Ditemukan 4584 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : seluruhnya seluruhya
Putus : 31-08-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1234/B/PK/PJK/2017
Tanggal 31 Agustus 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT TOLAN TIGA INDONESIA
187 Berkekuatan Hukum Tetap
  • NIHILMenimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put70316/PP/M.VA/16/2016, tanggal 27 April 2016 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1949/WPJ.07/2013 tanggal 24September 2013 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Agustus 2011 Nomor00022/207/11/058/13 tanggal 10 Januari 2013, atas nama PT Tolan
Register : 04-09-2017 — Putus : 06-03-2018 — Upload : 13-03-2018
Putusan PTUN AMBON Nomor 23/G/2017/PTUN.ABN
Tanggal 6 Maret 2018 — Nama : HANS CRISTIAN TUHUMURY; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Petani; Tempat tinggal : Simalohi Lingkungan 8 Desa Haria, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Agustus 2017, memberikan kuasa kepada: 1. LOIS HENDRO WAAS, S.H.; 2. LODWYK WESSY, S.H.; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum ABRAHAM M.M. MALIOY, S.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No.41, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; Melawan: 1. Nama Jabatan : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON; Tempat Kedudukan : Jalan Jenderal Sudirman – Tantui, Kota Ambon, , Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2769/SK.81.71/IX/2017, tanggal 11 September 2017 memberikan kuasa kepada: 1. DAVE A.H. POOROE, S.H., Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Ambon; 2. SAYID HASAN ASSAGAFF, S.H., Jabatan Kepala Seksi Penanganan Perkara Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku; 3. KHIKMANTO SUPRIBADI, S.T., Jabatan Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Ambon; 4. RACHMADANI SIGIT, S.H., Jabatan Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kota Ambon; 5. MARITJE J. MAIBURU, Jabatan Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Ambon; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.1 Tantui, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT; 6. Nama : MARLYN TUHUMURY; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Penginjil; Tempat tinggal : Desa Urimessing RT.008/RW.03, Kelurahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Penetapan Izin Insidentil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 23/G/2017/PTUN.ABN, tanggal 30 Oktober 2017, memberikan izin sebagai Kuasa Insidentil kepada Drs. ZETH ANTHONY PIETER, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di Batu Gantung RT.002/RW.03, Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 1; 7. Nama : FRISCA NATALIA MATAHURILA; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Wiraswasta; Tempat tinggal : Jalan Yani RT.001/RW.001, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 79/Kuasa/X/2017, tertanggal 30 Oktober 2017 memberikan kuasa kepada: 1. ELDA LOUPATTY, S.H.; 2. ANTHONI HATANE, S.H., M.H.; 3. SARCHY SAPURY, S.H.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada LAW OFFICE: HATANE & ASSOCIATES yang beralamat di Jalan Cendrawasih No.18, Soya Kecil, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 2;
153180
  • Berdasarkan asasasas umum pemerintahan yang baik khususnya asasbertindak sewenang wenang, tidak cermat dan tidak teliti sehinggasesuai dengan ketentuan paasal 53 ayat 2 huruf b UndangUndangNo.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndang No.5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Tergugat Il intervensi memohon kepadaMajelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon untuk dapat memutuskansebagai berikut:Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnnya
Register : 01-08-2019 — Putus : 08-10-2019 — Upload : 07-11-2019
Putusan PN SLEMAN Nomor 332/Pid.B/2019/PN Smn
Tanggal 8 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
EUIS RATNAWATI SH., MH
Terdakwa:
Silviana Anggraini Puspita Sari Als Ana Binti Helmi Subagio
4614
  • dalam suatuwaktu dalam tahun 2019, bertempat di Gilingan Padi Bu Sum alamat Gabahan Rt. 02/13 Sumberadi, Mlati, Sleman, atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yangberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang sengajamemberibantuan pada waktu kejahatan dilakukan, menjadikan sebagai mata pencarianatau kebiasaan untuk membeli barangbarang, dengan maksud supaya tanpaHalaman 15 dari 35 Putusan Nomor 332/Pid.B/2019/PN Smnpembayaran seluruhnnya
Register : 26-03-2021 — Putus : 06-05-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN NABIRE Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Nab
Tanggal 6 Mei 2021 — Penuntut Umum:
SHELLY A. PEETOOM, SH.
Terdakwa:
EMANUEL MONGGAME KUM Alias EMANUEL KUM Alias MANU
3829
  • Membebankan segala biaya dalam perkara ini kepada negara;Setelan mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadappembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknyaHalaman 2 dari 38 Putusan Nomor /Pid.Sus/2021/PN Nabmenolak seluruhnnya pembelaan atau pledoi Penasihat Hukum Terdakwa danmenyatakan tetap pada tuntutan pidana;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:Bahwa Terdakwa, kejadian pertama pada
Register : 19-12-2018 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 371/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 11 April 2019 — Penggugat:
IWAN MANRIAWAN, DKK
Tergugat:
PT. ADITEC CAKRAWIYASA
9127
  • Dalil dan tuntutan PARA PENGGUGAT dalam Provisi terkait tuntutanpembayaran gaji, sita jaminan maupun dwangsom tidak beralasan dan tidakmemiliki dasar hukum sehingga harus ditolak seluruhnnya karena termasukdalam pokok perkara dengan pertimbangan sebagai berikut:a. Bahwa sampai saat gugatan a quo diajukan, antara PARA PENGGUGATdan TERGUGAT masih memiliki hubungan hukum sebagai Pekerjadengan Pengusaha;b.
Register : 12-04-2018 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 01-11-2018
Putusan PN KENDAL Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Kdl
Tanggal 11 Oktober 2018 — Penggugat:
RUMIYATI
Tergugat:
MUSINEM
457
  • objektif dari Suatuperjanjian tidaklah terpenuhi, maka secara hukum surat pernyataan tersebuttidak mempunyai kekuatan mengikat, hal mana mengakibatkan perjanjiantersebut menjadi batal demi hukum;Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian tertulis berupa SuratPernyataan tertanggal 15 Maret 2017 sebagaimana bukti P4 telah dinyatakanbatal demi hukum, maka petitum gugatan pada angka 2, 3, 4 dan 5 sangatberalasan hukum untuk ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat tidakdikabulkan seluruhnnya
Register : 26-10-2018 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN ARGA MAKMUR Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Agm
Tanggal 23 Mei 2019 — Perdata Amnah Penggugat Nita Sakir Tergugat I Iwan Roslandi Tergugat II Kantor Pertanahan Bengkulu Tengah Tergugat III
144149
  • sebuahkebohongan dan mengadangada karena faktanya Tergugat Ill yaitu BPNBengkulu Tengah mengeluarkan sertipikat hak milik atas nama Tergugat sudah berdasarkan dokumendokumen yang resmi dan berdasarkan jualHalaman 27 dari 45 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Agmbeli antara suami Penggugat (alm.Djasanudin) dengan Tergugat .Olehkarenaitu maka dalil Penggugattersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya.10.Bahwa mengenai dalildalil dalam gugatan Penggugat angka 11 s/d 13halaman 6 haruslah ditolak untuk seluruhnnya
Register : 17-10-2017 — Putus : 14-11-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1994 B/PK/PJK/2017
Tanggal 14 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AXIS TELEKOM INDONESIA c.q. PT. XL AXIATA, Tbk;
10863 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perhitungan Pajak Menurut Pemohon Bandingbahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding tersebut di atas, makaPemohon Banding mohon kepada Pengadilan Pajak agar banding PemohonBanding dikabulkan seluruhnnya dengan penghitungan pajak yangseharusnya terutang adalah sebagai berikut: JUMLAH RUPIAH SEHARUSNYAKETERANGAN MENURUT PEMOHONBANDINGPenyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 75.385.919.158Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh PemungutJumlah seluruh penyerahan 75.385.919.158PPN Keluaran yang harus
Register : 15-03-2021 — Putus : 08-09-2021 — Upload : 08-09-2021
Putusan MS Simpang Tiga Redelong Nomor 105/Pdt.G/2021/MS.Str
Tanggal 8 September 2021 — Penggugat melawan Tergugat
6719
  • tidak dikuatkan oleh bukti yang lain, makaMajelis Hakim berpendapat pembuktian Penggugat tidak memenuhi batasminimal alat bukti sehingga Penggugat tidak dapat membuktikan dalilgugatannya terkait Objek tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapatmembuktikan dalil gugatannya mengenai objek sengketa tersebut, olehkarena itu objek sengketa tersebut pada gugatan Penggugat Rekonvensiharus dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan RekonvensiPenggugat tidak dikabulkan seluruhnnya
Putus : 14-06-2017 — Upload : 21-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 483 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 14 Juni 2017 — DARMAN HARAHAP VS PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. RANTAUPRAPAT
8974 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh pihak pertama (debitur), pihakkedua (Pemohon Keberatan) selaku pemegang hak tanggungan peringkatpertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, danuntuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebin dahulu dari pihak pertamauntuk menjual atau suruh menjual di hadapan umum secara lelang objek haktanggungan baik seluruhnnya maupun sebagiansebagian.Sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) e UUHT dimana kewenangan PemohonKeberatan untuk menjual objek hak tanggungan secara Parate Eksekusi
Register : 04-05-2021 — Putus : 27-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 212/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 27 Juli 2021 — Pemohon:
PT. GITA IMPEXINDO
Termohon:
PT. CIRCLETEC NIAGA INDONESIA
16434
  • Menolak seluruhnnya Permohonan Pemohon PKPU atau setidaktidaknya tidak dapat menerima Permohonan Pemohon PKPU (OBSCUURLIBELS);2.
Register : 13-11-2012 — Putus : 16-04-2013 — Upload : 22-09-2014
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 40/G/2012/PTUN-PTK
Tanggal 16 April 2013 — PT. RIMBA KAPUAS LESTARI (diwakili oleh TIAN HARTONO) Melawan 1. BUPATI KABUPATEN SINTANG 2. MENTERI KEHUTANAN RI
11944
  • ence nnnnnnnnnne(2) Apabilatergugat lebih darisatu Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukumPengadilan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerahhukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atauPejabat Tata Usaha Negara.Menimbang bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut,maka terhadap Eksepsi ini Pengadilan menilai tidak beralasan hukumdan dinyatakan ditolak; Menimbang, bahwa karena eksepsi dan Tergugat danTergugat II dinyatakan ditolak seluruhnnya
Putus : 28-09-2016 — Upload : 27-10-2016
Putusan PN TEBO Nomor 101/Pid.Sus/2016/PN Mrt
Tanggal 28 September 2016 — 1. OKTAVIANDI MUKLIS Als ANDI MUKLIS Bin MUKLIS 2. M. FAISAL POHAN Als DOLI Bin ALI NURHAN POHAN
7129
  • FAISAL POHAN Als DOLI BinNURHAN POHAN, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2(dua) bulan di kurangi masa penahanan seluruhnnya dengan perintahterdakwa tetap dalam tahanan;3.
Register : 28-09-2018 — Putus : 26-11-2018 — Upload : 19-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 586/PDT/2018/PT DKI
Tanggal 26 Nopember 2018 — Pembanding/Penggugat : PT. TUCAN PUMPCO SERVICES INDONESIA
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK DKI
Terbanding/Tergugat II : MenteriKeuanganRepublik IndonesiaCq Direktur Jenderal Kekayaan Negara Cq Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta Cq KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG KPKNL JAKARTA V
Terbanding/Tergugat III : PT.BALAI LELANG SEMPURNA
4625
  • Bahwa dari uraian TERBANTAH di atas, mohon kiranya Majelis HakimYang Terhormat berkenan untuk menolak gugatan yang diajukan olehPEMBANTAH untuk seluruhnnya dan menyatakan PEMBANTAH adalahpihak yang tidak beritikad baik.F. PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI YANG DtLAKUKAN OLEHTERBANTAH TELAH SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU DAN SAHMENURUT HUKUM1.
Register : 17-10-2017 — Putus : 14-11-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1999 B/PK/PJK/2017
Tanggal 14 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AXIS TELEKOM INDONESIA c.q. PT. XL AXIATA, Tbk;
4726 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perhitungan Pajak Menurut Pemohon Banding;Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding tersebut di atas, makaPemohon Banding mohon kepada Pengadilan Pajak agar banding PemohonBanding dikabulkan seluruhnnya dengan penghitungan pajak yangseharusnya terutang adalah sebagai berikut:Halaman 39 dari 52 halaman.
Register : 07-01-2016 — Putus : 29-03-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan PN PALEMBANG Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Plg
Tanggal 29 Maret 2016 — IMRAN MUSTAFA lawan PT. PERTAMINA (Persero)
14952
  • Bahwa sesuai dengan dalil dan fakta yang telahdiuraikan oleh Tergugat dalam butir 48 SuratJawaban, maka dalildalil Penggugat di dalamposita butir 69 71 Surat Gugatan wajib ditolakuntuk seluruhnnya dan mohon Majelis Hakimmenetapkan jumlah penerimaan pembayaranpesangon, penghargaan masa kerja dan uangpenggantian hak yang diterima oleh Penggugatsebesar Rp. 659.765.916, (Enam ratus limapuluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh limaribu sembilan ratus enam belas rupiah).dari 3.
Putus : 20-05-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1314 K/Pdt/2012
Tanggal 20 Mei 2014 — Ir. JOHANNES HALOMOAN RAMBE, dk VS Drg. ROSALINDA RAMBE, dk
7353 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Johanes Halomoan Rambe (Tergugat I) berhak memperoleh 1/166.3.bagian atau seluruhnnya sebesar Rp1.395.477.875,00 dan kepadanyadipisahkan dan dibagikan berupa:a.Ir.Sebagian dari sebidang Tanah Hak Milik No.85/Sukaraja yangterletak di Provinsi Lampung, KabupatenTanjungkarang, BetungSelatan, Desa Sukaraja diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal14 September 1974 No. 449/1974 luas 48.665 m?, berdasarkanSPPT tahun 2001 sebesar Rp3.990.530.000,00. Adapun bagiandari Ir.
Putus : 09-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2013 B/PK/PJK/2017
Tanggal 9 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT CAHAYA PELITA ANDHIKA
15443 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2013/B/PK/PJK/2017 hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnnya Banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP465/WPJ.26/2014 tanggal 18 Desember 2014, tentang keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Mei 2012 Nomor 00002/207/12/126/13 tanggal 11November 2013, atas nama PT Cahaya Pelita Andhika, NPWP01.452.912.7126.001, beralamat di Desa Sitardas, Lumut, Tapanuli
Register : 13-10-2016 — Putus : 30-11-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1570 B/PK/PJK/2016
Tanggal 30 Nopember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PALM LAMPUNG PERSADA;
3821 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membatalkan Surat Keputusan Terbanding KEP1350/WPuJ.28/2014 tanggal25 November 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put66765/ PP/M.IVB/16/2015, Tanggal 10 Desember 2015 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1350/WPUJ.28/2014tanggal 25 November 2014, tentang keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan
Register : 23-06-2011 — Putus : 19-07-2012 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 395 B/PK/PJK/2011
Tanggal 19 Juli 2012 — DIRJEN PAJAK VS PT. NEWMONT MINAHASA RAYA;
4118 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa atas PPN yang telahdipungut tetap dapat dikreditkan karena yang menjadi penanggungpajak adalah pihak konsumen.Bahwa pengkreditan ini mengakibatkan munculnya di dalam suatuMasa Pajak, PPN yang telah dipungut pada saat pembeliandikembalikan seluruhnnya, sedangkan di Masa Pajak yang lainnyaPPN yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak disetorkanseluruhnya ke Negara.Bahwa contoh yang disampaikan oleh Termohon PeninjauanKembali semula Pemohon Banding bahwa atas kegiatan konstruksikontraktor tetap