Sesungguhnyapada yang demikian itu benarbenar terdapat tandatanda bagi kaum yangberpikir;Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelisberpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak darikemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharatkepada kehidupan Pemohon dan Termohon apabila rumah tangga tetapdipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan;Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/hujah syar'iyyah dariKitab Ghayatul

makaMajelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan parapihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawamudharat kepada kehidupan Penggugatdan Tergugat apabila rumah tanggakeduanya tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkansebagaimana kaidah fiqghiyah yang berbunyi sebagai berikut :Hal 14 dari 16 hal, Putusan Nomor 271/Pdt.G/2020/PA.AGMJL wallArtinya : Kemudharatan harus disingkirkan ;Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/hujah syar'iyyah

berpendapat bahwapermohonan Pemohon untuk berpoligami beralasan hukum dan telahmemenuhi ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku olehkarenanya patut diterima dan dikabulkan;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yang diubahterajkhir dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 tentang PeradilanAgama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, segala ketentuan perundangundangan yang berlaku, dankaidah syar'iyyah

kedua belah pihak yaitu suami isteri, sudah tidak adasaling pengertian maka akan timbul malapetaka terjadinya perselisihan danpertengkaran secara terus menerus, bahkan tidak menutup kemungkinan akanterjadi sesuatu yang lebih fatal yang akan merugikan kedua belah pihak;Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 38 huruf ( b) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 jo pasal 119 ayat 2 huruf (c ) Kompilasi HukumHal. 14 dari 19 hal. putusan Nomor 4068/Pdt.G/2016/PA.CbnIslam dan Majelis juga sependapat dengan hujjah syar'iyyah

tergugat yang tidak mampu membayarbiaya perkara dapat diizinkan untuk berpakara tanpa biaya", dan berdasarkanPenetapan Ketua Pengadilan Agama Sengkang, Nomor 31/LPBP/2014/PA.Skg,tanggal 11 April 2014, permohonan penggugat tersebut dikabulkan dansekaligus diberi izin untuk berperkara tanpa biaya (prodeo), oleh karena ituseluruh biaya perkara ini dapat dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agamasengkang Tahun Anggara 2014.Memperhatikan seluruh peraturan dan ketentuan hukum yang berlakuserta dalildalil syar'iyyah

beragama Islam;Menimbang, bahwa terkait ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas,Hakim Tunggal menilai bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2, 3, 6 dan 7 yangterungkap dalam pemeriksaan perkara aquo, ternyata antara Pemohon danPemohon Il tidak terdapat halangan secara hukum untuk melangsungkanpernikahan sebagaimana diatur dalam ajaran agama Islam sebagai agama yangdianut oleh Pemohon dan Pemohon II;Menimbang, bahwa dalam mengabulkan perkara aquo, Hakim Tunggalperlu juga mengemukakan dalil/hujjah syar'iyyah

Penetapan No. 410/Padt.P/2021/PA.KagPemohon Il tidak terdapat halangan secara hukum untuk melangsungkanpernikahan sebagaimana diatur dalam ajaran agama Islam sebagai agama yangdianut oleh Pemohon dan Pemohon II;Menimbang, bahwa dalam mengabulkan perkara aquo, Hakim Tunggalperlu juga mengemukakan dalil/huyjah syar'iyyah sebagaimana terdapat dalamKitab kitab Bughyatul Musytarsyidin, halaman 298 yang selanjutnya diambil alihsebagai pendapat Majelis yang sebagai berikut:yo arg slArtinya: Maka jika telah

beragama Islam;Menimbang, bahwa terkait ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas,Hakim Tunggal menilai bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2, 3, 6 dan 7 yangterungkap dalam pemeriksaan perkara aquo, ternyata antara Pemohon danPemohon Il tidak terdapat halangan secara hukum untuk melangsungkanpernikahan sebagaimana diatur dalam ajaran agama Islam sebagai agama yangdianut oleh Pemohon dan Pemohon II;Menimbang, bahwa dalam mengabulkan perkara aquo, Hakim Tunggalperlu juga mengemukakan dalil/hujjah syar'iyyah

mafasid) adalah lebih utama dari pada mengharap suatukemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, MajelisHakim berkesimpulan bahwa terhadap perkara ini telah dapat dijatunkan putusandengan mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon berdasarkan Pasal 39ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf a dan fPeraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf a dan f KompilasiHukum Islam.Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkandalildalil syar'iyyah

Sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenar terdapat tandatanda bagi orangorang yang mengetahul;Hal. 17 dari 21 halaman Nomor 0826/Pat.G/2014/PA.MtpMenimbang, bahwa Majelis Hakim perlu. mengetengahkan dailil/hujah syar'iyyah dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz Il halaman 290 yangselanjutnya diambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :wVlOWs co Hl obiclgl arg Jl am woW list bloc > casls Lblogin T Mo VI ye io WI Lancy Log!

dikabulkan untuk sebagiandan menolak untuk selebihnya;Dalam Konvensi Dan RekonvensiMenimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang PeradilanAgama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/TergugatRekonvensi;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku serta hukum syar'iyyah

Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3)Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua AtasUndangundang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkaraPutusan Nomor 0633/Padt.G/2014/PA.Pdg halaman 14 dari 16 halamanini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantumdalam amar putusan ini;Mengingat segala ketentuan perundangundangan yang berlaku dankaidah syar'iyyah yang berkaitan dengan perkara

Islam ;Menimbang, bahwa Majlis Hakim juga telah mendengarkan saksi dari pihakkeluarga yaitu xxXxxxxxxxxxx sebagai xxxxxxxxxxxx Pemohon dan xxxxxxxxxxxxsebagai xxxxxxxxxxxx Termohon yang menurut Keterangan dari pihak keluarga keadaanrumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan sudah tidak adakeharmonisan lagi dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan keduanya akantetapi tidak berhasil ; 222 nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnnMenimbang, bahwa Majlis Hakim perlu mengetngahkan Hujjah Syar'iyyah

Tergugat yang tidakmampu membayar biaya perkara dapat diizinkan untuk berpakara tanpa biaya",dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sengkang, Nomor18/LPBP/2014/PA.Skg, tanggal 1 April 2014, permohonan Penggugat tersebutdikabulkan dan sekaligus diberi izin untuk berperkara tanpa biaya (prodeo),oleh karena itu seluruh biaya perkara ini dapat dibebankan kepada DIPAPengadilan Agama sengkang Tahun Anggara 2014.Memperhatikan seluruh peraturan dan ketentuan hukum yang berlakuserta dalildalil syar'iyyah

seorang wanita yangtidak beragama Islam;Menimbang, bahwa terkait ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas,Hakm Tunggal menilai bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2, 3, 6 dan 7 yangterungkap dalam pemeriksaan perkara aquo, ternyata antara Pemohon danPemohon Il tidak terdapat halangan secara hukum untuk melangsungkanpernikahan sebagaimana diatur dalam ajaran agama Islam yang dianut oleh paraPemohon;Menimbang, bahwa dalam mengabulkan perkara aquo, Majelis Hakimperlu juga mengemukakan dalil/hujjah syar'iyyah

beragama Islam;Menimbang, bahwa terkait ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas,Hakim Tunggal menilai bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2, 3, 6 dan 7 yangterungkap dalam pemeriksaan perkara aquo, ternyata antara Pemohon danPemohon Il tidak terdapat halangan secara hukum untuk melangsungkanpernikahan sebagaimana diatur dalam ajaran agama Islam sebagai agama yangdianut oleh Pemohon dan Pemohon II;Menimbang, bahwa dalam mengabulkan perkara aquo, Hakim Tunggalperlu juga mengemukakan dalil/hujjah syar'iyyah

1;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dankaidah syar'iyyah yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILIDALAM KONVENSI :1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talaksatu raji terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON.) di hadapan sidangPengadilan Agama Tangerang;DALAM REKONVENSI:1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;2.

tempat kediaman Pemohon Konvensi dan TermohonKonvensi serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan PemohonKonvensi dan Termohon Konvensi dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yangdisediakan untuk itu;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, biaya yang timbul dalamperkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakudan kaidah syar'iyyah

seorang wanita yangtidak beragama Islam;Menimbang, bahwa terkait ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas,Hakm Tunggal menilai bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2, 3, 6 dan 7 yangterungkap dalam pemeriksaan perkara aquo, ternyata antara Pemohon danPemohon Il tidak terdapat halangan secara hukum untuk melangsungkanpernikahan sebagaimana diatur dalam ajaran agama Islam yang dianut oleh paraPemohon;Menimbang, bahwa dalam mengabulkan perkara aquo, Majelis Hakimperlu juga mengemukakan dalil/hujjah syar'iyyah

adalah tidak terdapatnya halangan pernikahanantara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selamalamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islammenyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanitadilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3.karena pertalian sesusuan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengemukakan dalil/hujjah syar'iyyah