sudahsedemikian retaknya;Putusan No.0017/Pdt.G/2015/PA.Trk. hal.Menimbang, bahwa hakekat perkawinan sebagaimana dimaksuddalam pasal 1 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 KompilasiHukum Islam, telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tanggaPemohon dan Termohon, maka mempertahankan perkawinan seperti itu akanmenimbulkan ekses negatif serta tidak mengandung kemashlahatan bagi keduabelah pihak;Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan dalildalil syar'iyyah
16 — 12
mengucapkan ikrar talak di depan sidangPengadilan Agama Pandan;Dalam Konvensi Dan RekonvensiMenimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang PeradilanAgama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/TergugatRekonvensi;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku serta hukum syar'iyyah